Jurnal.docx

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG IKUT DALAM ASURANSI RISIKO PENERBANGAN

OLEH : ANDI DEWI SARTIKA B 111 08 429

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2012

1

HALAMAN JUDUL

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG IKUT DALAM ASURANSI RISIKO PENERBANGAN

Oleh :

ANDI DEWI SARTIKA B 111 08 429

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2012

2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa : Nama

: Andi Dewi Sartika

Nomor Pokok : B111 08 429 Bagian

: Hukum Keperdataan.

Judul

: Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung yang Ikut Dalam Asuransi Risiko Penerbangan.

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, SH., M.H.

Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H.

NIP. 19450220 197412 2 001

NIP. 19650906 199002 2 001

3

ABSTRAK Andi Dewi Sartika (B111 08 429), Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung yang Ikut Dalam Asuransi Risiko Penerbangan, dengan dosen pembimbing Ibu Badriyah Rifai (selaku pembimbing I), dan Ibu Oky D. Burhamzah (selaku pembimbing II). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan dan untuk mengetahui cara klaim yang bisa dilakukan oleh pihak ahli waris tertanggung jika polis/ bukti keikutsertaan asuransi dibawa oleh tertanggung. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Makassar, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Makassar dan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan ini. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, maka penulis dapat memaparkan beberapa hal yang pertama, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi risiko penerbangan, memiliki komitmen dan itikad baik untuk menjamin hak-hak tertanggung/ahli warisnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal atau luka-luka. Pihak asuransi secara proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan dan PT. Angkasa Pura I Sebagai pengelola Jasa Kebandarudaraan tidak melakukan pengawasan terhadap bisnis ini di bandara dan kedua, Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung/ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas. Tetapi meskipun tanpa bukti polis, pihak keluarga/ahli waris tetap bisa mengajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya.

4

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan izin-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Pada fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan

judul

“Tanggung

Jawab

perusahaan

asuransi

terhadap

Tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan. “ Penulis pada kesempatan ini secara khusus dengan rasa cinta yang tulus, hormat, rasa kagum yang tidak pernah cukup penulis haturkan kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda Baso Sahnun dan Ibunda Hj. Andi Patimasang, yang selama ini telah dengan sabar membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayangnya. Saudara-saudaraku Andi Jiniwaru S.E., Andi Ahmad Nuzul, Andi Tenri Leleang, dan Andi Tonra Lipu yang telah memberi dukungan dan semangat serta doanya selama ini kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

5

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya. 2. Bapak Prof. Dr. Aswanto S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H., Bapak Dr. Anshory Ilyas. S.H., M.H., Bapak Romi Librayanto S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I,II,III. 4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum

Keperdataan,

terimakasih

atas

pembelajaran

yang

diberikan. 5. Ibu Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H., M.H., selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Oky D. Burhamzah, S.H,.M.H. selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini. 6. Bapak Prof. Dr. Abdullah marlang, S.H.,M.H., Ibu Dr. Harustiati A. Moein, S.H., M.H. dan Ibu Andi Rosmalania Mappiare, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

6

7. Bapak Muhammad Basri, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan. 8. Para Dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 9. Buat Kanda Ryza Fardiansyah, S.H., Alkadry Nur, S.H., dan Muhammad Rizal Rustam, S.H. terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas pengetahuan dan pencerahannya selama ini. 10. Sahabat-sahabat terbaikku, Andi Kurniasari, Dina Dwi Noeryani, Farizah, Frascatya Rumainum, Indah Rezky Mulia, Khaerulnisa, Mariani, Muharlis, Uslifah Chairil terimakasih atas canda tawa dan dorongan semangat yang kalian berikan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.. 11. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. 12. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 80 Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, Jumiaty, Fadli, Syarif Salewangeng, Mauliaksa, dan Aryanto Limpo yang telah menjadi keluarga kecil penulis selama kurang lebih dua bulan. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang tak pernah terlupakan.

7

13. Teman-teman Notaris angkatan 2008, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dari masuk kuliah sampai hampir sarjana. 14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, memberi dorongan dan semangat selama ini. Semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Adapun kendala yang dihadapi penulis merupakan tantangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harap dimaklumi. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pihak sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurna skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keperdataan. Makassar, Oktober 2012

Penulis

8

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ..................................................................................

i

PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................................

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................................

iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....................................

iv

ABSTRAK ...............................................................................................

v

KATA PENGANTAR ...............................................................................

vi

DAFTAR ISI ............................................................................................

x

DAFTAR TABEL ..................................................................................... xiii BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

A.

Latar Belakang ..........................................................................

1

B.

Rumusan Masalah ....................................................................

4

C.

Tujuan Penelitian ......................................................................

5

D.

Kegunaan Penelitian ................................................................

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................

7

A. Tinjauan Umum Asuransi ..............................................................

7

1.

Konsep Risiko Dalam Asuransi ...........................................

7

2.

Pengertian Asuransi ...........................................................

12 9

3.

Pembagian Atas Jenis-Jenis Asuransi ...............................

15

4.

Subyek Dan Obyek Asuransi ..............................................

20

5.

Prinsip-Prinsip Pokok Asuransi ...........................................

26

6.

Polis Asuransi .....................................................................

32

B. Asuransi Kecelakaan Diri .............................................................

34

C. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab ..................................................

39

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................

43

A.

Lokasi Penelitian ......................................................................

43

B.

Populasi dan Sampel .................................................................

43

C.

Jenis dan Sumber Data ............................................................

44

D.

Teknik Pengumpulan Data .......................................................

44

E.

Analisis Data..............................................................................

45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....................................................

46

A. Pelaksanaan Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan ........................................................................

43

1. Tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan ......................................

43

2. Tanggung jawab PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan .............................

57

10

B. Cara klaim yang bisa dilakukan oleh pihak ahli waris tertanggung jika polis/ bukti keikutsertaan asuransi dibawa oleh tertanggung ..........................................................................

61

BAB V PENUTUP .................................................................................

68

A. Kesimpulan ..................................................................................

68

B. Saran ...........................................................................................

69

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... xiv LAMPIRAN

11

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Harga Pertanggungan Asuransi Pelangi Jasindo

Tabel 2

Daftar Persentase Penggantian Berdasar Ketentuan Polis

Tabel 3

Alasan

Pengguna

membeli

kupon

asuransi

risiko

penerbangan Tabel 4

Tanggapan Pengguna Asuransi Risiko penerbangan

Tabel 5

Daftar pembayaran santunan yang telah dilakukan oleh PT. Asuransi jasa Indonesia (Persero)

Tabel 6

Harga Pertanggungan Asuransi

12

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau. Untuk memudahkan hubungan atau interaksi antara masyarakat di satu pulau dengan pulau lainnya, maka masyarakat membutuhkan suatu sarana transportasi. Mengingat bahwa transportasi berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi.1 Salah satu sarana transportasi yang semakin berkembang dewasa ini adalah sarana transportasi udara. Dengan semakin modernnya zaman dan tingkat kesibukan yang tinggi maka masyarakat membutuhkan suatu sarana transportasi yang dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan. transportasi melalui udara menjadi salah satu pilihan karena masyarakat akan memperoleh efisiensi waktu. Namun demikian, Sarana transportasi udara yang cukup canggih sekarang ini tidaklah menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan sebab kegiatan ini sarat dengan risiko yang cukup besar, misalnya kerusakan pesawat udara maupun kecelakaan pesawat udara. Disamping itu, selama dalam perjalanan situasi dan kondisi alam juga sangat mempengaruhi

1

Abdulkadir Muhammad, 1998. Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7

13

kelancaran pengangkutan udara yang tentu saja hal tersebut diluar jangkauan manusia untuk mengantisipasinya.2 Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada perusahaan asuransi dengan

mengadakan

perjanjian

asuransi.

