Perjanjian Jasa Hukum Oss - Cosmo

PERJANJIAN JASA HUKUM Pada hari ini Senin, tanggal 7 januari 2008 dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara : Nama Pekerjaan Alamat

: Rudy Yama Ismail : Direktur PT. COSMO CARE INDONESIA : Jl. KH. Noer Alie No. 47/15 Caman, Jakasampurna, Bekasi Barat 17145 – Indonesia.

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. COSMO CARE INDONESIA. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama Pekerjaan Alamat

: Ombun Suryono Sidauruk, SH : Managing Partners OSS & P : Jl. Perintis Kemerdekaan, Komp. Perkantoran Pulomas Blok III No. 12 Jakarta Timur 13210 – Indonesia.

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengacara ( Law Office ) OSS & Partners – Advocates & Legal Consultants, yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4.

Anthony Pardede, SH P. Halomoan Hutahaean, SH Edy Damayanto, SH Mossan B Hutabarat, SH

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA OSS & Partners dan PT. COSMO CARE INDONESIA secara bersama–sama disebut “para pihak”, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut : • •

Bahwa OSS & Partners adalah pihak yang akan memberikan jasa konsultasi hukum. Bahwa PT. COSMO CARE INDONESIA adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa para pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Hukum (“Perjanjian”) dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut : PASAL I RUANG LINGKUP KERJASAMA 1. Pihak Pertama setuju untuk menggunakan jasa Pihak Kedua sebagai Advokat profesional dalam menjalankan usahanya maupun dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hukum Pihak Pertama sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 2. Pihak Kedua bertindak sebagai Konsultan hukum yang memberikan jasa konsultasi hukum yang berhubungan dengan kegiatan di perusahaan Pihak Pertama . PASAL II HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan bantuan berupa jasa konsultasi hukum dari Pihak Kedua mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hukum dalam kegiatan usaha Pihak Pertama. 2. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan bagian/komisi dari Pihak Kedua apabila Pihak Kedua mendapatkan keuntungan materi dari perkara pihak lain diluar dari kepentingan hukum Pihak Pertama 3. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan fasilitas berupa ruangan kantor di gedung kantor usaha Pihak Pertama untuk tempat bekerja kepada Pihak Kedua.

PASAL III HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 1. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan fasilitas berupa ruangan untuk tempat bekerja yang disediakan oleh Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua berkewajiban untuk melengkapi ruangan dengan peralatan untuk pekerjaan Pihak Kedua 3. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan bantuan berupa jasa konsultasi hukum demi kepentingan hukum Pihak Pertama. PASAL IV JANGKA WAKTU PERJANJIAN Jangka waktu perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan tertulis kedua belah pihak. PASAL V PEMUTUSAN SEPIHAK DAN SANKSI 1. Apabila Pihak Pertama memutuskan secara sepihak perjanjian ini dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini maka Pihak Kedua berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak. 2. Apabila Pihak Kedua memutuskan secara sepihak perjanjian ini dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini maka Pihak Pertama berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak. PASAL VI PERSELISIHAN Perselisihan yang timbul diantara Para Pihak mengenai perjanjian ini dan atau pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu 30 hari sejak perselisihan itu mulai timbul maka Para Pihak dapat mengajukan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Bekasi. PASAL VII LAIN - LAIN 1. Seluruh biaya yang timbul diluar jasa konsultasi hukum berkenaan dengan kepentingan hukum Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. 2. Bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran atas ketentuan dalam perjanjian ini dan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini maka akan dituangkan kemudian dalam satu bentuk kesepakatan bersama berupa perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas materai cukup, masingmasing pihak memegang 1 (satu) rangkap dengan kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya, sebagaimana dimaksud pada bagian awal perjanjian ini. Pihak Pertama

Rudy Yama Ismail Direktur

Pihak Kedua

Ombun Suryono Sidauruk, SH Managing Partners

Saksi 1.

Saksi 2.

Edy Damayanto, SH

Toshihisa Sato