Pengertian Sistem Informasi Kesehatan.docx

Pengertian Sistem Informasi Kesehatan Di dalam peraturan pemerintah RI no.46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, disebutkan bahwa suatu sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dan untuk mendukung penyelenggaran pembangunan kesehatan tersebut, diperlukan data, informasi dan indikator kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan. Pada hakekatnya pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Menurut WHO dalam buku design and implementation of health information system, sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Suatu sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua jenjang. Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi manajemen. Penggunaan informasi kesehatan dilaksanakan untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung sebagai pengetahuan untuk mendukung pengelolaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan kesehatan dan informasi yang didapat harus bersumber dari informasi yang akurat yang dilaksanakan untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesehatan. Selain itu penggunaannya harus menaati ketentuan tentang : 1. Kerahasiaan informasi, dan 2. Hak atas kekayaan intelektual yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna memiliki arti yang sama dengan tujuan mendukung proses kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

B. Konsep-konsep Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Untuk mengatasi kekurangan dan ketidakkompakan dari badan kesehatan di Indonesia maka dibentuklah sistem informasi kesehatan. Dalam melakukan pengembangan sistem informasi secara umum, ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh para pembuat rancang bangun sistem informasi, yaitu antara lain : 1. Sistem informasi tidak identik dengan sistem komputerisasi. Pada dasarnya sistem informasi tidak bergantung pada penggunaan teknologi komputer. Sistem informasi yang dimaksud disini adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Hal-hal yang penting dalam pemanfaatan teknologi komputer/informasi dalam suatu sistem informasi suatu organisasi adalah : 1. Pengambilan keputusan yang tidak dilandasi dengan informasi. 2. Informasi yang tersedia tidak relevan. 3. Informasi yang ada tidak dimanfaatkan oleh manajemen. 4. Informasi yang ada tidak tepat waktu. 5. Terlalu banyak informasi. 6. Informasi yang tersedia tidak akurat. 7. Adanya duplikasi data (redundancy). 8. Adanya data yang cara pemanfaatannya tidak fleksibel. 1. Sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis. Dinamika sistem informasi dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan organisasi tersebut. Oleh karena itu perlu disadari bahwa pengembangan sistem informasi tidak pernah berhenti. 2. Sistem informasi sebagai suatu sistem harus mengikuti siklus hidup sistem. Sistem informasi memiliki umur layak guna, maksudnya panjang pendeknya umur layak guna sistem informasi ditentukan oleh : Makin cepat organisasi tersebut berkembang, maka kebutuhan informasi juga akan berkembang sedemikian rupa sehingga sistem informasi yang sekarang digunakan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan organisasi tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang cepat menyebabkan perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung beroperasinya sistem informasi tidak bisa berfungsi secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan karena :

1. Perangkat keras yang digunakan sudah tidak diproduksi lagi, karena teknologinya ketinggalan zaman, sehingga layanan pemeliharaan perangkat keras tidak dapat lagi dilakukan oleh perusahaan pemasok perangkat keras. 2. Perusahaan pembuat perangkat lunak yang sedang digunakan, sudah mengeluarkan versi baru. Versi terbaru itu umumnya mempunyai feature yang lebih banyak, melakukan optimasi proses dari versi sebelumnya dan memanfaatkan feature baru dari perangkat keras yang juga telah berkembang. Jadi mengingat perkembangan teknologi informasi yang berlangsung dengan cepat, maka pengguna harus sigap dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi tersebut. Yang dimaksud dengan perangkat keras (hardware) adalah peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data serta untuk komunikasi data. Perangkat keras tersebut berupa perangkat elektronik dan/atau nonelektronik, antara lain berupa kartu, buku register, formulir laporan, jaringan komputer, dan media koneksi. Sedangkan yang dimaksud perangkat lunak (software) adalah kumpulan program komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk menjalankan proses pengelolaan data. Perangkat lunak meliputi perangkat lunak untuk sistem operasi, perangkat lunak untuk aplikasi, dan perangkat lunak pabrikan yang dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan tingkat kemampuan pengguna (user) sistem informasi. Suatu sistem informasi yang baik, akan dikembangkan berdasarkan tingkat kemampuan dari para pengguna, baik dari sisi : Tingkat pemahaman mengenai teknologi informasi. Kemampuan belajar dari para pengguna. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem. 3. Daya guna sistem informasi sangat ditentukan oleh tingkat integritas sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi yang terpadu (integrated) mempunyai daya guna yang tinggi, jika dibandingkan dengan sistem informasi yang terfragmentasi. Usaha untuk melakukan integrasi sistem yang ada di dalam suatu organisasi menjadi satu sistem yang utuh merupakan usaha yang berat dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Sinkronisasi antar sistem yang ada dalam sistem informasi itu, merupakan prasyarat yang mutlak untuk mendapatkan sistem informasi yang terpadu.

4. Keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung pada strategi yang dipilih untuk pengembangan sistem tersebut. Strategi yang dipilih untuk melakukan pengembangan sistem sangat bergantung pada besar kecilnya cakupan dan kompleksitas dari sistem informasi tersebut. Dan ketidaktepatan dalam melakukan prediksi keadaan di masa mendatang, merupakan salah satu penyebab kegagalan implementasi dan operasionalisasi sistem informasi.

5. Pengembangan sistem informasi organisasi harus menggunakan pendekatan fungsi dan dilakukan secara menyeluruh. Pengembangan sistem informasi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktur organisasi dan pada umumnya mereka mengalami kegagalan, karena struktur organisasi sering kali kurang mencerminkan semua fungsi yang ada di dalam organisasi. Sebagai pengembang, sistem informasi hanya bertanggung jawab dalam mengintegrasikan fungsifungsi dan sistem yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi satu. Pemetaan fungsi-fungsi dan sistem ke dalam unit-unit struktural yang ada di dalam organisasi adalah wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan organisasi. Adapun penyusunan rancang bangun atau design sistem informasi harus dilakukan secara menyeluruh, sedangkan dalam pembuatan aplikasi bisa dilakukan secara sektoral atau segmental menurut prioritas dan ketersediaan dana. Pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan TIK diperlukan untuk mendukung sistem informasi dalam proses pencatatan data agar dapat meningkatkan akurasi data dan kecepatan dalam penyediaan data untuk diseminasi informasi dan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses kerja serta memperkuat transparansi. Keamanan dan kerahasiaan data. Sistem informasi yang dikembangkan dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data.

Agar sistem informasi kesehatan terstandar perlu menyediakan pedoman nasional untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK. Sistem informasi kesehatan yang dikembangkan dapat mengintegrasikan berbagai macam sumber data, termasuk pula dalam pemanfaatan TIK. 

Kemudahan akses. Data dan informasi yang tersedia mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Data dan informasi yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri lebih dalam secara individual dan aggregate, sehingga dapat menggambarkan perbedaan gender, status sosial ekonomi dan wilayah geografi.



Etika, integritas dan kualitas.

7. Informasi telah menjadi aset organisasi. Dalam konsep manajemen modern, informasi telah menjadi salah satu aset dari suatu organisasi, selain uang, SDM, sarana dan prasarana. Penggunaan informasi internal dan eksternal organisasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif, hal tersebut karena keberadaan informasi menentukan kelancaran dan kualitas proses kerja, dan menjadi ukuran kinerja organisasi atau perusahaan, serta menjadi acuan yang pada akhirnya menentukan kedudukan atau peringkat organisasi tersebut dalam persaingan lokal maupun global. Adapun yang dimaksud dengan Informasi kesehatan disini adalah informasi yang terdiri dari : 1.Informasi upaya kesehatan. Untuk informasi ini paling sedikit harus memuat mengenai informasi penyelenggaraan pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan 2.Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan. Informasi harus memuat hasil penelitian dan pengembangan kesehatan dan hak kekayaan intelektual bidang kesehatan. 3.Informasi pembiayaan kesehatan.

Untuk informasi disini paling sedikit harus memuat informasi mengenai sumber dana, pengalokasian dana dan pembelanjaan. 4.Informasi sumber daya manusia kesehatan. Informasi disini harus memuat : 

jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan.



sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.



penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. 5.Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Informasi ini paling sedikit harus memuat :



Jenis, bentuk, bahan, jumlah dan khasiat sediaan farmasi.



Jenis, bentuk, jumlah, dan manfaat alat kesehatan.



Jenis dan kandungan makanan.

6.Informasi manajemen dan regulasi kesehatan. Informasi ini paling sedikit harus memuat : 

Perencanaan kesehatan.



Pembinaan dan pengawasan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, pemberdayaan masyarakat.



Kebijakan kesehatan dan



Produk hukum.

7.Informasi pemberdayaan masyarakat. Meliputi informasi mengenai : 

Jenis organisasi kemasyarakatan yang peduli kesehatan.



Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, termasuk penggerakan masyarakat.

