Peran Negara Dan Langkah G-20 Dalam Mengatasi Krisis Finansial Global 2008-2009

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

“…Goverment has a large role to play. The right mix of government and markets will differ between countries and over time... The list of potential arenas for government action is large. Today, nearly everyone agrees that government needs to be involved in providing basic education, ilegal frameworks, infrastructure, and some elements of social safety nets, and in regulating competition, banks, and environmental impacts.” -Joseph E. Stiglitz1 I.

The End of Ortodox Laissez-faire?

Kejatuhan

blok timur (komunis) pada awal era 1990-an menandakan berakhirnya

rivalitas yang sangat kental (Perang Dingin/the Cold War) antara dua superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keadaan politik global pascaperang dingin menjadi berubah drastis; negara-negara di dunia dihadapkan pada skenario baru di mana satu hegemon tampil dominan dalam perpolitikan global, termasuk dalam bidang ekonomi. 2 Pada waktu yang bersamaan, perkembangan kecanggihan teknologi informasi tidak berhenti tidak membalik (maintaining) agenda globalisasi. Perkembangan politik global pascaperang dingin, khususnya secara ideologis, terdokumentasikan dengan baik salah satunya oleh Francis Fukuyama dalam karyanya yang sangat provokatif dan terkenal, The End of History and the Last Man (1992). Di situ, Fukuyama berargumentasi bahwa kapitalisme-liberalisme keluar sebagai pemenang absolut, dan bahwa proses sejarah manusia itu sendiri dikatakan sudah stagnan/berhenti. 3 Dalam konteks clash of rivalry actors, argumen Fukuyama tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa realisme HI sebagai Hegemonic Stability Theory4 - AS merupakan satusatunya hegemon yang masih bertahan pascaperang dingin. Institusi keuangan global (IMF, World Bank) yang ada juga didominasi oleh AS, dan aktivitas perekonomian global pun sedikit banyak mengadopsi model sistem ekonomi pasar. Dengan asumsi dasar seperti itu, dapat disimpulkan untuk sementara bahwa baik secara politik ataupun 1

Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, (New York: W.W. Norton&Company, 2006), hlm. Pertarungan ideologis dan sistem perekonomian dua adidaya (Perang Dingin) antara etatisme ala komunisme-sosialisme vis a vis pasar ekonomi terbuka (free trade) telah berakhir dengan kolapsnya Uni Soviet pada Desember 1991. AS bersama sekutunya masih bertahan hingga sekarang, sementara UniSoviet terpecah-pecah menjadi 17 negara. 3 Maksud Fukuyama adalah bahwa demokrasi liberal merupakan end point of mankind’s ideological evolution dan final form of human government sehingga proses sejarah manusia itu sendiri sudah mencapai puncaknya/tidak akan berubah lagi (baik menurut proses evolusi sejarah Hegel atau Marx). 4 Untuk penjelasan lebih mendalam mengenai Hegemonic Stability Theory, lih. contohnya Robert Gilpin, War and Change in World Politics, (New York: Oxford University Press, 16th edition 1999), terutama Bab V dan VI. 2

