Penafsiran Mk Terhadap Pasal 33 Uud 1945

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUUII/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)

SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum YANCE ARIZONA 02 140 037 Program Kekhususan Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2007 No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Demi masa Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasuhat-menasehati supaya menetapi kesabaran (Al-Ashr, Surat ke-103)

“Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya,.. dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu,... untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.” (Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif)

“Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut” (Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum)

“The Propheesies of what the court will do... are what I mean by the law" Apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum. (Oliver Wendel Holmes, Mantan Hakim Agung Amerika Serikat, disebutsebut sebagai pelopor aliran realisme hukum)

“Baniah diasak, mako tumbuah padi”

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

LEMBARAN PENGESAHAN No. Reg: 223/PK-VI/03/07 PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUUII/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) Disusun Oleh: YANCE ARIZONA 02 140 037 Telah dipertahankan dalam sidang ujian komprehensif Pada tanggal 9 Maret 2007 Sidang ujian telah menyatakan lulus Dekan

Pembantu Dekan I

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. NIP. 131 599 909

Najmi, S.H,. M.H. NIP. 131 264 686

Pembimbing I

Pembimbing II

Thamran Anwar, S.H. NIP. 130 344 857

Arfiani, S.H., M.H. NIP. 131 912 053

Penguji I

Penguji II

Dahrul Dahlan, S.H. NIP. 130 232 185

Didi Nazmi, S.H., M.H. NIP. 131 656 113

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) ABSTRAK (Yance Arizona, 02140037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal 141, 2007) Salah satu ciri pokok Undang Undang Dasar 1945, disamping sebagai konstitusi politik (political constitution), juga merupakan konstitusi ekonomi (economic constitution), bahkan konstitusi sosial (social constitution). Hal ini dikarenakan Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang pokok-pokok sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam pengembangan hukum tentang perekonomian tersebut lahirlah berbagai undang-undang yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan ekonomi, di mana peranan negara, masyarakat dan pihak swasta? Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kemudian kedua undang-undang itu telah diajukan permohonan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, dalam kedua undang-undang tersebut terdapat muatan swastanisasi, komersialisasi dan privatisasi cabang produksi penting dan kekayaan alam yang seharusnya berada dibawah penguasaan negara (Pasal 33 UUD 1945). Tetapi, dalam diktum putusannya, Mahkamah Konstitusi memutus kedua perkara tersebut berbeda secara diametral, di mana pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dikabulkan permohonannya, sedangkan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 ditolak permohonannya. Timbulnya perbedaan diktum putusan ini membuat hal tersebut menarik dikaji secara hukum. Mungkinkah Mahkamah Konstitusi berbeda menafsirkan “penguasaan negara” dalam kedua putusan tersebut? Untuk itulah penelitian ini dilakukan. Dengan metode pendekatan sistem (systematical approach) dan didukung dengan pendekatan kasus (case approach) penulis melihat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan kedua putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang tersebut sebagai sebuah sistem yang harmonis. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat perbedaan metode tafsir yang digunakan oleh Mahkmah Konstitusi dalam memutus kedua pengujian undang-undang tersebut. Disamping itu, klausula Conditionally Constitutional yang diperkenalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan klausula yang bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bila dilihat dengan pendekatan hukum sebagai sebuah sistem norma.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

KATA PENGANTAR Sewajibnya sebagai seorang muslim, penulis mengucapkan hamdallah karena Allah SWT yang telah menghendaki terselesaikannya skripsi ini sehingga dapat lulus dalam sidang ujian komperehensif S1 pada tanggal 9 Maret 2007. Pencerahan, petunjuk dan kesabaran yang penulis dapatkan dari Allah SWT merupakan rahmat yang selalu mengiringi gerak penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, walau terkadang penulis sering melupakan segala karunia yang diberikan-Nya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan sekaligus menunjukkan betapa tidak sempurnanya penulis. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada arwah Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran-ajaran yang menjadi pedoman bagi penulis untuk menghindari kekhufuran dan jurang kebodohan. Menulis sebuah karya ilmiah, seperti skripsi, yang mengupas satu putusan Pengadilan atau Mahkamah bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi membandingkan penafsiran hakim dalam dua buah putusan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini menjadi sulit: 1) pelajaran tentang penafsiran hukum tidak diajarkan secara mendalam di S1; 2) membedah putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan ketangkasan untuk mengejar dan menaungi paradigma baru ketatanegaraan sebagai konsekuensi reformasi konstitusi yang telah kita alami (1999-2002). Tetapi dalam tantangan besar itu penulis harus berani menghadapinya, tidak ingin pesimis, karena tidak sedikit pun ayat di dalam Al-Qur’an yang memerintahkan untuk pesimis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua Orang Tua penulis tercinta (Sailal Alimin dan Nurhayati), serta keluarga yang terkasih (Teteh Yanti, Ngah Dian, dan Adikku Kirana Pungki Apsari), masih teramat banyak pengabdian yang wajib Yance (Roy) lakukan bila mengingat semua yang telah Yance (Roy) peroleh selama ini. Kemudian buat “kekasih tercinta” Fetri Syaflidar Yesti atas semua cinta, pengorbanan, dan pengertian yang tak terkirakan, serta hari-hari yang berarti dalam menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. “Percayalah fe, apapun yang abang lakukan adalah untuk membuat fe bahagia.” Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada: Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.), Bapak Pembantu Dekan I (Najmi, S.H., M.H.), Bapak Pembantu Dekan II (Ilhamdi Taufik, S.H.) seorang dosen sekaligus “guru”, penulis akan selalu merindukan kuliahkuliah terbaik dari beliau, Bapak Pembantu Dekan III (Rembrandt, S.H., M.Pd). Kepada ibu Yunita Sofyan dan Bapak Suharizal selaku Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara. Kemudian kepada Bapak Thamran Anwar, S.H dan Ibu Arfiani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan masukkan bagi penulis. seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga kepada bang Charles Simabura dan bang Feri Amsari yang telah membimbing penulis selama kuliah di Universitas Andalas. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih yang besar kepada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Benardius Steny, yang telah banyak membantu baik secara pendanaan maupun pemahaman dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat terkesan ketika dikatakan bahwa skripsi penulis ini adalah skripsi yang “berani,” karena tidak banyak mahasiswa yang mau atau mampu membedah sebuah putusan, apalagi putusan Makamah Konstitusi. Juga kepada bang Andiko, Mas Asep, bang Nifan, Mbak Ncus, Pak Leman, dan semuanya di HuMa. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Hakim Konstitusi (I Dewa Gde Palguna), Tenaga Ahli Mahkamah Konstitusi (Mahmud Aziz, Irmanputra Sidin, dan Wasis Susetio), No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

dan Pegawai Mahkamah Konstitusi (Mas Dian) yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini Rasa hormat penulis kepada “Guru Tata Negara Penulis yang Pertama,” Bapak Muhammad A.R yang telah memberi bekal ilmu yang cukup banyak. Kemudian kepada tokoh-tokoh yang telah banyak memberikan inspirasi bagi penulis lewat buku-buku: Satjipto Rahardjo (hukum), Tan Malaka dan Fritjof Capra (filsafat) yang telah memisahkan dan mengembalikanku kepada “Tuhan,” Gunawan Mohamad (budaya), Jalaludin Rakhmat (komunikasi), Eric Fromm (psikologi), dan Sang Proklamator, Soekarno (Politik). Buku-buku mereka adalah suatu wilayah pergulatan untuk “Menjadi” dan merupakan referensi untuk tugas hidup penulis pada masa depan: Membuat Sejarahsejarah Kebajikan. Kepada kawan-kawan semuanya yang pernah berinteraksi dengan penulis, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan, dorongan atau segala perlakuan yang telah dijalin dengan penulis. Seperti kawan-kawan di LAM&PK, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Padang 2002, FORMASI, IMK-UNAND, HMK SUMBAR, BEM FHUA Periode 2006-2007, PMTN, KAM Pembaharuan, BAKo SUMBAR, LBH Padang, Uni An (PBHI), Q-BAR, Walhi, Warsi, ISMAHI Wilayah III SUMBAGTENG, Rekan-rekan Perbanas, para “Primus” (Pria Mushala) Al-Jadid Gerbang Kampus, seluruh kawankawan HIMA dan LO Fakultas Hukum Universitas Andalas dan kawan-kawan lainnya yang tidak penulis sebutkan secara eksplisit di sini. Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis mengakui dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Skripsi ini hanyalah setangkai tunas di tengah belantara ilmu hukum, dan ilmu hukum pun hanyalah bagian terkecil dari galaksi ilmu pengetahuan yang tak terhingga. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua Mushala Al-Jadid – Padang, Maret 2007

Penulis

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

DAFTAR ISI Abstrak.......................................................................................................... Kata Pengantar .............................................................................................. Daftar Isi ....................................................................................................... Daftar Tabel .................................................................................................. BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ........................................................................... 10 C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 11 D. Manfaat Penelitian............................................................................. 12 E. Tinjauan Pustaka................................................................................ 13 F. Metodologi Penelitian ....................................................................... 23 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.............. 28 A. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi............................................... 28 1. Dunia ............................................................................................. 28 2. Indonesia ....................................................................................... 30 B. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Inodonesia .. 32 C. Hukum Acara dan Putusan Mahkamah Konstitusi............................... 36 1. Hukum Acara ................................................................................. 36 2. Putusan Mahkamah Konstitusi........................................................ 43 BAB III. PENAFSIRAN DALAM HUKUM TATA NEGARA............................... 54 A. Pengertian dan Landasan Penafsiran Hukum ...................................... 54 1. Pengertian ...................................................................................... 54 2. Landasan penafsiran hukum ........................................................... 54 B. Penafsiran Hukum pada umumnya..................................................... 60 1. Penafsiran Hukum menurut Utrecht ............................................. 60 2. Penafsiran lainya .......................................................................... 66 C. Prinsip-prinsip Penafsiran Konstitusi menurut Jon Roland ................... 68 BAB IV. PEMBAHASAN ................................................................................. A. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ................................................................... 76 1. Pemohon dan Jenis Permohonan ................................................. 76 2. Bagian yang dimohonkan............................................................. 77 3. Dalil-dalil permohonan (isu hukum) dan petitum ......................... 79 4. Penafsiran Mahkamah Konstitusi .................................................. 82 B. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ................................................................... 88 1. Pemohon dan Jenis Permohonan................................................. 88 2. Bagian yang dimohonkan ............................................................ 91 3. Dalil-dalil permohonan (isu hukum) dan petitum ......................... 95 4. Penafsiran Mahkamah Konstitusi.................................................. 99 5. Dissenting Opinion ...................................................................... 110 C. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ......... 120 1. Penafsiran terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.............. 121 2. Penafsiran terhadap Uindang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ............................................................... 124 3. Penafsiran Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ............................................................... 125

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

D. Conditionally Constitutional .............................................................. 129 1. Pengertian .............................................................................. 129 2. Tata cara pengujian kembali ................................................... 131 3. Pengaruhnya Conditionally Constitutional terhadap sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat ....................................................................... 134 BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................ 137 B. Saran ................................................................................................. 141 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Daftar Tabel Tabel.1. Pemohon dan Jenis Permohonan PUU Ketenagalistrikan....................76 Tabel 2. Materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian yang dimohonkan dalam PUU Ketenagalistrikan.........................................77 Tabel 3. Petitum permohonan PUU Ketenagalistrikan......................................81 Tabel 4. Pertimbangan hukum atau Panafsiran Mahkamah Konstitusi dalam putusan PUU Ketenagalistrikan .................................................83 Tabel 5. Permohonan 058/PUU-II/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air......89 Tabel 6. Permohonan 059/PUU-I/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air........89 Tabel 7. Permohonan 060/PUU-II/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air.......89 Tabel 8. Permohonan 063/PUU-II/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air.......90 Tabel 9. Permohonan 008/PUU-III/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air......90 Tabel 10. Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian yang dimohonkan dalam PUU Sumber Daya Air ...............................................................91 Tabel 11. Metode penafsiran konstitusi dalam putusan PUU Sumber Daya Air.99 Tabel 12. Penafsiran Hakim Konstitusi yang dissenting opinion dalam PUU Sumber Daya Air..................................................................................110 Tabel 13. Perbandingan sifat putusan Mahkamah Konstitusi dengan Conditionally Constitutional.................................................................135

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di Indonesia, dalam rangka persiapan kemerdekaan sebuah negara berdaulat yang lepas dari penjajahan asing, pada tahun 1945, para tokoh nasional mempersiapkan suatu naskah konstitusi yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis Undang Undang Dasar 1945 – Pen). Undang-Undang Dasar 1945 disamping mengatur tata kenegaraan juga mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hal ini yang membedakan konstitusi Republik Indonesia dengan tradisi penulisan konstitusi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya memuat materi-materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi yang dianut Indonesia, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis seperti negaranegara di Eropa Timur. 1 Adanya perbedaan dalam susunan materi konstitusi yang digunakan oleh negaranegara di dunia menjadikan bentuk konstitusi dapat dibedakan dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut konstitusi politik (political constitution) seperti dalam konstitusi negara Perancis, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Belgia, Austia, Swiss, Siprus, Yunani, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luxemburg, Monaco, dan Liechtenstein. Sedangkan kelompok kedua terlihat dalam konstitusi negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah, Hongaria, dan Indonesia yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial (social constitution). 2 Corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu: (4) perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang Penambahan dua ayat dalam pasal ini merupakan upaya untuk mengakomodasi ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dihapus, yaitu mengenai demokrasi ekonomi. Bila dilihat kembali materi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa:

1 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), hal. 124. 2 Ibid, hal.135

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

"dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang". Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." 3 Dari pasal ini jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian besar sekali. 4 Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33. 5 Jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi. Tetapi, permasalahan yang sering kali muncul menyangkut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu mendapat perhatian, ialah tentang aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada. Hak negara dalam menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh dalam beberapa undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya. Prinsip ini tertuang dalam: 1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria; 2. UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan; 3. UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan kontinen; 4. UU Nomro 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 5. UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. UU Nomor 20 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan; 7. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 8. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan; 9. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 10. UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 11. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 12. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

3 Arimbi HP dan Emmy Hafild, Makalah: Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 45, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiends of the Earth (FoE) Indonesia, 1999, hal. 1 4 D. Soekarno, Amandemen terhadap UUD 1945, Suara Pembaruan, 1996, http://www.suarapembaruan.com/News/1999/06/140699/OpEd/op02/op02.html, (diakses tanggal 4 April 2006) 5 Arimbi HP dan Emmy Hafild, Loc. cit.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

13. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS (Kovenan Internasional Hakhak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Selama ini, jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan rakyat banyak. Akan tetapi, sekarang kita menghadapi era globalisasi yang melahirkan ekonomi pasar, 6 persaingan bebas antarnegara, antarmanusia. Bahkan kita telah masuk ke dalam asosiasi APEC dan WTO, yang kesemuanya berintikan ekonomi pasar dan persaingan bebas. Dapatkah kita mempertahankan pelaksanaan Pasal 33, yang meletakkan fungsi menguasai negara sangat besar, dalam menghadapi perkembangan zaman seperti sekarang ini? Semua tantangan ini dapat kita amati dari produk perundang-undangan yang dibuat. Apakah undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah sesuai dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ? agar jiwa dari pasal tersebut dapat terjaga. Untuk menjaga Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya, dan konstitusi pada umumnya, amandemen Undang-Undang 1945 yang ketiga telah mengakomodasi terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana salah satu fungsinya adalah untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian fungsi ini lebih dikenal dengan istilah judicial review. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar disebut dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (The Guardian of Constitution) dan penafsir konstitusi (The Sole of Interpreter Constitution) Dalam sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapa pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan 4. Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Sekilas bila diamati, alasan pemohon dalam keempat pengujian undang-undang tersebut didasarkan kepada alasan yang hampir sama, yaitu mengenai bagaimana peranan “menguasai negara” dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara dalam mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam (Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Disamping alasan terebut, permohonan pengujian keempat undang-undang tersebut juga dilandasi atas kekhawatiran akan swastanisasi atau liberalisasi yang merupakan corak utama dari sistem ekonomi pasar bebas. 7 Namun, hal menarik yang dapat ditemui bila melihat keempat putusan pengujian undang-undang tersebut yaitu terdapatnya perbedaan diktum putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian keempat undang-undang tersebut. Permohonan 6 Dasar dari teori ekonomi pasar adalah persaingan bebas yang menggerakkan mekanisme pasar. Dalam hal ini penawaran dan permintaan bebas yang melatarbelakangi motif keuntungan pada pihak produsen, pedagang maupun konsumen, menentukan harga-harga yang disebut harga tawaran bebas – dan selanjutnya menentukan apa dan berapa banyak jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Lihat Tom Gunadi, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD’45, Angkasa, Bandung, 1990, hal 35 7 Sepanjang kenyataan sejarah, sistem liberal-kapitalistis atau free enterprise atau lasses faire ini mampu mengembangkan perekonomian industri yang hebat, tetapi juga disertai ketidak-adilan sosial yang parah. Lihat Tom Gunadi, Ibid