Asuransi

berperan

memberikan suatu jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu

kerugian

di

luar

kemampuan

manusia

sendiri,

karena

kemungkinan kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya serta tidak bisa ditanggulangi sendiri.3 Selain asuransi wajib yang dikelola oleh pihak PT. Jasa Raharja, tersedia juga asuransi sukarela apabila seseorang ingin memberikan santunan yang lebih dari santunan wajib kepada keluarga bila terjadi musibah kecelakaan, maka beberapa perusahaan Asuransi yang bergerak di bidang asuransi kerugian/umum maupun di bidang asuransi jiwa baik yang yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara maupun swasta menyediakan asuransi kecelakaan diri (personal Accident) terhadap risiko penerbangan. Pemasaran asuransi ini dilakukan di area bandara atas seizin otoritas Bandara setempat. Asuransi ini memberikan proteksi kepada tertanggung selama dalam penerbangan, dimulai sejak penumpang berada di ruang tunggu pemberangkatan, selama penerbangan dan berakhir di ruang tunggu bandara tujuan. 2

Ibid, hlm.8. Man Suparaman Sastrawidjaja, 2003, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. alumni, Bandung, Hlm. 9 3

14

Dalam praktik bisnis asuransi tersebut, saat seseorang membeli kupon tidak ada seorangpun yang mengetahui kecuali petugas counter dan pihak tertanggung sendiri. Polis/bukti keikutsertaan asuransi tersebut pun juga dibawa oleh penumpang/tertanggung. PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengelola Jasa Kebandarudaraan tidak melakukan pengawasan terhadap penjualan asuransi ini dengan tidak mendapatkan laporan nama dan nomor polis tertanggung yang ikut dalam asuransi ini Di sini kemudian akan muncul kemungkinan pihak asuransi dapat saja menyalahgunakan keadaan dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia maupun luka-luka dengan

tidak

membayarkan santunan atau mungkin saja membayarkan tapi tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang dapat diketahui bahwa polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, Tanpa

polis,

pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung korban kecelakaan pesawat yang ikut atau menjadi peserta asuransi risiko penerbangan akan menjadi sulit dan terbatas. Hal tersebut mungkin saja terjadi kecuali jika perusahaan asuransi yang memasarkan Produk asuransi risiko penerbangan benar-benar memiliki komitmen teguh untuk menjamin hak-hak tertanggung dan ahli warisnya jika terjadi musibah kecelakaan

15

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus mengedepankan Prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Penanggung sebagi pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung dengan mendapat premi memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung apabila yang diperjanjikan terjadi, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut : 1. Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan?

16

2. Bagaimana cara klaim yang bisa dilakukan oleh pihak ahli waris tertanggung jika polis/ bukti keikutsertaan asuransi dibawa oleh tertanggung?

C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan. 2. Untuk mengetahui cara klaim yang bisa dilakukan oleh pihak ahli waris tertanggung jika polis/ bukti keikutsertaan asuransi dibawa oleh tertanggung.

D. Kegunaan Penelitian Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk , yaitu : 1. Kegunaan teoritis a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan Hukum tentang

17

tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan. b. Memberi bahan masukan bagi kajian lebih lanjut untuk berbagai konsep keilmuan khususnya hukum asuransi.

2. Kegunaan Praktis a. Untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Asuransi 1. Konsep Risiko Dalam Asuransi Dalam asuransi, konsep risiko sangat diperlukan untuk menganalisis

berbagai

cara

untuk

memberikan

perlindungan

terhadap obyek pertanggungan. Definisi atau pengertian risiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-segi yang mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati.4 Pengertian risiko oleh H.M.N. Purwosutjipto, diartikan sebagai kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri. Menurut Radiks Purba, risiko adalah Kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.5

4

Sri Rejeki Hartono, 2008, Hukum Asuransi dan Perusahan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58 5 Radiks Purba,1992, Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No.10, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm. 29

19

Sri Rejeki Hartono, mengartikan risiko sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian.6 Risiko menurut C.S.T Kansil adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang, jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.7 Untuk mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian, risiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, yakni ”ketidakpastian” (uncertainty) dan ”kerugian” (loss). Segala sesuatu yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai risiko. Misalnya, kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai risiko. Namun kapan matinya seseorang adalah sesuatu hal yang tidak pasti sehingga dapat dikategorikan sebagai risiko. Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu : risiko murni (pure risk) dan risiko spekulatif (speculative risk). Dalam risiko murni kemungkinan yang akan timbul hanyalah dua hal yaitu adanya kerugian (loss) atau tidak adanya kerugian (no loss). 6

Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., Hlm.15 C.S.T. Kansil, 2002 , Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.178 7

20

Sebagai contoh, jika kita mengemudikan mobil untuk menuju ke suatu tempat, kita menghadapi risiko kecelakaan atau tidak terjadi kerugian apapun sampai di tujuan. Sedangkan dalam risiko spekulatif, kemungkinan yang timbul tidak hanya kemungkinan adanya kerugian atau tidak adanya kerugian, namun juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sebagai contoh, A menjual mobilnya kepada B dengan harga murah. Di satu pihak merugikan A, sedangkan di lain pihak menguntungkan B. Risiko yang bersifat spekulatif pada umumnya tidak dapat diasuransikan. Di dalam kenyataannya, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu: 1. menghindari risiko (avoidance), 2. mencegah risiko (prevention) 3. memperalihkan risiko (transfer) 4. menerima risiko (assumption or retention) Usaha untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi adalah memperalihkan risiko. Tidak mungkin bagi para penanggung untuk menanggung segala risiko. Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung adalah risiko-risiko yang dapat diasuransikan (insurable risk). Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasurasikan dalam asuransi kerugian, adalah sebagai berikut :

21

a. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya. b. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan (homogeanus exposure), sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia. c. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah. d. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tibatiba, tidak terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung. Sedangkan karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang (Jiwa) adalah : a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga / tanggungan yang ditinggalkan. b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan kekurangmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga / tanggungan.

22

c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga / tanggungan.8 2. Pengertian Asuransi Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari insurance atau verzekering atau assurantie. Dari segi hukum, pertanggungan atau asuransi selalu dikaitkan dengan perjanjian. Karena

memang

perbuatan

mengasuransikan

atau

mempertanggungkan itu dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian. Meskipun demikian tetap terdapat perbedaan pengertian yang agak mengganggu antara pengertian yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di satu pihak dengan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pihak lain.9 Pengertian pertama berdasarkan pasal 1774 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang memberikan batasan sebagai berikut : “Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, berdasarkan bergantung pada kejadian yang belum tentu, misalnya persetujuan pertanggungan, bungan cacat hidup, perjudian dan pertaruhan.”10

8

Radiks Purba, Op. Cit., hal.266 Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., Hlm. 13 10 Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 9

23

Pengertian dari pasal 1774 KUH Perdata tersebut di atas sama sekali tidak dapat ditarik terus sebagai jalur perjanjian asuransi, karena unsur tertentu bagi suatu perjanjian asuransi sama sekali tidak dipenuhi. Menurut pasal tersebut pertanggungan atau asuransi termasuk perjanjian untung-untungan. Menurut banyak literatur, asuransi

atau

pertanggungan

digolongkan

perjanjian

untung-

untungan kurang atau tidak tepat, karena dalam perjanjian untunguntungan secara sengaja dan sadar para pihak di dalam perjanjian itu akan mengalami atau mendapatkan suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan. Dalam perjanjian untung-untungan itu tidak terdapat

kemungkinan terjadinya pemenuhan prestasi

secara seimbang. Jadi di sini berarti bahwa prestasi secara timbal balik tidak dipenuhi atau tidak seimbang. Di samping itu juga tidak tepat kiranya apabila perjanjian asuransi digolongkan bersama-sama dengan pertaruhan dan perjudian.11 Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD) : “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.”12

11 12

Ibid, hlm. 14 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD)

24

Apabila ditelaah secara redaksional, rumusan yang terdapat pada pasal 246 KUHD lebih mengutamakan pada asuransi kerugian. Hal itu sehubungan degan dengan kalimat suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan lebih menonjol kepada sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.13 Ny. Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa pasal 246 KUH Dagang secara keseluruhan dan dalam pengertian umum hanya tepat untuk jenis asuransi kerugian saja, tidak untuk asuransi jiwa atau asuransi sejumlah uang.14 Dalam asuransi jiwa yang menjadi objek

asuransi

adalah

jiwa

tertanggung

atau

mereka

yang

diasuransikan dan manfaat yang diberikan dapat berupa santunan kepada seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia.15 Rumusan asuransi terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Dalam pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

13

Man suparman astrawidjaja, Op.Cit., Hlm. 14 Ibid, Hlm.15 15 A. Junaedy Ganie, 2011, Hukum asuransi Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, Hlm. 84. 14

25

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”16

Rumusan pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ternyata lebih luas dibandingkan dengan rumusan pasal 246 KUH Dagang.17 Obyek asuransi meliputi benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurangnya nilainya.18 Dari definisi asuransi tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur dalam asuransi, yaitu19 : a. Merupakan suatu perjanjian b. Adanya premi c. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung d. Adanya suatu peristiwa yang belum terjadi (anzekes voorval) 3. Pembagian Atas Jenis-Jenis Asuransi a. Penggolongan secara yuridis Jenis asuransi menurut Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan tentang 5 macam asuransi, ialah: 1. Asuransi terhadap kebakaran. 2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian. 16Pasal

1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 17 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm 11 18 Junaedy Ganie, Op.Cit., hlm. 128. 19 Man Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit,. Hlm.16-17

26

3. Asuransi terhadap kematian orang. 4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan. 5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai. Buku I KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan jenis asuransi yang keempat dan kelima di atur dalam Buku II KUHD. Asuransi secara yuridis dapat digolongkan menjadi dua yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah. a. Asuransi Kerugian Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak terakhir. Yang termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi perampokan, asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian.20

20

Ibid,Hlm. 84

27

b. Asuransi Jumlah Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Ciri dari asuransi jumlah adalah kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya. Contoh asuransi jumlah adalah asuransi jiwa, asuransi sakit (apabila prestasi penanggung sudah ditentukan sebelumnya), asuransi kecelakaan ( apabila prestasi penanggung berupa pembayaran sejumlah uang, besarnya telah ditentukan sebelumnya).21 b. Penggolongan berdasarkan ada tidaknya kehendak bebas para pihak 1. Asuransi sukarela (Voluntary Insurance) Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal itu berarti bahwa timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar. Oleh sebab itu asas kebebasan berkontrak ( Pasal 1338, ayat (1) KUH Perdata ) berperan dalam tumbuhnya jenis-jenis asuransi sukarela.