© April 2009 Denis L. Toruan

-1-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

ekonomi keadaan global dapat berangsur-angsur menjadi lebih baik dibandingkan pada era Perang Dingin dan masa-masa sebelumnya lagi. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya - krisis finansial global merebak pada Juli 20075 di mana aktivitas perekonomian dunia berangsur-angsur lesu dan terpuruk, terburuk semenjak terjadinya Depresi Besar pada era 1930-an. Ironisnya, krisis ini justru dimulai/disebabkan oleh non-state actors yang beroperasi dalam cakupan global dan didukung oleh rezim laissez-faire ala Washington Consensus.6 Efeknya berimplikasi global, dan mengakibatkan negara-negara seliberal AS dan Uni Eropa sekalipun untuk mengintervensi pasar dengan memberikan bail-out kepada MNC-MNC mereka beserta paket stimulus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Negara-negara berkembang juga turut merasakan dampak krisis, dan ‘terjun’ lebih dalam ke dalam mekanisme pasar, antara lain dengan paket stimulus dan inisiatif lainnya untuk menggenjot (dan menjaga) pertumbuhan ekonomi domestiknya. Dalam panggung ekonomi politik internasional, regionalisme negara-negara maju seperti UE contohnya, bersikeras menuntut penataan pergerakan kapital transnasional/global, sementara AS bersikukuh dengan status quo. Asumsi bahwa pasar (market) mengoreksi dirinya sendiri menjadi irelevan seiring berkembangnya zaman. 7 Negara-negara dunia, terutama yang tergabung dalam G-20 yang menguasai 80% perdagangan global sepakat bertemu dalam konferensi tingkat tinggi (summit) pada 2 April 2009 di London, Inggris, untuk mencari solusi bersama terkait krisis finansial global. Fenomena ini menggarisbawahi adanya tendensi peran/intervensi negara (secara kolektif) dalam mekanisme pasar domestik maupun global, yang kita tahu bertentangan dengan asumsi dasar liberalisme (laissez-faire). Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan sederhana ini berusaha mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Apa peran negara dalam agenda globalisasi (free-trade), khususnya terkait ekonomi politik internasional?

5

Wall Street Journal, "TED Spread spikes in July 2007", http://www.princeton.edu/~pkrugman/ted-spreadwsj.gif, diakses pada tanggal 29 Maret 2009. 6 AS adalah hegemon pengusung demokrasi liberal dan laissez-faire. Salah satu platform dasarnya adalah yang dikenal dengan nama “Washington Consensus”, lih. contohnya Ben Fine (ed.), Development Policy in the Twenty First Century: Beyond the Post Washington Consensus, (London: Routledge, 2001). 7 Menurut teori ekonomi klasik Adam Smith, harga pasar diciptakan keseimbangannya secara otomatis dan efisien karena digerakkan oleh dinamika persediaan (supply) dan permintaan/penawaran (demand) dalam pasar (market). Mekanisme dorongan keseimbangan tersebut disebut sebagai “the invisible hands”.

© April 2009 Denis L. Toruan

-2-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

2. Mencermati hasil yang didapat dari pertanyaan di atas, bagaimana peran G-20 dalam mengatasi krisis finansial global akibat free-trade tadi? 3. Apakah fenomena intervensi G-20 dalam pasar, terutama sektor finansial menandakan berakhirnya era rezim laissez-faire ortodoks (monetarism policy) dalam mekanisme perekonomian global? Dengan mengeksplorasi ketiga pertanyaan tersebut penulis bertujuan mencari tahu signifikansi peran negara dalam perekonomian global, khususnya terkait penanganan krisis finansial global pada kurun waktu 2007-2009.

II.

Globalisasi dalam Ekonomi Politik Internasional

II. I.

Realisme dan Free-trade

Globalisasi dalam terminologi ekonomi berarti integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi internasional/global melalui proses perdagangan (yang bebas/minimal hambatan), Foreign Direct Investment (FDI), aliran modal (capital flows), migrasi, dan penyebaran kemajuan teknologi. 8 Konsep dasar globalisasi secara populer kurang lebih seperti yang dikemukakan Thomas L. Friedman (2000), sebagai berikut: “The driving idea behind globalization is free-market capitalism - the more you let market forces rule and the more you open your economy to free trade and competition, the more efficient and flourishing your economy will be. Globalization means the spread of free market capitalism to virtually every country in the world. Therefore, globalization also has its own set of economic rules-rules that revolve around opening, deregulating and privatizing your economy, in order to make it more competitive and attractive to foreign investment.”9 Pada dasarnya, Merkantilisme/Realisme dalam ekonomi politik internasional memiliki asumsi bahwa aktivitas ekonomi merupakan dan harus tunduk pada tujuan state-building dan national interest-nya. Dalam skala global, para realis/nasionalis menekankan tentang pentingnya peran faktor-faktor ekonomi dalam competition among

8

Jagdish Bhagwati, In Defense of Globalization, (Oxford, New York: Oxford University Press, 2004), terutama Bab I. 9 Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, (New York: Anchor Books, 2000), hlm. 27-28.