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dikabulkan keseluruhannya oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga undang-undang tersebut tidak berlaku lagi; Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikabulkan sebagiannya oleh Mahkamah Konstitusi; Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi; Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ditolak keseluruhannya oleh Mahkamah Konstitusi. Dari berbagai pengujian undang-undang tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, yaitu membandingkan bagaimana interpretasi atau penafsiran hakim dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor Registrasi Perkara 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, 022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian Undang-undang Nomor Registrasi Perkara 058/PUU-II/2004, 059/PUU-II/2004, 060/PUU-II/2004, 063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-II/2005 Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, khususnya menyangkut penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber kakayaan alam. Pemilihan perbandingan kedua putusan tersebut karena, bila dilihat dari amar putusannya, terdapat perbedaan yang sangat diametral, yang satu dikabulkan keseluruhan dan yang satunya lagi ditolak keseluruhan. Hal ini kemungkinan besar dapat memudahkan penulis untuk melakukan perbandingan penafsiran atau interpretasi Hakim Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-undang terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini diarahkan untuk memaparkan penafsiran hakim dalam kedua putusan tersebut. Akan diuraikan dan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran hakim dalam pengujian undang-undang tersebut. Sehingga pada kemudian hari dapat membantu untuk memprediksikan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang lainnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. khususnya pengujian undang-undang terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan kepada alasan “konstitusionalitas penguasaan negara” atas cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam. Disamping itu, di dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi mencantumkan klausula conditionally constitutional yang memberikan landasan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dapat diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi dengan syaratsyarat konstitutional tertentu, yaitu dilihat dulu ketentuan pelaksana dari Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Apabila ketentuan pelaksana dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam pelaksanaannya (misalnya Peraturan Pemerintah) ditafsirkan berbeda dengan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dapat diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan conditionally constitutional seperti ini, sekilas mirip dengan nebis in idem dalam peradilan umumnya. Sedangkan sifat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan lagi. No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Untuk itu penulis, dalam hal ini akan melakukan penelitian dengan judul PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUUII/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) B. Perumusan Masalah Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan di atas, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 20 tentang Ketenagalistrikan dan dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 2. Metode Penafsiran apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 20 tentang Ketenagalistrikan dan dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 3. Termasuk metode penafsiran apa klausula Conditionaly Constitutional dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor Registrasi Perkara 058-059-060063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan apa pengaruhnya terhadap sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, dan menjawab permasalahan yaitu: 1. Untuk mengetahui, bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 20 tentang Ketenagalistrikan dan dalam Putusan Pengujian Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 2. Untuk mengetahui, metode penafsiran apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 20 tentang Ketenagalistrikan dan dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 3. Untuk mengetahui, termasuk metode penafsiran apa, klausula Conditionally Constitutional dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor Registrasi Perkara 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan bagaimana pengaruhnya terhadap sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak, antara lain: 1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan mengembangkan cakrawala berpikir penulis, khususnya menyangkut Penafsiran Hukum atau Penafsiran Konstitusi. 2. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tersebut. 3. Bagi Mahkamah Konstitusi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di masa yang akan datang. 4. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di masa yang akan datang, agar dapat membawa dampak yang positif bagi kemajuan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga dapat tercipta kehidupan yang adil dan demokratis. 5. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Tata Negara, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian mengenai penafsiran hukum dan pengujian undangundang pada Mahkamah Konstitusi. E. Tinjauan Pustaka 1. Konstitusi Istilah “konstitusi” 8 dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk. 9 M. Solly Lubis, S.H, mengemukakan Istilah “konstitusi” berasal dari “constituer” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara. 10 Prof. Herman Heller membagi pengertian konstitusi itu ke dalam tiga pengertian yakni sebagai berikut: 11 1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan (Die politische Verfassung als Gesellschaftliche Wirklichkeit) dan belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein rechtsverfassung) atau dengan perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan hukum. 2. Baru setelah orang-orang mencari unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan dalam satu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut Rechtsverfassung (Die Verselbstandgle Rechtsverfassung). Tugas untuk mencari unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut dengan istilah abstraksi. 8 Istilah “konstitusi” dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata “constitution” (bahasa Latin), “constitution” (bahasa Inggris), “constitutie” (bahasa Belanda), “constitutionnel” (bahasa Perancis), “verfassung” (bahasa Jerman), “masyrutiyah” (bahasa Arab), lihat Astim Riyanto, Teori Konstitusi, YAPEMDO, Bandung, 2000, hal. 17. 9 Ibid. 10 Ibid. 11 Ibid, hal. 20.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

3. Kemudian orang mulai menuliskan dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian menjadi jelaslah bagi kita, bahwa bilamana kita menghubungkan pengertian konstitusi tersebut dengan pengertian Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar itu hanyalah merupakan sebagian dari pengertian konstitusi itu sendiri. Dengan perkataan lain, konstitusi itu (die geschriebene verfassung), menurut beberapa para sarjana merupakan sebagian dari konstitusi dalam pengertian umum. F. Lassalle dalam bukunya Uber Verfassungswesen, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu: 12 1. Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau politische begrip). Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuasaaan yang nyata (dereele machtsfactoren) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaankekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut di antaranya: raja, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lainlain; itulah sesungguhnya konstitusi. 2. Pengertian yuridis (yuridische begrip). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Konstitusi menurut Carl Schmitt merupakan keputusan atau konsensus bersama tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik (eine Gesammtentscheidung über Art und Form einer politischen Einheit), yang disepakati oleh suatu bangsa. 13 Sedangkan James Bryce mengartikan konstitusi adalah “A frame of political society, organized through and by law, that is to say on in which law has established permanent institution with recognized functions and definite rights”. 14 Dari definisi di atas, pengertian konstitusi dapat disederhanakan rumusannya sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan: 1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen; 2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan; 3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 15 Kemudian C.F Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri sebagai berikut “Constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted.” 16 Artinya konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan: 1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas); 2. Hak-hak yang diperintah; 3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia).

12 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 10. 13 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI. Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 288. Seperti dikutip oleh Maria Farida Indrawati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 28. 14 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, op.cit., hal. 11. 15 Ibid, hal. 12. 16 Ibid.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Menurut K.C. Wheare yang mengartikan konstitusi sebagai “Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.” 17 Peraturan di sini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (nonlegal). Sehingga, dari pengertian K.C. Wheare dalam bukunya Modern Constitutions, disimpulkannya bahwa “konstitusi dalam dunia politik sering digunakan dalam dua pengertian, yaitu: Pertama, dipergunakan dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan di dalamnya terdapat campuran tata peraturan, baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan peraturan hukum (nonlegal atau extra legal). Kedua, pengertian dalam arti sempit, yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama lain.” 18 Namun, apapun bentuknya, suatu konstitusi sejati mencantumkan keteranganketerangan jelas mengenai hal-hal berikut: Pertama, cara pengaturan berbagai jenis institusi; Kedua, jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi-institusi tersebut; dan Ketiga, dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. 19 Dari beberapa pengertian di atas, merupakan sebagian pandangan yang mengartikan konstitusi lebih luas pengertiannya dari Undang-Undang Dasar. Pengertian senada juga diungkapkan oleh Leon Duguit, seorang sosiolog dalam bukunya Traite de Droit Constitutionnel, dengan metodenya “tinjauan secara sosiologi hukum” (rechtssosiologische beschouwing) dan titik tolak pahamnya “hukum yang hidup dalam masyarakat” (de droit social atau sociale recht) bahwa: “…. konstitusi bukanlah sekedar Undang-Undang Dasar yang memuat sejumlah/kumpulan norma-norma semata-mata, akan tetapi struktur yang nyatanyata terdapat dalam kenyataan masyarakat. Dengan perkataan lain, konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata (de reele machtsfactoren) yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.” 20 2. Pengujian Konstitusional Kehidupan hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system). Hal ini masih dapat dibuktikan sampai hari ini dengan masih digunakannya beberapa undang-undang yang menjadi “tulang punggung” hukum Indonesia modern, misalkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pengadopsian dari Wet Boek Van Straftrechts di negeri Belanda tempo dulu. Begitu juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) Dalam sistem hukum civil law hukum dipandang hanya ada dalam peraturan perundang-undangan formil, 21 peraturan perundang-undangan formil itu ada dalam undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Bahkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif itu tidak dapat diganggu gugat karena ia merupakan hasil dari demokrasi 17 K.C Wheare, Konstitusi-konstitusi Modern, Cet II, Judul asli Modern Constitution, diterjemahkan oleh Muhammad Hardani, Eureka, Surabaya, 2005, hal. 1. 18 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Op.cit, hal. 13-14. 19 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, diterbitkan kerjasama antara Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 16., yang merupakan terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study Of Their History and Existing Form, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966. 20 Astim Riyanto, op.cit., hal. 27. 21 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 27.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

melalui pembuatnya, yaitu legislator. Sehingga yang berhak untuk merubahnya hanyalah legislator itu sendiri. 22 Sebagai konsekuensi dari tidak dapat diganggu gugatnya undang-undang, maka peran hakim dalam civil law system hanya sebagai cerobong dari undang-undang (la bouche de la loi), hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis. 23 Namun Dalam perjalanan sejarah, bila dulu hakim disebut cerobongnya undang-undang, maka dalam hukum modern ada freiheid, kebebasan hakim. Jadi hakim boleh menerapkan dan boleh juga tidak menerapkan undang-undang (contra legem). 24 Kemudian juga ada istilah rechtsverfijning atau pengkonkretan hukum. 25 Kebebasan hakim sebagaimana disebut di atas bahkan sampai kepada kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif. Kewenangan hakim melalui Pengadilan atau Mahkamah untuk menguji peraturan perundang-undangan kemudian disebut judicial review¸ dan pengujian terhadap konstitusionalitas suatu norma hukum terhadap konstitusi disebut pengujian konstitusional (Constitutional Review). Di Indonesia, masalah kebutuhan untuk melakukan pengujian hukum (undangundang) sudah cukup lama membara dalam pikiran kaum intelektual kita. Muhammad Yamin misalnya, dilaporkan ingin memasukkan pengujian hukum tersebut dalam Undang Undang Dasar. Tetapi, Soepomo menolaknya, dengan alasan, kita masih belum siap melakukan itu. Kita belum punya ahli untuk pekerjaan itu, kata arsitek Undang Undang Dasar 1945 itu. 26 Istilah pengujian konstitusional (Constitutional Review) berbeda dengan istilah judicial review. 27 Pembedaan ini dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, constitutional review selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UndangUndang Dasar memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep judicial review terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan constitutional review hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar. 28 Berkenaan dengan hal tersebut, memang dapat dikemukakan pula bahwa pengujian konstitusionalitas itu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan yang diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara. Seperti dapat dilakukan oleh 22 Hasil wawancara dengan Mahmud Aziz (tenaga ahli Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 25 Januari 2006. Hal yang sama juga disampaikan oleh I Gede Dewa Palguna (Hakim Konstitusi) dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari di Mahkamah Konstitusi. 23 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Op.cit, hal. 8. 24 Ibid, hal. 9. 25 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002. hal. 148. 26 Satjipto Rahardjo, Peninjauan Hukum dan Cacat Undang-undang, dalam Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 143-144. 27 Judicial review berarti peninjauan oleh lembaga pengadilan. Atau dalam Blacks Law, judicial review diartikan sebagai “power of courts to review decisions of another department or level of government.” Erick Barent mengemukakan pengertian judicial review sebagai berikut “judicial review is a feature of a most modern liberal constitutions. It refers to the power of the courts to control the compatibility of legislation and executive acts of the term of the constitutions.” Dalam The Encyclopedia Americana, judicial review didefinisikan sebagai berikut: “judicial review is the power of the courts of the country to determine if the acts of the legislature and executive are constitutional. Acts that the courts declare to be contrary to the constitution are consideral null and void and therefore unenforceable.” Menurut Jimly Asshiddiqie, judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaaan negara (separation of power). Lihat Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5-9. 28 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II), hal. 3.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Mahkamah Konstitusi, ataupun oleh Mahkamah Agung dan badan-badan khusus lainnya. Lembaga-lembaga dimaksud tidak selalu merupakan lembaga peradilan, seperti dalam sistem Perancis, disebut Counseil Constitutionnel yang memang bukan court atau pengadilan sebagai lembaga hukum, melainkan Dewan Konstitusi yang merupakan lembaga politik. Jika dipakai istilah judicial review, maka dengan sendirinya berarti bahwa lembaga yang menjadi subjeknya adalah pengadilan atau lembaga yudisial (judiciary). Namun, dalam konsepsi judicial review cakupan pengertiannya sangat luas, tidak saja menyangkut segi-segi konstitusionalitas objek yang diuji, melainkan menyangkut pula segi-segi legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. 29 Dalam praktek sehari-hari maupun dalam lingkungan fakultas-fakultas hukum di tanah air kita, istilah-istilah toetsingrechts, judicial review, dan constitutional review memang sering dicampuradukan pengertiannya masing-masing. Istilah judicial review jelas tidak sama dengan constitutional review, dan berbeda pula dengan pengertian judicial preview seperti dalam sistem Perancis. Kalau berbicara mengenai hak atau kewenangan untuk menguji maka digunakan istilah hak untuk menguji atau hak uji, yang dalam bahasa Belandanya disebut toetsingsrecht. Jika hak uji diberikan pada hakim, maka namanya judicial review atau review oleh lembaga peradilan. Jika kewenangan untuk menguji itu diberikan kepada lembaga legislatif, maka namanya legislative review, dan jika kewenangan itu diberikan pada eksekutif, maka namanya executive review. 30 Hak menguji (toetsingsrecht) terbagi atas dua macam, yaitu hak menguji formal (formele toetsingsrecht) dan hak menguji material (materiele toetsingsrecht). 31 Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undangundang, misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hak menguji materil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Sedangkan menurut Prof. Harun Alrasid, hak uji formal ialah mengenai prosedur pembuatan undang-undang, dan hak uji material ialah mengenai kewenangan pembuat undang-undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. 32 Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara a posteori, maka pengujian itu dapat disebut sebagai judicial review. Akan tetapi, jika pengujian itu bersifat a priori, yaitu terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, maka namanya bukan judicial review, melainkan judicial preview. Jika ukuran pengujian itu dengan menggunakan konstitusi sebagai alat Ibid. Ibid, hal. 6. 31 Ph. Kleintjes, seperti dikutip oleh Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia, Edisi. kedua. Cetakan pertama, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 6. Lihat pula Subekti, Kekuasaan Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 28. Lihat pula Fatmawati, op. cit., hal. 5. 32 Ibid, hal. 6. 29

30

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

pengukur, maka kegiatan pengujian itu dapat disebut sebagai constitutional review atau pengujian konstitusional, yaitu pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality of law). 33 Namun, apabila norma yang diuji itu menggunakan undang-undang sebagai batu ujian, misalnya Mahkamah Agung menurut pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka pengujian semacam itu tidak dapat disebut sebagai constitutional review melainkan judicial review on the legality of regulation. Dengan demikian, harus dibedakan juga antara upaya pengujian konstitusionalitas (constitutional review) dengan upaya pengujian legalitas (legal review). Di samping itu, harus dibedakan pula kualifikasi dari norma hukum yang diuji. Jika normanya bersifat umum dan abstrak (general and abstract), berarti norma yang diuji itu adalah produk regeling, dan hal ini termasuk wilayah kerja pengujian dalam konteks hukum tata negara. Akan tetapi, kalau norma hukum yang diuji itu bersifat konkrit dan individual, maka judicial review semacam itu termasuk lingkup peradilan tata usaha negara. 34 Sehingga dalam konteks sistem constitutional review tercakup dua tugas pokok. Pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem dalam demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (judiciary). Dengan perkataan lain constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan; Kedua, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi. 35 F. Metodologi Penelitian Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian 1. Tipe Penelitian Penelitian yang dilakukan termasuk tipe penelitian hukum normatif, yang menekankan pada materi hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok masalah yang dibahas. 2. Pendekatan Masalah Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan Sistem hukum (systematical approach), pendekatan yang menekankan dengan melihat hukum sebagai sebuah sistem dari Undang-Undang Dasar, Undangundang, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan lainnya. Disamping itu, penelitian ini juga didukung dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan

Jimly Asshiddiqie II, op. cit., hal. 7. Ibid. 35 Herbert Hausmaninger, The Australian legal System, 3rd edition, Manz, Wien, 2003, hlm. 139., sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie II, ibid, hal. 9. 33 34

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

hukum dalam praktik hukum, 36 yaitu penormaan dari kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 3. Bahan Hukum 37 Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 9) Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Registrasi Perkara 001-021022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10) Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Registrasi Perkara 058- 059-060063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, risalah sidang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hasil wawancara dengan hakim konstitusi (I Dewa Gede Palguna) dan tenaga ahli Mahkamah Konstitusi (Mahmud Aziz dan Wasis Susetio) c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. 4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet II, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 312. Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data,” tetapi istilah “bahan hukum,” karena dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Disamping itu kata “data” memiliki makna empiris (ex-post) sehingga tidak diperlukan dalam penelitian hukum normatif (pure legal). Lihat Johnny Ibrahim, Ibid, hal. 268-269. 36 37

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti. 5. Kendala yang dihadapi Dalam penelitian ini, penulis menemui beberapa kendala, terutama menyangkut pengumpulan bahan hukum yang digunakan sebagai bahan dasar maupun sebagai bahan untuk menganalisis putusan. Kendala-kendala tersebut antara lain: a. Penulis tidak mendapatkan kajian atau kuliah tentang penafsiran hukum semasa kuliah. Sehingga penulis harus mencari kajian-kajian tentang penafsiran hukum dalam buku-buku ilmu hukum. Sedangkan literatur tentang penafsiran hukum atau penafsiran konstitusi dalam buku-buku hukum di Indonesia sangat terbatas. b. Tidak semua hakim konstitusi dapat diwawancari, kebanyakan hakim beralasan karena prinsip “hakim tidak boleh mengomentari putusan yang telah dibuatnya.” Tetapi ada satu hakim yang bisa diwawancarai, yaitu I Dewa Gde Palguna c. Sulitnya mendapatkan catatan atau risalah perdebatan hakim dalam memutus perkara yang sedang diuji. d. Sulitnya menndapat risalah sidang penyusunan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA A. Sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi 1. Dunia Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai Special Tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (modern nation-state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. 38 Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimulai sejak terjadinya kasus Marbury versus Madison (1803). Mahkamah Agung Amerika Serikat yang waktu itu di ketuai oleh Hakim Agung John Marshall memutus sengketa yang pada dasarnya bukanlah apa yang dimohonkan untuk diputus oleh kewenangannnya sebagai ketua Mahkamah Agung. Para penggugat (William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan Willia Harper) 39 memohonkan agar ketua Mahkamah Agung sebagai kewenangannnya memerintahkan pemerintah mengeluarkan write of mandamus 40 dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan mereka. tetapi Mahkamah Agung dalam putusannnya membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka. Namun Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan write of mandamus sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act tahun 1789 tidak dapat dibenarkan karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat. 41 Atas dasar penafsiran terhadap konstitusilah perkara ini diputus oleh John Marshall. Sehingga perdebatan terhadap kontroversial putusan ini berkembang hingga ke daratan Eropa. Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model itu untuk pertama kali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria. 42 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 5. Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II), hal. 18. 40 Write of mandamus merupakan suatu alas dasar bagi seseorang untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan padanya. Pandangan Penulis yang didasarkan pada keterangan-keterangan dalam Jimly Asshiddiqie II, Ibid, hal. 18-21. 41 Ibid, hal. 19. 42 Maruarar Siahaan, Op.cit., hal. 6. 38 39

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan Judicial Review menyebar keseluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk Constitutional Council (Conseil Constitutional). Negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. 43 Sehingga saat ini telah ada 78 negara yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi. dan Indonesia merupakan negara ke 78 yang mengadopsikannya. 44 2.

