PERJANJIAN KERJASAMAOPERASIONAL PERTAMBANGAN BATU ANDESIT NO. .................................................. Perjanjian ini dibuat pada hari ……., tanggal ….., bulan September, tahun dua ribu sepuluh (xx09-2010)di ...................., telah ditandatangani sebuah perjanjian kerjasama Operasional Pertambangan Batubaraantara : Nama Tanggal Lahir Pekerjaan Alamat No. Telp
: ......................................... : ......................................... : .......................................... : ......................................... : .........................................
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemilik Lahan dan selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA/PEMILIK IJIN PERTAMBANGAN Nama Lengkap Jabatan Alamat Email
: : : :
S. WETI ARIANI 1. DIREKTUR CV.MUBAROK Jalan Jatirogo No.23A Pancur - Rembang
[email protected] /
[email protected]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MUBAROK, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan itik ad baik dengan ini menyatakan telah sepakat untukmengadakan ikatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Operasional Pertambangan Batubara, berlokasid i k e c a m a t a n S a t u i , k a b u p a t e n T a n a h B u m b u , p r o p i n s i K a l i m a n t a n S e l a t a n . N o m o r I j i n U s a h a Pertambangan Operasi Produksi 545/077/IUP-OP/D.PE/2009. Kode Wilayah: TB. O4 MARPR 29 BLOK I,dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : PASAL 1 KEPUTUSAN KOORDINAT WILAYAH PERTAMBANGAN PARA PIHAK SEPAKAT, bahwa kerjasama Operasional p e r t a m b a n g a n i n i a d a l a h m e n c a k u p keseluruhan area yang dijelaskan dalam koordinat wilayah sebagai berikut : Luas Area Pertambangan adalah 169,5 Ha (seratus enam puluh Sembilan koma lima hektar)
PASAL 2 PELAKSANAAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN Pelaksanaan pekerjaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama ini dan m a s i n g - m a s i n g p i h a k t e l a h m e l a k s a n a k a n kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu mengkordinir kepada pejabat pemerintah, dalam hal ini Dinas P e r t a m b a n g a n , Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, kecamatan, ke lurahan, kepolisian d e m i kelancaran operasional Pertambangan pada wilayah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Jangka waktu pekerjaan/ penyerahan lahan pihak pertama kepada pihak kedua selama pihak kedua menyatakan masih layak untuk ditambang yang akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama sebagai pemilik lahan. Atau 3 (tiga) tahun selama pihak pertama masih melakukan kegiatan penambangan di lahan pihak pertama.