8. Penjabaran sistem sampai ke aplikasi menggunakan struktur hirarkis yang mudah dipahami. Oleh karena penjabaran sistem informasi cukup luas dan menimbulkan kesulitan, maka dalam penjabarannya sering digunakan istilah : 

sistem



subsistem



modul



submodul



dan aplikasi

Masing-masing subsistem dapat terdiri atas beberapa modul, masingmasing modul dapat terdiri dari beberapa submodul dan masing-masing submodul dapat terdiri dari beberapa aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Struktur hirarki seperti ini sangat memudahkan dari segi pemahaman maupun penamaan. C. Tujuan sistem informasi kesehatan Adapun dibentuknya pengaturan sistem informasi kesehatan itu bertujuan untuk : 1. Menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memberdayakan peran serta masyarakat, termasuk organisasi profesi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. 3. Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional yang berdaya guna dan berhasil guna terutama melalui penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Sistem informasi kesehatan di Indonesia wajib dikelola oleh : 1. Pemerintah pusat untuk ruang lingkup berskala nasional dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional. 2. Pemerintah daerah provinsi untuk tingkat provinsi. 3. Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk skala kabupaten/kota, 4. Fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengelolaan sistem informasi kesehatan dengan skala fasilitas pelayanan kesehatan.

Semua pengelola sistem informasi kesehatan juga diwajibkan untuk : - Memberikan data dan informasi kesehatan yang diminta oleh pengelola sistem informasi kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota - Menyediakan akses pengiriman data dan informasi kesehatan kepada pengelola sistem informasi kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota - Menyediakan akses pengambilan data dan informasi kesehatan bagi pengelola sister informasi kesehatan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota - Menyediakan akses keterbukaan informasi kesehatan bagi masyarakat untuk informasi kesehatan yang bersifat terbuka. Pengelolaan sistem informasi kesehatan menimbulkan konsekuensi tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Jadi pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah menetapkan standar dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan, untuk mengatur efisiensi dan efektivitas sistem informasi kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat. Di samping itu, pemerintah, pemerintah daerah, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta bertanggung jawab juga atas ketersediaan sumber daya untuk pengelolaan sistem informasi kesehatan. Tanggung jawab setiap institusi yang melaksanakan sistem informasi kesehatan juga berkaitan dengan kewajiban untuk menjamin keandalan sistem yang digunakan, kerahasiaan isi data yang dimiliki serta akses bagi pemilik data kesehatan. Serta bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyampaikan dan melaporkan informasi kesehatan untuk kepentingan pelayanan serta kebijakan kesehatan termasuk dalam rangka pemberantasan penyakit. Sistem informasi kesehatan harus dikelola secara berjenjang, terkoneksi, dan terintegrasi serta didukung dengan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Dan pengelolaan sistem informasi kesehatan tersebut meliputi : - Perencanaan program - Pengorganisasian