© April 2009 Denis L. Toruan

-3-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

states.10 Agak berseberangan dengan para pendukung teori interdependensi (globalisasi), pemikir ekonomi realisme seperti Alexander Hamilton justru lebih mendukung swasembada (national self-sufficiency) ketimbang yang terdahulu. Secara

teori

dengan

dasar

tersebut,

states

cenderung

lebih

memilih

proteksionisme demi melindungi kepentingan ekonomi domestiknya. Akan tetapi, kenyataan faktualnya adalah bahwa AS sebagai hegemon menganut demokrasi liberal dan laissez-faire sebagai mekanisme utama perekonomiannya. 11 Pada tingkat domestik, AS masih menerapkan bentuk proteksionisme, sementara di tingkat global terus mempromosikan free-trade.12 Sementara negara-negara berkembang memiliki pendirian menerapkan proteksionisme berhubung kelebihan kapabilitas nonmiliternya (National Comprehensive Power) seperti China atau India, contohnya. Atau mereka mendukung free-trade tersebut atas dasar kelemahan kapabilitas diplomasi dan aspek lain-lainnya. 13 Hal-hal itulah yang kemudian mewarnai dinamika proses globalisasi, sementara di sisi lain laissez-faire memang sangat dianjurkan oleh para liberalis dan neoliberalis. 14

II. II.

G-20 dan Krisis Finansial Global 2007-2009

G-20 merupakan forum konsultasi/diskusi global para petinggi negara seperti Presiden, Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral yang berfokus pada isu stabilitas perekonomian dunia. Forum ini dibentuk pada tahun 1999 setelah terjadinya

10

Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, (New Jersey: Princeton University Press, 2001. hlm. 8-9. 11 AS dibentuk atas dasar MNC-MNC raksasa yang mengakomodasi lobi interest groups yang menguasai perdagangan dan sistem keuangan global, lih. contohnya Jacques B. Gelinas, Juggernault Politics, (New York: Zed Books, 2003), terutama bab III, “The Masters of the Globalized World”. 12 Dalam rezim global seperti WTO, fenomena ini merupakan salah satu dari “triangle problems”, yaitu bagaimana mendorong Eropa menurunkan tarif masuk produk agraris, mendesak AS menurunkan subsidi pertanian, dan meminta Brazil dan India membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk barat, Sjamsul Arifin (ed), Kerja sama Perdagangan Internasional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 4. 13 “Aspek-aspek lainnya” mencakup orientasi kebijakan luar negeri suatu negara, baik itu melalui unit level analysis maupun the pattern of foreign policy, yang kemudian memilih rational choice seperti pertumbuhan ekonomi nasionalnya dengan mengundang Foreign Direct Investment/FDI masuk. 14 Free-trade dapat mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi secara efektif di antara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, dan pada puncak globalnya akan melahirkan perdamaian universal berhubung interdependensi yang telah tercipta sebelumnya.

© April 2009 Denis L. Toruan

-4-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

krisis finansial Asia 1998-1999. Dua puluh negara anggotanya, antara lain (berdasarkan alfabet bahasa Inggris):15 > Argentina > Perancis > Jepang > Korea Selatan > Uni Eropa

> Australia > Jerman > Meksiko > Turki

> Brasil > Kanada > China > India > Indonesia > Italia > Rusia > Arab Saudi > Afrika Selatan > Inggris Raya > Amerika Serikat

Dalam menjawab tantangan krisis finansial global yang terjadi baru-baru ini, negara-negara anggota G-20 sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi di London pada 2 April 2009. Hasil komunike (communique) yang berhasil disepakati G-20 pada KTT 2 April 2009, antara lain: 16 1. Memulai perundingan liberalisasi perdagangan dengan akses pasar lebih besar bagi negara berkembang; 2. Memperketat sektor keuangan melalui regulasi; 3. Reformasi institusi keuangan global seperti IMF; 4. Menyepakati alokasi dana lebih dari 1 triliun dollar AS untuk program IMF dalam membantu negara-negara yang memerlukan pinjaman dana tanpa syarat; 5. Meniadakan praktik “tax heaven”, pembatasan bonus bagi eksekutif perusahaan; dan 6. Komitmen bersama untuk mencegah proteksionisme.