Indonesia Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka tuntutan untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Diawali pada tahun 1970-an dengan perjuangan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang memperjuangkan agar Mahkamah Agung Indonesia diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Tuntutan ini tidak pernah ditanggapi karena dilatarbelakangi oleh suasana dan paradigma kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang monolitik waktu itu. Juga tidak diperkenankannya adanya perubahan konstitusi, bahkan Undang-Undang Dasar cendrung disakralkan. 45 Tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang menghantam berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan hukum. Dilakukannnya perubahan terhadap Undang Undang Dasar yang merupakan salah satu agenda penting pada waktu itu. Sehingga pada perubahan ketiga tahun 2001 diadopsilah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk maka kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003. 46 Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 47 Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY). Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum tersebut dapat diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau The Guardian and The Interpreter of The Constitution. 43 44 45 46 47

Ibid. Ibid, hal. 7. Ibid, hal. 8. Ibid, hal. 9. Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

B. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental rights) juga benar adanya. 48 Tetapi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: “… salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”. 49 Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan: “Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mawarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”. 50 Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya. Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 51 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Maruarar Siahaan, Op.cit., hal. 11. Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum 50 Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004, Hal. iv. Seperti dikutip oleh Maruarar Siahaan, op.cit., hal. 12. 51 Lihat Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 November 2001. 48 49

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar. Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut: 52 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannnya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan: 53 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

52 53

Lihat Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lihat Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. C. Hukum Acara dan Putusan Mahkamah Konstitusi 1. Hukum Acara Untuk melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa melakukan atau memutus perkara yang dimohonkan kepadanya apabila pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Tidak semua orang dapat mengajukan perkara permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja, sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara belum tentu dapat dijadikan dasar permohonan. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undangundang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah. Dalam perkara pengujian undang-undang, persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang boleh mengajukan permohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan: 54 (1) Pemohon adalah pihak yang menanggap hak dan/atau kewenanangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.

54

Lihat Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Tentang Iegal standing, Mahkamah Konstitusi pernah menjelaskannya dalam putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari oleh peradilan biasa. Keputusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai orang seorang, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya, terutama sekali dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Nuansa public interest yang melekat pada perkara-perkara semacam itu akan menjadi pembeda yang jelas dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara yang pada umunya menyangkut kepentingan pribadi dan individu berhadapan dengan individu lain ataupun dengan pemerintah. Ciri inilah yang membedakan penerapan hukum acara di Mahkamah Konstitusi dengan hukum acara di pengadilan-pengadilan lainnya. Oleh karena terjadinya praktek hukum acara yang merujuk pada undang-undang, hukum acara yang lain timbul karena kebutuhan yang kadang-kadang dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan yang memberlakukan aturan Hukum Acara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara secara mutatis mutandis dapat diberlakukan dengan menyesuaikan aturan dimaksud dalam praktek hukum acaranya. Hanya saja jika terjadi pertentangan dalam praktek hukum acara pidana dan tata usaha negara dengan aturan hukum acara perdata maka secara mutatis mutandis juga aturan hukum acara perdata tidak akan diberlakukan. Meskipun aturan ini tidak dimuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi telah diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), baik sebelum maupun sesudah praktek yang merujuk undang-undang hukum acara lain itu digunakan dalam praktek. Dari uraian di atas, maka sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat dikenali sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK); c. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada;

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

d. Undang-undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana Indonesia. e. Pendapat sarjana (doktrin); f. Hukum Acara dan/atau yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Negara lain. Sehingga secara ringkas dan sistematis, prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 55 1. Pengajuan permohonan a. Ditulis dalam bahasa Indonesia; b. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya; c. Diajukan dalam 12 rangkap; d. Jenis perkara; e. Sistematika: ƒ Identitas dan legal standing ƒ Posita ƒ Petitum f. Disertai bukti pendukung 2. Pendaftaran a. Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera: ƒ Belum lengkap, diberitahukan ƒ 7 (tujuh) hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi ƒ Lengkap b. Registrasi sesuai dengan perkara; c. 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi untuk perkara. ƒ Pengujian undang-undang ¾ Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ¾ Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung. ƒ Sengketa kewenangan lembaga negara: Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga Negara termohon. ƒ Pembubaran Partai Politik: Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan. ƒ Sengketa impeachment: Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden. 3. Penjadwalan Sidang a. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu). b. Para pihak diberitahu/dipanggil. c. Diumumkan kepada masyarakat. 4. Pemeriksaan Pendahuluan a. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa: ƒ Kelengkapan syarat-syarat permohonan. ƒ Kejelasan materi permohonan. b. Memberi nasehat: ƒ Kelengkapan syarat-syarat permohonan. ƒ Perbaikan materi permohonan. c. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki. 5. Pemeriksaan Persidangan a. Terbuka untuk umum. b. Memeriksa: permohonan dan alat bukti. 55

Lihat Bab V Hukum Acara Pasal 28-85 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

6.

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

c. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan. d. Lembaga Negara dapat diminta keterangan Lembaga Negara dimaksud dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberi keterangan yang diminta. e. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan. f. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain. Putusan Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu: ¾ Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi. ¾ Untuk perkara perselisihan hasil pemilu: ƒ Presiden dan/atau wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi. ƒ DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi. ¾ Untuk perkara pendapat DPR, 90 hari kerja sejak registrasi. b. Sesuai alat bukti, minimal 2 (dua) alat bukti memuat: ƒ Fakta. ƒ Dasar hukum keputusan. c. Cara mengambil keputusan: ƒ Musyawarah mufakat. ƒ Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis. ƒ Diambil suara terbanyak bila tak mufakat. ƒ Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan. d. Ditandatangani hakim dan panitera. e. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. f. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 (tujuh) hari sejak diucapkan. g. Untuk putusan perkara: ƒ Pengujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. ƒ Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden. ƒ Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. ƒ Perselisihan hasil pemilu disampaikan kepada Presiden. ƒ Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan susunan isi putusan atau sistematika putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu 56 1) Mahkamah Konstitusi memberikan putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat: a. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. b. Identitas pihak; c. Ringkasan permohonan; d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

56

Lihat pasal 48 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

f. Amar putusan; dan g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. Berdasarkan ketentuan pasal 48 di atas, sistematika putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya hampir sama dengan putusan pengadilan pada umumnya yaitu terdiri dari: 1. Kepala putusan 2. Identitas para pihak 3. Pertimbangan hukum 4. Amar/diktum putusan 5. Waktu dan penandatangan putusan 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan kepadanya. 57 Gustav Radbruch mengemukakan bahwa: “Seharusnya dalam suatu putusan mengandung idée des recht atau cita hukum, yang meliputi unsur keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheid) dan kemanfaatan (zweekmasigkeit).” 58 Ketiga unsur tersebut sedapat mungkin harus diakomodir dalam suatu putusan secara proporsional. 59 Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (ius curia novit), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusannya, bukan secara a priori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan. 60 Dengan demikian, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 61 Begitu juga dengan putusan-putusan hakim di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 45 diatur bahwa: 62 1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. 57 Mr. P.A. Stein, Compendium Van Het Burgerlijke Procesrechts, 4e druk, Kluwer, 1977, hal. 158. dalam Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi cetakan pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (selanjutnya disebut Maruarar Edisi Revisi), 2006, hal. 235. 58 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Edisi IV, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 145. 59 Bambang Sutiyoso I, Op.cit, hal. 117-118. 60 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 117, seperti dikutip juga oleh Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 (Selanjutnya disingkat Bambang Sutiyoso I), hal. 117. 61 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, hal. 176, seperti dikutip Bambang Sutiyoso I, Op. cit., hal. 118. 62 Lihat Pasal 45-49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. 3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. 5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. 6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. 7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguhsungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. 9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. 10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Ketentuan Pasal 45 diatas menyebutkan tentang dasar, prosedur, atau mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam menjatuhkan putusan yang berisi mengabulkan permohonan , Mahkamah Konstitusi yang harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan “keyakinan hakim” adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti. Dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara hakim yang abstain. Apabila dalam musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguhsungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dan apabila tidak dapat juga diambil dengan suara terbanyak, maka suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menjadi penentu. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya isi putusan hakim konstitusi dapat berupa 3 (tiga) macam, yaitu permohonan tidak diterima, permohonan ditolak, serta permohonan dikabulkan. Ketiga macam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) Syarat suatu putusan hakim konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) apabila permohonannya melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 51 diatur bahwa: 63 63

Lihat Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Permohonan ditolak (ontzigd) Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusannya menyatakan permohonan ditolak. 3. Permohonan dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan dikabulkan, apabila permohonannya beralasan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan. Atau dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undangundang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonaan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari kerja sejak putusan diucapkan. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali dikemudian hari (nebis in idem). Jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat declaratoir, constitutief dan condemnatoir. 64 Suatu putusan dikatakan condemnatoir kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (tot het verrichten van een prestatie). Akibat dari putusan condemnatoir ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap penggugat/termohon. 65 Sifat putusan condemnatoir ini dapat dilihat dalam putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

64 65

Maruarar Edisi Revisi, Op.cit., hal. 240. Ibid.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Sedangkan putusan declaratoir adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat declaratoir. 66 Putusan yang bersifat declaratoir dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi nampak jelas dalam amar putusannya. Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: 67 “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Tetapi setiap putusan yang bersifat declaratoir khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat constitutief. 68 Putusan constitutief adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. 69 Menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan di atas, kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat declaratoir constitutief. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi itu menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negative-legislator, 70 yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pertanyaan. Sifat declaratoir tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. 71 Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. 72 Hal ini dijelaskan sebagai berikut: 1. Kekuatan Mengikat Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara (interpartes) yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat semua orang, lembaga negara dan badan hukum yang ada di wilayah Republik Indonesia Ia belaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undangundang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negative legislatoir yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan pada semua orang. 73 Ibid, hal. 241. Lihat Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 68 Op.cit., hal. 242. 69 Ibid. 70 Hal ini juga pernah dikatakan oleh I Dewa Gde Palguna (Hakim Konstitusi) dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2007 di Mahkamah Konstitusi. 71 Ibid, hal. 250. 72 Maruarar Edisi Revisi, Op.cit., hal. 252-258. 73 Hal ini juga pernah dikatakan oleh I Dewa Gde Palguna (Hakim Konstitusi) dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2007 di Mahkamah Konstitusi. 66 67

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

2. Kekuatan pembuktian Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (gezag van gewijsde). Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputuskan. Dalam perkara konstitusi putusannya bersifat erga omnes, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapa pun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputuskan oleh hakim itu telah benar. 3. Kekuatan eksekutorial Hakim Mahkamah Konstitusi adalah negative-legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimuat dalam berita negara agar setiap orang mengetahuinya. Dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas dari suatu undang-undang. Maka karakteristik putusannya yaitu bahwa selama undang-undang tersebut sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi masih tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikenal lembaga dissenting opinion, yaitu dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Penyertaan pendapat hakim konstitusi yang berbeda ini perlu disertakan agar masyarakat dapat mengetahui alasan masing-masing hakim konstitusi dan menilai tingkat integritas serta kualitas seorang hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara. Dissenting opinion dikecualikan dalam perkara impeachment karena perkara tersebut memiliki dimensi-dimensi politis. 74 Pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion), jika hakim yang bersangkutan menghendaki dapat dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda diharapkan tidak dilakukan dengan mencela putusan Mahkamah Konstitusi melainkan dengan menekankan pada titik tolak pandangan atau teori yang dianut dalam memberikan pendapat yang berbeda tersebut. 75

74 A. Fickar Hadjar, et. al, Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan, 2003, Hal. 51, seperti dikutip Bambang Sutiyoso I, Op. cit., hal. 122. 75 Maruarar Edisi Revisi, Op.cit., hal. 244.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

BAB III PENAFSIRAN DALAM HUKUM TATA NEGARA A. Pengertian dan landasan penafsiran hukum 1. Pengertian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 76 kata “penafsiran” diartikan sebagai: pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsir. Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi Bila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 77 Sedangkan Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. 78 2. Landasan penafsiran hukum Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. 79 Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap ketentuan perundang-undangan perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Hal ini pernah disebutkan oleh Achmad Ali: “Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut” 80 Apa yang dikatakan oleh Achmad Ali senada dengan yang disebutkan oleh A. Pitlo, bahwa “kata-kata apapun tak pernah jelas. Ia selalu membutuhkan penafsiran.” Hal ini membantah pandangan lama yang menyebutkan In claris non est interpretation (aturanaturan yang jelas tidak membutuhkan penafsiran). Adanya pandangan In claris non est interpretation atau aturan-aturan yang jelas tidak membutuhkan penafsiran itu lahir dari sistem hukum eropa kontinental (civil law) yang mengutamakan keberadaan undang-undang sebagai fondasi utama dalam berhukum. Dalam doktrin Trias Politica Montesquieu, kekuasaan negara itu dipisah menjadi 3 bagian utama, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang yang berasal dari kedaulatan rakyat; eksekutif yang menjalankan undang-undang; dan yudikatif sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bernegara dengan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990, hal. 336. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 154. 78 Jimly Asshiddiqie III, Op.cit., hal. 273. 79 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal. 12. 80 Achmad Ali, Op.cit., hal. 146-147. 76 77

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

menkonkretkan hukum tertulis. Hakim hanya perperan sebagai cerobong undangundang. 81 Namun dalam perkembangan sejarah, pandangan yang memposisikan hakim sebagai cerobong undang-undang telah jauh bergeser. Pergeseran ini terjadi karena hakim dipandang sebagai agen perubahan hukum yang penting. Kemudian lahirlah istilah kebebasan dan kemandirian hakim. Bahkan hakim tidak boleh menolak perkara karena pengadilan atau mahkamah merupakan the last resort atau benteng terakhir dari pencari keadilan, 82 karena hakim dianggap tahu dengan hukumnya. Hal ini sebagai bukti bahwa kodifikasi hukum tidak pernah sempurna. Disamping itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, undang-undang dasar dapat diubah melalui: (i) formal amandemend, (ii) judicial interpretation, dan (iii) constitutional usage and conventions. 83 Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, bila kita akan melakukan penafsiran hukum (tertulis) maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (intensi) dari penyusunnya. 84 Pendapat serupa juga disampaikan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat pada masa Ronald Reagan, Edwin Meese III, bahwa “satu-satunya cara pengadilan untuk menafsirkan konstitusi agar legitimate adalah mengikuti intensi (niat) yang asli dari penyusun dan meratifikasinya. 85 Jadi tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila peraturan perundang-undangannya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Atas dasar itulah, menafsirkan peraturan perundangundangan adalah kewajiban hukum dari hakim. 86 Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan peraturan perundangundangan. Logemann mengatakan bahwa hakim harus tunduk kepada pembuat undangundang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam kata-kata tersebut. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Op.cit., hal. 27. Wawancara dengan Mahmud Aziz (tenaga ahli Mahkamah Konstitusi) tanggal 25 Januari 2007 83 K.C. Wheare, Modern Constitution, Oxford University Press, 1966 dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. 2006 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie III), hal. 273. 84 R.M. Ananda. B. Kusuma, “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita,” Jurnal Konstitusi Volume I Nomor 3, Jakarta, 2005, hal. 157. 85 Ibid, hal. 157-158. 86 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959, hlm. 250 sebagimana dikutip Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006 (selanjutnya disingkat Bambang Sutiyoso II), hal. 70. 81

82

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat. 87 Menurut Polak, cara penafsiran ditentukan oleh: a. Materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; b. Tempat perkara diajukan; dan c. Menurut zamannya. 88 Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. 89 Namun penafsiran hukum oleh hakim mendapatkan posisi yang paling penting dalam hukum karena memiliki karakteristik yang mengikat. Landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum adalah ketentuan yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dan hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam beberapa ketentuan antara lain: 1. Pasal 22 A.B Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indische, yang disingkat A.B (ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan perundang-undangan Indonesia). Pasal 22 A.B mengandung pengertian: “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut, untuk dihukum karena tidak mengadili.” Dengan demikian, hakim memmpunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (judge made law). 90 2. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Kemudian, Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Secara doktrinal atau ajaran para ahli hukum, kewenangan hakim untuk melakukan penafsiran hukum dapat ditelusuri dari pendapat Paul Scholten dan Rescoe Pound. Scholten menyatakan bahwa: “hukum memang ada di dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan.” Hal ini menunjukkan bahwa maksud dari suatu undang-undang itu tidak hanya dapat dipahami lewat membaca teks undang-undang saja, tetapi juga perlu ada pemaknaan atau pemberian makna dari teks yang tertulis. Sedangkan Pound menyebutkan “Law is a tool of social engineering.” Ungkapan Pound tersebut mengkonstruksikan hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial. Bahkan lebih dari itu, justru dipundak hukum juga mempunyai misi agar sektor hukum tersebut dapat secara aktif memodernisasi masyarakat. 91 Hukum (law) yang dimaksud oleh Pound di atas bukanlah berarti undang-undang, melainkan keputusan hakim. 92 Ajaran Ibid. Ibid, hal. 80 89 Bambang Sutiyoso II, hal. 79. 90 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Cet II, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 9. hal ini dikuatkan oleh Mahmud Aziz (Tenaga Ahli Mahkamah Konstitusi RI) dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2007 91 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 11. 92 Firman Muntaqo, Meretas Jalan Bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif melalui Pemahaman Terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Non Positivis dalam Kehidupan Berhukum Di Indonesia, dalam Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 166. 87 88