- Kerja sama dan koordinasi dalam unsur kesehatan sendiri dan melalui lintas sektor, termasuk melalui jejaring global - Penguatan sumber daya - Pengelolaan data dan informasi kesehatan, meliputi kegiatan pencatatan, pengumpulan, standarisasi, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, dan penggunaan - Pendayagunaan dan pengembangan sumber daya, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia dan pembiayaan - Pengoperasian sistem elektronik kesehatan - Pengembangan sistem informasi kesehatan - Pemantauan dan evaluasi - Pembinaan dan pengawasan Informasi kesehatan diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efisien dan efektif. Informasi tersebut digunakan untuk masukan dalam pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan, baik untuk manajemen pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, maupun program pembangunan kesehatan atau manajemen wilayah. Selain itu pemerintah juga memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi kesehatan, melalui penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dan lintas sektor. Sistem informasi kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, itikad baik, kemanfaatan, tata kelola yang baik, ketersediaan data, ketepatan waktu, standarisasi, integrasi, keamanan dan kerahasiaan informasi , dan netralitas teknologi. Berkembangnya sistem informasi kesehatan sangat didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang signifikan memberi kontribusi bagi implementasi sistem informasi secara lebih profesional, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengoptimalkan aliran data yang dapat meningkatkan ketersediaan data, kualitas data dan informasi kesehatan dan yang terkait. Selain itu, pelayanan kesehatan juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, karena sejak tahun 1990-an, organisasi-organisasi kesehatan sudah dihubungkan dengan jaringan sistem teknologi informasi secara global dengan teknologi telekomunikasi melalui internet. Untuk menertibkan dan menyinkronkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang selama ini belum terintegrasi, maka diperlukan penguatan sistem informasi kesehatan, lintas program, dan urusan secara berjenjang di pusat dan daerah dan didukung dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi dan terkoordinasi inilah yang menjadi salah satu masalah, selain tentunya overlapping kegiatan dalam pengumpulan dan pengolahan data, karena masing-masing unit mengumpulkan datanya sendiri-sendiri dengan berbagai instrumennya di setiap unit kerja, baik di pusat dan di daerah, sehingga penyelenggaraan sistem informasi kesehatan belum bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Karena suatu sistem informasi merupakan jiwa dari suatu institusi, maka sistem informasi kesehatan merupakan jiwa dari institusi kesehatan. Jadi dengan kondisi sistem informasi kesehatan yang kuat akan mampu mendukung upaya-upaya dari institusi kesehatan. Penguatan sistem infomasi kesehatan secara tidak langsung akan turut pula memperkuat sistem kesehatan nasional. Agar upaya penguatan dapat terarah, saling terkait dan dengan langkah-langkah serta strategi yang jelas dan komprehensif, maka disusunlah suatu roadmap rencana aksi penguatan sistem informasi kesehatan pada tahun 2011-2014, yang merupakan rencana kerja jangka menengah yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sistem informasi kesehatan dalam penerapannya. Sampai saat ini sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi dan belum mampu menyediakan data dan informasi yang handal, sehingga sistem informasi kesehatan masih belum menjadi alat pengelolaan pembangunan kesehatan yang efektif. Untuk menyelenggarakan pengelolaan pembangunan kesehatan diperlukan komponen yang dikelompokkan dalam tujuh subsistem, yaitu : -

Upaya kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan. Pembiayaan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan juga menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Data dan informasi adalah sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, yaitu pada

proses manajemen, pengambilan keputusan, kepemerintahan dan penerapan akuntabilitas. Namun, pembuat kebijakan sering kali mengalami kesulitan dalam hal mengambil keputusan yang tepat dan cepat, hal ini dikarenakan keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan informasi yang akurat, cepat dan tepat. Karena itulah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. D. Kondisi Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia Saat ini kebutuhan data informasi yang akurat makin meningkat, namun sistem informasi masih belum menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Masalah yang dihadapi sistem informasi kesehatan saat ini, terutama belum adanya persepsi yang sama diantara penyelenggara kesehatan terutama penyelenggara sistem informasi kesehatan terhadap sistem informasi kesehatan. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan masih belum efisien, terjadi redundant data dan duplikasi kegiatan, dan kualitas data yang dikumpulkan masih rendah, bahkan ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu juga masih rendah, sistem umpan balik tidak optimal, pemanfaatan data informasi di tingkat daerah untuk advokasi, perencanaan program, monitoring dan manajemen masih rendah serta tidak efisiennya penggunaan sumber daya, juga pengelolaan data informasi belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Masalah inilah yang sedang dihadapi sistem informasi kesehatan dan perlu dilakukan upaya penguatan dan perbaikan. E. Sistem Informasi Kesehatan Nasional Visi Departemen Kesehatan pada tahun 2010, menetapkan Indonesia sehat dengan ditandai penduduknya yang hidup sehat dalam lingkungan yang sehat, berperilaku sehat, dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu yang disediakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat sendiri, serta ditandai adanya peran serta masyarakat dan berbagai sektor pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan. Infrastruktur pelayanan kesehatan dibangun mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan seluruh pelosok. Setiap jenjang memiliki sistem kesehatan yang saling terkait, sehingga jaringan sistem pelayanan kesehatan itu memerlukan sistem informasi yang saling mendukung dan terkait. Setiap kegiatan dan program kesehatan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat dapat diketahui, dipahami dan diantisipasi serta dikelola dengan sebaik-baiknya. Departemen Kesehatan telah membangun sistem informasi kesehatan yang disebut SIKNAS (sistem informasi kesehatan nasional) yang melingkupi sistem informasi kesehatan mulai dari kabupaten