15

Untuk detail mengenai mandat G-20, kerangka kerja, agenda organisasi, dll lih. http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx. Diakses pada tanggal 17 April 2009. 16 Lih. lengkapnya di http://www.londonsummit.gov.uk/resources/en/news/15766232/communique020409, diakses pada tanggal 10 April 2009.

© April 2009 Denis L. Toruan

-5-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

Tabel 1. Langkah Penanganan Krisis Finansial KTT G-20 2 April 200917

Prioritas kunci

Negara-negara yang mengusulkan dan/atau mendukung program

Pencegahan proteksionisme

Brasil, Inggris, Kanada, China, India, Meksiko, Korea Selatan, Turki

Reformasi peraturan sektor keuangan

Argentina, Brasil, Inggris, Kanada, China, UE, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Korea Selatan, AS

Pemberantasan praktik “tax heaven”

Argentina, Inggris, Perancis, Jerman, AS

Reformasi IMF

Inggris, Kanada, China, UE, Jerman, Indonesia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Turki

Peran

lebih

besar

kepada

berkembang

negara Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Turki

Stimulus baru

Inggris, Jepang, Turki, AS

Hal yang menarik dalam forum ini adalah bahwa di balik berbagai motif/kepentingan negara-negara terkait (state’s interests)18, komunike KTT G-20 2 April 2009 memiliki minimal satu raison d’être: kepentingan nasional dalam bidang perekonomian. Setiap negara yang terlibat dalam G-20 ingin melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing, sementara di sisi lain negara-negara juga berusaha menjaga

17

Kompas, 4 April 2009, “G-20 Buka Era Baru”. Setidaknya ada tiga kubu besar yang membagi kepentingan-kepentingannya, yaitu kubu AS yang bersikukuh dengan laissez-faire konvensional (Washington Consensus), kubu UE yang menginginkan regulasi ketat dalam sektor finansial global, dan kubu China-Rusia yang menginginkan perubahan radikal seperti penggantian global currency dan porsi yang lebih negara-negara berkembang dalam institusi keuangan internasional seperti IMF dan World Bank, lih. beritanya di http://english.aljazeera.net/focus/the2009g20londonsummit/2009/03/200933175919839773.html, diakses pada tanggal 1 April 2009. 18

© April 2009 Denis L. Toruan

-6-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

mekanisme global agar tetap harmonis berhubung krisis di negara lain juga sedikit banyak dapat memengaruhi perekonomian domestiknya masing-masing. 19 Agenda G-20 sendiri dalam waktu dekat ini, antara lain: 20 1. Officials Workshop on Global Economy (25-26 Mei 2009), 2. Officials Workshop on Sustainable Financing for Development (Juni 2009), 3. Deputies Meeting (September 2009), dan 4. Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (7-8 November 2009).

III.

Peran Negara dalam Kebijakan Perekonomian

Berangkat dari status quo seperti sekarang ini, AS sebagai hegemon sudah menanggung terlalu banyak defisit global dan mengeluarkan biaya yang teramat besar dalam mempertahankan status quo.21 Pada waktu yang bersamaan, pasar keuangan global sudah sedemikian berantakan karena pengalihan dana lintas-batas secara besar-besaran untuk produk-produk keuangan derivatif hingga biaya kredit perumahan domestik AS yang macet. Krisis kemudian menjalar ke negara-negara lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kolapsnya sektor keuangan, baik itu negara liberal ataupun tidak. Korbannya pun bervariasi, dari sederetan MNC raksasa (industri otomotif, media, dll) hingga jatuhnya tiga rezim pemerintahan di Eropa.22 Program dana talangan (bail-out package) yang dikucurkan pemerintahan negara-negara dunia juga rawan penyelewengan23, dan “it’s like a patient suffering from giving a massive blood 19