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

yang digagas oleh Rescoe Pound, yang menekankan pentingnya peranan pengadilan dalam merubah masyarakat itu disebut ajaran atau mazhab realisme hukum. 93 Realisme hukum kemudian mempengaruhi pemikiran hukum modern yang erkembang di Amerika dan Skandinavia. Realisme hukum pada dasarnya meninggalkan pembicaraan mengenai hukum yang abstrak dan melibatkan hukum kepada pekerjaan praktis untuk menyelesaikan problem-problem dalam masyarakat. 94 Bahkan lebih lanjut pandangan seperti ini dapat sampai pada mazhab hukum bebas (Freirechtslehre) di mana hakim bebas melakukan penafsiran hukum. B. Penafsiran Hukum pada umumnya 1. Penafsiran hukum menurut Utrecht Dalam ilmu hukum dan praktik peradilan, dikenal beberapa macam metode penafsiran, yang paling sering ditemui adalah metode-metode yang dikemukakan oleh Utrecht. Menurut Utrecht, penafsiran undang-undang dapat dilakukan dengan 5 (lima) metode penafsiran, 95 yang terdiri dari: 1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (taalkundige interpretasi) Penafsiran yang menekankan kepada arti atau makna kata-kata yang tertulis (word). Utrecht memberikan penjelasan tentang penafsiran menurut kata atau istilah (taalkundige interpretasi) ini, yaitu kewajiban dari hakim untuk mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Cara penafsiran ini, menurut Utrecht, merupakan penafsiran pertama yang ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan. 96 Penafsiran yang demikian ini sama dengan penafsiran gramatikal yang melakukan penafsiran berdasarkan bahasa. 2. Penafsiran historis (historische interpretatie) Metode penafsiran dengan sejarah hukum menurut pendapat Utrecht, mencakup dua pengertian, yaitu (i) penafsiran sejarah perumusan undangundang dan (ii) penafsiran sejarah hukum itu sendiri, yaitu melalui penafsiran sejarah hukum yang bertujuan mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. 97 Dalam arti sempit, yaitu penafsiran sejarah undang-undang adalah penafsiran yang ditarik dari risalah-risalah sidang dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada bagian ini diuraikan mengenai metode penafsiran historis dalam arti luas. Dalam hal ini, untuk mencari dan menemukan makna historis suatu pengertian normatif dalam undang-undang, penafsiran juga harus merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau. Termasuk pula merujuk kepada hukum-hukum masa lalu yang relevan. Menurut Utrecht, penafsiran dengan cara demikian dilakukan dengan cara menafsirkan suatu naskah menurut sejarah hukum (rechtisstorische interpretatie). Penafsiran historis demikian itu dilakukan pula dengan menyelidiki asal usul naskah dari sistem hukum yang pernah berlaku, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih

Ibid. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 300. 95 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Muh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. Ichtiar baru: Jakarta, 1983, hal. 208-217. dalam Jimly Asshiddiqie III, Op. Cit., hal. 280-282. 96 Ibid, hal. 290. 97 Utrecht, Op.cit., dalam Jimly Asshiddiqie III, ibid, hal. 294. 93 94

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

diberlakukan di negara lain. 98 Bagi hakim, menurut Scholten, maka penafsiran berdasarkan kebutuhan praktik. Pada umumnya yang terpenting bagi hakim ialah mengetahui maksud pembuatan naskah hukum pada waktu ditetapkan. Hukum bersifat dinamis dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, maka yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada waktu ditetapkan. Oleh sebab itu pula, penafsiran menurut sejarah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja. 99 Akan tetapi, penafsiran historis tidak hanya menelaah risalah sebagai story perumusan naskah, tetapi juga menelaah sejarah sosial, politik, ekonomi dan social event lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas. Artinya, penafsiran historis bisa merambah kepenafsiran sosio-historis baik dari aspek sosial, ekonomi, politik dan kejadian-kejadian penting yang memberi nuansa kepada sebuah naskah hukum. Misalnya, ketika pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dirumuskan, suasana anti-kolonialisme sedang marak, sehingga penolakan yang berlatar belakang liberalisme dan kapitalisme sangat kuat dan sangat logis terjadi ketika itu. 100 Latar belakang yang sama juga dapat menjadi sebab mengapa hak asasi manusia sangat kurang dirinci dalam rumusan Undang Undang Dasar 1945 versi aslinya. Memang benar bahwa hak asasi manusia ada kaitannya dengan individualisme yang menjadi basis paham liberalisme ekonomi, politik dan kapitalisme dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, ketika pasal 33 ditafsirkan pada tahun 2005 atau 50 tahun kemudian, apakah konteks sosio-historis tahun 1945 harus ditanggalkan? Sepanjang kekuatan argumentasi dapat menunjukkan bahwa liberalisme memang terbukti benar-benar mengancam sistem ekonomi global, maka apapun alasannya liberalisme ekstrim harus ditolak dan prinsip penguasaan negara harus dipertahankan dengan penyesuaian di sana-sini. 101 3. Penafsiran sistematis Metode ini menafsirkan menurut sistem yang ada dalam hukum (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) itu sendiri. Artinya menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. 102 Dalam penafsiran ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, makna formulasi sebuah kaidah hukum atau makna dari sebuah istilah yang ada di dalamnya ditetapkan lebih jauh dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mencari makna katakata yang terdapat di dalam suatu peraturan yang ada kaitannya dan melihat pula pada kaidah-kaidah lainnya. Menurut Visser’t Hoft, dalam sebuah sistem hukum yang menitik beratkan pada kodifikasi, maka merujuk pada sistem undang-undang atau kitab undang-undang merupakan hal biasa. Perundang-undangan adalah sebuah sistem. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan, sekaligus saling menentukan makna. Akan tetapi pada dalam tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk kepada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). 103 4. Penafsiran sosiologis/teleologis Ibid., hal. 209. dalam Jimly Asshiddiqie III, hal. 295 Ibid. 100 ibid. 101 Ibid. 102 Ibid. hal. 212 –213. 103 Ph.Visser’t Hoft, Op.cit. dalam Jimly Asshiddiqie III, ibid., hal. 293. 98 99

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali mempengaruhi legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan. Misalkan pada kalimat “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” 104 Metode penafsiran teleologis memusatkan perhatian pada persoalan, apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks (what does the articles would like to achieve). Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hhukum menurut tujuan atau jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran yang demikian ini juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan aktual. 105 Utrecht tidak mengenal penafsiran teleologis, sedangkan menurut Hoft, penafsiran seperti ini dilakukan dengan cara mengacu kepada formulasi norma hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Dalam menafsirkan secara teleologis, fokus perhatian adalah fakta bahwa pada norma hukum mengandung tujuan yang menjadi dasar atau asas sekaligus mempengaruhi interpretasi. Bisa jadi suatu norma mengandung fungsi atau mengandung maksud unutk melindungi kepentingan tertentu, sehingga ketika ketentuan itu diterapkan, maksud tersebut harus dipenuhi. Penafsiran teleologis juga memperhitungkan konteks fakta kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang pada waktu perumusannya. Maksudnya, lebih diarahkan kepada makna aktual atau makna objektif norma yang ditafsirkan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. 106 Panafsiran sosiologis/teleologis ini melihat tujuan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam memenuhi tujuan-tujuan kemasyarakatan secara proporsional pernah disebutkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa: “Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya,.. dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu,.. untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.” 107 5. Penafsiran otentik atau resmi (authentieke atau officiele interpretatie) Penafsiran otentik atau resmi (authentieke atau officiele interpretatie) menurut Utrecht, merupakan penafsiran sesuai dengan tafsiran yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri. 108 Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Menurut Sudikno dan Pitlo, penafsiran yang demikian hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang. 109

Jimly Asshiddiqie III, hal. 276. Visser’t Hoft, Op.Cit., hal 30. dalam Jimly Asshiddiqie III, ibid, hal. 297. 106 Jimly Asshiddiqie III, Op.Cit., hal. 297. 107 Firman Muntaqo, Op.cit., hal. 151. 108 Utrecht, dalam Jimly Asshiddiqie III, Op.cit., hal.292. 109 Jimly Asshiddiqie III.Op.Cit. 104 105

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

2. Penafsiran lainnya Disamping kelima metode di atas, para ahli hukum juga banyak menyebutkan metode penafsiran hukum lainnya. Metode yang dimaksud adalah yang dikemukakan oleh Visser’t Hoft, 110 Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, 111 Achmad Ali, 112 Ronal Dworkin, 113 Jimly Asshiddiqie, 114 dan Bambang Sutiyoso. 115 Metode dari para ahli tersebut dapat dikumpulkan sebagai berikut: 1. Penafsiran Subsumptif 2. Penafsiran Komparatif 3. Penafsiran Antisipatif/Futuristis 4. Penafsiran Restriktif 5. Penafsiran Ekstensif 6. Penafsiran Interdisipliner 7. Penafsiran Multidisipliner 8. Penafsiran Dalam Kontrak atau Perjanjian 9. Penafsiran Evolutif-Dinamis 10. Creative Interpretation 11. Artistic Interpretation 12. Social Interpretation 13. Constructive Interpretation 14. Literal Interpretation 15. Conversational Interpretation 16. Teori Penafsiran Sosio-historis 17. Teori Penafsiran Filosofis 18. Teori Penafsiran Holistik 19. Teori Penafsiran Holistik Tematis-sistematis

110 Visser’t Hoft mengemukakan 7 (tujuh) model penafsiran hukum, yaitu: Penafsiran Gramatikal atau interpretasi bahasa, Penafsiran Sistematis, Penafsiran Sejarah Undang-undang, Penafsiran Sejarah Hukum, Penafsiran Teleologis, Penafsiran Antisipatif, Penafsiran Evolutif-Dinamis. Lihat Ph. Visser’t Hoft, Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium FH Univ Parahiyangan: Bandung, 2001, hal. 15. dalam Jimly Asshiddiqie III. ibid., hal. 282. 111 Sudikno dan A. Pitlo mengemukakan 8 (delapan) pembedaan jenis-jenis penafsiran atau interpretasi, yaitu: Interpretasi menurut bahasa, Interpretasi Sosiologis atau Teleologis, Interpretasi Sistematis, Interpretasi Historis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Futuristik, Interpretasi Restriktif, dan Interpretasi Ekstensif. Lihat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya bakti berkerja sama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung, 1993, hal. 14-20. 112 Achmad Ali menambahkan interpretasi subsumptif sebagai salah satu jenis interpretasi yang kita anut dewasa ini. Interpretasi ini melengkapi jenis-jenis interpretasi yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. Lihat Ahmad Ali, Op.cit., hal. 163. 113 Dworkin mempunyai pendapat yang berbeda lagi mengenai metode-metode penafsiran. Dworkin mengidentifikasi ada 6 (enam) model interpretasi dalam ilmu hukum, yaitu: Creative Interpretation, Artistic Interpretation, Social Interpretation, Constructive Interpretation, Literal Interpretation, Conversational Interpretation. Ronald Dworkin, Law’s Empire, (Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap of Harvard University Press, 1986). Dalam Jimly Asshiddiqie III. Ibid., hal 286-289. 114 Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, menguraikan ada 9 (sembilan) teori penafsiran dalam Hukum Tata Negara, yaitu: Teori Penafsiran Letterlijk atau harfiah, Teori Penafsiran Gramatikal atau interpretasi bahasa, Teori Penafsiran Historis, Teori Penafsiran Sosiologis, Penafsiran Sosio-historis, Penafsiran Filosofis, Penafsiran Teleologis, Teori Penafsiran Holistik, Penafsiran Holistik Tematis-sistematis. Jimly Asshiddiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Cet. I, Ind.Hill Co: Jakarta, 1997, hlm 17-18. dalam Jimly Asshiddiqie III. Ibid., hal 274. 115 Bambang Sutiyoso menyebutkan penafsiran hukum terbagi atas 13 (tiga belas), yaitu: subsumptif, gramatikal, sistematis, historis, teleologis/sosiologis, komparatif, antisipatif-futuristik, ekstensif, restriktif, interdisipliner, multidisipliner, otentik, dan interpretasi dalam kontak atau perjanjian. Lihat Bambang Sutiyoso II, Op.cit., hal. 79.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

C. Prinsip-prinsip Pernafsiran Konstitusi Menurut Jon Roland Jon Roland, salah seorang senator Amerika Serikat yang memiliki intensi yang tinggi terhadap hukum konstitusi telah mengemukakan prinsip-prinsip mengenai penafsiran konstitusi (Principles of Constitutional Interpretation) yang dibedakannya menjadi 7 (tujuh) prinsip, 116 yaitu: 1. Textual Penafsiran tekstual didasarkan pada kata-kata yang aktual dari hukum tertulis, jika makna dari kata-kata tersebut tidak ambigu. Karena pada dasarnya hukum adalah sebuah perintah, maka ia harus diartikan seperti apa makna yang dimaksud pembuat hukum (tertulis). Dan jika maksud kata digunakan dalam suatu peristiwa, maka analisis tekstual dari kata-kata harus seperti pemahaman yang diinginkan pembuat undang-undang, yang mana untuk konstitusi dapat dipahami dari persetujuan yang disahkan, jika hal tersebut tidak jelas, maka dicari dari pembuat naskah. 117 Penafsiran tekstual adalah penafsiran yang tidak lari dari teks atau naskah hukum tertulis. Penafsiran ini bersifat restriktif karena membatasi penafsiran pada ketentuan yang telah ada dari teks tertulis yang akan ditafsirkan. Disamping penafsiran restriktif, 118 penafsiran letterlijk/harfiah, arti kata atau istliah, 119 penafsiran gramatikal, 120 bahkan penafsiran otentik 121 dapat dimasukkan sebagai bagian dari penafsiran tekstual. salah satu cara penerapan penafsiran tekstual dapat dilakukan dengan cara subsumptif, yaitu dengan menggunakan logika silogisme. 122 Silogisme ini cuma bentuk lain dari cara berpikir deduksi. 123 Silogisme merupakan percocokan dari dua simpulan (premis), yang terdiri dari major premis dan minor premis. Contoh yang paling masyhur tentang cara berpikir silogisme ini dari abad ke abad, dalam simpulan tiga serangkai ini, yang selalu digunakan nama sokrates, guru dari Plato dan Aristoteles. 124 116 Jon Roland, Principles of Constitutional Interpretation, the Constitution Society, diakses dari http://www.constitution.org/cons/prin_cons.html, (4 April 2006) 117 Dalam pengertian sebenarnya, Roland menyebutkan Textual Interpretation sebagai Decision based on the actual words of the written law, if the meaning of the words is unambiguous. Since a law is a command, then it must mean what it meant to the lawgiver, and if the meaning of the words used in it have changed since it was issued, then textual analysis must be of the words as understood by the lawgiver, which for a constitution would be the understanding of the ratifying convention or, if that is unclear, of the drafters. Some Latin maxims: A verbis legis non est recedendum. From the words of the law there is not any departure. 5 Coke 118. Noscitur à sociis. Meaning of words may be ascertained by associated words. 3 T.R. 87. 118 Lihat pendapat Sudikno dan A. Pitlo dalam bukunya Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Penafsiran Restriktif adalah penafsiran yang bersifat membatasi, yaitu untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang (teks: penulis) yang ruang lingkupnya dibatasi. Bandingkan dengan pendapat Bambang Sutiyoso yang menyebutkan Penafsiran Restriktif adalah penafsiran yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Atau merupakan metode interpretasi yang bersifat membatasi. 119 Lihat pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyebutkan Penafsiran Letterlijk atau harfiah adalah penafsiran yang menekankan kepada arti atau makna kata-kata yang tertulis (word). Pendapat Jimly sejalan dengan Utrecht yang memberikan penjelasan tentang penafsiran menurut kata atau istilah (taalkundige interpretasi) sebagai kewajiban dari hakim untuk mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. 120 Lihat pendapat Visser’t Hoft sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie. Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran yang menekankan kepada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Pendapat Utrecht tentang Penafsiran menurut kata atau istilah melingkupi juga penafsiran gramatikal ini. Sedangkan Sudikno menambahkan bahwa penafsiran gramatikal dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang selalu kita rasakan pada saat kita membaca, dan hasil interpretasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya, Sudikno, ibid, hal. 15. 121 Penafsiran otentik adalah penafsiran resmi yang ditemukan dalam naskah undang-undang 122 Lihat pendapat Bambang Sutiyoso tentang penafsiran subsumptif 123 Tan Malaka, Madilog, Cet I, Pusat Data Indikator, Jakarta, 1999, hal. 192. 124 Ibid

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

a. “Semua manusia bakal mati” – major premis (simpulan besar atau hukum) b. “Sokrates manusia juga” – minor premis (simpulan kecil atau peristiwa) c. “Sokrates itu bakal mati” – conclusion (simpulan akhir atau putusan) 2. Historical Dalam Penafsiran Historis atau Historical Interpretation, keputusan sedikit sekali didasarkan pada kata-kata yang aktual dalam undang-undang, melainkan lebih didasarkan kepada pemahaman yang diungkapkan dari sejarah naskah dan pengesahan undang-undang tersebut, demikian juga terhadap konstitusi atau aturan dasar. Kadangkadang penafsiran ini disebut sebagai sejarah legislasi, dan untuk putusan pengadilan disebut sejarah kasus. Suatu analisa tekstual dari kata-kata yang diartikan bersentuhan dengan analisa sejarah. 125 Karena merupakan pendekatan sejarah, Historical Interpretation tidak bertitik tolak dari asas-asas hukum yang abstrak, betapa rasional pun, tetapi bersumber pada tradisitradisi yuridis nasional, 126 yang merupakan gambaran dari kesadaran nasional bangsa atau jiwa bangsa (volksgeist). Jiwa ini muncul secara alami ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa. 127 Historical Interpretation mencoba meninjau kembali konstruksi pemikiran dan semangat masa lalu, kemudian menggunakan hal tersebut sebagai landasan yang original dalam memutus perkara aktual. Hal ini dapat dilihat dari risalah sidang, makalah, buku yang diterbitkan, dan lain-lain media yang merekam intensi para pembuat undangundang serta suasana pada saat undang-undang itu di buat. 3.

