Perjanjian Kontrak
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Perjanjian Kontrak as PDF for free.
More details
- Words: 2,390
- Pages: 9
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA No. / / /2016 Pada hari ini senen, tanggal tujuh beles mei Dua Ribu enam Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : MUHAMAD HASYIM Alamat : Dusun Batu Tambun Desa Aikmual praya Lombok tengah Telp : 081917932459 Yang bertindak atas nama TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Nama : ROHIDI SE.. Alamat : Dusun Penaban Desa Aikmual praya Lombok tengah. Telp : 087 865 005 945. Yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Aikmual dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang syarat dan ketentuannya diatur dalam pasal-pasal berikut : PASAL 1 Bentuk Kerjasama 1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain. 2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan bekerjasama dalam sistem sebagai berikut : a. PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima tugas melakukan Pembuatan /Pekerjaan Pemasangan Pipa PDAM jaringan air bersih dengan daftar kebutuhan diluar pasal dalam perjanjian ini b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah meliputi kegiatan : 1. Membantu/ merancang kebutuhan Pemasangan Pipa PDAM jaringan air bersih . 2. Pembuatan dan melengkapi SPJ,(Surat Pertanggung Jawaban) c. Pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk PIHAK KEDUA. d. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan masing-masing PIHAK ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang bersangkutan. PASAL 2 Jangka Waktu pelaksanaan 1. Jangka waktu pelaksanaan adalah terhitung sejak 17 Mei sampai 17 juni 2016 PASAL 3 Hak dan Kewajiban 1. PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima pekerjaan dan menyatakan sanggup mengerjakan sampai selesai dengan hasil baik sesuai dengan ketentuan diatas. 3. PIHAK KESATU berhak mendapatkan data-data yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna menyelesaikan pekerjaan tersebut.
4. PIHAK KESATU wajib melaporkan perkembangan pekerjaan setiap hasil monitoring harian dalam bentuk catatan log bookkepada PIHAK KEDUA. 5. PIHAK KESATU wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai pada Pasal 1 Ayat ke PIHAK KEDUA secara lengkap dan baik (running well). 6. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengedarkan, memasarkan, menjual, menggandakan atau mempublikasikan hasil pekerjaan tanpa seijin tertulis dari PIHAK KESATU. PASAL 4 Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran 1. PIHAK KEDUA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp.40.000.000,(Empat puluh juta rupiah) belum termasuk pph, dan PIHAK KESATU menyetujui nilai kontrak yang dimaksud. 2. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan tiga kali. 3. Pembayaran dilakukan tiga kali dengan ketentuan : a. Pembayaran pertama pada saat perjanjian kontrak ini ditandatangani. 40 % X 40.000.000,- = 16.000.000,b. Pembayaran kedua pada saat pekerjaan disetujui telah mencapai minimal lima puluh persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 50 % X 40.000.000,- = 20.000.000,c. Pembayaran ketiga dilakukan pada saat pekerjaan di disetujui telah mencapai seratus persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 10 % X 40.000.000,- = 4.000.000,d. Pembayaran dilakukan maksimal tiga hari setelah dilakukan kesepakatan. PASAL 6 Denda Keterlambatan 1. Apabila PIHAK KESATU ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap tahapan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disepakati yang diatur pada Pasal 2 dimuka, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap hari dihitung dari nilai kontrak sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 dimuka. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati sesuai Pasal 5 ayat 2, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebesar 2% perhari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak. PASAL 7 Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat. 2. Apabila melalui jalan sesuai Pasal 7 ayat 1 diatas tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK KESATU, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang yang Independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak. 3. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaiaan diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku.
