Perdes Penyertaan Modal.docx

KEPALA DESA ................ KABUPATEN PATI PERATURAN DESA ................ NOMOR .... TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ................ Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Usaha BUM Desa maka perlu adanya penambahan modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada BUM Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa) Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun1950); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

-

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

-

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

1

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019; 16. Peraturan Desa ................ Nomor 03 Tahun 2019 tentang BUM Desa; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................ MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DESA

TENTANG

PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA ( BUM Desa) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDesaini yang dimaksuddengan :

-

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara PemerintahanDesa. 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 10. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa

-

11. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2 (1) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) dianggarkan Pemerintah Desa setiap tahun. (2) Penganggaran Pemerintah Desa untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) BAB III TUJUAN Pasal3 Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan : a. meningkatkandan mengembangkan unit usaha BUM Desa; b. meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa; c. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; dan d. meningkatkanPendapatan Asli Desa. BAB IV SUMBER PENYERTAAN MODAL Pasal 4 Penyertaan Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari : a. Dana Desa; b. Bantuan Provinsi; dan/atau c. Pendapatan Asli Desa.

-

BAB V BESARAN PENYERTAAN MODAL Pasal 5 Besaran Penyertaan Modal setiap dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

tahun

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa. Pasal7 Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .................

Ditetapkandi ................ padatanggal 06 Febuari2019 KEPALA DESA................

................

Diundangkan di ................ Pada tanggal ... Februari 2019 SEKRETARIS DESA................

-

NAMA LEMBARAN DESA ................ NOMOR ... TAHUN 2019

-