Functional. Dalam penafsiran fungsional (functional) atau disebut juga struktural, keputusan didasarkan dari struktur hukum dan bagaimana aturan tersebut diharapkan jelas keterkaitannya, sebuah sistem yang harmonis. 128 Functional interpretation melihat hukum sebagai suatu sistem yang harmonis. Harmonisasi hukum itu dapat berupa keterkaitan secara horizontal, sesama undangundang, maupun yang bersifat vertikal. Disamping meninjau keterkaitan antara norma hukum, functional interpretation juga mempertimbangkan bagaimana kemungkinankemungkinan yang terjadi dalam operasionalisasi suatu undang-undang. Jadi, ia juga bersifat antisipatif, tetapi antisipatif yang dimaksud di sini adalah antisipatif yang terikat pada penerapan suatu norma hukum dengan aturan hukum dibawahnya, bukan norma hukum itu sendiri yang bersifat antisipatif.

125 Menurur Roland, Keputusan dengan penafsiran historis “based less on the actual words than on the understanding revealed by analysis of the history of the drafting and ratification of the law, for constitutions and statutes, sometimes called its legislative history, and for judicial edicts, the case history. A textual analysis for words whose meanings have changed therefore overlaps historical analysis. It arises out of such Latin maxims as Animus hominis est anima scripti. Intention is the soul of an instrument.” 126 John Gilissen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum: Suatu Pengantar, judul asli Historische Inleiding tot het Recht disadur oleh Freddy Tengker, editor Lili Rasjidi, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 15. 127 Ibid 128 Menurut Roland, “Functional interpretation Also called structural. Decision based on analysis of the structures the law constituted and how they are apparently intended to function as a coherent, harmonious system. A Latin maxim is Nemo aliquam partem recte intelligere potest antequam totum perlegit. No one can properly understand a part until he has read the whole.”

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

4.

Doctrinal. Dalam Penafsiran Doktrinal, keputusan didasarkan kepada praktik yang berlaku atau pendapat hukum dari ahli hukum, terutama legislatif, eksekutif, atau yurisprudensi pengadilan, yang dijadikan sebagai prinsip untuk digunakan bagi keputusan pengadilan, yaitu tidak sebagai suatu nasehat belaka tetapi bersifat normatif. 129 Disamping pendapat atau putusan dari lembaga-lembaga hukum, Doctrinal interpretation juga dapat bersumber dari pendapat-pendapat ahli dari bidang ilmu lain seperti ekonomi, sosial, dan lain sebagainnya. Doctrinal interpretation melakukan penafsiran berdasarkan sumber-sumber hukum, yaitu dari sesuatu yang dianggap sebagai sebuah doktrin. Doktrin-doktrin tersebut lahir pada masa lalu, namun hal tersebut harus dibedakan dengan penafsiran berdasarkan sejarah (historical interpretation) karena doktrin-doktrin tidak dimaknai sebagai sumber hukum yang berdasarkan waktu kelahirannya (tempus), melainkan dari kaidahkaidahnya yang berlaku lama. 5.

Prudential. Keputusan berdasar pada faktor di luar hukum atau kepentingan para pihak (masyarakat) dalam perkara, seperti memberi batas waktu yang harus dipenuhi pejabat publik, efisiensi kinerja pemerintah, menghindarkan dari pengaruh banyak hal, atau dari tekanan politis. seperti satu pertimbangan, menghindari mengganggu suatu kegiatan suatu lembaga, juga motivasi yang utama untuk metoda yang berkenaan dengan doktrin. juga meliputi seperti pertimbangan apakah suatu kasus adalah " siap" diputuskan, atau apakah perbaikan yang administratif menjelang diambil keputusan. 130 Prudential Interpretation berorientasi kepada kebijaksanaan yang dilahirkan dari sebuah putusan. Ia berupaya menciptakan kondisi terbaik untuk memutus suatu perkara. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dikategorikan menggunakan metode penafsiran prudensial, antara lain: putusan pengujian Undangundang APBN berkaitan prioritas alokasi anggaran pendidikan sedikitnya sebesar 20% dari total APBN. 131 Undang-undang APBN yang tidak secara eksplisit memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20% adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta membatalkan ketentuan Undang-undang APBN yang belum meletakkan 20% dari total APBN untuk anggaran pendidikan, karena bila ketentuan itu dibatalkan, maka akan diberlakukan Undang-undang APBN tahun lalu yang lebih sedikit persentasenya untuk anggaran pendidikan. Disamping itu, contoh lain penggunaan metode penafsiran prudensial dapat dilihat dalam Putusan Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap Pasal 129 Menurut Roland, Keputusan dengan Penafsiran Doktrinal” Decision based on prevailing practices or opinions of legal professionals, mainly legislative, executive, or judicial precedents, according to the meta-doctrine of stare decisis, which treats the principles according to which court decisions have been made as not merely advisory but as normative. Some Latin maxims are: Argumentum à simili valet in lege. An argument from a like case avails in law. Coke, Littleton, 191. Consuetudo et communis assuetudo ... interpretatur legem scriptam, si lex sit generalis. Custom and common usage ... interpret the written law, if it be general. Jenk. Cent. 273. Cursus curiæ est lex curiæ. The practice of the court is the law of the court. 3 Buls. 53. Judiciis posterioribus fides est adhibenda. Credit is to be given to the latest decisions. 13 Coke 14. Res judicata pro veritate accipitur. A thing adjudicated is received as true.” 130 Menurut Roland, Dalam Penafsiran Prudensial “Decision based on factors external to the law or interests of the parties in the case, such as the convenience of overburdened officials, efficiency of governmental operations, avoidance of stimulating more cases, or response to political pressure. One such consideration, avoidance of disturbing a stable body of practices, is also the main motivation for the doctrinal method. It also includes such considerations as whether a case is "ripe" for decision, or whether lesser or administrative remedies have first been exhausted. A Latin maxim is Boni judicis est lites dirimere. The duty of a good judge is to prevent litigation.” 131 Undang-undang APBN yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 yang diputus tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke verklaar) oleh Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 yang permohonannya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Tetapi Mahkamah Konstitusi memberi tenggang waktu peralihan secara mulus (smooth transition) selama 3 (tiga) tahun kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus tentang Pengadilan Tipikor. Bila dalam waktu yang ditentukan itu pemerintah belum merampungkan Undang-undang Pengadilan Tipikor, maka perkara korupsi hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri saja. 6. Equitable. Penafsiran Ekuitabel atau Equitable Interpretationa bisa juga disebut penafsiran etis. Dimana keputusan didasarkan pada perasaan keadilan, keseimbangan kepentingan dari para pihak, dan apa yang baik dan buruk, tanpa memperhatikan apa hukum (tertulis). Sering kali ditempatkan pada kasus di mana fakta tidak cukup untuk mengantisipasi atau memadai dari pembuat undang-undang. Beberapa sarjana menaruh berbagai ukuran keseimbangan dari kepentingan dan nilai-nilai dalam kategori kebijaksanaan. Tetapi tindakan itu lebih baik digunakan untuk membedakan kebijaksanaan sebagai keseimbangan antara kepentingan dan nilai-nilai dalam sistem hukum dari pada kepatutan (equitable) sebagai keseimbangan antara kepentingan dan nilai-nilai antara para pihak. 132 Ciri pokok dari equitable interpretation adalah adanya dua atau lebih variabel yang dipertimbangkan oleh hakim. Dua atau lebih variabel itu diakomodasi secara proposional. Hal ini berbeda dengan penafsiran perbandingan (comparative interpretation), bila comparative interpretation hanya memaparkan dua atau lebih variabel secara deskriptif, maka equitable interpretation melihat variabel-variabel yang ada sebagai hal yang dihimpun secara proporsional 7.

Natural. Dalam Penafsiran Natural, Keputusan didasarkan pada apa yang diwajibkan atau anjuran dari hukum yang alamiah, atau barang kali dari sifat-sifat dasar manusia, dan pada apa yang bersifat jasmaniah atau secara ekonomis mungkin atau dapat dilakukan, atau pikiran yang bersifat aktual. 133 Penafsiran yang bersifat natural ini dapat dilihat dari putusan-putusan hakim yang memaparkan benda-benda secara alamiah, baik itu perilaku manusia maupun kejadian alam. Penafsiran ini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi muncul dalam bentuk pepatah-pepatah, seperti “buruk muka cermin dibelah.” Ungkapan seperti ini

132 Menurut Roland, dalam Equitable Interpretation, Also called ethical, decision based on an innate sense of justice, balancing the interests of the parties, and what is right and wrong, regardless of what the written law might provide. Often resorted to in cases in which the facts were not adequately anticipated or provided for by the lawgivers. Some scholars put various balancing tests of interests and values in the prudential category, but it works better to distinguish between prudential as balancing the interests and values of the legal system from equitable as balancing the interests and values of the parties. It arises out of the Latin maxim, Æquitas est perfecta quædam ratio quæ jus scriptum interpretatur et emendat; nulla scriptura comprehensa, sed sola ratione consistens. Equity is a sort of perfect reason which interprets and amends written law; comprehended in no code, but consistent with reason alone” 133 Menurut Roland, dalam Penafsiran Natural, “Decision based on what is required or advised by the laws of nature, or perhaps of human nature, and on what is physically or economically possible or practical, or on what is actually likely to occur. This has its origin in such ancient Latin maxims as: Jura naturæ sunt immutabilia. The laws of nature are unchangeable. Jacob. 63. Impossibilium nulla obligatio est. There is no obligation to do impossible things. D. 50, 17, 185. Lex non cogit ad impossibilia. The law does not compel the impossible. Hob. 96. Lex neminem cogit ad vana seu inutilia peragenda. The law requires no one to do vain or useless things. 5 Coke 21. Legibus sumptis desinentibus, lege naturæ utendum est. Laws of the state failing, we must act by the law of nature.”

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

ada dalam putusan pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan. “buruk muka cermin dibelah” adalah istilah atau majas yang menggambarkan sifat atau perilaku manusia. Contoh lain misalnya, “Air merupakan anugerah Tuhan, sebarannya mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah.” Hal demikianlah yang dimaksud dengan penafsiran alamiah atau natural interpretation.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

BAB IV PEMBAHASAN A. Pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan

Nomor

20

Tahun

2002

Tentang

1. Pemohon dan Jenis Permohonan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terdiri dari 3 (tiga) nomor registrasi perkara, yaitu permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, dan 022/PUU-I/2003. Permohonan pengujian undang-undang ini merupakan permohonan petama kali yang diajukan oleh masyarakat (pemohon) dalam hal pengujian undang-undang oleh pengadilan (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi. Perkara 001/PUU-I/2003 sebelumnya telah diajukan ke Mahkamah Agung sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus tahun 2003, perkara tersebut belum juga diputus oleh Mahkamah Agung, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Lebih rinci permohonan tersebut dapat diuraikan melalui tabel dibawah ini: No

Kategori

001

1

Pemohon

APHI, PBHI, dan Yayasan 324

2

Kategori pemohon

Badan hukum privat setidak-tidaknya perorangan

3

Tanggal Registrasi permohonan

4

Jenis Pengujian

5

Objek permohonan

30 Desember 2002 (MA) diterima MK pada tanggal 15 Oktober 2003 Pengujian formil dan materil UU No 20 tahun 2002 secara keseluruhan

021

022

Ir. Daryoko dan M. Yunan Lubis,SH (Serikat Pekerja PT PLN) Badan hukum privat (SP PT PLN) setidaktidaknya perorangan atau kelompok orang 17 Desember 2003

Ir. Januar Muin dan Ir David Tomeng (IKPLN)

Pengujian materil Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) termasuk penjelasan dan Pasal 17 ayat (3) huruf a

Perorangan atau kelompok orang yang tergabung dalam IKPLN 15 April 2003, setelah diperbaiki di terima MK pada tanggal 22 Desember 2003 Pengujian materil Materi muatan [Pasal 8 ayat (2), Pasa 16 Pasal 22, dan Pasal 68] dan konsideran menimbang huruf b dan huruf c

Tabel.1. Pemohon dan Jenis Permohonan PUU Ketenagalistrikan

2. Bagian yang dimohonkan Materi muatan, ayat, pasal, atau bagian dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dimohonkan dalam uji materil adalah meliputi bagian atau pasal yang inti, antara lain dijelaskan dalam tabel berikut: Bunyi Pasal atau bagian

Penjelasan

Konsideran menimbang huruf b dan huruf c

Penjelasan (umum)

b.

bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

memberikan manfaat yang merata kepada konsumen; c.

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007 adil

dan

bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;

PASAL 8 ayat (2) Usaha Penyediaan tenaga listrik meliputi jenis usaha : a. Pembangkitan Tenaga Listrik b. Transmisi Tenaga Listrik c. Distribusi Tenaga Listrik d. Penjualan Tenaga Listrik e. Agen Penjualan Tenaga Listrik f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik PASAL 16 Usaha Penyediaan tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda PASAL 17 ayat (3) huruf a Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi : a. menguasai kepemilikan PASAL 22 (1) Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d

No Reg: 223/PK-VI/03/07

menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik skala kecil, prioritas diberikan kepada Badan Usaha kecil dan menengah. Undang-undang ini merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor ini dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif. Kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal diterapkan pada sisi pembangkitan dan di kemudian hari sesuai dengan kesiapan perangkat keras dan perangkat lunaknya akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen listrik memiliki pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik. Perkembangan penerapan kompetisi di sisi penjualan dimulai pada konsumen besar yang tersambung pada tegangan tinggi, yang kemudian pada konsumen tegangan menengah. Untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Badan ini yang mengeluarkan aturan yang diperlukan dalam menunjang mekanisme pasar meliputi aturan jaringan (Grid Code), aturan distribusi (Distribution Code), aturan pentarifan (Tariff Code), aturan untuk lelang pengadaan instalasi/sarana penyediaan tenaga listrik (Procurement and Competitive Tendering Code) dan lain-lain, termasuk penegakan hukumnya (law enforcement). Dengan adanya Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, akan mengurangi peranan Pemerintah dalam penetapan regulasi bisnis ketenagalistrikan, namun tidak mengurangi kewenangan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Penjelasannya “Cukup jelas”

Penjelasannya “Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda” Penjelasannya Cukup jelas

Penjelasannya Ayat (1)

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada jaringan tegangan rendah dalam wilayah usaha tertentu. (2) Wilayah usaha untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. (3) Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat membeli tenaga listrik dari pasar tenaga listrik dan/atau secara bilateral dari pembangkit lain.

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007 Pengelola Pasar Tenaga Listrik tidak bersifat mencari keuntungan dan pembiayaannya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. PASAL 30 Ayat (1) Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi PASAL 68 Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluar-kannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.

Penjelasannya “Kondisi tertentu yang dimaksud dalam ayat ini antara lain faktor geografis dan atau sosial ekonomi. Yang dimaksud secara terintegrassi adalah kepemilikan secara vertikal sarana penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan tenaga listrik sampai dengan penjualan tenaga listrik kepada konsumen” Penjelasannya Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi : 1. menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 2. mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk : a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi; b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. 3. merintis kegiatan-kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Tabel 2. Materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian yang dimohonkan dalam PUU Ketenagalistrikan

3. Dalil-dalil pemohon (Isu Hukum) dan Petitum. a. Dalil-dalil Pemohon (Isu Hukum) Dalil-dalil yang dikemukan oleh pemohon dalam ketiga berkas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dapat disederhanakan dalam satu kumpulan dalil permohonan. Hal ini supaya tidak terjadi pengulangan, karena terdapat materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang yang sama yang dimohonkan oleh satu pemohon dan dimohonkan juga oleh pemohon lainnya. Disamping itu, alasan-alasan permohonan yang dikemukakan pemohon tidak akan dipaparkan keseluruhannya dalam ringkasan ini, melainkan hanya terfokus kepada beberapa isu hukum yang penting saja. Hal tersebut meliputi: 1) Rapat paripurna pengambilan keputusan persetujuan RUU Ketenagalistrikan tidak memenuhi quorum yang diwajibkan No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

2) Swastanisasi atau privatisasi 134 dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terpisah-pisah (unbundling) 135 3) Tanggungjawab negara terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum atau “penguasaan negara” dalam ketenagalistrikan 4) Perlindungan negara atas hak warga negara; atas kesejahteraan lahir dan batin, hak berserikat dan berkumpul, jaminan sosial, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, yaitu hak untuk dapat memanfaatkan ketenagalistrikan 5) Akan terjadi PHK karena Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 16 UU Ketenagalistrikan, hal ini merugikan hak konstitusional pemohoan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. b. Petitum Petitum atau tuntutan yang sampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut: Petitum Perkara 001 Perkara 021 Perkara 023 Memohon kepada majelis hakim konstitusi untuk:

1 Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan ini; 2 Menyatakan UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3 Menyatakan UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 4 Memerintahkan pencabutan Pengundangan UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

1. Menyatakan menerima permohonan PEMOHON; 2. Menyatakan bahwa permohonan PEMOHON dikabulkan; 3. Menyatakan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 30 ayat (1), serta Pasal 17 ayat (3) huruf a UU a quo secara keseluruhan atau setidak-tidaknya sebagian dari Pasalpasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan karenanya Pasal-pasal atau sebagian dari Pasalpasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 4. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17

1. Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. 2. Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, atau setidak-tidaknya Pasal 8 ayat (2)f, Pasa116 Psal 22, dan Pasal 68 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, atau setidak-tidaknya Pasal 8 ayat (2) f, Pasa116 Pasal 22, dan Pasal 68 sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

134 Elly Erawati dan J.S. Badudu secara etimologis menguraikan arti kata privatisasi sebagai terjemahan dari privatization yakni “Proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu perusahaan milik negara menjadi perusahan swasta; penyerahan pengelolaan sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta.” Elly Erawati dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, dalam Winarno Yudho et. Al, Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Penerapannya Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta, 2005, hal. 5. 135 Dalam wawancara dengan Wasis Susetio (tenaga ahli Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 30 Januari 2006, dikatakan: Padahal di Inggris yang pernah menerapkan unbundling policy, dahulu pada zamannya Thachter ada kebijakan unbundling, tetapi di zaman Blair itu kemudian di bawa kembali kepada negara, bahkan tarif sampai sangat tinggi karena unbundling policy, itu artinya merugikan masyarakat, karena siapa pun masyarakat modern menggunakan lsitrik

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007 ayat (3) huruf a dan Pasal 30 ayat (1) atau sebagian dari Pasalpasal tersebut karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; 5. Menyatakan Materi muatan UU No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 karena dalam materi muatan UU No 20 tahun 2002 tidak dimuat ketentuan mengenai Hak Menguasai Negara atas Tenaga Listrik sebagai Cabang Produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45 dan karenanya muatan materi UU No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , atau; 6. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh atau sebagian materi muatan UU No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Tabel 3. Petitum permohonan PUU Ketenagalistrikan

4. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Penafsiran oleh pengadilan atau Mahkamah dapat ditelusuri dengan melihat pertimbangan hukum yang disebut di dalam sebuah putusan. Tetapi tidak semua pertimbangan hukum di dalam putusan merupakan bentuk penafsiran hukum yang dapat ditarik metodologinya. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam sebuah putusan pada Mahkamah Konstitusi terbagi atas tiga hal, yaitu: 1) Kewenangan Mahkamah untuk mengadili; 2) legal standing pemohon; dan 3) mengenai pokok perkara. Berikut ini akan dipaparkan pertimbangan hakim konstitusi mengenai pokok perkara dalam Putusan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengujian undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Isu hukum

Pertimbangan Hukum atau Penafsiran Hakim

Metode Penafsiran

Cabang produksi yang penting

Menimbang bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian itu, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. ... Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. 136 4. Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran historis, seperti yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, makna ketentuan tersebut adalah “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orangseorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orangseorang”. 5. Menimbang bahwa Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (founding fathers) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut, “Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah … Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945 … Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. 1. Indonesia tidak memilih sistem ekonomi pasar. Karena

Natural

Penguasaan Negara Vs Swastanisasi

Historis

Doktrinal

136 A. Irmanputra Sidin menyebutkan: “the economic system in the concept of essential product is relative. An extreme examples is chili, which is now seen as unessential, but when some day this space becomes indispensable to the majority of indoneesians, and the chili market gradually turns unfriendly, chili product will be vital and controlled by the state for optimal public welafare.” Dalam A. Irmanputra Sidin, In Defense of RI’s Constitution Economy, The Jakarta Post, 5 Januari 2005

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

2.