PASAL 8 Aturan Lain-lain 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Rincian Ruang Lingkup yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini. 3. Didalam pekerjaan tidak termasuk instalasi, pelatihan, manual dan garansi kecuali dilakukan kontrak tersendiri untuk melengkapi kontrak ini. PASAL 9 Ketentuan Penutup 1. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangainya kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka. 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap KESATU dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
MUHAMAD HASYIM
ROHIDI, SE
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA No. / / /2016 Pada hari ini senen, tanggal tujuh beles mei Dua Ribu enam Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 3. Nama : AMRILLAH SP. Alamat : Dusun Penaban Desa Aikmual praya Lombok tengah Telp : 087 865 623 386 Yang bertindak atas nama TPK(Tim Pengelola Kegiatan) dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 4. Nama : ROHIDI SE.. Alamat : Dusun Penaban Desa Aikmual praya Lombok tengah. Telp : 087 865 005 945. Yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Aikmual dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang syarat dan ketentuannya diatur dalam pasal-pasal berikut : PASAL 1 Bentuk Kerjasama 3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain. 4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan bekerjasama dalam sistem sebagai berikut : e. PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima tugas melakukan Pembuatan /Pekerjaan Pembukaan Jalan baru dan Pentalutan dengan daftar kebutuhan diluar pasal dalam perjanjian ini f. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah meliputi kegiatan : 3. Membantu/ merancang kebutuhan Pembuatan pembukaan jalandan talud . 4. Pembuatan dan melengkapi SPJ,(Surat Pertanggung Jawaban) g. Pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk PIHAK KEDUA. h. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan masing-masing PIHAK ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang bersangkutan. PASAL 2 Jangka Waktu pelaksanaan 2. Jangka waktu pelaksanaan adalah terhitung sejak 17 mei sampai 30 juni 2016 PASAL 3 Hak dan Kewajiban 7. PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU. 8. PIHAK KESATU menerima pekerjaan dan menyatakan sanggup mengerjakan sampai selesai dengan hasil baik sesuai dengan ketentuan diatas. 9. PIHAK KESATU berhak mendapatkan data-data yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna menyelesaikan pekerjaan tersebut.
10. PIHAK KESATU wajib melaporkan perkembangan pekerjaan setiap hasil monitoring harian dalam bentuk catatan log bookkepada PIHAK KEDUA. 11. PIHAK KESATU wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai pada Pasal 1 Ayat ke PIHAK KEDUA secara lengkap dan baik (running well). 12. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengedarkan, memasarkan, menjual, menggandakan atau mempublikasikan hasil pekerjaan tanpa seijin tertulis dari PIHAK KESATU. PASAL 4 Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran 4. PIHAK KEDUA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp. 145,591.100,- (Seratus empat puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) belum termasuk pph, dan PIHAK KESATU menyetujui nilai kontrak yang dimaksud. 5. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan tiga kali. 6. Pembayaran dilakukan tiga kali dengan ketentuan : e. Pembayaran pertama pada saat perjanjian kontrak ini ditandatangani. 40 % X 145.591.000,- = 58.236.400,f. Pembayaran kedua pada saat pekerjaan disetujui telah mencapai minimal lima puluh persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 50 % X 145.591.000,- = 72.795.500,g. Pembayaran ketiga dilakukan pada saat pekerjaan di disetujui telah mencapai seratus persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 10 % X 145.591.000,- = 14.559.100,h. Pembayaran dilakukan maksimal tiga hari setelah dilakukan kesepakatan. PASAL 6 Denda Keterlambatan 3. Apabila PIHAK KESATU ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap tahapan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disepakati yang diatur pada Pasal 2 dimuka, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap hari dihitung dari nilai kontrak sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 dimuka. 4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati sesuai Pasal 5 ayat 2, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebesar 2% perhari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak. PASAL 7 Perselisihan 4. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat. 5. Apabila melalui jalan sesuai Pasal 7 ayat 1 diatas tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK KESATU, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang yang Independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak.
6. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaiaan diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku. PASAL 8 Aturan Lain-lain 4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. 5. Rincian Ruang Lingkup yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini. 6. Didalam pekerjaan tidak termasuk instalasi, pelatihan, manual dan garansi kecuali dilakukan kontrak tersendiri untuk melengkapi kontrak ini. PASAL 9 Ketentuan Penutup 3. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangainya kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka. 4. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap KESATU dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
AMRILLAH SP.
ASRORUL HADY SP Di.
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA No. / / /2016 Pada hari ini senen, tanggal tujuh beles mei Dua Ribu enam Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ZARKASI Alamat : Dusun Aikmual Desa Aikmual praya Lombok tengah Telp : 087865907432 Yang bertindak atas nama TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Nama : ROHIDI SE.. Alamat : Dusun Penaban Desa Aikmual praya Lombok tengah. Telp : 087 865 005 945. Yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Aikmual dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang syarat dan ketentuannya diatur dalam pasal-pasal berikut : PASAL 1 Bentuk Kerjasama
a.
b.
c. d.