21

Ibid, Hlm. 85

28

Misalnya asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut,dan lain-lain. 22 2. Asuransi wajib (Compulsory Insurance) Asuransi wajib terbentuk karena diharuskan oleh ketentuan

perundang-undangan.

Dalam

beberapa

jenis

golongan asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilakukan. Sebagai contoh dari golongan asuransi wajib adalah Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Umum, Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. c. Penggolongan berdasarkan tujuan Memperhatikan tujuan diadakan perjanjian asuransi, dapat dibagi atas : 1. Asuransi Komersial ( Commercial Insurance ) Pada umumnya asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai sebuah bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya berdasarkan besar premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi komersial diatur dalam KUH Dagang. Pada dasarnya asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.

22

Ibid, Hlm. 86

29

2. Asuransi Sosial Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan

sosial

kepada

masyarakat

atau

sekelompok

masyarakat.23 4. Subyek Dan Obyek Asuransi Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi. a. Penanggung Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung. Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. hak penanggung antara lain 24: a. menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian. 23 24

Ibid, Hlm. 87 Ibid. hlm. 22

30

b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya. c. memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 KUHD). d. memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 KUHD). e. melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD). Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah25: a. memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD). c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung

25

Man Suparman Sastrawidjaja, op.cit. hlm. 23.

31

risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno, Pasal 281 KUHD). d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

menyebutkan

perasuransian

atau

pihak

bahwa yang

penyelenggara

bertindak

sebagai

usaha pihak

penanggung hanya boleh dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (persero), Koperasi, Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama (mutual). Badan

hukum

Undang-Undang

penyelenggara

Nomor

2

Tahun

perasuransian 1992

tentang

dalam Usaha

Perasuransian, disebut perusahaan perasuransian. Perusahaan Perasuransian tersebut adalah26 : a. Perusahaan asuransi kerugian, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

26

Abdulkadir Muhammad, op.cit. hlm. 23

32

b. Perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. c. Perusahaan

reasuransi,

yaitu

perusahaan

atau

usaha

asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. b. Tertanggung Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasar Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut : “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.”27

Berdasarkan Pasal 250 KUHD, yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai interest (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungkan.

27

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

33

Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pasal perjanjian

264

KUHD

asuransi

diperbolehkan

menentukan

untuk

kepentingan

mengadakan

perjanjian

selain diri

mengadakan sendiri,

asuransi

juga untuk

kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Tertanggung

dalam

pelaksanaan

perjanjian

asuransi

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya. Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. hak tertanggung antara lain28: a. menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD). b. menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD). c. meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

28

Man Suparman Sastrawidjaja, op.cit. hal.20

34

kewajiban tertanggung adalah29 : a. membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD). b. memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD). c. mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung,

bahwa

tertanggung tidak berusaha

untuk

mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD) d. memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha – usaha pencegahannya. a. Obyek Pertanggungan Dalam Pasal 268 KUHD diatur mengenai : ”Pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh undang-undang tidak terkecualikan.”30

Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 268 KUH Dagang tersebut tidak berlaku bagi asuransi sejumlah uang (jiwa),

29 30

Ibid, hlm.21 Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

35

di mana terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat dinilai dengan uang atau bersifat hubungan material, yang bersifat hubungan kekeluargaan dan hubungan cinta kasih antar keluarga. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya

5. Prinsip-Prinsip Pokok Asuransi Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan antara lain : a. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan ( Principle Of Insurable Interest ) Prinsip kepentingan yang diasuransikan mempersyaratkan bahwa tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan yang membuatnya berhak untuk melakukan perjanjian asuransi atas objek yang diasuransikan.31 Prinsip ini terdapat dalam pasal 250 KUH Dagang yang berbunyi: “Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu 31

Junaedy Ganie. Op.cit., Hlm. 93

36

kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi” 32

Jelas,

dari

ketentuan

di

atas,

bahwa

kepentingan

merupakan syarat mutlak (esentieel vereiste) untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugiaan.33 Kepentingan yang terdapat dalam Pasal 250 KUH Dagang harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUH Dagang di mana kepentingan tersebut dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dari keterangan di atas, maka terdapat 4 (empat) hal penting yang harus dikandung dalam prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu : a. Bahwa harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota

tubuh,

atau

tanggung

gugat

yang

dapat

dipertanggungkan. b. Bahwa harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau tanggung gugat itu harus menjadi pokok pertanggungan. c. Bahwa tertanggung harus mempunyai hubungan dengan pokok pertanggungan, dengan hubungan mana tertanggung tidak akan mengalami kerugian apabila pokok pertanggungan 32 33

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Man Suparman Sastrawidjaja. Op.Cit., Hlm. 65

37

itu selamat atau bebas dari tanggung gugat, dan akan menderita

kerugian

apabila

pokok

pertanggungan

itu

mengalami kerusakan atau menimbulkan tanggung gugat. d. Bahwa

hubungan

antara

tertanggung

dengan

pokok

pertanggungan itu diakui oleh hakim. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dapat timbul dari beberapa hal sebagai berikut : a. Adanya kepemilikan atas harta benda atau tanggung gugat seseorang kepada orang lain dalam hal kelalaian. b. Adanya kontrak. Menempatkan suatu pihak dalam suatu hubungan yang diakui secara hukum dengan harta benda atau tanggung jawab yang menjadi pokok perjanjian itu. Misalnya, dalam perjanjian kontrak sewa bangunan, perjanjian kredit. c. Adanya undang-undang. Misalnya, di Indonesia terdapat asuransi keselamatan kerja yang diatur dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. b. Prinsip Itikad baik (Principle Of Utmost Good Faith) Prinsip itikad baik merupakan kemauan berbuat baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat dari kehendak atau perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap

38

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini juga berlaku bagi perjanjian dalam bidang hukum dagang.

34

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar itikad baik. Ketentuan pasal 251 KUH Dagang meletakan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip itikad baik. 35 Tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban

untuk

memberikan

keterangan

yang

sebenar-

benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan. Secara ideal, seharusnya prinsip itikad baik ini diberlakukan juga kepada penanggung. Akan tetapi, ketentuan pasal 251 KUH Dagang hanya menekankan hal tersebut kepada tertanggung. c. Prinsip ganti kerugiaan (Principle Of Indemnity) Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari dari prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnitas. Prinsip ini tercermin dari pasal dari pasal 246 KUH Dagang, yaitu pada 34

Purwosutjipto, H.M.N 1996, Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungan). Djambatan; Jakarta Hal 103 35 Junaedy Ganie, Op.Cit. Hlm.97

39

bagian

kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.36 d. Prinsip Sebab Akibat (Causalitiet Principle) Menurut definisi asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD, pihak penanggung hanya akan wajib membayar ganti rugi, apabila kerugian atau kerusakan itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang dimaksud dengan suatu peristiwa yang tidak tertentu disini adalah suatu peristiwa yang tak tertentu yang telah diperjanjikan antara pihak tertanggung dengan pihak tertanggung. e. Prinsip Subrogasi Subrogasi merupakan peralihan hak dari tertanggung kepada penanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lain yang

mengakibatkan

timbulnya

kerugian

terhadap

objek

pertanggungan dari tertanggung sesaat setelah penanggung membayar ganti rugi tersebut kepada tertanggung sesuai jaminan polis. Tapi, suatu hal yang perlu diketahui, bahwa subrogasi hanya berlaku untuk contract of indemnity karena subrogasi mencegah tertanggung untuk mendapatkan penggantian lebih