3.

4.

5.

1.

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

secara normatif tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Joseph E. Stiglitz: ”… presumption that markets, by themselves, lead to efficient outcomes, failed to allow for desirable government interventions in the market and make everyone better off.“ (Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, hal. XII) Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif; Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, . . . Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undangundang dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. lagi pula dengan merujuk pandangan Hatta dan pandangan para ahli sebagaimana tersebut di atas tentang penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Tekstual

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Kompetisi Penyediaan Listrik

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benarbenar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat 2. Konsepsi kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan ataupun dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh negara. Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara 3. dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Pemisahan penyediaan tenaga listrik (Unbundling)

Amar putusan: mangabulkan

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

(toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk; berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 Adanya kenyataan inefisiensi BUMN yang timbul karena faktor-faktor miss-management serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan Pasal 33 UUD 1945, bak pepatah “buruk muka cermin dibelah”. Pembenahan yang dilakukan haruslah memperkuat penguasaan negara untuk dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 33 UUD 1945 1. Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan

Komparatif

Komparatif

Natural

Fungsional

137 Wawancara dengan Mahmud Aziz (tenaga ahli Mahkamah Konstitusi) tanggal 25 Januari 2007: Jantung UU kelistrikan dicabut, maka UU ini dicabut saja sekalian. Dari pada UU-nya “mati,” ini bukan ultra petita tetapi akibat.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

2.

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya; meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung 137 dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia;

Tabel 4. Pertimbangan hukum atau Panafsiran Mahkamah Konstitusi dalam putusan PUU Ketenagalistrikan

B. Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 1. Pemohon dan Jenis Permohonan Permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan permohonan pengujian undang-undang yang paling banyak pemohonnya sepanjang terbentuknya Mahkamah Konstitusi (sampai bulan Maret 2007). Pengujian ini terdiri dari 5 berkas permohonan, yaitu permohonan dengan Nomor Registrasi Perkara 058/PUU-II/2004, 059/PUU-II/2004, 060/PUU-II/2004, 063/PUU-II/2004, dan 008/PUU-III/2005. Lebih rincinya, permohonan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: a. Permohonan 058/PUU-II/2004. No Kategori Nomor Registrsai Perkara 058/PUU-II/2004 1

Pemohon

2

Kategori pemohon Tanggal Registrasi Permohonan Jenis Pengujian Objek permohonan

3 4 5

Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air yang meliputi beberapa LSM dan perorangan sebanyak 53 orang Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang) 18 Juni 2004, kemudian setelah diperbaiki, diserahkan kembali ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juli 2004 Pengujian formil dan materil 1. Konsideran mengingat dalam UU No.7 Tahun 2004 yang tidak mencantumkan Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) secara utuh 2. Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004

Tabel 5. Permohonan 058/PUU-II/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air

b. Permohonan 059/PUU-II/2004. No Kategori Nomor Registrsai Perkara 059/PUU-II/2004 1

Pemohon

16 orang dari organisasi non-pemerintah yang menamakan diri Rakyat Menggugat, antara lain terdiri dari WALHI, FSPI dan lain-lain

2 3

Kategori pemohon Tanggal Registrasi Permohonan Jenis Pengujian Objek permohonan

Badan Hukum 2 Juli 2004, kemudian setelah diperbaiki, diserahkan kembali ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juli 2004 Pengujian Formil dan Pengujian Materil UU No 7 Tahun 2004 secara keseluruhan

4 5

Tabel 6. Permohonan 059/PUU-I/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

c. Permohonan 060/PUU-II/2004 No Kategori Nomor Registrsai Perkara 060/PUU-II/2004 1 2 3

Pemohon Kategori pemohon Tanggal Registrasi Permohonan Jenis Pengujian Objek permohonan

4 5

868 perorangan WNI Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang) 29 Juli 2004, kemudian setelah diperbaiki, diserahkan kembali ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 September 2004 Pengujian formil dan pengujain materil UU No 7 Tahun 2004 secara keseluruhan

Tabel 7. Permohonan 060/PUU-II/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air

d. Permohonan 063/PUU-II/2004 No Kategori Nomor Registrsai Perkara 063/PUU-II/2004 1 2 3

Pemohon Kategori pemohon Tanggal Registrasi Permohonan Jenis Pengujian Objek permohonan

4 5

Suta Widya, perorangan WNI Perorangan warga negara Indonesia 26 Juli 2004, kemudian setelh diperbaiki, diserahkan kembali ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2004 Pengujian formil dan materil Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan Pasal 46 UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Tabel 8. Permohonan 063/PUU-II/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air

e. Permohonan 008/PUU-III/2005 Permohonan ini merupakan permohonan yang bersifat ad informandum. Hal berdasarkan saran dari Mahkamah Konstitusi karena permohonan 008/PUU-III/2005 diajukan pada saat empat permohonan sebelumnya telah berjalan dan tinggal menunggu putusan saja. ad informandum yang dimaksud adalah jika suatu permohonan mempunyai kepentingan terhadap pasal-pasal sama dengan yang telah dimohonkan sebelumnnya maka permohonan diajukan untuk memperkuat dalil, argumentasi menyangkut pasal-pasal yang telah dimohonkan oleh pemohon sebelumnya. No Kategori Nomor Registrsai Perkara 008/PUU-III/2005 1

Pemohon

2 3

Kategori pemohon Tanggal Registrasi Permohonan Jenis Pengujian Objek permohonan

4 5

adalah 2063 orang WNI yang memberi kuasa kepada Bambang Widjojanto, S.H., LLM., dkk, dari “Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam” Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang) 1 Maret 2005, kemudian setelah diperbaiki, diserahkn kembali ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2005 Pengujian formil dan materil UU No 20 tahun 2002 secara keseluruhan

Tabel 9. Permohonan 008/PUU-III/2004 mengenai PUU Sumber Daya Air

2. Bagian yang dimohonkan Secara umum, para pemohon dalam Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memohon pengujian formil sekaligus permohonan pengujian materil. Hal ini karena pemohon mendalilkan bahwa filosofi pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan adalah sebagai berikut: Pasal atau Bagian Penjelasan Konsideran mengingat 138 dalam UU No.7 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada

138

Tidak mencantumkan Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) secara utuh Penjelasannya Ayat (3) Pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya

Setiap cetak tebal dalam tabel ini adalah dari penulis

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air. (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8 ayat (2) huruf c (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila: c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada Pasal 9 ayat (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 26 ayat (7) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 29 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) (3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007 dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Penjelasannya Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan artinya hak guna air yang diberikan kepada pemohon tidak dapat disewakan dan dipindahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Apabila hak guna air tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak guna air, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mencabut hak guna air yang bersangkutan. Penjelasannya

Penjelasannya Ayat (1) Yang dimaksud dengan perseorangan adalah subjek non-badan usaha yang memerlukan air untuk keperluan usahanya misalnya usaha pertambakan dan usaha industri rumah tangga. Penjelasannya Ayat (7) Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80. Penjelasannya Ayat (3) Apabila terjadi konflik kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. (4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya. Pasal 38 ayat (2), Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum. (4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. (7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.

Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), (3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk: a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; b. pemanfaatan wadah air pada suatu

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007 pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat misalnya pada situasi kekeringan yang ekstrim, prioritas ditempatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian misalnya berupa keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antarpemakai.

Penjelasannya Ayat (2) Cukup jelas Penjelasannya Ayat (1) Yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli). Yang dimaksud dengan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk menyediakan air minum yang memenuhi kualitas standar tertentu bagi masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Pengembangan instalasi dan jaringan serta sistem penyediaan air minum untuk rumah tangga termasuk pola hidran dan pola distribusi dengan mobil tangki air. Ayat (4) Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, penyelenggaraan air minum di wilayah tersebut dilakukan oleh koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat. Ayat (7) Cukup jelas Penjelasannya Ayat (3) Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi. Kerja sama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber daya air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan dan/atau pengoperasian prasarana sumber daya air. Kerja sama dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah (build, operate, and transfer),

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

Pasal 46 ayat (2) Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan. Pasal 91 Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata. (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air; b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007 perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama yang dimaksud harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan pemerintah menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air dan/atau ruas (bagian) sumber air yang dapat diusahakan. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Pemanfaatan wadah air pada lokasi tertentu antara lain adalah pemanfaatan atau penggunaan sumber air untuk keperluan wisata air, olahraga arung jeram, atau lalu lintas air. Huruf c Pemanfaatan daya air antara lain sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir Penjelasannya Ayat (2) Alokasi air yang diberikan untuk keperluan pengusahaan tersebut tetap memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat pada wilayah sungai yang bersangkutan. Penjelasannya Pasal 91 Cukup jelas

Penjelasannya Ayat (1) Yang dimaksud dengan organisasi yang bergerak di bidang sumber daya air antara lain adalah organisasi pengguna air, organisasi pemerhati masalah air, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat bidang sumber daya air, asosiasi profesi, dan/atau bentuk organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang sumber daya air. Hak mengajukan gugatan pada ayat ini adalah gugatan perwakilan. Ayat (2) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar gugatan yang dilakukan oleh organisasi hanya terbatas pada tindakan yang berkenaan dengan sumber daya air yang menyangkut kepentingan publik dengan memohon kepada pengadilan agar seseorang atau badan usaha diperintahkan untuk melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air. Yang dimaksud dengan biaya atas pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

daya air; dan c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007 dibuktikan telah penggugat. Ayat (3) Cukup jelas

dikeluarkan

oleh

organisasi

Tabel 10. Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian yang dimohonkan dalam PUU Sumber Daya Air

3. Dalil-dalil pemohon (isu hukum) dan Petitum a. Dalil-dalil pemohon (isu hukum) Dalil-dalil atau isu hukum yang dikemukan oleh pemohon dalam kelima berkas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dapat disederhanakan dalam satu kumpulan dalil permohonan. Hal ini supaya tidak terjadi pengulangan, karena terdapat materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang sama yang dimohonkan oleh satu pemohon dan dimohonkan juga oleh pemohon lainnya. Disamping itu, alasan-alasan permohonan yang dikemukakan pemohon tidak akan dipaparkan keseluruhannya dalam ringkasan ini, melainkan hanya terfokus kepada beberapa isu hukum yang penting saja. Hal tersebut meliputi: 1) Dalam sidang paripurna persetujuan RUU Sumber Daya Air terdapat beberapa anggota DPR RI yang berpendirian tidak setuju terhadap pengesahan Undang-undang tersebut. Namun pimpinan rapat tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut. Akibatnya, beberapa anggota DPR tersebut melakukan walk out. Tindakan pimpinan rapat paripurna yang tetap memaksakan pengambilan suara dengan mufakat dan tidak dengan suara terbanyak, padahal ada perbedaan pendirian diantara anggota rapat paripurna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 192 dan Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI 2) Pertimbangan hukum sebagai dasar pembentukkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD 1945, karena tidak mencantumkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara lengkap utuh (ayat 1 sampai 5). 3) Hak atas air adalah hak asasi manusia 4) Komersialisasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya air, yaitu penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh swasta, terkonsentrasinya penggunaan air bagi kepentingan komersil, dan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mengandung muatan Privatisasi Atas Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Sumber Daya Air dan lrigasi Pertanian. 5) Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum kepada rakyat, termasuk dalam hal ini adalah penyediaan air yang bersih dan sehat sebagai turunan dari Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 6) Masalah Kedaulatan Indonesia, kemakmuran rakyat dan demokrasi ekonomi. 7) Keberadaan masyarakat hukum adat dan Pembatasan penggunaan air untuk pertanian rakyat. 8) Undang-undang a quo memunculkan dan berpotensi memicu konflik antar masyarakat 9) Prioritas penyediaan Sumber Daya Air dan modifikasi cuaca 10) Perlindungan negara atas hak warga negara. Agar terdapat pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum, berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

kemanusiaan, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, memenuhi hak hidup sejahtera lahir dan batin dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia tetap dikuasai negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Hak-hak para Pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) jo Pasal 33, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 b. Petitum Petitum atau tuntutan yang sampaikan oleh seluruh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi hampir sama, jadi penulis mengambil petitum yang dimohonkan oleh pemokon Nomor Perkara 058/PUU-II/2004 karena petitumnya dipandang dapat mewakili petitum dari pemohon lainnya, yaitu sebagai berikut: 1) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon; 2) Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan menyatakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3) Menyatakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945; 4) Menyatakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 5) Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang Undang Dasar 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. 4. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam putusan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, tidak semua hakim menolak permohonan yang diajukan pemohon. Ada 2 (dua) orang hakim berpendapat berbeda (dissenting opinion). Pendapat berbeda tersebut juga akan dipaparkan sebagai bagian dari penafsiran Mahkamah Konstitusi. Karena penafsiran hakim akan nampak dalam pertimbangan hukum yang diberikannya dalam putusan, maka untuk hal itu akan dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut dalam tabel berikut:

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

Isu Hukum Hak asasi atas air

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Pertimbangan Hukum Atau Penafsiran Hakim

Metode Penafsiran

1. Fungsi air memang sangat perlu bagi kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang demikian pentingnya sebagaimana kebutuhan mahluk hidup terhadap oksigen (udara). 2. Menimbang bahwa air merupakan sumber daya yang terdapat di alam sebagaimana sumber daya alam lainnya, yang ketersediannya (air) bagi kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi alam setempat di mana seseorang berada. Dari sudut siklus hidrologis, air tidak akan berkurang kuantitasnya, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana orang dapat melakukan usaha-usaha agar di tengah-tengah siklus tersebut manusia cukup mendapatkan pasokan air pada saat memerlukan air untuk kehidupannya. Sifat air berbeda dengan sumber daya alam udara yang relatif secara bebas dapat diperoleh di mana saja. Kondisi alam menyebabkan ketersediaan air tidak selalu terdistribusi sejalan dengan penyebaran manusia yang memerlukan air bagi kehidupannya. Pada hal, kebutuhan manusia akan air bagi kehidupannya tidak tergantung oleh tempat tinggalnya. Artinya, ada atau tidak tersedianya air di satu tempat tidak akan mengurangi kebutuhan manusia akan air. Campur tangan manusia untuk mempengaruhi siklus hidrologis dengan tujuan dapat menyediakan air guna kebutuhan manusia telah sejak lama diupayakan baik dengan memanfaatkan teknologi yang sangat sederhana sampai dengan teknologi yang sangat maju. Sebagai contoh penampungan air dan pengaturan aliran air untuk dimanfaatkan dalam berbagai keperluan baik air minum, perikanan, maupun pertanian, dan juga untuk pembangkit tenaga listrik; 3. Bahwa sumber daya air tidak hanya semata-mata dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara langsung, akan tetapi dalam fungsi sekundernya sumber daya air banyak diperlukan dalam kegiatan industri, baik industri kecil, menengah maupun besar dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak non Pemerintah. Sebagai unit kegiatan ekonomi, industri kecil, menengah, dan besar penting bagi usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, apabila kebutuhan sumber daya air oleh unit ekonomi tersebut tidak dicukupi akan mengakibatkan industri-industri tersebut berhenti beroperasi yang akan berpengaruh langsung kepada perekonomian masyarakat. Akses tehadap pasokan air bersih telah diakui sebagai hak asasi manusia yang dijabarkan dari: (a) Piagam pembentukan World Health Organization 1946 yang menyatakan bahwa “the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being;” (b) Article 25 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan: “Everyone has the right to standard of living adequate for the health and well- being of himself and of his family”; (c) Article 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang menyatakan: “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.”

Natural

(d) Article 24 (1) Convention on the Rights of Child (1989) yang menyatakan:

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Doktrinal

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

“States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the reatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services.’