1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain. 2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan bekerjasama dalam sistem sebagai berikut : PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima tugas melakukan Pembuatan / Pekerjaan Pentalutan saluran irigasi dengan daftar kebutuhan diluar pasal dalam perjanjian ini Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah meliputi kegiatan : 5. Membantu/ merancang kebutuhan Pembuatan pembukaan jalandan talud . 6. Pembuatan dan melengkapi SPJ,(Surat Pertanggung Jawaban) Pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk PIHAK KEDUA. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan masing-masing PIHAK ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang bersangkutan. PASAL 2 Jangka Waktu pelaksanaan
1. Jangka waktu pelaksanaan adalah terhitung sejak 17 mei sampai 30 juni 2016 PASAL 3 Hak dan Kewajiban 1. PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima pekerjaan dan menyatakan sanggup mengerjakan sampai selesai dengan hasil baik sesuai dengan ketentuan diatas. 3. PIHAK KESATU berhak mendapatkan data-data yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna menyelesaikan pekerjaan tersebut.
4. PIHAK KESATU wajib melaporkan perkembangan pekerjaan setiap hasil monitoring harian dalam bentuk catatan log bookkepada PIHAK KEDUA. 5. PIHAK KESATU wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai pada Pasal 1 Ayat ke PIHAK KEDUA secara lengkap dan baik (running well). 6. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengedarkan, memasarkan, menjual, menggandakan atau mempublikasikan hasil pekerjaan tanpa seijin tertulis dari PIHAK KESATU. PASAL 4 Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran 1. PIHAK KEDUA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) belum termasuk PPN,PPH, dan PIHAK KESATU menyetujui nilai kontrak yang dimaksud. 2. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan tiga kali. 3. Pembayaran dilakukan tiga kali dengan ketentuan : a. Pembayaran pertama pada saat perjanjian kontrak ini ditandatangani. 40 X 75,000.000,- = 30.000,000,b. Pembayaran kedua pada saat pekerjaan disetujui telah mencapai minimal lima puluh persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 50 % X 57,000,000,- = 37,500.000,c. Pembayaran ketiga dilakukan pada saat pekerjaan di disetujui telah mencapai seratus persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 10 % X 57,000.000,- = 5,700,000,d. Pembayaran dilakukan maksimal tiga hari setelah dilakukan kesepakatan. PASAL 6 Denda Keterlambatan 1. Apabila PIHAK KESATU ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap tahapan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disepakati yang diatur pada Pasal 2 dimuka, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap hari dihitung dari nilai kontrak sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 dimuka. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati sesuai Pasal 5 ayat 2, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebesar 2% perhari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak. PASAL 7 Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat. 2. Apabila melalui jalan sesuai Pasal 7 ayat 1 diatas tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK KESATU, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang yang Independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak. 3. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaiaan diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku.
PASAL 8 Aturan Lain-lain 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Rincian Ruang Lingkup yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini. 3. Didalam pekerjaan tidak termasuk instalasi, pelatihan, manual dan garansi kecuali dilakukan kontrak tersendiri untuk melengkapi kontrak ini. PASAL 9 Ketentuan Penutup 1. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangainya kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka. 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap KESATU dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
ZARKASI.
ROHIDI
4. PIHAK KESATU wajib melaporkan perkembangan pekerjaan setiap hasil monitoring harian dalam bentuk catatan log bookkepada PIHAK KEDUA. 5. PIHAK KESATU wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai pada Pasal 1 Ayat ke PIHAK KEDUA secara lengkap dan baik (running well). 6. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengedarkan, memasarkan, menjual, menggandakan atau mempublikasikan hasil pekerjaan tanpa seijin tertulis dari PIHAK KESATU. PASAL 4 Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran 1. PIHAK KEDUA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp.40.000.000,(Empat puluh juta rupiah) belum termasuk pph, dan PIHAK KESATU menyetujui nilai kontrak yang dimaksud. 2. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan tiga kali. 3. Pembayaran dilakukan tiga kali dengan ketentuan : a. Pembayaran pertama pada saat perjanjian kontrak ini ditandatangani. 40 % X 40.000.000,- = 16.000.000,b. Pembayaran kedua pada saat pekerjaan disetujui telah mencapai minimal lima puluh persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 50 % X 40.000.000,- = 20.000.000,c. Pembayaran ketiga dilakukan pada saat pekerjaan di disetujui telah mencapai seratus persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 10 % X 40.000.000,- = 4.000.000,d. Pembayaran dilakukan maksimal tiga hari setelah dilakukan kesepakatan. PASAL 6 Denda Keterlambatan 1. Apabila PIHAK KESATU ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap tahapan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disepakati yang diatur pada Pasal 2 dimuka, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap hari dihitung dari nilai kontrak sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 dimuka. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati sesuai Pasal 5 ayat 2, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebesar 2% perhari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak. PASAL 7 Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat. 2. Apabila melalui jalan sesuai Pasal 7 ayat 1 diatas tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK KESATU, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang yang Independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak. 3. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaiaan diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku.