Berangkat dari teori interdependensi; dalam konteks ini, negara-negara yang bukan penyebab krisis juga terkena imbasnya. China contohnya, sebagai basis pengekspor global harus ‘menyesuaikan’ diri akibat krisis ini. Negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspornya tidak memiliki cukup uang untuk tetap membeli produk-produk China sebanyak yang dilakukannya pada masa lalu. 20 http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx, diakses pada tanggal 17 April 2009. 21 “The increasing costs of political dominance and loss of economics and technological leadership,” Robert Gilpin, War and Change in World Politics, (New York: Oxford University Press, 16th edition 1999), hlm. 156-159. Untuk pembahasan mendalam mengenai semakin memudarnya kekuatan hegemoni AS, lih. misalnya Immanuel Wallerstein, The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World, (New York: W. W. Norton&Company, 2003). 22 Kompas, 22 Maret 2009, “PM Hongaria Minta Mundur, Tiga Pemerintahan Jatuh,” yaitu antara lain Islandia, Estonia, dan Latvia. 23 Di AS, contohnya, perusahaan asuransi AIG menerima dana talangan sebesar 180 miliar dolar AS, tapi tetap mengahamburkan uang yang diterimanya dengan memberikan bonus fantastis (golden parachutes)

© April 2009 Denis L. Toruan

-7-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

transfusion while there’s internal bleeding; it doesn’t do anything about the basic source of the hemorrhaging, the foreclosure problem.”24 Di sinilah otoritas harus ditegakkan peran negara menjadi begitu dominan dalam sektor perekonomian, dan memang dibutuhkan oleh pasar (masyarakat umum, pelaku bisnis, dll). 25 Salah satu kelemahan terbesar sistem ekonomi pasar global saat ini, terutama dalam sektor keuangan, adalah bahwa “markets can’t rule themselves”.26 Argumen Stiglitz tersebut senada dan mengacu pada mazhab ekonomi Keynesian yang digagas oleh ekonom Inggris Sir John Maynard Keynes (1883-1946).27 Keynes menekankan tentang pentingnya kebijakan fiskal dalam siklus ekonomi, ketimbang kebijakan moneter yang telah berjalan selama ini. Terkhusus mengenai peran negara dalam aktivitas perekonomian, Keynes menyarankan tentang pentingnya intervensi negara (pemerintah), terutama dalam masa resesi – meningkatkan modal untuk proyek-proyek infrastruktur dan pengurangan pajak demi menstimulasi, mendorong, dan mempertahankan “demand” pasar domestik. 28 Peran negara juga sangat penting dalam menertibkan pasar dengan peraturan (Undang-Undang) perekonomian, serta memangkas pajak dan suku bunga pada masa ‘economic boom’, dan menaikkannya kembali saat perekonomian stabil (economic bloom). Kelemahan mendasar lain adalah bahwa proses globalisasi (liberalisasi) merupakan perlombaan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi dunia,

hingga 165 juta dolar AS kepada para CEO dengan alasan ‘mempertahankan’ mereka. Lih. beritanya di Kompas, 21 Maret 2009, “Bermewah-mewah Menggunakan Uang Rakyat”. 24 Joseph E. Stiglitz, “Bail Out Wall Street Now, Change Terms Later”, Democracy Now!, 2 Oktober 2008, diakses melalui http://www.globalissues.org/article/768/global-financial-crisis pada tanggal 21 Maret 2009. 25 Perdebatan tentang perlunya intervensi negara dalam perekonomian masih berlangsung panas hingga saat ini. Pendapat para ekonom dunia, mulai dari mazhab ekonomi klasik hingga ortodoks pada akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa teori ekonomi mereka seringkali tidak sesuai (tidak bisa menjelaskan dan tidak akurat) dengan realita sosial yang ada. Pandangan ini diungkapkan oleh para pendukung “the new economy” seperti Paul Ormerod, Matinya Ilmu Ekonomi menurut Paul Ormerod – (terjemahan), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, cetakan kedua 1998), terutama bab II, “Kemelut Ilmu Ekonomi Dewasa ini”. 26 Lih. artikel yang ditulis oleh Joseph Stiglitz, Newsweek, 31 Desember 2008. Diakses melalui http://www.newsweek.com/id/177447 pada tanggal 28 Maret 2009. 27 Untuk penjelasan lebih mendalam tentang teori ekonomi yang dikemukakan Keynes, lih. John. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, (Cambridge: Macmillan Cambridge University Press, 1936). Diakses melalui http://www.Marxist.org pada tanggal 26 Maret 2009. 28 Keynes menekankan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi yang harus dikerjakan dan didorong oleh negara (National Accounting) demi kesejahteraan rakyat, bukan dengan menyerahkannya secara buta pada mekanisme pasar bebas.

