Peratuan Menteri Kehutanan Ri No: 50 2006

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: P.50/Menhut-II/2006 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KERJASAMA USAHA PERUM PERHUTANI DALAM KAWASAN HUTAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna, hasilguna, dan produktivitas, Perum Perhutani perlu menyelenggarakan pengelolaan hutan dan usaha-usaha lain secara optimal untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan; b. bahwa untuk melakukan usaha-usaha lain tersebut yang telah diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 606/Kpts-II/1993 tentang Kerjasama Operasi atau Kontrak Manajemen pada Perum Perhutani, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada; c. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu menetapkan Pedoman kegiatan kerjasama usaha Perum Perhutani dalam kawasan hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005; 13. Instruksi Menteri Kehutanan Nomor: Ins.01/menhut-II/2004; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.13/Menhut-II/2005; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2006; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KERJASAMA USAHA PERUM PERHUTANI DALAM KAWASAN HUTAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) yang selanjutnya disebut perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri;

2. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam; 3. Kegiatan Usaha Perum Perhutani adalah segala upaya yang dilakukan Perum Perhutani untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan atau usaha-usaha lain untuk menunjang pembiayaan dalam mencapai maksud dan tujuan; 4. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan; 5. Direksi adalah Direksi Perum Perhutani; 6. Kerjasama usaha adalah kerjasama antara Perum Perhutani dengan pihak lain atau badan usaha lain dalam melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan; 7. Kerjasama Operasi (KSO) adalah kerjasama antara Perum Perhutani dengan pihak lain atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu; 8. Build Operate and Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah adalah kerjasama anatara Perum Perhutani dengan pihak lain dimana Perum Perhutani mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain untuk membangun atau mengerjakan suatu proyek tertentu dan untuk mengoperasikan proyek tersebut untuk jangka waktu tertentu dan selanjutnya setelah jangka waktu berakhir menyerahkannya kepada Perum Perhutani; 9. Build Transfer and Operate (BTO) atau Bangun Serah Guna adalah kerjasama antara Perum Perhutani dengan pihak lain di mana pihak lain membangun atau mengerjakan suatu proyek tertentu dan kemudian menyerahkannya kepada Perum Perhutani dan selanjutnya Perum Perhutani mempersilahkan pihak lain tersebut untuk mengoperasikannya dalam jangka waktu tertentu. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud kerja sama usaha adalah dalam rangka mendukung pembiayaan Perusahaan dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan dan usaha-usaha lain. (2) Tujuan kerja sama usaha adalah dalam rangka memberikan nilai tambah, meningkatkan perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja, melaksanakan alih teknologi dan mengembangkan pangsa pasar dalam bentuk usaha bersama antara Perum Perhutani dengan pihak lain yang saling menguntungkan dengan prinsip pengelolaan perusahaan dan pelesatrian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. BAB III PRINSIP KERJASAMA Pasal 3 Prinsip-prinsip kegiatan kerjasama usaha dilakukan dengan tetap memperhatikan: a. Wewenang pengelolaan hutan tetap terjamin; b. Status dan fungsi hutan tetap terjamin; c. Objek perjanjian kerjasama tidak dapat diagunkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain; d. Setiap kegiatan kerjasama usaha di dalam kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4 RUang lingkup kegiatan kerjasama usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan adalah penyelenggaraan pengelolaan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi meliputi: a. Pemanfaatan hutan. b. Rehabilitasi dan reklamasi hutan. c. Perlindungan hutan.

Pasal 5 (1) Kerjasama pemanfaatan hutan di hutan produksi meliputi: a. Pemanfaatan hasil hutan kayu b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu c. Pemanfaatan kawasan d. Pemanfaatan jasa lingkungan (2) Kerjasama pemanfaatan hutan di hutan lindung meliputi: a. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu b. Pemanfaatan kawasan c. Pemanfaatan jasa lingkungan Pasal 6 Kerjasama rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang mengandung bahan galian. Pasal 7 (1) Kerjasama perlindungan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung. (2) Kerjasama perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pembangunan sarana dan prsarana perlindungan hutan, seperti: a. pembuatan cek dam; b. waduk; c. embung; d. menara komunikasi dan menara pemantau; e. rehabilitasi kawasan perlindungan setempat. BAB V BENTUK KERJASAMA Pasal 8 (1) Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kegiatan usaha dapat dilakukan dengan cara: a. Kerjasama Operasi (KSO), atau; b. Build Transfer and Operate (BTO), atau; c. Build Operate and Transfer (BOT), atau; d. Kerjasama lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDES, BUMS, UMDH, Koperasi dan masyarakat setempat. Pasal 9 (1) Kerjasama dengan bentuk Kerjasama Operasi (KSO) dilakukan pada kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. (2) Kerjasama dengan bentuk Build Transfer and Operate (BTO) dan Build Operate and Transfer (BOT) dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan atau hutan lindung untuk kegiatan antara lain sarana dan prasarana, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kerjasama lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan dapat dilakukan sesuai kebutuhan. BAB VI JANGKA WAKTU, TATA CARA, DAN SYARAT PERMOHONAN KERJSAMA USAHA Pasal 10 (1) Jangka waktu perjanjian kerjsama disesuaikan dengan jenis kegiatan, siklus usaha, dan kelayakan usaha, yang diatur lebih lanjut oleh Direksi.

(2) Tata cara dan syarat permohonan kerjasama usaha diatur lebih lanjut oleh Direksi. BAB VII PELAPORAN Pasal 11 (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama usaha Perusahaan dengan pihak terkait lain dilaporkan kepada menteri dan Dewan Pengawas secara periodik setiap tahun. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. Kerjasama usaha yang telah ada dan belum berakhir mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 606/Kpts-II/1993 tentang Kerjasama Operasi atau Kontrak Manajemen pada Perum Perhutani, sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama yang telah ditentukan. b. Untuk rencana kerjasama yang masih dalam proses harus mengikuti ketentuan sebagaiman ditetapkan dalam peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 606/KptsII/1993 tentang Kerjasama Operasi atau Kontrak Manajemen pada Perum Perhutani dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal: 7 Juli 2006 MENTERI KEHUTANAN, ttd. H.M.S. KABAN, SE, MSi. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd. SUPARNO, SH NIP. 080 068 472

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Dalam Negeri;

10. Dewan Pengawas Perum Perhutani;

2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

11. Direksi Perum Perhutani;

3. Menteri Keuangan;

12. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah;

4. Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten;

13. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;

5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 6. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur; 7. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah; 8. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat; 9. Dinas Kehutanan Propinsi Banten;

14. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.