Penetapan Kinerjascribd

PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Performance Evaluation for Regional Government)

B. KONSEP DASAR

• Dalam bahasan pembangunan, maka kita

selalu berfikir pada sebuah perubahan. Berkaitan pembahasan pembangunan dimaksud, hakikatnya kita selalu berfikir pada tingkat kebutuhan manusia yang berbasis pada bidang ekonomi dan sosial budaya. • Kalau dicermati seksama konsepsi dasar pembangunan (development) kesan yang pertama, adalah peningkatan output dan out come khususnya sektor ekonomi serta perubahan-perubahan struktur perekonomian, sedangkan tujuan pembangunan kalau kita perhatikan selama ini adalah mengarah pada sebuah pertumbuhan, namun pertumbuhan

Model Kebijakan Pembangunan Daerah Potensi Daerah Perumusan Kebijakan

Visi Misi

Kebijakan Pembangunan Daerah

Sumber Daya Pelaku Pembangunan

Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Implementasi Kebijakan Pembangunan

Variabel / Faktor-faktor Kebijakan Pembangunan

POTENSI DAERAH

EKONOMI

SOSIAL BUDAYA

Visi dan Misi

Value

Culture

Sumber Daya Pelaku Pembangunan

Eksekutif

Legislatif

Stakeholder

Perumusan Kebijakan Pembangunan

Isue-isue

Sistem Politik (Mekanisme Kebijakan)

Agenda Pembangunan

Implementasi Kebijakan Pembangunan

Kondisi Eksternal Yg Dihadapi Pelaku Pembangunan

Pelaksanaan Program Pembangunan

Orientasi Kegiatan Pembangunan

Input, Output, Outcome Kinerja Pembangunan

Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Standard Kinerja Pembangunan

Analisa Kinerja Pembangunan

Indikator Kinerja Pembangunan

Fungsi manajemen di sektor publik • Fungsi Strategi, meliputi: – Penetapan tujuan dan prioritas organisasi – Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan

• Fungsi Manajemen Komponen Internal, meliputi: – – –

Pengorganisasian dan penyusunan staf Pengarahan dan manajemen sumberdaya manusia Pengendalian kinerja

• Fungsi Manajemen konstituen eksternal, meliputi: – – –

Hubungan dengan unit eksternal organisasi Hubungan dengan organisasi lain Hubungan dengan pers dan publik

Kinerja • Result oriented management (ROM) • Kinerja = f (knowledge, skill,

motivasi) • Manajemen berbasis kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau kegiatan yang dilakukan sektor publik dalam mencapai hasil atau OUTCOME (melalui input, proses, dan output) yang diharapkan oleh klien, pelanggan, dan stakeholder lainnya.

Landasan • • • • • • •

Apa yang dapat diukur, dapat dilakukan, Jika anda tidak mengukur hasil, anda tidak bisa mengenali keberhasilan dan kegagalan, Jika anda tidak bisa melihat keberhasilan, anda tidak dapat memberi imbalan, Jika anda tidak dapat memberi imbalan atas keberhasilan, anda mungkin memberi imbalan tas kegagalan, Jika anda tidak bisa melihat keberhasilan, anda tidak dapat belajar darinya, Jika anda tidak bisa melihat kegagalan, anda tidak bisa memperbaikinya, Jika anda bisa menunjukkan hasil, anda dapat memperoleh dukungan publik.

Tujuan • Berdasar konsep reinventing government, akan • • • • • •

mewujudkan adanya good corporate & public management, dengan cara: Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, Menyediakan sarana pembelajaran pegawai, Memperbaiki kinerja periode berikutnya, Memberikan pertimbangan sistematik dalam keputusan reward and punishment, Memotivasi pegawai, Mencapai akuntabilitas publik.

• Fokus: – – – – – – –

Proses yang sistematis Untuk memperbaiki kinerja Melalui proses berkelanjutan dan berjangka panjang Meliputi penetapan sasaran kinerja strategik Mengukur kinerja Mengumpulkan, menganalisis, menelaah (review), dan melaporkan data kinerja Menggunakan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan

• Media: – Sistem akuntabilitas berbasis kinerja (resultsbased accountability system)

Faktor yang berpengaruh • Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan,

keterampilan (skill), kemampuan,kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen individu;

• Faktor kepemimpinan, meliputi: kualias dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan manajer atau team leader;

• Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim,

• Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja

(infrastruktur), proses organisasi, kultur kinerja organisasi.

• Faktor konstekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingklungan eksternal dan internal.