36

Ibid, hlm. 70

40

dari kerugian yang dideritanya. Pemahaman prinsip subrogasi ini juga diatur dalam ketentuan pasal 284 KUH Dagang. 6. Polis Asuransi Untuk sahnya perjanjian pertanggungan sebenarnya tidaklah diperlukan suatu prosedur atau formalitas tertentu. Asal para pihak sudah ada kata sepakat, serta syarat-syarat perjanjian pada umumnya,

maka

perjanjian

pertanggungan

menjadi

sah.37

Sedangkan Pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang menyebutkan bahwa : “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”38

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan bahwa: “polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengadung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.”39

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam 37

Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., Hlm.36 Pasal 255 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 39 Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian 38

41

polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang

memungkinkan

perbedaan

interprestasi,

sehingga

mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan Asuransi. Pasal 257 KUHD ayat (1) menyatakan bahwa: “Perjanjian pertanggungan itu telah ada, segera setelah adanya kata sepakat, bahkan sebelum polis itu ditandatangani.”40

Tetapi lain halnya menurut Pasal 258 KUHD ayat (1) yang mengatakan bahwa: “ untuk membuktikan adanya perjanjian pertanggungan, harus dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat.”41

Dari bunyi pasal ini jelas bahwa polis bukan merupakan syarat sahnya perjanjian tetapi merupakan sekedar alat bukti dalam perjanjian pertanggungan. Kedudukan suatu polis dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan itu sangatlah penting karena sangat menentukan dalam hal pembuktian.42

40

Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 42 Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., Hlm.40 41

42

Polis mempunyai arti penting bagi tertanggung khususnya, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka ( penanggung dan tertanggung ) perjanjikan dalm perjanjian pertanggungan. Jadi bagi tertanggung polis mempunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. 43 B. Asuransi Kecelakaan Diri Dalam

literatur

dunia

asuransi

terdapat

istilah

persoonsverzekering atau asuransi personal. Persoonsverzekering ini pada umumnya diartikan sama dengan soomenverzekering atau asuransi jiwa oleh karena persoonsverzekering itu adalah asuransi atas hidup atau jiwa seseorang (asuransi jiwa), mengenai kesehatan seseorang (asuransi biaya sakit), dan asuransi invaliditas seseorang, pokoknya mengenai diri manusia demikian juga pada asuransi jiwa (sommenverzekering). Istilah persoonsverzekering mempunyai pengertian yang lebih luas dari sommerverzekering. Sebagai perbandingan adalah asuransi biaya sakit yang sesungguhnya adalah suatu persoonverzekering karena menyangkut diri manusia, akan tetapi sebenarnyalah bahwa asuransi itu mempunyai sifat murni sebagai asuransi kerugian oleh karena biaya sakit dapat dinilai dengan sejumlah uang. Jadi tidak

43

Sri Redjeki Hartono, Loc.cit, Hlm.36.

43

harus ditentukan atau disepakati sejumlah uang tertentu sebelumnya. Personal Insurance atau asuransi diri dalam perkembangannya mengenal 3 jenis produk asuransi, yaitu : asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan. Asas spesialisasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan petunjuk : a. asuransi jiwa hanya dapat dijual oleh perusahaan asuransi jiwa b. asuransi kecelakaan diri dan asuransi kesehatan dapat dijual oleh asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. (keadaan regulasi yang demikian itulah yang sering memberikan predikat kedua jenis asuransi tersebut sebagai border line insurance product, produk asuransi yang berada di garis batas pemasaran perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian). Menurut Wirjono Projodikoro, disamping asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang ada beberapa asuransi yang bersifat campuran antara kedua golongan asuransi ini, sehingga sukar menentukan batas yang tegas antara kedua macam golongan asuransi ini. Sebagai contohnya adalah Asuransi sakit yang menjamin bahwa seorang yang kemudian menderita sakit, akan mendapat sejumlah uang yang kadang-kadang didasarkan pada biaya dokter dan harga obat-obat yang diperlukan, tetapi mungkin juga ditetapkan begitu saja

44

jumlahnya didasarkan pada biaya dokter dan harga obat dengan batas maksimum.44 1. Konsep risiko dalam asuransi personal Konsep risiko yang mendasari produk-produk asuransi personal, adalah bahwa manusia sebagai sumber daya manusia menghadapi berbagai risiko baik yang datang dari alam, kelalaian atau kejahatan manusia maupun karena dipergunakannya berbagai jenis pelatihan atau property. Apabila risiko-risiko tersebut terjadi, akan menimbulkan kerugian ekonomis bagi manusia. Kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi apabila risiko tersebut terjadi antara lain : a. Manusia bisa bisa meninggal terlalu cepat (die too soon) atau hidup terlalu lama (live too long), diakomodasi dengan asuransi jiwa b. Manusia bisa meninggal, menderita cacat tetap atau cacat sementara akibat peristiwa kecelakaan, diakomodasi dengan asuransi kecelakaan diri c. Manusia bisa menderita sakit akibat penyakit atau sakit akibat kecelakaan

sehingga

diakomodasi

dengan

memerlukan asuransi

biaya

kesehatan

pengobatan, dan

asuransi

kecelakaan diri.

44

Mashudi, Moch. Chodir, Op. Cit., hlm. 23

45

2. Pengertian asuransi kecelakaan diri Asuransi kecelakaan diri belum diatur secara khusus dalam KUHD

maupun

peraturan

perundang-undangan

yang

lain.

Sehingga asuransi kecelakaan diri dapat dimasukkan ke dalam asuransi varia. Definisi

kecelakaan

dapat

dirumuskan

sebagai

suatu

peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui sebelumnya, tidak dikehendaki, bersifat kekerasan dan menimbulkan cidera fisik yang dapat diidentifikasi menurut ilmu kedokteran.45 Menurut Wirjono Projodikoro, kecelakaan diartikan sebagai suatu penimpaan badan seseorang oleh suatu hal yang datang dari luar secara mendadak dan keras. Secara umum dan definitif, pengertian asuransi kecelakaan dapat dirumuskan sebagai suatu perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, dimana dengan menerima premi asuransi perusahaan asuransi akan46 : 1. Membayar santunan uang tunai sebesar limit yang tercantum dalam

polis,

apabila

tertangggung

atau

mereka

yang

diasuransikan meninggal atau menderita cacat tetap sebagai akibat dialaminya peristiwa kecelakaan.

45 46

Kursus Asuransi Tingkat B Kerugian, Asuransi General Accident, (LPAI, 2006), hlm.5. Ibid, hal.11

46

2. Menyediakan penggantian kerugian keuangan berupa uang tunai apabila tertanggung menderita luka-luka atau cidera sementara dan memerlukan biaya pengobatan atas cidera yang dideritanya dalam suatu peristiwa kecelakaan. 3. Subyek dan obyek asuransi kecelakaan diri Terdapat 4 (empat) pihak / subyek dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri yaitu47 : 1. Pemegang

Polis

(Policy

Holder),

yaitu

pihak

yang

mengasuransikan atau membeli produk asuransi kecelakaan dir. 2. Tertanggung

(The

Insured

Person),

yaitu

mereka

yang

diasuransikan atau sumber daya manusia yang menjadi obyek pertanggungan. 3. Ahli Waris (Beneficiary), yaitu penerima uang santunan dalam hal tertanggung meninggal dunia. 4. Penanggung atau perusahaan asuransi. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 obyek dalam asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi atau berkurang nilainya. Dalam asuransi kecelakaan diri, obyek pertanggungannya adalah jiwa dan raga manusia yang mengalami risiko kecelakaan yang berasal dari luar dirinya.

47

Ibid, hlm. 4

47

C. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Perikatan yang timbul akibat suatu perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban. Kewajiban akan melahirkan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing-masing pihak. Pada perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung akan melahirkan tanggung jawab para pihak. Tanggung jawab sangat penting dalam hal pemenuhan hak dari para pihak. Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :48 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (Fault liability atau liability on fault) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsure kesalahan yang dilakukannnya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu : a. Adanya perbuatan b. Adanya unsur kesalahan 48

Celini tri siwi K. 2009. Hlm.92-93

Hukum Perlindungan Konsumen.

Jakarta : Sinar grafika.

48

c. Adanya kerugian yang diderita d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaandalam masyarakat. 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (Presumption Of Liability Principle), sampai saat ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Asas ini lazim pula disebut pembuktian pembuktian terbalik (Omkering van Bewijslast). Undang-Undang perlindungan Konsumen menganut teori berdasarkan pasal 19 Ayat (5). Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan konsumen. Dasar pemikiran pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal itu tentu saja bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang kenal dalam hukum, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak tampak, asas demikian cukup relevan. 3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

49

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption of nonliability Principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. 4. Prinsi tanggung jawab mutlak Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (Absolut Liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology di atas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan force majeur. Sebaliknya absolute Liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya. 5. Prisip tanggung jawab dengan pembatasan Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (Limitatin Of liability) sangat menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standard yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

50

seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung

jawabnya.