© April 2009 Denis L. Toruan

-8-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

dan sejauh ini pertumbuhan populasi dunia (yang kelaparan) yang unggul dalam kompetisi tersebut.29 Terkait penanganan krisis, komunike G-20 mengindikasikan aksi kolektif multilateral, meskipun pada awalnya states cenderung akan terlebih dahulu berfokus pada penanganan domestiknya sebelum bergerak ke tingkat global. 30 Langkah itu penting mengingat interdependensi yang semakin tinggi seperti sekarang di mana kebanyakan states berusaha menjaga aturan main perekonomian global demi mempertahankan national interests-nya, juga demi perdamaian bersama yang sejatinya semakin susah untuk dicapai jika terjadi autarki.31 Secara garis besar berdasarkan jangka waktu agenda ekonomi politik, peran inisiatif negara (state’s initiative intervention into markets) dalam menangani krisis finansial global 2008-2009 dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe praktik lapangan, antara lain: 1. Penanganan jangka pendek Ciri-ciri umumnya adalah negara cenderung bersikap reaksioner terhadap krisis

dengan

fokus

strategi

untuk

menyelamatkan

kepentingan

(perekonomian) domestiknya. 2. Penanganan jangka menengah Ciri-ciri umumnya adalah negara berinisiatif menggalang ‘aliansi strategis’ dalam mengantisipasi ketergantungan yang berlebihan terhadap status quo. Fokus tujuannya terlihat sangat pragmatis atas dasar “binding contracts” dengan beberapa negara lain. 3. Penanganan jangka panjang Ciri-ciri umumnya adalah kompromi politik multilateral terhadap status quo. Institusi-institusi hingga mekanisme keuangan/perdagangan internasional direncanakan untuk diperkuat dan/atau diberikan akses yang lebih luas dan 29

Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, (New York: W.W. Norton&Company2006), hlm. 10. Argumen Stiglitz ini mirip dengan teori Thomas Malthus (1766-1834) tentang ledakan populasi dunia dan masalah sosial seperti bencana kelaparan. Bedanya, argumen Stiglitz lebih menekankan pada pemerataan buah manis globalisasi dan keadilan sistem, bukan keterbatasan teknologi dan lahan yang diungkapkan Malthus. 30 The Economist, 7 Februari 2009, “The Return of Economic Nationalism”. 31 Kondisi autarki antara lain merupakan salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia selama periode 1910-an hingga 1940-an.

© April 2009 Denis L. Toruan

-9-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

adil kepada negara-negara (berkembang) yang selama ini kurang diuntungkan oleh status quo. Fokus tujuannya adalah mengantisipasi dan mencegah krisis yang sama pada waktu-waktu mendatang.

Tabel 2 Peran konkret negara dalam penanganan krisis finansial global 2008-2009

Tipe solusi Jangka pendek

Jangka menengah

Implementasi solusi

Implementasi konkret

1. Dana package)

talangan

(bail-out

   

2. Paket package)

stimulus

(stimulus

    

Bilateral Currency Arrangement

Swap

   

Jangka panjang

1. Penguatan aksi multilateral



AS: 700 milyar dollar AS32 Perancis: 360 milyar Euro33 Jerman: 500 milyar Euro34 Inggris: 692 milyar dollar AS35 AS: 789 milyar dollar AS36 Inggris: 200 milyar Euro37 Perancis: 26 milyar Euro38 Jerman: 50 milyar Euro39 China: 4 triliun yuan (586 miliar dollar AS)40 Indonesia: Rp 2 triliun41 Indonesia-China senilai 100 milyar yuan untuk 3 tahun42 China-Argentina senilai 70 milyar yuan untuk 3 tahun43 China-Malaysia, ChinaKorea Selatan, ChinaBelarusia44 Alokasi kapital kolektif sebanyak 1,1 triliun USD untuk memulihkan kredit, pertumbuhan, dan ekonomi45