PASAL 8 Aturan Lain-lain 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Rincian Ruang Lingkup yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini. 3. Didalam pekerjaan tidak termasuk instalasi, pelatihan, manual dan garansi kecuali dilakukan kontrak tersendiri untuk melengkapi kontrak ini. PASAL 9 Ketentuan Penutup 1. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangainya kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka. 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap KESATU dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
MUHAMAD HASYIM
ROHIDI, SE
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA No. / / /2016 Pada hari ini senen, tanggal tujuh beles mei Dua Ribu enam Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 3. Nama : AMRILLAH SP. Alamat : Dusun Penaban Desa Aikmual praya Lombok tengah Telp : 087 865 623 386 Yang bertindak atas nama TPK(Tim Pengelola Kegiatan) dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 4. Nama : ROHIDI SE.. Alamat : Dusun Penaban Desa Aikmual praya Lombok tengah. Telp : 087 865 005 945. Yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Aikmual dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang syarat dan ketentuannya diatur dalam pasal-pasal berikut : PASAL 1 Bentuk Kerjasama 3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain. 4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan bekerjasama dalam sistem sebagai berikut : e. PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima tugas melakukan Pembuatan /Pekerjaan Pembukaan Jalan baru dan Pentalutan dengan daftar kebutuhan diluar pasal dalam perjanjian ini f. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah meliputi kegiatan : 3. Membantu/ merancang kebutuhan Pembuatan pembukaan jalandan talud . 4. Pembuatan dan melengkapi SPJ,(Surat Pertanggung Jawaban) g. Pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk PIHAK KEDUA. h. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan masing-masing PIHAK ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang bersangkutan. PASAL 2 Jangka Waktu pelaksanaan 2. Jangka waktu pelaksanaan adalah terhitung sejak 17 mei sampai 30 juni 2016 PASAL 3 Hak dan Kewajiban 7. PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU. 8. PIHAK KESATU menerima pekerjaan dan menyatakan sanggup mengerjakan sampai selesai dengan hasil baik sesuai dengan ketentuan diatas. 9. PIHAK KESATU berhak mendapatkan data-data yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna menyelesaikan pekerjaan tersebut.
10. PIHAK KESATU wajib melaporkan perkembangan pekerjaan setiap hasil monitoring harian dalam bentuk catatan log bookkepada PIHAK KEDUA. 11. PIHAK KESATU wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai pada Pasal 1 Ayat ke PIHAK KEDUA secara lengkap dan baik (running well). 12. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengedarkan, memasarkan, menjual, menggandakan atau mempublikasikan hasil pekerjaan tanpa seijin tertulis dari PIHAK KESATU. PASAL 4 Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran 4. PIHAK KEDUA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp. 145,591.100,- (Seratus empat puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) belum termasuk pph, dan PIHAK KESATU menyetujui nilai kontrak yang dimaksud. 5. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan tiga kali. 6. Pembayaran dilakukan tiga kali dengan ketentuan : e. Pembayaran pertama pada saat perjanjian kontrak ini ditandatangani. 40 % X 145.591.000,- = 58.236.400,f. Pembayaran kedua pada saat pekerjaan disetujui telah mencapai minimal lima puluh persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 50 % X 145.591.000,- = 72.795.500,g. Pembayaran ketiga dilakukan pada saat pekerjaan di disetujui telah mencapai seratus persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 10 % X 145.591.000,- = 14.559.100,h. Pembayaran dilakukan maksimal tiga hari setelah dilakukan kesepakatan. PASAL 6 Denda Keterlambatan 3. Apabila PIHAK KESATU ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap tahapan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disepakati yang diatur pada Pasal 2 dimuka, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap hari dihitung dari nilai kontrak sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 dimuka. 4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati sesuai Pasal 5 ayat 2, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebesar 2% perhari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak. PASAL 7 Perselisihan 4. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat. 5. Apabila melalui jalan sesuai Pasal 7 ayat 1 diatas tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK KESATU, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang yang Independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak.
6. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaiaan diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku. PASAL 8 Aturan Lain-lain 4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. 5. Rincian Ruang Lingkup yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini. 6. Didalam pekerjaan tidak termasuk instalasi, pelatihan, manual dan garansi kecuali dilakukan kontrak tersendiri untuk melengkapi kontrak ini. PASAL 9 Ketentuan Penutup 3. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangainya kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka. 4. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap KESATU dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
AMRILLAH SP.