Tanggungjawab Negara thd hak (asasi manusia) atas air

Pada Tahun 2000 Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menerima Komentar Umum (General Comment) mengenai hak atas kesehatan yang merumuskan penafsiran normatif hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam Article 12 (1) ICESCR yang berbunyi “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attaintable standard of physical and mental health”. Komentar Umum tersebut menafsirkan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan kesehatan yang terus menerus dan layak tetapi juga meliputi faktor-faktor yang menentukan kesehatan yang baik, termasuk salah satu di dalamnya adalah akses kepada air minum yang aman. Pada Tahun 2002 Komite selanjutnya mengakui bahwa akses terhadap air adalah sebagai hak asasi yang tersendiri. Menimbang bahwa pengakuan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana posisi negara dalam hubungannya dengan air sebagai benda publik atau benda sosial yang bahkan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fulfill); Menimbang bahwa para founding fathers secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air dengan tepat dalam ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya mejadi substansi dari hak asasi manusia; Menimbang bahwa karena air mempunyai sifat atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya sebagai misal minyak atau barang tambang lainnya, dan karena terhadap air berlaku dua ketentuan hukum, yaitu hak asasi manusia yang diturunkan dari Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka pengaturan terhadap air mempunyai kekhususan; Menimbang bahwa air tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung saja. Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri. Pemanfaatan sumber daya air tersebut juga mempunyai andil yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia, dan

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Equitable Dan Doktrinal

Historis

Komparatif

Equitable

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

menjadi faktor yang penting pula bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Ketersediaan akan bahan makanan, kebutuhan energi/listrik akan dapat dipenuhi, salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan sumber daya air. Dengan dasar-dasar pemikiran tersebut, pengaturan mengenai sumber daya air untuk keperluan sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula. Oleh karenanya, pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai hak asasi, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan sekunder yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak. Kehadiran Undang-undang yang mengatur kedua hal tersebut sangatlah relevan. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 5 UU SDA yang berbunyi: “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif”, adalah rumusan hukum yang cukup memadai untuk menjabarkan hak asasi atas air sebagai hak yang dijamin oleh UUD. Meskipun jaminan negara dalam Pasal 5 UU SDA tersebut tidak dirumuskan kembali dalam bentuk tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, Pasal 15 UU SDA, namun tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi, sebagaimana dirinci dalam kedua pasal tersebut harus didasari atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas air. Ketentuan Pasal 16 huruf h UU SDA yang menentukan bahwa Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya tidak boleh diartikan sebagai tanggung jawab eksklusif bahwa hanya Pemerintah kabupaten/kota saja yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air. Pemerintah dan Pemerintah provinsi melalui program programnya juga berkewajiban untuk menjamin agar hak asasi atas air dapat terpenuhi. Hal demikian harus tercerminkan dalam peraturan pelaksanaan UU SDA 1. Tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas dalam hal Pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri, dan Pemerintah masih tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan; 2. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi. Demikian dinyatakan dalam ayat (6) Pasal 40 UU SDA. Mahkamah berpendapat bahwa tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dinyatakan oleh Pasal 40 UU SDA ini harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena dengan pengembangan sistem penyediaan air minum yang memadai, pemenuhan hak atas air akan meningkat kualitasnya, karena seseorang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Tekstual dan Fungsional

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

jarak yang tidak terlalu jauh dapat memperoleh air. Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas air di luar hak guna pakai tercermin dalam:

Hak atas air di luar sistem irigasi

i. Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota yang dirinci dalam Pasal 14, 15, dan 16 UU SDA, yaitu adanya tanggungjawab untuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. Pemerintah wajib memprioritaskan air baku untuk memenuhi kepentingan sehari-hari bagi setiap orang melalui pengelolaan pendayagunaan sumber daya air; ii. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU SDA yang berbunyi, “Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan” iii. Ketentuan Pasal 26 (7) yang berbunyi, “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat”. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan ini haruslah secara nyata dilaksanakan dalam aturan pelaksanaan UU SDA, sehingga pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pengusahaan sumber daya air benar-benar diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 26 (7) UU SDA. Peran serta masyarakat yang merupakan pelaksanaan asas demokratisasi dalam pengelolaan air harus diutamakan dalam pengelolaan PDAM, karena baik buruknya kinerja PDAM dalam pelayanan penyediaan air kepada masyarakat mencerminkan secara langsung baik buruknya negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi atas air. Menimbang bahwa Hak Guna Pakai Air sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 UU SDA yang berbunyi, “hak untuk memperoleh air dan memakai air” yang menurut Pasal 8 UU SDA diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari bagi perorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi sebagaimana dirumuskan dalam UU SDA hak yang dijabarkan dari hak asasi atas air. Volume kebutuhan pokok sehari-hari perlu untuk ditetapkan standard atau ukurannya yang berdasarkan pada ukuran yang berlaku secara universal tentang seberapa besar kebutuhan minimal akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Seseorang tidak dapat mendasarkan pada hak asasi atas air untuk mengambil air tanpa batas, karena hal tersebut akan merugikan hak asasi orang lain. Hak Guna Pakai Air yang dirumuskan dalam UU SDA lebih bersifat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi atas air, karena hak guna pakai menurut Penjelasan Pasal 8 UU SDA hanya dinikmati oleh mereka yang mengambil dari sumber air dan bukannya dari saluran distribusi; 1. Menimbang bahwa air adalah res commune, dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata. Oleh karena itu, satu-satunya konsep hak yang sesuai dengan hakikat pengaturan tersebut adalah hak atas air sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Mahkamah berpendapat konsep Hak Guna Pakai Air

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Tekstual

Tekstual

Tekstual

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Privatisasi dan komersialisasi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

sebagaimana telah dirumuskan dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945; 2. Menimbang bahwa meskipun dalam UU SDA dikenal Hak Guna Usaha Air sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), namun pengertian hak tersebut harus dibedakan dengan hak dalam pengertian yang umum. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Dengan rumusan ini maka Hak Guna Usaha Air tidak dimaksudkan untuk memberikan hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Penjelasan Umum angka 2 menyatakan bahwa Hak Guna Air bukan merupakan hak pemilikan atas air tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air. 3. Konsep Hak Guna Air sedemikian ini sesuai dengan konsep bahwa air adalah res commune yang tidak menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat. Pertama, pada hak guna pakai hak tersebut bersifat hak in persona. Hal dimaksud disebabkan hak guna pakai adalah pencerminan dari hak asasi, oleh karenanya hak tersebut melekat kepada subjek manusia yang sifatnya tak terpisahkan. Kedua, pada Hak Guna Usaha Air adalah hak yang sematamata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan sebagai izin maka terikat oleh kaidahkaidah perizinan, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan tentang persyaratan perizinan dan alasan-alasan yang menyebabkan izin dapat dicabut oleh pemberi izin. Sengketa atas Hak Guna Usaha Air tidak mungkin timbul antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan pemegang izin. Pemberi izin mempunyai hak pengawasan atas izin yang diberikan. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak. Dengan adanya Hak Guna Usaha Air maka akan dengan jelas dapat ditentukan seberapa banyak volume air dapat diusahakan oleh pemegang izin. Mahkamah berpendapat bahwa kedua karakteristik yang terdapat pada Hak Guna Air tersebut telah terpenuhi dengan adanya ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SDA yang menyatakan bahwa Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak ke tiga; 1. Menimbang bahwa meskipun negara mempunyai hak penguasaan atas air, namun karena pada air terdapat aspek hak asasi, maka pengelolaan terhadap air haruslah dilakukan secara transparan, yaitu dengan mengikutsertakan peran masyarakat, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terhadap air, dengan demikian terbangun demokratisasi dalam sistem pengelolaan sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa; ”Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya“ cukup mencerminkan keterbukaan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air. Adanya kalimat “seluas luasnya“ tidaklah ditafsirkan hanya memberikan peran yang besar kepada dunia usaha saja tetapi juga kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dimaksudkan untuk memberi masukan atas rencana penyusunan pengelolaan sumber daya air, dan tanggapan atas pola yang akan

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Tekstual

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

2.

3.

4.

5.

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

digunakan dalam pengelolaan sumber daya air. Peran negara sebagai yang menguasai air, demikian perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tetap ada dan tidak dialihkan kepada dunia usaha atau swasta. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU SDA; Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU SDA menyebabkan komersialisasi terhadap air karena menganut prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” sesuai dengan jasa yang dipergunakan. Mahkamah berpendapat bahwa prinsip ini justru menempatkan air tidak sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi, karenanya tidak ada harga air sebagai komponen dalam menghitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Oleh karenanya prinsip ini tidak bersifat komersial; Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 29 ayat (5) UU SDA akan menimbulkan beban bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah karena harus membayar kompensasi, apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban untuk mengatur kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidaklah dimaksudkan sebagai memberikan kewajiban kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran. Dalam mengatur kompensasi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membebankan kepada penerima manfaat sumber daya air, dan tidak harus ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pengertian mengatur kompensasi tidak sama dengan membayar kompensasi. Mahkamah berpendapat Pasal 29 ayat (5) UU SDA tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 29 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 tidak berdasar Prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air” adalah menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, ini sesuai dengan status air sebagai “res commune”. Dengan prinsip ini seharusnya pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air dinilai dalam harga secara ekonomi, karena dalam harga air secara ekonomi, pemanfaat harus membayar di samping harga air juga ongkos produksi serta keuntungan dari pengusahaan air. PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis. Meskipun terdapat ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU SDA yang menyatakan bahwa pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, ketentuan ini adalah berlaku sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Artinya, apabila air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat itu diambil dari saluran distribusi maka berlaku prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air” dimaksud. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan dasar bagi pengenaan biaya yang mahal untuk warga yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kepada PDAM

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

melalui saluran distribusi. Besarnya biaya pengelolaan sumber daya air untuk PDAM harus transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam penghitungannya. Karena air adalah sangat vital serta terkait langsung dengan hak asasi, maka dalam peraturan pelaksanaan UU SDA perlu dicantumkan dengan tegas kewajiban Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD-nya sumber pembiayaan pengelolaan sumber daya air; Mahkamah berpendapat bahwa dalam menggunakan kewenangan tersebut Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain, karena hak asasi atas air adalah hak yang utama; Menimbang bahwa dengan dasar pendapat Mahkamah sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Mahkamah atas permohonan para pemohon untuk dilakukan pengujian materiil adalah sebagai berikut:

Prioritas Penyediaan SDA Swastanisasi

Penggunaan laut di darat

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

air

1. Bahwa oleh karena pasal-pasal yang diajukan pengujian materiil oleh Pemohon tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait antara yang satu dengan yang lain, maka Mahkamah perlu melihat kaitan antara pasal-pasal dalam UU SDA untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon; 2. Bahwa setelah mempelajari permohonan para Pemohon, Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak memberikan perhatian yang cukup pada apa yang oleh UU SDA disebut sebagai “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”, sehingga menyebabkan timbulnya persepsi atau interpretasi yang keliru dalam memahami UU SDA secara komprehensif; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam UU SDA terdapat pasal-pasal yang mendorong swastanisasi atau privatisasi yaitu Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 80 UU SDA, sehingga pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa UU SDA mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan sumber daya air, dan meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin pengusahaan sumber daya air namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke tangan swasta. Negara dalam melaksanakan hak penguasaan atas air meliputi kegiatan: (1) merumuskan kebijaksanaan (beleid), (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezichthoudendaad); Sebagaimana dinyatakan oleh Penjelasan Umum angka 11 bahwa pemanfaatan air laut yang berada di darat untuk keperluan pengusahaan, baik melalui rekayasa teknis maupun alami akibat pasang surut, perlu memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan harus mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Seandainya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU SDA dinyatakan bertentangan dengan hak konstitusional para petani garam, maka norma hukum yang lahir akibat dihapuskannya ketentuan ini adalah “penggunaan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha dilakukan tanpa perlu adanya izin dari Pemerintah“. Hal demikian akan berlaku bagi jenis pengusahaan apapun yang memanfaatkan air laut di darat tanpa mempertimbangkan daya rusaknya, termasuk pengusahaan tambak dalam skala besar. Perlindungan terhadap petani garam rakyat dan petambak tradisional dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU SDA dalam Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (3) UU SDA. Di samping itu

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Fungsional

Fungsional

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Mahkamah tidak menemukan dasar bahwa Pasal 39 ayat (2) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidaklah beralasan; Hak masyarakat Hukum Adat

Modifikasi Cuaca

Mengenai

Amar

1. Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU SDA yang menyatakan hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah, telah melemahkan posisi dari masyarakat hukum adat yang ada karena perlu pengukuhan peraturan daerah, sehingga merugikan hak konstitusional masyarakat hukum adat. Di samping itu, Pemohon juga mengkhawatirkan penguasaan sumber air oleh swasta akan merugikan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat dijamin haknya oleh UUD 1945, yaitu oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa adanya Pasal 6 ayat (2) UU SDA justru untuk melindungi hak masyarakat hukum adat dimaksud atas sumber daya air. Eksistensi masyarakat hukum adat yang masih mempunyai hak ulayat atas sumber daya air harus menjadi materi muatan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air baik oleh Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah provinsi, maupun Pemerintah pusat. Pengukuhan dengan peraturan daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif belaka terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang . 2. Adanya kekhawatiran bahwa penguasaan sumber air oleh masyarakat hukum adat akan diambilalih oleh swasta tidaklah akan terjadi karena swasta untuk melakukan pengusahaan atas sumber daya air dilakukan dengan mekanisme perizinan baik untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air maupun untuk mendapatkan hak pengusahaan air. Izin yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah harus selalu didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air yang disusun oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Swasta tidak dapat melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air, tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan. Dengan dasar-dasar pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan untuk menyatakan Pasal 6 ayat (3) UU SDA sebagai bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan; Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 38 ayat (2) UU SDA yang memberikan kemungkinan kepada badan usaha swasta dan perorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca akan menimbulkan konflik di masyarakat serta akan merugikan masyarakat. Mahkamah berpendapat bahwa karena dalam melaksanakan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca diperlukan izin dari Pemerintah, maka Pemerintah dapat membebankan syarat-syarat tertentu agar masyarakat tidak dirugikan dan apabila menimbulkan kerugian kepada masyarakat dapat dikenakan kewajiban mengganti kerugian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pasal 38 ayat (2) UU SDA tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 38 ayat (2) UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 tidak berdasar; Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Fungsional

Fungsional

Fungsional

Penulis Kategori putusan: manolak

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila Undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional);

Tabel 11. Metode penafsiran konstitusi dalam putusan PUU Sumber Daya Air

5. Dissenting Opinion Dalam putusan pengujian undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini, ada 2 (dua) orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu: A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan. Lebih lanjut, pendapat berbeda tersebut diuraikan sebagai berikut: Nama Hakim Pertimbangan Hukum Atau Penafsiran Hakim Metode Konstitusi Penafsiran 1. Mukthie Fadjar

Kami ciptakan manusia dari air (Q.S. 25: 54) Kami ciptakan semua hewan dari air (Q.S. 24: 45) Kami ciptakan sesuatu yang hidup dari air (Q.S. 21: 30) Secara umum, dari nukilan ayat suci di atas, menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan, tanpa air tak mungkin ada kehidupan. Air yang semula tiada yang memiliki (res nullius), kemudian menjadi milik bersama umat manusia (res commune), bahkan milik bersama seluruh makhluk Tuhan, tak seorang pun boleh memonopolinya. Air yang semakin langka, perlu pengaturan oleh negara. Akan tetapi, dalam tataran paradigmatik, pengaturan oleh negara atas sumber daya air, seharusnya hanya menyangkut pengaturan dalam pengelolaan (manajemen) sumber daya air, agar air dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) hak manusia atas air (the right to water) yang secara universal sudah diakui sebagai hak asasi manusia. Bukan pengaturan dalam bentuk pemberian hak-hak tertentu atas air (water right) kepada perseorangan dan/atau badan usaha swasta, seperti yang dianut oleh UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang dapat tergelincir menjadi privatisasi terselubung sumber daya air, sehingga mendistorsi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. ... Oleh karena itu, UU SDA yang begitu besar resistensi masyarakat terhadapnya, seyogyanya direvisi dulu agar lebih tepat paradigmanya, yaitu paradigma yang lebih menekankan dimensi sosial dan lingkungan dari pada dimensi ekonominya, jika tidak, UU SDA akan inkonstitusional, sebab paradigmanya tidak sejalan dengan paradigma UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 1. Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi “Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang masih ada dan telah dikukuhkan

dengan peraturan daerah setempat”.

Alasan untuk mengabulkannya ialah bahwa pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Natural

Doktrinal

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

2.

3.

4.

5.

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

(Perda) inkonstitusional, karena menurut ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan ukuran “sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undangundang ”. Padahal, hingga saat ini belum ada satu pun Undang-undang yang di dalamnya memuat penjabaran ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut. Tanpa ukuran-ukuran seragam yang bersifat nasional, justru akan melahirkan Perda yang beragam dan bisa menggoyahkan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air” dan pasal-pasal berikutnya, seperti Pasal 8 dan Pasal 9. Alasan untuk mengabulkannya ialah bahwa penggunaan istilah “Hak Guna Air” yang diturunkan dari “hak menguasai negara atas air” dan kemudian dijabarkan menjadi “Hak Guna Pakai Air” dan “Hak Guna Usaha Air” selain secara paradigmatik tidak tepat, karena lebih bernuansa “water right” dari pada “the right to water”, juga dapat mengundang salah tafsir (misinterpretasi) seolah-olah air tidak lagi dikuasai oleh negara sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, istilah Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air, dan Hak Guna Usaha Air, sebaiknya diganti saja dengan istilah-istilah: izin penggunaan air, izin pemakaian air, dan izin pengusahaan air yang terasa lebih kental peranan negara di dalamnya. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan dan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”. Alasan pengabulannya ialah bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan terselubung kebijakan privatisasi sumber daya air yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Seharusnya Hak Guna Usaha Air atau lebih tepat izin pengusahaan air seyogyanya hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 11 ayat (3) yang bunyinya “Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya”. Alasan pengabulannya mutatis mutandis sama dengan alasan pengabulan permohonan atas Pasal 9 ayat (1), kecuali badan usaha yang dimaksud adalah BUMN dan BUMD. Pasal 26 ayat (7) yang berbunyi “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat”. Penjelasannya berbunyi “Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80”. Dalam Penjelasan Pasal 80 ayat (1), ketentuan tidak dikenai biaya hanya jika pengguna sumber daya air mengambil air bukan dari saluran distribusi.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Tekstual

Fungsional

Fungsional

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

6.