32

http://english.aljazeera.net/news/americas/2008/09/200892921221178162.html, diakses pada tanggal 17 April 2009. 33 http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/3190311/Banking-bail-out-Franceunveils-360bn-package.html, diakses pada tanggal 17 April 2009. 34 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,584781,00.html, diakses pada tanggal 17 April 2009. 35 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm, diakses pada tanggal 7 April 2009. 36 http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/u/united_states_economy/economic_stimu lus/ 37 http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/3725106/EU-agrees-200bn-stimulus-package.html 38 http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7864942.stm 39 http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/27/germany-europe 40 Kompas, 4 April 2009, “Pesanan Produk Manufaktur di China dan AS naik”. 41 http://www.thejakartapost.com/news/2009/02/25/stimulus-package-approved-raised.html 42 http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Berita/news_230309.htm, diakses pada tanggal 17 April 2009. 43 http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090330-700165.html, diakses pada tanggal 17 April 2009. 44 http://seekingalpha.com/article/129094-china-s-first-step-towards-bilateral-currency-swaps, diakses pada tanggal 17 April 2009. 45 Komunike G-20 2 April 2009, poin no. 5.

© April 2009 Denis L. Toruan

-10-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

2. Reformasi IMF

IV.



Regulasi ketat untuk sektor keuangan dan pendirian Financial Stability Board (FSB) dengan mandat yang lebih besar dan cakupan kerja sama yang luas dengan states, Bank Dunia, IMF, dll46

Penegakan Otoritas Negara dan “The New Economy”

“… To paraphrase German political theorist Carl Schmitt, the Cold War was a world of "friends" and "enemies." The globalization world, by contrast, tends to turn all friends and enemies into ‘competitors’.” -Thomas L. Friedman47 Berdasarkan tabel dan data-data yang ada di bagian-bagian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan setidaknya ada empat langkah yang ditempuh oleh states (G-20) dalam penanganan krisis finansial global 2007-2009, antara lain: 1. Bersikukuh dengan status quo AS sebagai hegemon masih percaya bahwa demokrasi liberal dan laissez-faire merupakan jalan yang terbaik bagi dunia. Akan tetapi, di sisi lain AS dan sekutu utamanya (Inggris) juga bersikap terbuka dan kooperatif atas kesalahan mereka dalam sektor finansial. 2. Kompromi modifikasi mekanisme Perancis contohnya, lewat Presiden Nicholas Sarcozy berpendapat bahwa “kapitalisme bukanlah akar krisis, melainkan karena telah menyimpang dari sisi fundamentalnya”.48 Hal tersebut dituntutnya dengan mengajukan ide penataan pasar dan regulasi sektor keuangan secara besar-besaran, ketimbang hanya menghambur-hamburkan dana segar ke pasar yang dianggapnya tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. 3. Menuntut perubahan radikal

46

Komunike G-20 2 April 2009, poin no. 13-21. Thomas L. Friedman, op.cit., hlm. 31. 48 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,616713,00.html, diakses pada tanggal 17 April 2009. 47

© April 2009 Denis L. Toruan

-11-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

China, Rusia, hingga Indonesia, contohnya, menginginkan mata uang global baru yang lebih stabil. 4. Memulai perubahan dari skala hubungan bilateral atau regional China-Indonesia, contohnya, sudah menandatangani kesepakatan bilateral currency

swap

arrangement

yang

memungkinkan

aktor-aktor

yang

bersangkutan bertransaksi tanpa harus masih bergantung terhadap dollar AS (greenback).

Penanganan krisis finansial global mengindikasikan tentang pentingnya peran kolektif G-20 dalam sektor ekonomi - finansial. Beberapa negara, seperti China, Indonesia, Argentina dan lain-lain sebagai negara berkembang yang juga terpengaruh karena krisis malah terbilang ‘sigap’ dalam mengantisipasi status quo, yaitu dengan mekanisme bilateral currency swap. Sementara negara-negara liberal (AS, Inggris, UE, dll) menyepakati komunike G-20 untuk membenahi mekanisme laissez-faire dalam sektor keuangan dengan menambahkan nuansa laissez-passer ke dalamnya. Akan tetapi, itu belum berarti bahwa rezim laissez-faire dalam tingkat global kemudian sama sekali ditinggalkan – kompromi politik G-20 atas perekonomian global mengindikasikan political will dari masing-masing negara anggota G-20 untuk tetap mempromosikan freetrade dengan aturan main yang lebih ketat. Secara definitif, laissez-faire ortodoks (monetarism policy) mengalami revisi – terutama untuk jangka pendek pascakrisis, negara sebagai rationale berperan signifikan dalam perekonomian, dan bahwa sektor perekonomian itu sendiri harus tunduk pada national interest,