Pengendalian Manajemen Sektor Publik Perumausan Strategi Umpan Balik (Feedback)

Perencanaan

Evaluasi Kinerja

Pemrograman

Pelaporan Kinerja

Penganggaran

Implementasi Strategi

• Akuntabilitas publik: – Akuntabilitas vertikal; – Akuntabilitas horisontal.

• Dimensi akuntabilitas publik: – Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legaly) – Akuntabilitas manajerial (managerial accountability) – Akuntabiltas program (program accountability) – Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) – Akuntabilitas finansial (financial accountability)

• Karakteristik Manajemen Publik: – – – – – – –

Manajemen profesional di sektor publik, Adanya sumber kinerja dan ukuran kinerja, Penekanan pada pengendalian OUTPUT dan OUTCOME, Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, Menciptakan persaingan di sektor publik, Pengadopsian manajemen bisnis di sektor publik, Penekanan disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam penggunaan sumberdaya

• Prasyarat Mengukur Kinerja Publik: – – – – – –

Apa yang sebenarnya akan diukur? Skala atau ukuran apa yang akan digunakan? Berapa toleransi kesalahan yang dapat diterima? Siapa yang akan mengukur? Untuk siapa informasi keinerja tersebut? Apa yang akan mereka lakukan dengan laporan hasil kinerja itu?

•Perlunya Koherensi: Untuk menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi, maka harus ada koherensi antar elemen dalam sistem pengendalian manajemen. Perumusan strategi, perencanaan strategik, pemrograman, penganggaran, implementasi, pelaporan, dan evaluasi kinerja HARUS KOHEREN, TERPADU, dan

Elemen Kinerja Daerah • Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 – Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

• Tujuan:

– Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.

• Arah kebijakan:

– Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayana, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, – Meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keiatimewaan, kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Tolok ukur:

– Sejauh mana daerah mampu mengelola kewenangannya dan meminimalkan risiko untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.

Parameter Kinerja A. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: 1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

– PDRB Per Kapita – Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

2. Kesejahteraan Sosial – – – – – – – –

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Angka Pengangguran Terbuka Angka Partisipasi Kerja Angka Kriminalitas per 10000 penduduk Jumlah Panti Asuhan per 100000 penduduk Jumlah Panti Jompo per 100000 penduduk Jumlah Penyandang Masalah Sosial per 10000 penduduk

3. Seni dan Olah raga – – –

Rasio penduduk per jumlah fasilitas seni budaya Rasio penduduk per jumlah fasilitas olah raga Perkembangan seni budaya (informasi kualitas / persepsi) – Perkembangan olah raga (informasi kualitas / persepsi)

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup – – – – – –

Tingkat pencemaran sungai Tingkat pencemaran udara Tingkat pencemaran pantai/laut Tingkat pencemaran tanah Produksi limbah B3/tahun Tingkat kerusakan hutan

5. Pemerataan – Rasio gini – Indeks ketimpangan regional

B. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pendidikan • Rata-rata nilai UAN SD/SLTP/SLTA/Sederajat • Persentase ketidaklulusan tingkat SD/SLTP/SLTA/Sederajat • Angka partisipasi SD/SLTP/SLTA/Sederajat • Angka putus sekolah usia 7-15 tahun dan usia 16-18 tahun • Rasio jumlah sekolah pada berbagai jenjang pendidikan per jumlah kecamatan • Rasio jumlah murid per jumlah guru • Rasio jumlah guru per jumlah sekolah pada berbagai jenjang pendidikan • Rasio jumlah murid per jumlah sekolah • Persentase penduduk per melek huruf • Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD • Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di daerah (persepsi)

2. Kesehatan • Rasio jumlah dokter per 10000 penduduk • Rasio jumlah bidan per 10000 penduduk • Rasio jumlah perawat per 10000 penduduk • Rasio jumlah penduduk per jumlah rumah sakit • Rsio jumlah penduduk per jumlah puskesmas • Rasio jumlah penduduk per jumlah fasilitas medis lain • Rasio jumlah tempat tidur di rumah sakit per 10000 penduduk • Rasio jumlah tenaga profesional medis per jumlah kecamatan • Rasio puskesmas per jumlah kecamatan • Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) • Angka kematian ibu melahirkan (per 100000 kelahiran hidup) • Angka kematian balita • Persentase bayi lahir dengan berat badan kurang • Persentase balita dengan gizi buruk • Persentase kecamatan bebas rawan gizi • Persentase balita yang telah diimunisasi • Persentase anggaran kesehatan dalam APBD • Alokasi anggaran kesehatan pemerintah per kapita • Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih • Persentase keluarga yang mamiliki akses terhadap sanitasi • Kepuasan masyarakat terhadap pe;ayanan kesehatan di daerah (persepsi)

3. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat • Kecukupan petugas ketertiban • Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (kualitatif) • Kualitas pelayanan administratif (informasi kualitatif/persepsi)

C. PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH 1. Perekonomian Daerah • Produktivitas daerah atau per sektor ekonomi • PDRB atas dasar harga berlaku non migas • Pertumbuhan ekonomi daerah • Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita • Nilai PMDN/Realisasi PMDN • Nilai PMA/Realisasi PMA

2. Infrastruktur dan Komunikasi • Jumlah sambungan telepon per kapita • Jumlah pelanggan listrik per kapita • Jumlah sambungan internet per kapita • Rasio panjang jalan per luas wilayah • Rasio panjang jalan dengan kondisi baik per panjang jalan keseluruhan • Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan • Kuaitas transportasi • Jumlah stasiun TV • Jumlah stasiun radio 3. Kualitas Sumberdaya Manusia 4. Kualitas Kelembagaan Publik

PENGUKURAN KINERJA • Merupakan suatu alat manajemen yang

digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives).

• Elemen Kunci Pengukuran Kinerja: – – – –

Perencanaan dan penetapan tujuan Pengembangan ukuran yang relevan Pelaporan formal atas hasil Penggunaan informasi

Apa yang diukur? • • • • • • • • •

Aspek Finansial Satuan / Volume / Kuantitas Kepuasan Pelanggan Operasi internal Kepuasan Pegawai Kepuasan Shareholders dan Stakeholders Waktu didasarkan pada penghargaan nilai terhadap uang artinya bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya, unsurnya: Ekonomi (spending less) – Ekonomi = INPUT / HARGA INPUT

• Efisiensi (spending well)

– Efisiensi = OUTPUT / INPUT

• Efektivitas (spending wisely)

– Efektifitas = OUTCOME / OUTPUT

• Ekuitas/Keadilan dan Ekualitas/Kesetaraan

Rantai Nilai Uang Nilai Uang (3 E)

Masukan Primer (Rp)

EKONOMI (Spending Less)

Masukan (INPUT)

Keluaran (OUTPUT)

EFISIENSI (Spending Well)

Hasil (OUTCOME)

EFEKTIFITAS (Spendimg Wisely)

Indikator Kinerja • Merupakan alat (means) untuk

mengukur kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan informasi dan ancangan dan atau benchmark ketercapaian target atau sasaran yang diharapkan dari suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, yang akan digunakan untuk mengambil tindakan tertentu.

Kerangka Pengukuran Kinerja Sektor Publik Kebutuhan / Keinginan Stakeholders

Visi & Misi

Tujuan

Sasaran & Inisiatif Strategik, Target

Program

Anggaran (Cost) Cost of Input (Ekonomi) Masukan (Input) Cost Efficiency Proses (Implementasi) Cost Effectiveness

Efisiensi (Produktivitas)

Keluaran (Output) Efektifitas Hasil (Outcome) Net Social Benefit

Kepuasan Pelanggan

Manfaat (Benefit)

Dampak (Impact)

• Karakteristik Indikator Kinerja: – – – – – –

Sederhana dan mudah dipahami Dapat diukur Dapat dikuantifikasikan Dikaitkan dengan standar dan target kinerja Fokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi Dikaji secara teratur

• Indikator Kinerja Ideal: – – – – – – – – –

Konsisten Dapat diperbandingkan Jelas Dapat dikontrol Kontinjensi Komperehensif Fokus Relevan, dan Realistis

Penentuan indikator kinerja perlu memperhatikan:

• • • • •

Biaya pelayanan (cost of service) Tingkat pemanfaatan (utilization rate) Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) Cakupan pelayanan (service coverage), dan Kepuasan publik (public satisfaction)

Desain Indikator Kinerja perlu mempertimbangkan:

• Menentukan siapa audiensnya • Mengukur apa yang dinilai, bukan menilai apa yang bisa • • • • • •

anda ukur Memastikan indikator kinerja didukung dan dipahami Menjaga keseimbangan ukuran Memperhatikan tipe indikator lain Adanya standar kinerja atau kriteria kinerja Adanya sistem informasi manajemen Adanya standar pelaporan.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dasar Hukum • Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; • SE Menteri PAN nomor SE31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;

Hakekat Penetapan Kinerja • Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun • Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah) • Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya. • Realisasi Penetapan Kinerja dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Latar Belakang • Laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

• Laporan pertanggungjawaban belum berorientasi hasil. • Banyak instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya,

karena pada umumnya instansi pemerintah: – Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur. – Belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya. – Belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal. – Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