ASRORUL HADY SP Di.
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA No. / / /2016 Pada hari ini senen, tanggal tujuh beles mei Dua Ribu enam Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ZARKASI Alamat : Dusun Aikmual Desa Aikmual praya Lombok tengah Telp : 087865907432 Yang bertindak atas nama TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Nama : ROHIDI SE.. Alamat : Dusun Penaban Desa Aikmual praya Lombok tengah. Telp : 087 865 005 945. Yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Aikmual dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang syarat dan ketentuannya diatur dalam pasal-pasal berikut : PASAL 1 Bentuk Kerjasama
a.
b.
c. d.
1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain. 2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan bekerjasama dalam sistem sebagai berikut : PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima tugas melakukan Pembuatan / Pekerjaan Pentalutan saluran irigasi dengan daftar kebutuhan diluar pasal dalam perjanjian ini Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah meliputi kegiatan : 5. Membantu/ merancang kebutuhan Pembuatan pembukaan jalandan talud . 6. Pembuatan dan melengkapi SPJ,(Surat Pertanggung Jawaban) Pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk PIHAK KEDUA. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan masing-masing PIHAK ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang bersangkutan. PASAL 2 Jangka Waktu pelaksanaan
1. Jangka waktu pelaksanaan adalah terhitung sejak 17 mei sampai 30 juni 2016 PASAL 3 Hak dan Kewajiban 1. PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima pekerjaan dan menyatakan sanggup mengerjakan sampai selesai dengan hasil baik sesuai dengan ketentuan diatas. 3. PIHAK KESATU berhak mendapatkan data-data yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna menyelesaikan pekerjaan tersebut.
4. PIHAK KESATU wajib melaporkan perkembangan pekerjaan setiap hasil monitoring harian dalam bentuk catatan log bookkepada PIHAK KEDUA. 5. PIHAK KESATU wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai pada Pasal 1 Ayat ke PIHAK KEDUA secara lengkap dan baik (running well). 6. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengedarkan, memasarkan, menjual, menggandakan atau mempublikasikan hasil pekerjaan tanpa seijin tertulis dari PIHAK KESATU. PASAL 4 Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran 1. PIHAK KEDUA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) belum termasuk PPN,PPH, dan PIHAK KESATU menyetujui nilai kontrak yang dimaksud. 2. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan tiga kali. 3. Pembayaran dilakukan tiga kali dengan ketentuan : a. Pembayaran pertama pada saat perjanjian kontrak ini ditandatangani. 40 X 75,000.000,- = 30.000,000,b. Pembayaran kedua pada saat pekerjaan disetujui telah mencapai minimal lima puluh persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 50 % X 57,000,000,- = 37,500.000,c. Pembayaran ketiga dilakukan pada saat pekerjaan di disetujui telah mencapai seratus persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. 10 % X 57,000.000,- = 5,700,000,d. Pembayaran dilakukan maksimal tiga hari setelah dilakukan kesepakatan. PASAL 6 Denda Keterlambatan 1. Apabila PIHAK KESATU ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap tahapan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disepakati yang diatur pada Pasal 2 dimuka, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap hari dihitung dari nilai kontrak sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 dimuka. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati sesuai Pasal 5 ayat 2, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebesar 2% perhari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak. PASAL 7 Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat. 2. Apabila melalui jalan sesuai Pasal 7 ayat 1 diatas tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK KESATU, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang yang Independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak. 3. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaiaan diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku.
PASAL 8 Aturan Lain-lain 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Rincian Ruang Lingkup yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini. 3. Didalam pekerjaan tidak termasuk instalasi, pelatihan, manual dan garansi kecuali dilakukan kontrak tersendiri untuk melengkapi kontrak ini. PASAL 9 Ketentuan Penutup 1. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangainya kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka. 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap KESATU dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
ZARKASI.
ROHIDI
Related Documents
Perjanjian Kontrak
October 2019 40
14_srt Perjanjian Kontrak Kerja
May 2020 19
Kontrak Perjanjian Freelance.docx
June 2020 15
Surat Perjanjian Kontrak Rumah.docx
December 2019 30
Surat Perjanjian Kontrak Kerja.docx
November 2019 32
Surat Perjanjian Kontrak Toko - Copy.docx
June 2020 22More Documents from "Nuha Ulin"
Perjanjian Kontrak
October 2019 40
Und-rpt-maulid-12-2-12
October 2019 29
Materi Pemicu.docx
May 2020 1
Syllabus.pdf
October 2019 19