Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata (revisi).docx

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BERAU TENTANG BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : NOMOR :

……………………. ..........................

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Tanjung Redeb, kami yang bertandatangan di bawah ini : I.

H. MUHARRAM, S.Pd., MM

:

II.

DB. SUSANTO S.H., M.H

:

Bupati Berau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-560 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang berkedudukan di Jalan APT. Pranoto No. 1, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Kepala Kejaksaan Negeri Berau, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Berau yang berkedudukan di Jalan S.A Maulana No. 39, Tanjung Redeb, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum,

Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan sebagai bentuk antisipasi/upaya preventif munculnya masalah hukum yang akan dihadapi PIHAK PERTAMA yang dapat mengganggu jalannya Pemerintahan. (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melindungi dan membela

kepentingan

hak-hak

hukum

PIHAK

PERTAMA

dari

permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan cara bermitra dengan PIHAK KEDUA untuk mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut : (a) Bantuan Hukum; PIHAK KEDUA dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara dapat mewakili dan membela kepentingan hukum PIHAK PERTAMA baik sebagai penggugat maupun tergugat, secara litigasi maupun non litigasi; (b) Pertimbangan Hukum; PIHAK KEDUA dapat memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan atau Pendampingan Hukum (Legal Assisten/LA) pada PIHAK PERTAMA di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; (c) Tindakan Hukum lainnya; PIHAK KEDUA dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi perselisihan/sengketa di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara PIHAK PERTAMA dengan instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD dan atau BUMN lainnya;

BAB III PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Pasal 3 Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili/membela kepentingan hukum PIHAK PERTAMA baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, secara litigasi maupun non litigasi. Pasal 4 Bahwa dalam pelaksanaan bantuan hukum maka PIHAK KEDUA bertindak sebagai wakil dari PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi dengan dibantu oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pejabat/pegawai yang ditunjuk dari lingkungan PIHAK PERTAMA. Pasal 5 Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ini maka PIHAK PERTAMA atau Pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA dengan Hak Substitusi untuk mewakili dan atau membela kepentingan hukum PIHAK PERTAMA baik secara litigasi maupun non litigasi. Pasal 6 Dalam pelaksanaan setiap kuasa khusus dengan hak substitusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan melaporkan setiap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 7 PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan hukum kepada PIHAK KEDUA

baik

berupa

pendapat

hukum

(Legal

Opinion)

dan

atau

pendampingan hukum (Legal Assitance) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 8 Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara antara PIHAK PERTAMA dengan lembaga Negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMD/BUMN lainnya maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Mediator atau Fasilitator dan sebaliknya PIHAK KEDUA dapat mengusulkan diri sebagai Mediator atau Fasilitator untuk

menyelesaikan

permasalahan

PIHAK

PERTAMA

dengan

lembaga/instansi lainnya melalui upaya perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 9 Dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dari PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan buku, data-data dan dokumen-dokumen serta segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan materi untuk mewakili dan atau membela kepentingan hukum PIHAK PERTAMA. BAB IV BIAYA OPERASIONAL Pasal 10 Dalam hal PIHAK KEDUA memberikan Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan tindakan lainnya baik secara litigasi atau non litigasi kepada PIHAK PERTAMA maka biaya yang diperlukan sehubungan dengan Pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan sesuai dengan kebutuhan. BAB V PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 11 Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan perubahan atas persetujuan Kedua Belah Pihak dan apabila terjadi perubahan dalam kerja sama ini atau mengubah seluruh isi perjanjian kerja sama ini namun tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB VI LAIN-LAIN Pasal 12 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak. (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masingmasing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; (3) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan ditetapkan dengan ketentuan bahwa bilamana di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya dan perjanjian kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) Bulan.

PIHAK KEDUA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

PIHAK PERTAMA BUPATI BERAU

DB. SUSANTO S.H., M.H.

H. MUHARRAM, S.Pd., MM