• Dibutuhkan suatu media yang mengikat suatu instansi pemerintah

agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati

Tujuan Penetapan Kinerja • Mendorong komitmen penerima amanah

untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya

• Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

• Meningkatkan

Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur

Penetapan Kinerja dalam siklus SAKIP • Penetapan Kinerja merupakan turunan Perencaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran • Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Penetapan Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran • Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran • Penetapan Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan

Posisi Penetapan Kinerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RPJM Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja (Performance Agreement))

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Kinerja Aktual LAKIP

Laporan pertanggungja waban keuangan

Isi Penetapan Kinerja • Penetapan Kinerja memuat: a. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur; b. Lampiran yang berisi: • Program-Program Utama; • Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan

•

dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome); Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa: – –

Indikator Kinerja Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator;

• Anggaran untuk setiap Program Utama.

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2008 DEPUTI BIDANG AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PROGRAM UTAMA

SASARAN

1

2

Pengawasan dan akuntabilitas

Meningkatnya IP pusat dan daerah yang akuntabel

IK OUTPUT

IK OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

3

4

5

6

7

300 IP

Jumlah IP pusat yang akuntabel

30

Rp500 juta

150 IP

Jumlah IP daerah yang akuntabel

80

Rp1.500 juta

Jumlah IP yang dipantau Jumlah IP yang dievaluasi

®onn

Tahapan Penyusunan Penetapan Kinerja – – – –

Penyusunan Rencana Strategis; Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan; Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; Penyusunan Penetapan Kinerja Aparatur setelah terbitnya dokumen anggaran yang definitif seperti DIPA, DASK;

Tahapan Penyusunan Penetapan Kinerja RPJM

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Penetapan Kinerja

Kinerja Aktual

LAKIP

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DASK)

SASARAN URAIAN 1 Meningkatnya IP pusat dan daerah yang akuntabel

KEGIATAN

INDIKA T TOR ARGE KINERJA T 2 Jumlah IP pusat yang akuntabel Jumlah IP daerah yang akuntabel

3 30 IP

80 IP

PROGRAM

4

Pengawasa n dan Akuntabilita s

INDIKAT URAIAN OR KINERJA

KET

SAT

TARG ET

5

6

7

8

Pemantauan AKIP

Jumlah IP yang telah dipantau

IP

300 IP

Evaluasi AKIP

Jumlah IP yang telah dievaluasi

IP

150 IP

9

®onn

PROGRAM UTAMA

SASARAN

1

2

Peningkatan efektivitas penerapan SAKIP

Meningkatnya IP pusat dan daerah yang akuntabel

IK OUTPUT

IK OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN

TARGET

URAIAN

TARGET

3

4

5

6

7

300 IP

Jumlah IP pusat yang akuntabel

30 IP

Rp500 juta

150 IP

Jumlah IP daerah yang akuntabel

80 IP

Rp1.500 juta

Jumlah IP yang dipantau Jumlah IP yang dievaluasi

®onn

• Performance Agreement dalam SAKIP

Perencanaan strategis

Indikator Kinerja

Perencanaan Kinerja Tahunan Pelaporan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Penganggaran Kinerja

Kontrak Kinerja

Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja

Keselarasan Indikator Kinerja dalam Lingkungan Pemerintah Daerah

Renstra Pemda

Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah

Badan-badan

RPJMD

Dinas-dinas

IndiKator Kinerja

Renstra Satuan Kerja

Contoh RPJM Pemda •

Dinas Kop.Perindustri & Perdagangan IK : • Jumlah sentra usaha kecil yang terbentuk

BAPPEDA IK : • Juml. Tata ruang objek wisata yang disusun • RPJMD yang tersedia

IK Sasaran: Jumlah kunjungan wisatawan • PAD dari sektor wisata

Dinas Pariwisata IK : • Jumlah brosur dan kalender wisata tersedia • Jumlah kelompok sadar wisata yang terbentuk • Jumlah promosi dan atraksi wisata

Dinas PU IK : • Panjang jalan ke wil. wisata • Juml. jembatan yg dibangun Dinas Perhubungan IK : • Jumlah.ramburambu jalan yang dipasang dijalan ke wilayah wisata • Jumlah trayek angkutan kewilayah wisata

Beberapa Permasalahan yang Mungkin Timbul • Instansi pemerintah belum menyusun • • • • •

RPJM/Renstra dan rencana kinerja tahunan (RKT); Renstra dan RKT unit kerja tidak selaras dengan Renstra dan RKT Instansi; Program yang dirumuskan pada Renstra berbeda dengan Program pada usulan RKA-KL; Perumusan sasaran strategis tidak menggambarkan keberhasilan organisasi (core business dan strategic issue) Perumusan indikator kinerja tidak SMART; Penghitungan anggaran untuk setiap sasaran strategis.