Jika

ada

pembatasan

mutlak

harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

51

BAB III METODE PENELITIAN 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kota Makassar. Adapun pertimbangan lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian, karena di kota Makassar terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) terhadap risiko penerbangan, sehingga lokasi tersebut dapat dijadikan patron komsumsi masyarakat khususnya pengguna jasa asuransi risiko penerbangan. 2. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran pimpinan atau karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Makassar, seluruh jajaran pimpinan dan karyawan PT. asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Makassar, seluruh jajaran pimpinan atau karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar, dan seluruh

pengguna asuransi risiko penerbangan. Adapun

sampel pada

penelitian ini, yakni: 1.

1 (satu) orang Staf Bagian Claim PT. Asuransi jasa Indonesia (Persero) Cabang Makassar.

2.

1 (satu) orang Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Makassar.

52

3.

1 (satu)

orang

Staf Bagian Komersial dan Pengembangan

Usaha PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. 4.

10 (Sepuluh) orang pengguna asuransi risiko penerbangan. Jadi semuanya berjumlah 13 sampel penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder: 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pendapat dan pikiran dari sampel penelitian. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, artikel, situs internet, surat kabar, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 1. Data primer, dilakukan penelitian lapangan, yaitu melalui : a. Wawancara

dengan

melakukan

Tanya-jawab

secara

langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian b. Kuisioner yang disebarkan kepada pengguna asuransi risiko penerbangan. 2. Untuk data sekunder, dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research).

53

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan.

54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda

1967

merupakan

dua

diantara

beberapa

perusahaan Asuransi yang menyediakan produk asuransi kecelakaan diri

terhadap risiko penerbangan. Kedua perusahaan asuransi

tersebut bergerak di bidang asuransi Umum/kerugiaan.

1. Tanggung

jawab PT.

Asuransi

Jasa

Indonesia

(Persero)

terhadap tertanggung/ahli waris tertanggung. Jasindo pelangi merupakan produk asuransi kecelakaan diri (personal Accident) terhadap risiko penerbangan yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang biasa disebut Jasindo. Asuransi ini memberikan

proteksi

dalam

penerbangan

tertanggung. Dimulai sejak tertanggung berada di ruang tunggu pemberangkatan, Selama penerbangan, dan Berakhir diruang bandara tujuan. Jasindo pelangi memberikan jaminan atas risiko yang

timbul

akibat

kecelakaan seperti kematian, cacat tetap

sebagian atau seluruh tubuh serta biaya perawatan/pengobatan yang

55

tertanggung

perlukan

sesuai

dengan

ketentuan jaminan yang

terdapat dalam polis.49 Dalam praktik bisnis asuransi risiko penerbangan ini, ketika tertanggung membeli kupon asuransi dengan harga premi tertentu, yang mengetahui bahwa tertanggung ikut dalam pertanggungan asuransi ini hanya pihak asuransi dan pihak tertanggung sendiri. Polis/bukti keikutsertaan dalam asuransi tersebut juga dibawa oleh penumpang/tertanggung dalam penerbangan. Pihak asuransi hanya menyarankan agar tertanggung mengirimkan sms pemberitahuan nomor polis kepada pihak keluarga sehingga nantinya keluarga bisa mengajukan

klaim

jika

terjadi

kecelakaan

pesawat

yang

menyebabkan tertanggung meninggal atau luka-luka. Di sini kemudian akan muncul kemungkinan pihak asuransi dapat saja menyalahgunakan keadaan dengan tidak melaksanakan tanggung

jawabnya

membayarkan

jika

terjadi

santunan/ganti

kecelakaan

kerugian

atau

dengan mungkin

tidak saja

membayarkan tapi tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan, karena berdasarkan ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang dapat diketahui bahwa polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, Tanpa

polis, pembuktian oleh pihak ahli waris

tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas.50

49

Hasil Wawancara dengan Bapak Ardiyansyah Genggeng, Staf Bagian Klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Pada Tanggal 23 Juli 2012. 50Http:// asuransi-tambahan-di-bandara.html

56

PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengelola jasa kebandarudaraan juga tidak melakukan pengawasan terhadap penjualan asuransi risiko penerbangan ini di bandara, tidak mendapatkan laporan nama dan nomor polis tertanggung yang ikut dalam asuransi

tersebut serta tidak melakukan pengawasan

terhadap pembayaran santunan dari perusahaan asuransi ke pihak tertanggung/ahli warisnya jika terjadi kecelakaan. PT. Angkasa Pura I (Persero) hanya mendapat laporan jumlah kupon yang terjual dari pihak perusahaan/agen asuransi setiap sebulan sekali, biasanya di akhir bulan. Hal ini berkaitan dengan pembagian keuntungan antara perusahaan asuransi/agen asuransi dengan pihak Angkasa Pura.

51

Berikut ini data yang diperoleh penulis dari kuisioner yang dibagikan kepada 10 (Sepuluh) orang pengguna asuransi risiko penerbangan mengenai alasan mereka membeli kupon asuransi dan

kepercayaan

Pengguna

Asuransi

Risiko

penerbangan

terhadap Perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi risiko penerbangan tersebut :

51

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Amiruddin, Staf Bagian Komersial dan Pengembangan Usaha PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan hasanuddin,Pada tanggal 18 Juli 2012

57

Tabel 1 Alasan Pengguna membeli kupon asuransi risiko penerbangan

Kategori

Frekuensi (Orang)

Persentase (%)

Untuk mendapatkan jaminan atau perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam penerbangan

6

60%

Mengira membeli asuransi merupakan suatu keharusan di bandara

4

40%

Sumber data primer, diolah 2012

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa 6 (enam) dari 10 (sepuluh) orang pengguna asuransi risiko penerbangan membeli kupon asuransi dengan alasan untuk mendapatkan jaminan atau proteksi terhadap kemungkinan kecelakaan dalam penerbangan. Mereka membeli kupon asuransi dengan berbagai alasan antara lain untuk berjaga-jaga apabila hal-hal yang tidak dinginkan dalam perjalanan, takut kalau terjadi kecelakaan

dalam penerbangan,

setidaknya ada santunan atau ganti kerugian yang akan diterima selain dari asuransi wajib. Sebelum mereka membeli kupon asuransi, terlebih dahulu mereka meminta penjelasan dari sales asuransi terkait asuransi yang dijualnya tersebut. Sedangkan 4 (empat) dari 10 (Sepuluh) orang pengguna asuransi risiko penerbangan, membeli kupon asuransi dengan alasan mengira bahwa membeli kupon

58

asuransi merupakan suatu keharusan di bandara. Kecenderungan orang-orang yang kurang paham ini akan dengan mudah membeli premi tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu ke salesnya mengenai hak-hak mereka, cara klaim, sistem asuransi mereka bekerja dan lain-lain. Tabel 2 Kepercayaan Pengguna Asuransi Risiko penerbangan terhadap Perusahaan asuransi

Kategori

Frekuensi orang

Persentase (%)

Yakin pihak asuransi akan memberikan santunan/ganti kerugiaan jika terjadi kecelakaan

2

20%

Kurang yakin pihak asuransi akan memberikan santunan/ganti kerugiaan jika terjadi kecelakaan

8

80%

Sumber data primer, diolah 2012 Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa 8 (delapan) dari 10 (Sepuluh) orang sampel pengguna asuransi risiko penerbangan kurang yakin bahwa pihak asuransi akan memberikan santunan/ganti kerugian jika terjadi kecelakaan dalam penerbangan dengan alasan bahwa kupon/bukti keikutsertaan asuransi ini dibawa oleh penumpang dan pihak keluarga tidak memiliki bukti kuat untuk melakukan klaim nantinya. Selain itu, selama ini mereka belum pernah membaca maupun mendengar berita bahwa perusahaan asuransi yang menawarkan

asuransi

risiko

penerbangan

tersebut

telah

59

membayarkan santunan/ganti kerugian kepada korban kecelakaan pesawat. Pemberitaan yang ada selama ini hanya pihak Jasa Raharja sebagai pengelola asuransi wajib dan pihak pengangkut/maskapai penerbangan yang memberikan santunan kepada korban/keluarga korban kecelakaan pesawat. Meskipun demikian, mereka berharap pihak asuransi nantinya akan melaksanakan tanggung jawabnya jika kecelakaan pesawat terjadi. Sedangkan hanya 2 (dua) dari 10 (Sepuluh) orang pengguna asuransi risiko penerbangan yakin bahwa pihak asuransi akan memberikan santunan/ganti kerugiaan sesuai harga pertanggungan yang diperjanjikan, dengan alasan bahwa pengguna asuransi tersebut mengetahui

bahwa

kupon

asuransi

risiko

penerbangan

yang

dibelinya, dipasarkan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan itu sudah memberikan sebuah jaminan baginya dan satu pengguna lainnya yakin karena menganggap perusahaan asuransi yang menawarkan kupon asuransi risiko penerbangan telah memiliki nama besar dan kredibilitasnya tidak diragukan lagi. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik

Negara

(BUMN)

yang

bergerak

di

bidang

asuransi

kerugian/umum, dalam menjalankan bisnisnya tetap mengedepankan prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Jasindo sebagai penanggung, memiliki kewajiban untuk memberikan

suatu

penggantian

atau

manfaat

kepada

60

tertanggung apabila hal yang diperjanjikan terjadi. Penanggung wajib memberi santunan atau ganti kerugian kepada tertanggung sesuai yang sudah diperjanjikan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Berikut ini adalah tabel ketentuan jaminan dari asuransi jasindo pelangi : Tabel 3 Harga Pertanggungan Asuransi Pelangi Jasindo Kartu Peserta

Kelompok

Premi (Rp)

Harga pertanggungan (Rp) Meninggal

Cacat tetap

Dunia

(Max) 50.000.000

Ongkos Perawatan Dokter

I

5.000

50.000.000

5.000.000

II

10.000

100.000.000

100.000.000 10.000.000

III

25.000

250.000.000

250.000.000 25.000.000

IV

50.000

500.000.000

500.000.000 50.000.000

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat pengelompokan besaran premi yang bisa dibayar oleh tertanggung dan besaran harga pertanggungan yang harus dijamin oleh perusahaan asuransi kepada penumpang/tertanggung yang meninggal dunia, cacat tetap dan lukaluka. Besarnya harga pertanggungan disesuaikan dengan besarnya premi yang dibayarkan oleh tertanggung.52

52

Ketentuan yang terdapat dalam polis Asuransi Jasindo Pelangi.

61

1. Tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap tertanggung yang meninggal dunia. Tanggung jawab PT. Asuransi jasa Indonesia (Persero) kepada tertanggung diperjelas dengan pemberian santunan atau ganti kerugian apabila terjadi kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan tanggung

kematian.

jawab

Dalam

pihak

ketentuan

asuransi

polis

terhadap

asuransi,

tertanggung

mensyaratkan bahwa penumpang yang meninggal dunia karena kecelakaan

pesawat

diberikan

santunan

sesuai

harga

pertanggungan meninggal dunia. Besarnya harga pertanggungan disesuaikan dengan besarnya premi yang dibayarkan oleh tertanggung.

Harga

premi

pertanggungan maksimal

Rp.

5.000,-

dengan

harga

Rp. 50.000.000,-, Harga premi Rp.

10.000,- dengan harga pertanggunganmaksimal Rp. 100.000.000,,Harga premi Rp. 25.000,- dengan harga pertanggungan maksimal Rp. 250.000.000,- dan harga premi Rp. 50.000,- dengan harga pertanggungan maksimal Rp. 500.000.000,-

2. Tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap tertanggung yang cacat tetap. Tertanggung yang menderita kehilangan seluruh dan/atau tidak dapat dipakai lagi untuk selamanya anggota bagian tubuhnya seperti tersebut di bawah ini, maka ketentuan jaminannya sebagai berikut :

62

Tabel 4 Daftar Persentase Penggantian Berdasar Ketentuan Polis Cacat tetap

No.

1.

Kanan (untuk orang kidal kiri)

Kiri (untuk orang kidal kanan)

Cacat tetap atau hilangnya  Lengan dari sendi bahu  Lengan dari atau dari atas siku ke bawah  Tangan dari atau dari atas Pergelangan ke bawah Tungkai dari pangkal paha ke bawah kaki  Dari mata kaki ke bawah atau tungkai dari sesuatu tempat ditengah pangkal paha dan mata kaki lain dari pada ibu jari kaki

75% 67,5%

65% 57,5%

60%

57,5%

50%

50%

Tidak dapat dipakai selama-lamanya. 2.

 Lengan termasuk tangan.  Tangan saja  Tungkai termasuk kaki atau kaki saja.

75% 60% 50%

65% 50% 50%

Hilangnya atau selama-lamanya tidak dapat dipakai lagi.

3.

     

Ibu jari Telunjuk Jari tangan Jari manis Kelingking bu jari kaki

25% 15% 12% 10% 9% 5%

20% 12% 10% 8% 7% 5%

63

 Akal budi  Kedua belah mata  Pendengaran pada kedua belah telinga  Sebelah mata  Pendengaran pada sebuah telinga

4.

100% 100% 50% 30% 20%

30% 30%

Ongkos-ongkos perawatan dokter : Jumlah pembayaran jaminan tersebut akan dikurangi dengan semua biaya perawatan/pengobatan yang telah diterima penggantinya bila hal itu menyangkut kecelakaan yang sama.

Apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung kehilangan seluruh dan/atau tidak dapat dipakai lagi untuk selamanya anggota bagian tubuhnya seperti pada tabel di atas, maka pihak asuransi wajib membayar jaminan sesuai kecatatan yang terdapat dalam ketentuan polis asuransi. Penumpang yang dinyatakan cacat tetap oleh dokter diberikan santunan atau ganti kerugian berdasarkan persentasi pertanggungan dari anggota tubuh cacat tetap atau hilang yang didasarkan pada besarnya harga pertanggungan maksimal. 

Cara Perhitungan Jaminan Dalam Hal Terdapat Keadaan Cacat Tetap. Persentase pertanggungan anggota tubuh (%) x Harga Pertanggungan maksimal.

64

Misalnya : Untuk Cacat tetap atau hilangnya lengan dari sendi bahu sebelah kanan. -

Premi yang dibayarkan Rp. 25.000,-

-

Harga pertanggungan Maksimal Rp. 250.000.000,-dan persentase pertanggungan Cacat tetap atau hilangnya lengan dari sendi bahu sebelah kanan 75%

Persentase pertanggungan anggota tubuh (%) x Harga Pertanggungan maksimal. 75% x Rp. 250.000.000,- = Rp. 187.000.000,Jadi santunan/ganti kerugian yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap tertanggung yang mengalami cacat tetap atau hilangnya lengan dari sendi bahu sebelah kanan dalam kecelakaan pesawat udara sebesar Rp. 187.000.000,-. Apabila akibat dari sesuatu kecelakaan harus dikeluarkan biaya-biaya untuk perawatan/pengobatan, maka berdasarkan kebenaran penggantian

bukti

kwitansi,

untuk

itu

Penanggung setinggi-tingginya

akan

memberikan

sampai

jumlah

pertanggungan maksimal. Biaya-biaya perawatan/pengobatan dari suatu kecelakaan yang sama yang jumlahnya melebihi harga pertanggungan maksimal tidak lagi menjadi beban penanggung.

65

3. Tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap tertanggung yang luka-luka. Jaminan biaya pengobatan bagi tertanggung

yang luka-

luka diakibatkan karena kecelakaan diberikan sebesar kerugian yang diderita oleh tertanggung. Penumpang yang mengalami lukaluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik, atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap atau rawat jalan berhak diberi ganti kerugian sebesar harga pertanggungan maksimal yang disesuaikan dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Jumlah pembayaran jaminan tersebut akan dikurangi dengan semua biaya perawatan/pengobatan yang telah diterima penggantinya bila hal itu menyangkut kecelakaan yang sama. Biaya biaya perawatan/pengobatan dari suatu kecelakaan yang sama yang jumlahnya melebihi harga pertanggungan maksimal tidak lagi menjadi beban penanggung.53 Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) memiliki komitmen teguh untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya dengan menjamin hakhak tertanggung/ahli waris tertanggung jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal atau mengalami luka-luka. Pihak asuransi secara proaktif mendata, menghubungi pihak keluarga korban baik via telepon atau dengan mendatangi langsung 53

Hasil Wawancara dengan Bapak Ardiyansyah Genggeng, Staf Bagian Klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Pada Tanggal 23 Juli 2012.