sampai ke pusat. Sistem yang dibangun adalah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, baik di dalam sektor kesehatan, dan di luar sektor kesehatan, yaitu dengan sistem jaringan informasi pemerintah daerah dan jaringan informasi di pusat. Jaringan sistem informasi kesehatan nasional adalah sebuah koneksi jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Jaringan sistem informasi kesehatan merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan wide area network (WAN), jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara local area network (LAN) yang berbeda, dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya. Untuk penguatan sistem informasi kesehatan, dilakukan dengan mengembangkan model sistem informasi kesehatan nasional yaitu sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, yang menyediakan mekanisme saling hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat mengalir, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Model sistem informasi kesehatan yang terintegrasi terdiri dari 7 komponen yang saling terhubung dan saling terkait, yaitu : 1. Sumber data manual. Merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual atau secara komputerisasi offline. Model sistem informasi kesehatan nasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi masih tetap dapat menampung sistem informasi kesehatan manual untuk fasilitas kesehatan yang masih mempunyai keterbatasan infrastruktur. 2. Sumber data komputerisasi. Merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang sudah dilakukan secara komputerisasi online. Pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Selain itu juga dikembangkan program mobile health (mHealth) yang dapat langsung terhubung dengan sistem informasi puskesmas.

3. Sistem informasi dinas kesehatan. Merupakan sistem informasi kesehatan yang dikelola oleh dinas kesehatan baik kabupaten/kota dan provinsi. Laporan yang masuk ke dinas kesehatan kabupaten/kota dari semua fasilitas kesehatan dapat berupa laporan softcopy dan laporan hardcopy. 4. Sistem informasi pemangku kepentingan. Merupakan sistem informasi yang dikelola oleh pemangku kepentingan terkait kesehatan. Mekanisme pertukaran data terkait kesehatan dengan pemangku kepentingan di semua lingkungan dilakukan dengan mekanisme yang disepakati. 5. Bank data kesehatan nasional. Mencakup semua data kesehatan dari sumber data (fasilitas kesehatan). Oleh karena itu di unit-unit program tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data langung ke sumber data. 6. Penggunaan data oleh kementerian kesehatan. Data kesehatan yang sudah diterima di bank data kesehatan nasional dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan dan UPT-nya serta dinas kesehatan dan UPT/Dnya. 7. Pengguna data. Semua pemangku kepentingan yang tidak/belum memiliki sistem informasi sendiri serta masyarakat yang membutuhkan informasi kesehatan dapat mengakses informasi yang diperlukan dari bank data kesehatan nasional melalui website Kementerian Kesehatan.

Dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi berbasis elektronik, akan meringankan beban pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan di lapangan. Serta data entri hanya perlu dilakukan satu kali, data yang sama akan disimpan secara elektronik, dikirim dan diolah. Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib menyampaikan laporan sesuai standar dataset minimal dengan jadwal yang telah ditentukan.

F. Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Untuk mencapai visi sistem informasi kesehatan yang terarah, yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, maka dilakukan kebijakan-kebijakan diantaranya : - Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. - Pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat. Pengembangan sistem informasi kesehatan dilakukan melalui kegiatan perencanaan sistsem, analisis sistem, perancangan sistem, pengembangan perangkat lunak, penyediaan perangkat keras, uji coba sistem, implementasi sistem, serta pemeliharaan dan evaluasi sistem. Dan pengembangan sistem informasi kesehatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian. - Penetapan kebijakan dan standar sistem informasi kesehatan dilakukan dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan. - Penataan sumber data dan penguatan manajemen sistem informasi kesehatan pada semua tingkat sistem kesehatan dititik beratkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran. - Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lintas sektor terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya. - Peningkatan penyelenggaraan sistem pengumpulan, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data/informasi dalam kerangka kebijakan manajemen data satu pintu. - Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari pemangku-pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. - Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan statistik vital melalui upaya penyelenggaraan registrasi vital di seluruh wilayah Indonesia dan upaya inisiatif lainnya. - Peningkatan inisiatif penerapan eHealth untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan eHealth adalah pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi di sector kesehatan terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 1. Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan di semua tingkat dan pemanfaatan forumforum informatika kesehatan yang ada. 2. Peningkatan penggunaan solusi-solusi mHealth dan telemedicine untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi dan sumber daya manusia. Kesimpulan Sistem informasi kesehatan merupakan sarana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua jenjang, bahkan di puskesmas atau di rumah sakit kecil sekalipun. Bukan hanya data, bahkan juga informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan cepat yang dapat disajikan dengan adanya sistem informasi kesehatan yang tertata dan terlaksana dengan baik. Sumber - PP nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan - Kebijakan sistem informasi kesehatan nasional. Pusat data dan informasi. - Rancangan peraturan pemerintah tentang sistem informasi kesehatan - Pengembangan sistem informasi - Roadmap sistem informasi kesehatan tahun 2011-2014