Evaluasi Kinerja Strategic Goals Strategic Objectives Penetapan Kinerja (Target)

Performance Result (Realisasi)

Performance Gap Indikator Kinerja

Performance Improvement

Indikator Kinerja

KRITERIA TOLOK UKUR • Harus dapat dikuantitatifkan (ada

perangkaan) harus mengandung kata sifat (Ter……nya). • Alat pengukurnya harus jelas. • Yang diukur apa ? • Satuan yang diukur harus jelas ! • Berapa nilainya…? • Perhatikan subyek dan predikatnya.

KRITERIA TARGET KINERJA HARUS DIPROSENTASEKAN (%) KARENA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (CIK)

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN DALAM MENGANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN, YANG PERLU DIPERHATIKAN ADALAH 4 (EMPAT)VARIABEL SBB: -INDIKATOR-INDIKATOR KEGIATAN -TOLOK UKUR KINERJA -TARGET TOLOK UKUR -TARGET KINERJA

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA MERUPAKAN PROSENTASE PERBANDINGAN DARI HASIL SELISIH ANTARA NILAI VARIABEL TARGET TOLOK UKUR (YG DIRENCANAKAN) DENGAN REALISASI KEGIATAN, DAN DIPERBANDINGKAN LAGI DENGAN TARGET KINERJA.

ALTERNATIF-ALTERNATIF HASIL PERHITUNGAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ADALAH SBB: ALTERNATIF 1 HASIL PENCAPAIAN SEBANDING DENGAN TARGET KINERJA ALTERNATIF 2 HASIL PENCAPIAN KURANG DARI TARGET KINERJA ALTERNATIF 3 HASIL PENCAPAIAN LEBIH DARI TARGET KINERJA

DIAGNOSIS KINERJA • Penting dalam mendiagnosis kinerja

organisasi • Untuk melihat bagaimana penilaian kinerja berorientasi kepada hasil, perilaku kebijakan, dan skill pelaksana pembangunan • Untuk menunjukkan penyebab-2 kegagalan kinerja instansi pemerintah • Melihat korelasi antara hasil dan perilaku kebijakan pembangunan.

SKENARIO KORELASI  Perilaku tinggi

rendah  Perilaku rendah rendah  Perilaku tinggi tinggi  Perilaku rendah rendah

Hasil Hasil Hasil Hasil

DIAGNOSIS SKILL-PERILAKU • SKILL TINGGI • SKILL TINGGI

RENDAH • SKILL RENDAH • SKILL RENDAH RENDAH

PERILAKU TINGGI PERILAKU PERILAKU TINGGI PERILAKU

HASIL DIAGNOSIS PERILAKU-HASIL

1. Perilaku Tinggi, Hasil Tinggi maka Kinerja 2. 3. 4.

tinggi (Kinerja tidak bermasalah) sehingga tidak perlu penanggulangan. Perilaku Tinggi, Hasil Rendah maka Kinerja sedang sehingga kinerja tidak terdukung oleh kondisi eksternal. Perilaku Rendah, Hasil Tinggi maka kinerjanya mendekati keberhasilan. Artinya kinerja terdukung oleh kondisi eksternal. Perilaku Rendah, Hasil Rendah maka kinerja pelaku pembangunan mengalami gagal mencapi hasil yang dikehendaki. Artinya perlu upaya recovery!

CONTOH LATIHAN

Nama Kegiatan : Penerapan Teknologi Pengendalian OPT

Indikato Tolok Ukur r Masukan Tersedianya dana, SDM Peraturan Keluaran

Terlaksananya penerapan teknologi pengendalian OPT di kelurahan daerah kronis endemis

Hasil

Terwujudnya pengetahuan dan ketrampilan petani

Manfaat

Terciptanya petani yang terampil dan mampu di bidang pengendalian OPT

Dampak

Terciptanya peningkatan pendapatan petani

Target 30 jt 15 org 4 buah 5 Kel

300 org 20 klp

-

Target Kinerja

100%

100 %

75% 75%

-

Hasil Analisis • Bila dari kinerja kegiatan Penerapan

Teknologi Pengendalian OPT,dari indikator hasil terealisasi 200 petani, maka perhitungannya sbb : (200 petani dibagi 300 petani) x 100 % = 66,67% Jadi analisa pencapaian kinerjanya adalah kurang 8,33% dari target