66

rumah korban jika memang diperlukan dan kemudian membayarkan santunan atau ganti kerugiaan kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat yang menjadi peserta asuransi jasindo Pelangi. Hal ini dilakukan untuk menepis anggapan bahwa perusahaan asuransi tidak hanya mengumpulkan premi semata-mata, namun juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip utmost good faith yang dianut oleh setiap perusahaan asuransi.54

Pelaksanaan tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap korban kecelakaan pesawat yang menjadi peserta asuransi jasindo pelangi selama ini telah terbukti dengan Penyaluran santunan kepada korban jatuhnya pesawat Merpati MA-60 dengan nomor penerbangan MZ 8968 di Kaimana Papua Barat, Pada tanggal 7 Mei 2011. Keempat penumpang yang membeli kupon dengan nominal Rp. 25.000 itu berhak menerima santunan masing-masing maksimal sebesar Rp 250.000.000. Adapun Kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam pembayaran klaim adalah terlalu lamanya waktu yang diperlukan untuk memberikan santunan/membayarkan klaim kepada pihak ahli waris tertanggung karena belum dilengkapinya berkas persyaratan pengajuan klaim oleh

54

http://suarapembaca.detik.com/read/2006/09/07/161817/670771/283/disclamer.html

67

pihak ahli waris. Hal ini disebabkan ahli waris masih dalam keadaan berduka.55

Tabel 5 Daftar pembayaran santunan yang telah dilakukan oleh PT. Asuransi jasa Indonesia (Persero)

No

Nama

No. register kupon

Jumlah Santunan

1

Ari Ruru

10700498

Rp.250.000.000,-

2

Amir Kurita

10700508

Rp.250.000.000,-

3

Noldy Huliselan

10700509

Rp.250.000.000,-

4

Heron Solossa

10700513

Rp.250.000.000,-

Selama ini PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) belum pernah memberikan santunan/ganti kepada korban kecelakaan pesawat yang mengalami cacat tetap atau luka-luka karena selama ini tertanggung yang menjadi peserta asuransi pelangi yang mengalami kecelakaan pesawat udara semuanya meninggal dunia.

55

Ibid.

68

2. Tanggung jawab PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terhadap ahli waris tertanggung. Selain PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

(Bumida) juga telah memasarkan

produk asuransi risiko penerbangan yang menjamin dan memberikan santunan akibat kecelakaan penerbangan yang mengakibatkan kematian.

Risiko

yang

dijamin

hanya

risiko

meninggalnya

tertanggung, risiko cacat tetap dan luka-luka yang diakibatkan kecelakaan tidak masuk dalam tanggungan. Meninggal dunia karena kecelakaan saat mengikuti penerbangan komersial dibayarkan 100% uang pertanggungan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, selaku kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Makassar, menjelaskan bahwa sama halnya dengan penjualan asuransi jasindo pelangi dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Polis/bukti keikutsertaan asuransi penumpang pesawat dari PT. Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan dan apabila terjadi kecelakan pesawat yang ditumpangi tertanggung, yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia maka pihak asuransi akan menghubungi pihak keluarga korban dari nomor telepon ahli waris tertanggung yang telah didata dalam polis asuransi. Bapak Gunadi juga menjelaskan, dalam melakukan bisnis asuransi penumpang pesawat di bandara, pihak perusahaan/agen

69

asuransi yang melakukan penjualan kupon asuransi penumpang pesawat dari PT. Asuransi Umum Bumiputera muda 1967, tidak memberikan laporan berupa nama dan nomor polis tertanggung setiap kali ada pembelian kupon asuransi ini kepada pihak Angkasa Pura. Hal ini dibenarkan juga oleh PT. Angkasa Pura I (Persero).56 Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Aminuddin Selaku staf bagian komersial dan pengembangan usaha PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, menjelaskan bahwa ada Tiga bidang usaha PT. Angkasa Pura I (Persero) yaitu Aeronautika Air Traffic Services (ATS), Aeronautika Non-Air Traffic Services, dan Non-Aeronautika mencakup pelayanan-pelayanan sebagai berikut: a. Jasa Pelayanan Aeronautika Air Traffic Services (ATS) sebagai pelayanan jasa navigasi penerbangan meliputi produk Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) yang terdiri atas Route Charge Domestik dan Internasional, serta Overflying (Internasional). b. Jasa Pelayanan Aeronautika Non-ATS sebagai pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi produk Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan

dan

Penyimpanan

Pesawat

Udara

(PJP4U),

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) serta Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge).

56

Hasi wawancara dengan Bapak Gunadi, S.pd, AAAIK, Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Makassar, pada Tanggal 23 Juli 2012.

70

c. Produk Non-Aeronautika meliputi Jasa Pemakaian Counter, sewa-sewa (sewa ruang dan sewa lahan), konsesi terhadap usaha-usaha di bandar udara, parkir kendaraan dan pas, sewa ruang reklame, pengelolaan VIP Lounge, serta pengelolaan terminal kargo. Sedangkan

bisnis

penjualan

produk

asuransi

risiko

penerbangan di area bandara tidak termasuk dalam tiga kategori bidang usaha di atas.

Bisnis ini hanya merupakan kegiatan

penunjang pengusahaan bandar udara yang memberikan keuntungan (Profit) bagi Angkasa Pura.

57

Meskipun demikian, Jika terjadi

kecelakaan pesawat yang mengakibatkan meninggalnya tertanggung maka pihak perusahaan asuransi akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan santunan kepada ahli

waris

tertanggung sesuai dengan uang pertanggungan yang tercantum dalam kupon/polis asuransi yang dibeli tertanggung. Berikut adalah ketentuan jaminan dari produk asuransi risiko penerbangan :

57

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Amiruddin, Staf Bagian Komersial dan Pengembangan Usaha PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin,pada tanggal 18 Juli 2012.

71

Tabel 6 Harga Pertanggungan Asuransi Kartu Peserta

Harga Pertanggungan (Rp)

Kelompok

Premi (Rp)

(Meninggal Dunia)

I

10.000

50.000.000

II

20.000

100.000.000

Dari Data di atas Terdapat Pengelompokan besaran premi dan besaran santunan/ganti kerugian, Kelompok I dengan harga premi Rp. 10.000,-, harga pertanggungannya Rp. 50.000.000,- dan kelompok II dengan

premi

Rp.

20.000,-,

harga

pertanggungannya

Rp.

100.000.000,-. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Gunadi, diketahui bahwa selama dua tahun asuransi penumpang pesawat ini dipasarkan yakni dari tahun 2010-2012 belum ada klaim ataupun pembayaran santunan yang dilakukan oleh pihak asuransi kepada tertanggung karena selama ini belum ada tertanggung asuransi penumpang pesawat yang menjadi korban kecelakaan pesawat. Meskipun tertanggung,

demikian,

Jika

musibah

maka

sebagai

bentuk

kecelakaan tanggung

menimpa

jawab

atas

kepercayaan yang diberikan tertanggung kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, pihak perusahaan akan menjamin hak-hak ahli waris tertanggung dengan cara menghubungi ahli waris 72

tertanggung untuk melakukan pemberitahuan bahwa salah satu keluarga mereka ikut dalam pertanggungan asuransi penumpang pesawat. Pihak ahli waris kemudian diminta untuk melengkapi prosedur dan persyaratan untuk mengajukan klaim. Apabila prosedur klaim telah dilengkapi, maka pemberian santunan akan segera dilaksanakan.58

B. Cara klaim yang bisa dilakukan oleh pihak ahli waris tertanggung jika polis/ bukti keikutsertaan asuransi dibawa oleh tertanggung.

Sebenarnya polis di dalam asuransi bukanlah merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi, hal ini sudah jelas dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian, akan tetapi janganlah keterangan itu menimbulkan kesan bahwa polis tidak perlu lagi. Polis tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung/ahli warisnya, sebab polis merupakan alat bukti sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan. Dalam perjanjian asuransi, tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Polis menjadi dasar bagi tertanggung/ahli waris tertanggung untuk mengajukan klaim atau tuntutan ganti kerugian dan bagi penanggung menjadi dasar untuk

58

Hasi wawancara dengan Bapak Gunadi, S.pd, AAAIK, Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Makassar, pada Tanggal 23 Juli 2012.

73

mengetahui sampai dimana dia harus bertanggung jawab terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut.59 Meskipun

polis

atau

bukti

keikutsertaan

asuransi

risiko

penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan, pihak keluarga yang mengetahui bahwa anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan pesawat ikut dalam asuransi risiko penerbangan, tetap bisa mengajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis yang diperoleh dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya. Tanpa laporan atau pemberitahuan dari pihak keluarga pun, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 secara proaktif

mendata

dan

menghubungi

ahli

waris

untuk

segera

melengkapi Prosedur atau syarat pengajuan klaim yang diminta perusahaan asuransi, kemudian akan membayarkan santunan/ganti kerugiaan.