49

ketimbang bergerak

terlalu ‘liar’ seperti yang terjadi pada masa-masa sebelum krisis merebak; sejalan dengan ide yang sempat digagas ekonom Joseph E. Stiglitz beberapa tahun lalu. 50 Negara-negara maju, seperti AS, Inggris, Rusia, dan UE cenderung bersikap pragmatis dalam mengadopsi kebijakan fiskal (Keynesian) ke dalam implementasi konkret di pasar. Negara-negara berkembang, dari China hingga Indonesia setali tiga uang. Teori ilmu ekonomi, baik itu dari mazhab klasik hingga ortodoks belum ada yang 49

Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, op.cit., hlm.8. 50 Joseph E. Stiglitz, Towards a New Paradigm in Monetary Economics, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), terutama “Regulatory Policy and New Paradigm”, hlm. 203-233.

© April 2009 Denis L. Toruan

-12-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

dapat menjelaskan dan memprediksi secara akurat tentang terjadinya krisis finansial ini dan kenyataan yang sosial yang ada saat ini. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam menghadapi urgensi ketidakpastian dan kekacauan seperti ini (great issues of the day) peran/intervensi negara dalam perekonomian (sektor keuangan) dalam tingkat global terlihat semakin gamblang dengan justifikasi yang bervariasi. Dari waktu ke waktu, anomali ini berpotensial terus terjadi, entah itu diakui atau tidak oleh negara liberal pendukung mazhab ekonomi ortodoks; batas-batas antara mazhab ekonomi yang satu dengan lainnya menjadi kabur dengan adanya penyesuaian strategi negara terhadap dinamika ekonomi politik internasional itu sendiri.

© April 2009 Denis L. Toruan

-13-

Sinopaxsinica

Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global

DAFTAR PUSTAKA Arifin, Sjamsul (ed). Kerja sama Perdagangan Internasional. Jakarta: Elex Media Komputindo. (2007). Bhagwati, Jagdish. In Defense of Globalization. New York: Oxford University Press. (2004). Fine, Ben (ed). Development Policy in the Twenty First Century: Beyond the Post Washington Consensus. London: Routledge. (2001). Friedman, Thomas L. The Lexus and the Olive Tree. New York: Anchor Books. (2000). Gelinas, Jacques B. Juggernault Politics. New York: Zed Books. (2003). Gill, Stephen dan David Law. The Global Political Economy: Perspectives, Problems, and Policies. Maryland: The John Hopkins University Press. (). Gilpin, Robert. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. New Jersey: Princeton University Press. (2001). Gilpin, Robert. The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21 st Century. Princeton: Princeton University Press. (2000). Gilpin, Robert. War and Change in World Politics. New York: Oxford University Press. (16th edition 1999). Keynes, John. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. Cambridge: Macmillan Cambridge University Press. (1936). Ormerod, Paul. Matinya Ilmu Ekonomi Menurut Paul Ormerod – (terjemahan). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. (cetakan kedua 1998). Stiglitz, Joseph E. Making Globalization Work. New York: W.W. Norton&Company. (2006). Stiglitz, Joseph E. Towards a New Paradigm in Monetary Economics. Cambridge: Cambridge University Press. (2003). Wallerstein, Immanuel. The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World: W.W. Norton&Company. (2003).

MEDIA JURNALISME CETAK Harian Kompas Majalah The Economist

DAFTAR PUSTAKA WEB http://english.aljazeera.net http://news.bbc.co.uk http://online.wsj.com http://www.g20.org http://www.globalissues.org http://www.londonsummit.gov.uk http://www.Marxist.org http://www.newsweek.com http://www.spiegel.de

© April 2009 Denis L. Toruan

-14-

Sinopaxsinica