Permendag-11-03-06_tanda_pendaftaran_agen_n_distributor.pdf

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa era globalisasi dan pasar bebas memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif; b. bahwa pengendalian distribusi barang dan/atau jasa secara tertib dan lancar, melalui agen dan/atau distributor, diarahkan untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha maka perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat

:

1. Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie (Staatsblad 1938 Nomor 86);

1934

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000, tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000;

13. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66/Kp/III/1973 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri; 14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 382/Kp/XII/1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan; 15. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/Kp/III/1978 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal; 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 406/MPP/Kep/6/ 2004; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/MDAG/PER/12/2005; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai agen tunggal atau distributor tunggal. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Sub Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan

penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran. 10. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran. 11. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/kedistributoran barang yang sudah terdaftar. 13. Surat Tanda Pendaftaran, untuk selanjutnya disebut STP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahan, Departemen Perdagangan. 14. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia adalah surat keterangan mengenai data prinsipal produsen/prinsipal supplier yang sekurangkurangnya memuat nama perusahaan, tanggal pendirian, bentuk badan hukum, alamat kantor pusat dan kantor cabang serta bidang usaha yang diterbitkan oleh Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal. 15. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Perdagangan.

BAB II PENDAFTARAN DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 2 (1) Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

(2) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang telah memperoleh STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk sub agen atau sub distributor. (3)

Sub agen atau sub distributor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP. Bagian Kedua Kewenangan Pasal 3

(1)

Menteri memiliki kewenangan pengaturan pendaftaran keagenan atau distributor.

(2)

Menteri melimpahkan kewenangan pendaftaran keagenan atau distributor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

(3)

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

BAB III PENUNJUKAN AGEN, AGEN TUNGGAL, DISTRIBUTOR DAN DISTRIBUTOR TUNGGAL Pasal 4 Penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat dilakukan oleh : a.

Prinsipal produsen;

b.

Prinsipal supplier berdasarkan persetujuan dari prinsipal produsen;

c.

Perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor/wholesaler;

d.

Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Pasal 5

(1) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus: a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal;

b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris; c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri. (2) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus : a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal; b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris; c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Pasal 6 (1) Permohonan pendaftaran agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini. (3) Permohonan pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini. (4) Surat permohonan pendaftaran ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab perusahaan.

Pasal 7 (1)

Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan STP.

(2)

Apabila surat permohonan dinilai belum lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan wajib menyampaikan penolakan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya. Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri Pasal 8

Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen: a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notary Public dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya; b. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen; c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; e. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal; f. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang; g. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas; h. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;

i.

Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;

j.

Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;

k. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler; l.

Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Pasal 9

Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan wajib dilengkapi dengan : a.

konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh Notary Public dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal dengan memperlihatkan aslinya;

b.

laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;

c.

asli STP yang dimintakan perpanjangannya. Pasal 10

Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, wajib dilengkapi dengan: a.

Piagam Anggota Asosiasi Penyedia Hankam/ASPERDIA HANKAM untuk senjata, dan barang-barang untuk keperluan TNI/POLRI;

b.

Rekomendasi dari Perum DAHANA untuk bahan peledak;

c.

Izin tipe kendaraan bermotor dari Departemen Perindustrian;

d.

Tanda Pendaftaran/Izin untuk alat-alat kecantikan dan alat-alat kesehatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

e.

Tanda Pendaftaran/Izin untuk obat-obatan, makanan dan minuman dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

f.

Sertifikasi dan Penandaan untuk alat/perangkat telekomunikasi dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi;

g.

Tanda Pendaftaran untuk alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Metrologi, Departemen Perdagangan;

h.

Tanda Pendaftaran/Sertifikasi untuk minyak pelumas dari Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

i.

Sertifikat Pestisida dari Komisi Pestisida/Departemen Pertanian. Bagian Ketiga Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/ Sub Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri Pasal 11

(1)

Permohonan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen : a. Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperihatkan aslinya; b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk; c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; e. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang; f.

(2)

Copy pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.

Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang atau jasa produksi luar negeri disampaikan tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dilengkapi dengan : a. Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk dan dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya; b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk; c. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan; d. Asli STP Sub perpanjangannya.

Agen/Sub

Distributor

yang

dimintakan

Bagian Keempat Persyaratan Pendaftaran Agen/ Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri Pasal 12 Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dilengkapi dengan dokumen : a.

Perjanjian yang telah dilegalisir memperlihatkan aslinya;

oleh Notaris dengan

b.

Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

c.

Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;

d.

Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;

e.

Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;

f.

Copy Surat Izin Usaha Industri dari prinsipal produsen;

g.

Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;

h.

Asli leaflet/brosure/katalog barang/jasa yang diageni.

dari

prinsipal

untuk

jenis

Pasal 13 Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal produksi dalam negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan wajib dilengkapi dengan : a.

Konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;

b.

Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;

c.

Asli Surat Tanda Pendaftaran yang dimintakan perpanjangannya.

