Perbedaan Uu No. 1 Th. 1995 Dan Uu No. 40 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas (pt)

PERBEDAAN  UU  NO. 1 TH. 1995 DAN UU NO. 40 TH 2007 TENTANG  PERSEROAN TERBATAS (PT) Cukup banyak ditemukan perbedaan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Sebagian dapat dilihat di table di bawah. Yang paling menonjol adalah di akomodirnya beberapa prinsip2 akuntansi syariah yang saat ini mulai banyak digunakan, Sebenarnya masih terdapat beberapa perbedaan lainnya dalam kedua UU tersebut, namun pada umumnya hanya bersifat penempatan point2 penting. Beberapa hal di jelaskan dalam penjelasan di UU PT yang lama, sedangkan di UU PT yang baru sudah di jabarkan dalam batang tubuhnya.

No.

Hal

UU No. 1 thn 1995

UU No. 40 thn 2007

1.

Tanggung Jawab Sosial

Belum dibahas

Diatur dalam Pasal 1 ayat 3 “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi …..” Pasal 66 ayat 2c “….sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;”

2.

Pengesahan selaku badan hukum

Pada UU 1 1995 pengesahan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dan melampirkan akta pendirian

Pengesahan badan hukum melalui Keputusan menteri diajukan melalui Jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum setelah didahului pengajuan nama perseroan dan dapat diwakilkan oleh

PERBEDAAN  UU  NO. 1 TH. 1995 DAN UU NO. 40 TH 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)

Arsip Kantor Notaris Herman Adriansyah

 

Page 1

Notaris bersurat kuasa 3.

Jangka waktu permohonan untuk disahkan menjadi badan hukum.

Belum diatur

Diatur dalm pasal 10 ayat 1 bahwa permohonan diatur paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian.

4.

Perubahan anggaran dasar

Belum diatur

Diatur dalam pasal 20 ayat 1, bahwa perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan curator.

5.

Modal perseroan

Berdasarkan pasal 25 ayat 1, modal persoeroan minimal Rp 20 juta

Berdasarkan pasal 29 ayat 1, modal persoeroan minimal Rp 50 juta

6.

Modal dasar perseroan

Ketentuan pasal 26 UU Dalam UU PT yang baru No 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa menyebutkan bahwa modal dasar pada pasal pada saat pendirian 32 tersebut, sekurangPerseroan, paling sedikit kurangnya harus 25 % dari modal dasar ditempatkan dan telah ditempatkan dan disetorkan penuh paling sedikit 50% dari sebesar 25 % dari modal yang telah modal dasar. ditempatkan tersebut harus telah disetor penuh.

7.

Pengumuman penyetoran saham dalam suatu benda tidak bergerak

Diatur dalam pasal 27 bahwa penyetoran tersebut harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian tanpa ada jangka waktu

UU PT yang baru menentukan bahwa pengumuman penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau

PERBEDAAN  UU  NO. 1 TH. 1995 DAN UU NO. 40 TH 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)

Arsip Kantor Notaris Herman Adriansyah

 

Page 2

setelah RUPS 8.

Kepemilikan saham

Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri

Larangan tidak berlaku bagi saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.

9.

Penyusunan anggaran dan rencana kerja tahunan

Belum diatur

Berdasarkan pasal 63, anggaran dan rencana kerja diatur sebelum memulai tahun buku yang akan dating

10.

Jangka waktu penyampaian laporan keuangan

Berdasarkan pasal 56 jangka waktunya 5 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir

Berdasarkan pasal 66 jangka waktu berubah menjadi 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir

11.

Syarat audit atas laporan keuangan

Terdapat 3 point dalam pasal 59

Ada tambahan 2 poin yaitu : Perseroan mempunyai persero Memiliki asset / peredaran usaha minimal 50 milyar rupiah

12.

Pembagian dividen

Tidak disebutkan pembatasan penggunannya, sepanjang diatur dalam anggraan dasar.

Hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif

13.

Pengecualian hak suara per saham

Disebutkan dalam pasal 72, bahwa terdapat 2 pengecualian.

Ada pengecualian tambahan, yaitu yang tercantum dalam pasal 84 : “saham perseroan yang dikuasai pleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

PERBEDAAN  UU  NO. 1 TH. 1995 DAN UU NO. 40 TH 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)

Arsip Kantor Notaris Herman Adriansyah

 

Page 3

14.

Sanksi atas kelalaian direksi yang menyebabkan kerugian perseroan

Belum disebutkan secara tegas

Direksi bertanggung jawab secara penuh atau tanggung renteng

15.

Pemberhentian anggota direksi

Belum disebutkan

Disebutkan di Pasal 105 ayat 5

16.

Dewan pengawas syariah bagi perseroan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah

Belum terakomodir

Disebutkan dalam pasal 109 bahwa selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah yang terdiri atas seorang atau lebih ahli syariah yang telah di angkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.

17.

Gaji dan honorarium

Belum diatur

Menurut Pasal 113 besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris ditetapkan oleh RUPS.

18.

Sanksi atas kelalaian Dewan Komisaris yang menyebabkan kerugian perseroan

Belum disebutkan secara tegas

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara penuh atau tanggung renteng

19.

Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan

Tidak harus dibuat dalam Akta Notaris

Berdasarkan pasal 128 Rancangan tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris.

20.

Pembentukan Tim Ahli

Belum tercantum

Diatur dalam pasal 156

PERBEDAAN  UU  NO. 1 TH. 1995 DAN UU NO. 40 TH 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)

Arsip Kantor Notaris Herman Adriansyah

 

Page 4