Pihak

keluarga

dapat

mengajukan

menghubungi PT. Asuransi Jasa Indonesia

klaim

dengan

(Persero) dan PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat. Adapun prosedur/syarat pengajuan klaim yang harus ditempuh tertanggung/ahli warisnya

pada PT. Asuransi Jasa Indonesia

(Persero) antara lain :

59

Asha Dayan. 2009. tanggung jawab PT. Axa Financial Indonesia terhadap tertanggung yang menderita sakit karena kesengajaan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Hlm. 54.

74

1. Khusus untuk korban meninggal dunia.

Pelaporan klaim oleh ahli waris/Keluarga korban tidak lebih 3 x 24 jam sejak kejadian kecelakaan. Pengajuan klaim paling lambat 60 hari. Agar dipersiapkan dokumen-dokumen pendukung klaim yang diperlukan seperti :60

1. Salinan kartu identitas (KTP) korban dan ahli waris. 2. Salinan Kartu keluarga (KK) korban. 3. Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang 4. Surat Keterangan ahli waris. 5. Mengisi formulir Pengajuan Klaim yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. 6. Laporan kecelakaan berupa daftar nama penumpang dari maskapai penerbangan. 7. Surat keterangan pemakaman. 2. Khusus untuk korban Cacat tetap :61

a. Salinan kartu identitas (KTP) dan Kartu keluarga (KK) korban. b. Surat keterangan kesehatan dari dokter yang merawatnya. c. Laporan kecelakaan berupa daftar nama penumpang dari maskapai penerbangan. 60

Hasil wawancara dengan Bapak Ardiyansyah Genggeng, Staf Bagian Klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pada tanggal 23 juli 2012. 61 Ibid.

75

d. Kwitansi asli dan sah atas biaya perawatan /pengobatan dari rumah

sakit/dokter/apotek

sesuai

resep

dokter

yang

merawat. e. Surat kuasa bermeterai cukup dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan). f. Surat keterangan Cacat Tetap dari dokter yang merawat. 3. Khusus untuk korban yang luka-luka :62

1. Salinan kartu identitas (KTP) dan Kartu keluarga (KK) korban. 2. Surat keterangan kesehatan dari dokter yang merawatnya. 3. Laporan kecelakaan berupa daftar nama penumpang dari maskapai penerbangan. 4. Kwitansi asli dan sah atas biaya perawatan /pengobatan dari rumah

sakit/dokter/apotek

sesuai

resep

dokter

yang

merawat. 5. Surat kuasa bermeterai cukup dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan).

Pengajuan klaim dapat dilayani di seluruh Kantor Cabang PT. Jasa Indonesia (Persero) diseluruh Indonesia, dengan melengkapi persyaratan dokumen untuk mengajukan klaim.

62

Ibid.

76

Pihak ahli waris tertanggung yang mengetahui bahwa keluarganya ikut atau menjadi peserta asuransi ini diharapkan melakukan Pemberitahuan kecelakaan paling lambat 3 x 24 jam kepada Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Pesero) terdekat dengan batas

pengajuan klaim yakni selama 60 hari setelah

kecelakaan pesawat udara.

Pihak ahli waris akan diminta untuk melengkapi persyaratan pengajuan klaim yang diminta oleh Pihak Jasindo. Jika telah sampai pada batas waktu yang ditetapkan tetapi pihak ahli waris belum juga melengkapi persyaratan pengajuan klaim, tidak berarti pembayaran santunan atau ganti kerugian tersebut tidak akan dibayar.

Pihak

Jasindo

tetap

proaktif

menghubungi

pihak

keluarga/ahli waris baik via telepon atau dengan mendatangi langsung rumah korban dan meminta agar persyaratan pengajuan klaimnya segera dilengkapi sehingga pihak Ahli waris tertanggung bisa memperoleh pembayaran santunan sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan.63

Adapun Prosedur atau syarat pengajuan klaim yang bisa ditempuh oleh ahli waris tertanggung pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 adalah sebagai berikut64 :

63

Hasil wawancara dengan Bapak Ardiyansyah Genggeng, Staf Bagian Klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pada tanggal 23 juli 2012. 64 Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, S.pd, AAAIK, Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Makassar, pada tanggal 23 Juli 2012.

77

1) Pemberitahuan kecelakaan paling lambat 2 x 24 jam oleh ahli waris. 2) Pengajuan klaim paling lambat 30 hari. 3) Pengisian formulir dilengkapi dengan : a. Sertifikat asli agen. b. Surat kecelakaan asli. c. Surat keterangan lain bila diperlukan.

-

Salinan kartu identitas (KTP) dan Kartu keluarga (KK) korban.

-

Surat Keterangan ahli waris.

-

Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.

-

Surat keterangan dari rumah sakit (jika kematian terjadi di Rumah sakit) dimana surat itu ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan.

-

Surat keterangan pemakaman.

4) Pembayaran santunan asuransi tidak dapat diberikan apabila persyaratan pengajuan klaim tidak dipenuhi.

Pengajuan klaim dapat dilayani di seluruh Kantor Cabang PT.

Bumiputera

Muda

1967

diseluruh

Indonesia,

dengan

melengkapi persyaratan dokumen untuk mengajukan klaim.

78

Pemberitahuan kecelakaan paling lambat 2 x 24 jam oleh ahli waris dan batas pengajuan klaim yakni selama 30 hari setelah kecelakaan pesawat jika telah lewat pada batas waktu yang ditentukan, pihak ahli waris belum juga melengkapi persyaratan pengajuan klaim yang diminta maka pihak perusahaan asuransi akan tetap bijaksana dalam menyikapinya, pihak perusahaan akan tetap proaktif menghubungi pihak keluarga/ahli waris agar segera mungkin melengkapi persyaratan pengajuan klaim yang diminta pihak asuransi.

79

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai perusahaan asuransi yang memasarkan

produk

asuransi

risiko

penerbangan,

memiliki

komitmen dan itikad baik untuk menjamin hak-hak tertanggung/ahli warisnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal atau luka-luka. Pihak perusahaan secara proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan dan PT. Angkasa Pura I Sebagai pengelola Jasa Kebandarudaraan tidak melakukan pengawasan terhadap bisnis ini di bandara. 2. Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Tanpa

polis,

pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas. Tetapi meskipun tanpa bukti polis, pihak keluarga/ahli waris tetap bisa mengajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor

80

polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya. Tanpa laporan atau pemberitahuan dari pihak keluarga pun, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 secara proaktif menghubungi ahli waris.

B. Saran

1. Sebaiknya ketika penumpang ikut/membeli kupon asuransi risiko penerbangan, pihak perusahaan asuransi dengan inisiatif sendiri menghubungi pihak keluarga tertanggung untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak keluarga nomor polis tertanggung dan menjelaskan bahwa tertanggung ikut dalam asuransi dan memberikan laporan nama dan nomor polis tertanggung yang ikut dalam asuransi ini kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai mengelola jasa kebandarundaraan. 2. Sebaiknya PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai mengelola jasa kebandarundaraan

melakukan

pengawasan

terhadap

bisnis

asuransi risiko penerbangan di bandara dengan cara meminta pihak

asuransi

diminta

untuk

memberikan

laporan

nama

tertanggung dan nomor polis tertanggung setiap kali ada pembelian kupon asuransi sehingga kelak jika terjadi kecelakaan pesawat

akan

mempermudah

tertanggung/ahli

warisnya

melakukan klaim.

81

DAFTAR PUSTAKA BUKU :

Celini Tri Siwi K. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : sinar Grafika. Ganie, Junaedy. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. Hartono, Sri Rejeki. 1985, Asuransi dan Hukum Asuransi. IKIP Semarang Press: Semarang -------------------------. 2008, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika: Jakarta. Kasmir. 2008, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya. RajaGrafindo Persada: Jakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2006. Hukum Asuransi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. --------------------------------. 1998. Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti: Bandung. Purwosutjipto, H.M.N 1996, Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungan). Djambatan; Jakarta.

Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Alumni: Bandung. Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 1993. Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito,. PT. Alumni: Bandung. CST Kansil. 1996. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. Radiks Purba., 1992, Memahami Asuransi di Indonesia. Seri Umum Nomor 10. PT Pustaka Binaman Pressindo: Bandung. Mashudi & Moch. Chidir., 1998, Hukum Asuransi. Bandung.

Mandar Maju :

82

Kursus Asuransi Tingkat B Kerugian, 2006, Asuransi General Accident, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Jakarta.

SKRIPSI : Asha Dayan. 2009. tanggung jawab PT. Axa Financial Indonesia terhadap tertanggung yang menderita sakit karena kesengajaan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Internet : 1. http://suarapembaca.detik.com/read/2006/09/07/161817/670771/283/disclamer.ht ml

1. Http:// asuransi-tambahan-di-bandara.html 2. makalah-manajemen-resiko-elpha-dan_6190.html 3. Product _ PT Asuransi Jasa Indonesia.htm

83