Pasal 14 Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Bagian Kelima Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/ Sub Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri Pasal 15 (1)

(2)

Permohonan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri diajukan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen : a. Perjanjian atau penunjukan dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya; b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk; c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; e. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang; f. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas. Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dilengkapi dengan: a.

Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya; b. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan: c. Asli STP yang dimintakan perpanjangannya.

BAB V MASA BERLAKU, PENGGANTIAN DAN WARNA SURAT TANDA PENDAFTARAN Pasal 16 (1)

Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau

dalam negeri yang ditunjuk oleh prinsipal produsen, diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali didalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun. (2)

Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri yang ditunjuk oleh prinsipal supplier diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali dalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun atau ditentukan kurang dari itu oleh prinsipal produsen.

(3)

Masa berlaku STP sebagai sub agen atau sub distributor diberikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan paling lambat sama dengan masa berlaku STP dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk. Pasal 17

(1)

Setiap agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang STP-nya hilang wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

(2)

Setiap agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang STP-nya rusak wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan STP Asli yang rusak.

(3)

Masa berlaku STP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sama dengan masa berlaku STP yang hilang atau rusak. Pasal 18

STP agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor terdiri dari: a. STP sebagai agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, atau sub distributor barang produksi luar negeri berwarna kuning; b. STP sebagai agen atau agen tunggal, sub agen jasa produksi luar negeri atau dalam negeri berwarna merah; c.

STP sebagai agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, atau sub distributor barang produksi dalam negeri berwarna biru;

d. STP sebagai agen tunggal pupuk produksi luar negeri berwarna hijau.

BAB VI PELAPORAN Pasal 19 (1)

Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

(2)

Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang tidak melakukan lagi kegiatan usahanya atau menutup perusahaannya harus melaporkan penutupan kegiatan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

(3)

Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan/kedistributoran, merek, wilayah pemasaran, jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan harus melaporkan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 20 (1)

Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.

(2)

Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

(4)

Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB VIII PERJANJIAN Pasal 21 (1)

Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notary Public dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal.

(2)

Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notaris.

(3)

Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu agen tunggal atau distributor tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(4)

Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih agen atau distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran agen tunggal atau distributor tunggal.

(5)

Dalam hal prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu agen atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), prinsipal wajib menyebutkan nama-nama agen atau distributor yang telah ditunjuk.

(6)

Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu agen tunggal atau distributor tunggal oleh prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP diberikan kepada pemohon pertama.

(7)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian; b. Maksud dan tujuan perjanjian; c. Status keagenan atau kedistributoran; d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan; e. Wilayah pemasaran; f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; g. Kewenangan; h. Jangka waktu perjanjian; i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;

j. Cara-cara penyelesaian perselisihan; k. Hukum yang dipergunakan; l. Tenggang waktu penyelesaian. (8)

Setiap perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.

BAB IX PENGAKHIRAN PERJANJIAN Pasal 22 (1)

Perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

(2)

Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila: a. perusahaan dibubarkan; b. perusahaan menghentikan usaha; c. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya; d. bangkrut/pailit; dan e. perjanjian tidak diperpanjang.

(3)

Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen tunggal atau distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break).

(4)

Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen atau distributor yang diikuti dengan penunjukan agen tunggal atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen tunggal atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break).

(5)

Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.

(6)

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru. BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 23

Perselisihan antara kedua diselesaikan dengan cara:

pihak

dalam

melaksanakan

perjanjian

a. Sesuai dengan isi perjanjian; b. Musyawarah; c.

Arbitrase;

d. Pengadilan sesuai hukum yang dipergunakan.

BAB XI SANKSI Pasal 24 Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a.

Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

b.

Pencabutan SIUP bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal 25

Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. b. Pemberhentian sementara STP selama 6 (enam) bulan bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung sejak penetapan pemberhentian sementara STP.

c. STP yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf b dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. d. Pencabutan STP apabila setelah pemberhentian sementara berakhir, perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB XII KETENTUAN LAIN Pasal 26 (1)

Ketentuan mengenai keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/1973 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/1973 dimaksud dinyatakan tidak berlaku.

(2)

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga terhadap keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri.

(3) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1)

Bagi perusahaan yang telah memiliki STP sebelum diberlakukannya Peraturan ini, STP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

(2)

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan perpanjangan pendaftaran masih diberikan waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini untuk melakukan penyesuaian persyaratan pendaftaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di pada tanggal

: :

Jakarta 29 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I ttd MARI ELKA PANGESTU Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006 TANGGAL : 29 Maret 2006

DAFTAR LAMPIRAN

1.

2.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

: a.

Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Luar Negeri atau Dalam Negeri.

b.

Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Agen/Agen Tunggal/Sub Agen/Distributor/Distributor Tunggal/ Sub Distributor.

c.

Formulir Daftar Barang/Jasa yang Diageni/ Didistribusikan.

d.

Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.

: a. b.

Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Surat Pernyataan Tunggal Pupuk.

Penunjukan

sebagai

c.

Formulir Daftar Barang/Pupuk yang Diageni.

d.

Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.

Agen

MENTERI PERDAGANGAN R.I. ttd Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

MARI ELKA PANGESTU

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN AGEN, AGEN TUNGGAL, SUB AGEN, DISTRIBUTOR, DISTRIBUTOR TUNGGAL ATAU SUB DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI LUAR NEGERI ATAU DALAM NEGERI

DATA PERUSAHAAN: UNTUK PRODUKSI DALAM / LUAR NEGERI *) Sebagai: • Agen / Agen Tunggal / Sub Agen / Distributor / Distributor Tunggal / Sub Distributor *)

DIISI OLEH PETUGAS Nomor Formulir Kode File Agenda

*) Coret yang tidak dimaksudkan

I.

No.

No.

Tgl.

Tgl.

Baru/Perpanjangan ke

KETERANGAN MENGENAI PRINSIPAL PRODUSEN / SUPPLIER A. PRINSIPAL PRODUSEN 1.

Nama Perusahaan

:

2.

Bentuk Badan Hukum

:

3.

Tanggal/Tahun Pendirian

:

4.

Alamat Kantor Pusat

:

5.

Legalitas Kegiatan (Diisi khusus produksi dalam negeri) a. Persetujuan Presiden RI

: No Tanggal

b. Persetujuan dari BKPM

: No Tanggal

c. Izin Usaha Tetap dari Departemen Teknis

: No Tanggal

d. Izin – izin yang dimiliki

: No Tanggal

B. PRINSIPAL SUPPLIER

II.

1.

Nama Perusahaan

:

2.

Bentuk Badan Hukum

:

3.

Tanggal/Tahun Pendirian

:

STP

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN NASIONAL

1.

Nama Perusahaan

: PT. SUMBER DIESEL JAYA

2.

Bentuk Badan Hukum

: PERSEROAN TERBATAS

a. Akte Pendirian

: No.

Tgl.

b. Akte Perubahan

: No.

Tgl.

3.

Pengesahan Dep. Hukum dan HAM

: No.

Tgl.

4.

Pencatatan pada Pengadilan Negeri

: No.

Tgl.

5.

Alamat Kantor No.Telp.

6.

Bidang Usaha

: PERDAGANGAN BARANG

7.

Nama Pimpinan / Jabatan

: TAN ALI SUSANTO

8.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

: No.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

: No.

9.

Pusat

dan : JL. DAAN MOGOT NO.59, JAKARTA BARAT 11460

DKI

Tanggal

26 DESEMBER 1995

09.02.1.50.11087

Tanggal Berlaku dari tanggal s.d. tanggal 10.

API-Umum (khusus untuk distributor/distributor tunggal)

: No. Tanggal Berlaku dari tanggal s.d. tanggal

11.

Jumlah Tenaga Kerja

: Nasional

:

orang

Asing

:

orang

KETERANGAN MENGENAI PERJANJIAN 1.

Perjanjian

: No.

Tanggal Berlaku dari tanggal s.d. tanggal 2.

Wilayah Pemasaran

:

3.

Surat Keterangan dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI (khusus produksi luar negeri).

: Di No. Tanggal

4.

Legalisasi Notaris/Notary Public *)

: Di No. Tanggal

Demikian Daftar Isian Permohonan Pendaftaran ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JAKARTA, 20 AGUSTUS 2004 ......................................................

DIREKTUR Nama & Jabatan *) Coret yang tidak dimaksudkan

SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

Perusahaan

:

Alamat Perusahaan

:

dengan ini menyatakan bahwa: 1. Perusahaan kami tersebut di atas adalah Perusahaan Nasional yang ditunjuk sebagai Agen / Agen Tunggal / Sub Agen / Distributor / Distributor Tunggal / Sub Distributor *) Untuk jenis barang

:

Merek

:

Wilayah Pemasaran

:

Berdasarkan Perjanjian dengan

:

Nomor dan Tanggal

:

Alamat

:

2. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas sampai periode masih efektif berlaku.

EPTEBER 2006

3. Jenis barang yang diageni / didistribusikan tersebut pada angka 1 di atas tidak termasuk dalam kategori barang yang diatur Tata Niaganya 4. Khusus bagi Agen atau Agen Tunggal: - Perusahaan kami tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni. 5. Apabila dikemudian hari ternyata: **) a. ada perusahaan lain yang telah ditunjuk sebagai Agen, Agen Tunggal, Distributor, Distributor Tunggal *) dari produk / merek dan jenis / macam barang / jasa sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas; atau b. pernyataan pada angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas tidak benar, maka Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang telah diberikan kepada kami bersedia ditinjau kembali atau dibatalkan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meterai cukup ………………………………… ………………………………… Nama & Jabatan

*) Coret yang tidak dimaksudkan **) Tidak termasuk bagi Sub Agen / Sub Distributor