7.

8.

9.

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Alasan pengabulannya adalah bahwa dengan diberikannya Hak Guna Usaha Air kepada swasta akan berakibat penguasaan air melalui saluran distribusi semakin luas/besar dan berakibat berkurangnya sumber air nondistribusi, sehingga mayoritas masyarakat pengguna air terpaksa harus membayar air untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berarti kalau yang ada hanya saluran distribusi, maka pengguna air untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat juga harus membayar serta merupakan bentuk komersialisasi sumber daya air secara terselubung, adalah cukup beralasan. Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi “Penyediaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan”. Alasan pengabulannya adalah bahwa dalil para Pemohon yang intinya menyatakan ketentuan tersebut telah mendiskriminasi pemakai air untuk pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada dengan yang tidak, bertentangan dengan pasal-pasal HAM dalam UUD 1945, cukup beralasan. Sebab ada kemungkinan pertanian rakyat yang berada di luar sistem irigasi yang sudah ada justru lebih besar daripada yang sudah berada dalam sistem irigasi yang sudah ada. Seharusnya negara memberikan perlakuan yang sama untuk penyediaan air bagi semua pertanian rakyat. Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi “Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperolah izin dari Pemerintah”. Alasan pengabulannya adalah bahwa seharusnya modifikasi cuaca untuk pembuatan hujan buatan dilakukan oleh negara/Pemerintah, bukan oleh badan usaha swasta atau perseorangan, dan harus setelah melalui penelitian dan percobaan yang mendalam, serta mengembangkan kemampuan untuk menangkal efek negatifnya bagi hidup dan lingkungan hidup manusia. Maka dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 cukup beralasan, karena pembuatan hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca kalau tidak hati-hati justru akan membahayakan hidup dan lingkungan hidup manusia, terlebih lagi praktik selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, dan jika izin diberikan kepada perseorangan dan badan usaha swasta akan menimbulkan konflik di masyarakat. Pasal 39 yang intinya berisi ketentuan bahwa pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat harus memperhatikan lingkungan hidup, dapat dilakukan kegiatan usaha oleh badan usaha dan perseorangan setelah mendapat izin dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. Terhadap pasal ini dapat dikemukakan catatan bahwa meskipun perizinan memang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi Pemerintah harus tetap memberikan perlindungan kepada para petani garam rakyat tradisional dalam prioritas perizinan. Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi “Koperasi, badan usaha, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum”. Penjelasannya berbunyi “Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Equitable

Fungsional

Equitable

Fungsional

Penulis Kategori

Maruarar Siahaan

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelenggaraan air minum di wilayah tersebut dilakukan oleh koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat”. Alasan pengabulannya ialah bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena telah memperluas komersialisasi dan privatisisasi sumber daya air, khususnya dalam sistem penyediaan air minum dengan memberikan peranan kepada swasta. Hal itu terbukti dengan keluarnya PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dalam Pasal 1 butir 9 menyatakan bahwa “Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum”. Padahal dalam Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan bahwa pengembangan SPAM adalah tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah, sehingga Pasal 40 ayat (3) UU SDA menyatakan bahwa penyelenggara SPAM adalah BUMN dan/atau BUMD. Peran serta koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dalam pengembangan SPAM bukanlah untuk menggantikan tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui BUMN/BUMD seperti bunyi Penjelasan Pasal 40 ayat (4). Dengan demikian, Pasal 40 ayat (4) memang merupakan swastanisasi terselubung seperti terlihat dalam PP No. 16 Tahun 2005 yang merupakan implementasi Pasal 40 UU SDA. 10. Pasal 41 ayat (5) yang intinya berkaitan dengan penyediaan air untuk kebutuhan air baku untuk pertanian yang dapat mengikut sertakan masyarakat, Penjelasan pasal tersebut memperkuat indikasi pemberian peranan swasta mengelola sistem irigasi di Indonesia. Demikian pula ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 46 UU SDA yang intinya memberi kemungkinan pemberian izin kepada swasta/perseorangan melakukan usaha sumber daya air permukaan. ... Tidak dapat dipungkiri bahwa air merupakan hal yang sangat mendasar dalam menopang kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup tanpa air, sehingga dapat diterima bahwa air merupakan bagian dari hidup, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Kebutuhan mendasar akan air dalam hidup manusia merupakan hal yang mutlak Tidak dapat disangkal bahwa sumber daya air tersebut ada dalam kondisi yang dinamis, dan sangat banyak dipengaruhi daya tangkap dan daya simpan tanah akan air, sehingga persediaan dan ketersediaanya tidak selalu sama. Juga ada kemungkinan bahwa air yang berada pada sumber daya tertentu tidak dapat dipergunakan secara habis dan dapat terbuang. “Manusia memiliki hak atas sesuatu melalui dua cara, yaitu: (a) Atas dasar hakikatnya; dan (b) atas dasar kegunaanya. Yang pertama adalah hak yang dimiliki manusia di luar kewenangannya. Manusia memiliki hak ini atas dasar “perintah ilahi”. Yang kedua adalah hak yang dimiliki atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memiliki hak atas sesuatu karena ia mampu menggunakannya. Masyarakat (dalam hal ini negara) sebagai sumber hak positif menetapkan pembagian atas barang-barang dan jasa bagi warganya, dan ini hanya akan sah jika didasarkan atas “hak kodrat”, yaitu hak yang lebih dasar yang dimiliki oleh semua manusia”. (E. Sumaryono, Etika Hukum, 2002, hal. 260)

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Natural

Natural dan Doktrinal

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

... Tanpa minyak maupun energi listrik manusia masih dapat hidup tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa air. Oleh karenanya pengaturan air berbeda dengan sumber daya dan kekayaan alam lainnya, memerlukan penghayatan yang mendalam akan fakta tersebut ... Menjadi satu pertanyaan besar, mengapa dalam Undangundang yang menyangkut sumber daya alam lainnya yaitu tentang minyak dan gas bumi, yang justru aspek ekonomis minyak dan gas bumi tersebut jauh lebih menonjol setidaknya untuk masa sekarang dan manusia masih dapat hidup dengan layak tanpa minyak dan gas bumi, justru pengusahaan dan pemanfaatan aspek ekonomisnya sebagai komoditas tidak diatur dengan memberi hak guna usaha minyak. ... Oleh karena hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, hal mana tidak dapat dilakukannya tanpa air dalam jumlah minimal yang cukup, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk irigasi pertanian, maka sesuai dengan tafsiran yang telah diterima secara internasional dalam dokumen PBB General Comment No. 15 Tahun 2000 yang menyatakan air sebagai hak azasi yang diakui, tafsiran demikian sangat bersesuaian dengan UUD 1945, khususnya pasal 28A dan pasal 28I ayat (1), yang menjadi norma dasar dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur air Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, dan selain itu negara juga berkewajiban, di samping melindungi, juga menghormati dan memenuhi hak asasi warganegara yang menyangkut akses terhadap air. Secara universal telah diterima bahwa negara bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak asasi manusia dari warganegaranya (respect, protect, and fulfill). Untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganegara atas air, maka Pemerintah atas nama negara juga telah diberi perintah dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Konsepsi "dikuasai oleh negara" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, telah ditafsirkan oleh Mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 01-021022/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU no.20 tahun 2002 dan 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 1 Desember Tahun 2004, yang merumuskan bahwa penguasaan negara tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan. Dinyatakan bahwa: ... “Rakyat secara kolektif itu dikontsruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi (concessie)”. ... Konsepsi tersebut jelas menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sehingga oleh karenannya manusia sebagai individu yang memiliki hak yang bersifat azasi untuk memperoleh akses terhadap air, yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi Pemerintah sebagai kewajiban konstitusional, memperoleh garis keutamaan dalam

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Komparatif

Doktrinal

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

skala prioritas yang disusun dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air. Bahkan sistem hukum dan negara yang tidak mengenal ketentuan seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, juga menganut doktrin bahwa air adalah merupakan res communes. Konsekuensi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, air merupakan milik umum rakyat Indonesia dan seluruh kewenangan yang lahir dari penguasaan negara dalam bentuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan pengurusan atas air dan sumber daya air harus menempatkan hak rakyat Indonesia yang bersifat asasi demikian, sebagai hak yang utama, dan seluruh pengaturan yang dilakukan haruslah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan warga Negara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, baru pada giliran berikut skala prioritas lainnya memperoleh tempat. Dilihat dari fungsi juga harus diakui sebagaimana disebut dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa air mempunyai fungsi sosial, lingkungan, maupun ekonomi. .... apakah dengan urutan prioritas yang telah diuraikan, penempatan Hak Guna Pakai Air duduk sejajar dengan Hak Guna Usaha Air akan mendukung penjabaran konstitusi dan tafsirannya bahwa air milik rakyat yang memiliki hak asasi atas air tersebut sebagai prioritas dapat dipandang sebagai penjabaran pengaturan sumber daya air yang serasi dengan bunyi Undang-undang Dasar? Apakah hak asasi atas air dan fungsi ekonomis, lingkungan dan sosial tepat diatur dengan sistem Hak Guna Air? Ataukah lebih tepat, baik pengaturan fungsi sosial, lingkungan dan ekonomis tersebut lebih baik diatur dengan sistem perizinan sebagai bagian dari managemen sumber daya air? Apakah pemenuhan hak asasi atas air bagi rakyat dapat secara baik dipenuhi dengan menyerahkan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air pada badan usaha perorangan atau swasta? Managemen Sumber Daya Air dengan Sistem Hak atau Sistem Perizinan. Jikalau Hak Guna Air dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2004 dibedakan antara Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air, maka Hak Guna Pakai Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi, oleh Pasal 8 ayat (1) ditentukan tidak memerlukan izin. Tetapi jikalau penggunaannya mengubah kondisi alami sumber air, keperluan kelompok dalam jumlah besar dan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, memerlukan izin. Di lain pihak, Pasal 9 menentukan bahwa Hak Guna Usaha Air diberikan kepada perorangan atau badan usaha dengan izin, maka tafsiran yang terjadi atas Pasal 9 tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, telah menunjukkan bahwa hak guna usaha yang diberikan dapat berupa pengusahaan air minum kepada swasta. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penjabaran demikian konsisten dengan UUD 1945. Meskipun tidak dapat dinafikan adanya aspek ekonomi dari air, yang harus diperlakukan secara efisien dan tepat guna, akan tetapi fungsi ekonomis air yang demikian tidak boleh menjadi komoditas yang menguntungkan hanya segelintir orang, karena air adalah hak milik rakyat, yang seharusnya dipergunakan untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya, sebagai yang utama dan terutama. Oleh karenanya pengaturan hak asasi rakyat atas akses terhadap air tidak boleh disejajarkan dengan hak guna usaha, yang boleh diberikan kepada perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, karena sifat satu hak guna usaha, sebagai suatu konsep hak yang

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Fungsional

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

berada di bawah hak milik yang dikenal dalam konteks hukum perdata barat, yang juga diambilalih dalam konsepsi hak yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia, maka hak guna usaha demikian akan memiliki sifat eksklusif terhadap orang lain, eksklusivitas mana dapat dipertahankan terhadap siapapun. Meskipun dapat diberi argumen bahwa hak guna usaha dimaksud dalam Undang-undang a quo, berbeda dengan hak guna usaha dalam hukum agraria, yaitu tidak bersifat teritorial melainkan bersifat volume, maka hak yang bersifat eksklusif demikian tetap mempunyai keunggulan yang dapat mengesampingkan hak asasi warga atas akses terhadap air, karena akses pemegang Hak Guna Usaha Air atas sumber daya air dalam lokasi tertentu yang diberikan padanya, tidak akan terbuka bagi setiap orang untuk melakukan kontrol yang efektif. ... Oleh karenanya tidak tepat untuk mengatur akses atas sumber daya air dalam dua hak yang setara yaitu Hak Guna Pakai Air yang sifatnya asasi dan Hak Guna Usaha Air, yang bersumber dari hukum positif berdasar kedaulatan negara, yang pada dasarnya memberi kemungkinan Hak Guna Usaha Air menjadi diutamakan dari Hak Guna Pakai Air yang bersifat asasi, meskipun dinyatakan bahwa pengaturan yang dilakukan bukan dimaksudkan demikian.... ... Teknik pengaturan demikian akan menghasilkan satu posisi Negara sebagai pemberi izin, yang memiliki kedudukan berdaulat yang akan menempatkan negara dalam kedudukan yang lebih baik dalam rangka kewajibannya untuk “menghormati, melindungi, dan memenuhi” hak asasi rakyat atas akses terhadap air secara lebih baik dan lebih efektif, karena setiap pelanggaran izin yang diberikan akan dengan sendirinya memberi wewenang untuk mencabut izin, dengan antisipasi dampaknya secara dini dan dengan akibat hukum yang telah dapat diperkirakan. Hal demikian akan menjadi lain jika negara memberi hak guna usaha, yang akan mempersulit prosedur pencabutan dalam hal diperlukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara pada saat dibutuhkan. Kedudukan negara akan menjadi lebih sulit untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga atas akses terhadap sumber daya air, karena Hak Guna Usaha Air yang telah diberikan juga berhak atas perlindungan hukum yang sama dari negara, meskipun tetap diakui bahwa hak milik sekalipun, dapat dicabut untuk kepentingan umum (onteigening). Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, di satu sisi sebagai komoditas ekonomi, dan di sisi lain sebagai barang yang menjadi kebutuhan dasar dan asasi manusia, tanpa mana manusia tidak bisa hidup, memerlukan pengaturan yang harus mempertimbangkan dan mendorong kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhinya. Meskipun akan selalu dipersoalkan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan Negara untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan asasi manusia akan air tersebut sehingga memerlukan mobilisasi dana dan daya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan pengaturan hal demikian melalui sistem perizinan (vergunning). Peluang Privatisasi dalam Undang-undang Sumber Daya Air Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, meskipun dikatakan tidak mengatur tentang privatisasi, akan tetapi membuka secara lebar peluang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4), yang kemudian telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9, dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Equitable

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

16 Tahun 2005. Meskipun dikatakan hanya menyangkut Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) pada daerah, wilayah, atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN, akan tetapi Hak Guna Usaha Air yang dapat diberikan pada swasta dan perorangan, adalah merupakan peluang bagi privatisasi dimaksud. Walaupun Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya, akan tetapi dengan bentuk kapitalisasi usaha melalui saham di bursa, mobilisasi kapital demikian menjadi terbuka luas, meskipun tanpa memindahtangankan hak guna usaha yang diperoleh satu badan hukum. Oleh karenanya pintu atau peluang demikian tidak dapat dikesampingkan hanya karena secara ekplisit tidak menyebut privatisasi. ... Usaha swasta yang mengelola air (minum) akan selalu profit-oriented, karena merupakan karakteristik yang tidak dapat dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham. Pelayanan atau public service bukan merupakan orientasinya bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan watak dasarnya, sehingga tidak dapat diharapkan bahwa badan usaha swasta akan mengabdikan dirinya bagi pelayanan publik yang bersifat sosial... Pengalaman empiris dan penelitian-penelitian sebagaimana telah diutarakan para saksi dan ahli dipersidangan telah ternyata bahwa pengelolaan air minum oleh swasta tidak meningkatkan kualitas air minum, dan harga tidak semakin rendah melainkan semakain mahal. Alasan yang dikemukakan bahwa Pemerintah tidak mempunyai modal dan kemampuan untuk mengelola air minum, adalah satu alasan yang tidak tepat untuk menyerahkan pengelolalan pada swasta, karena swasta juga tidak memiliki modal sendiri dalam pengelolaan tersebut melainkan memanfaatkan sumber modal dari perbankan, dan badan usaha negara dapat pula menggunakan tenaga ahli dengan kontrak manajemen. Seharusnya jika public utilities seperti air yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi kebutuhan bagi warganya sebagai bagian dari hak asasi, maka perintah Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan sebagai satu pilihan yang akan menjadi batu ujian dalam melihat konstitusionalitas UU SDA tersebut, yang justru merupakan kewajiban konstitusional negara, karena Republik Indonesia memilih sebagai satu negara kesejahteraan (welfare state). Konstitusionalitas Pasal 98 Aturan Peralihan UU Nomor 7 Tahun 2004. Meskipun secara tegas para pemohon tidak mengajukan Pasal 98 sebagai salah satu pasal yang diuji, akan tetapi secara jabatan merupakan kewajiban Mahkamah untuk menguji aturan peralihan tersebut, karena Pemohon perkara Nomor 059/PUU-III/2005 menyebut secara umum dalam petitumnya untuk menyatakan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan. Pasal 98 Undang-undang a quo menentukan bahwa ”Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir”. Ketentuan ini telah melegalisasi segala izin-izin yang dikeluarkan sebelum UU Nomor 7 Tahun 2004, tanpa memperhitungkan apakah izin yang dikeluarkan tersebut

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Natural

Equitable

Fungsional

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

bertentangan dengan Undang-undang yang baru ini, sehingga pasal peralihan ini disusun tanpa perintah untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru, yang sangat merugikan dan dipandang inkonstitusional, apalagi jika izin yang telah diterbitkan berlangsung untuk 25 (dua puluh lima tahun). meskipun sangat bertentangan dengan paradigma baru tentang air sebagai HAM, yang merupakan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan terhadapnya. Untuk memenuhi kewajiban dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan penguasaan negara atas sumber daya air tanpa menunggu izin tersebut harus habis terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada logika berfikir bahwa jika hak untuk hidup, dimana air merupakan syarat yang tidak dapat ditunda dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, maka Pasal 98 Undangundang a quo tanpa mengatur penyesuaian dengan Undang-undang yang baru jelas bertentangan dengan UUD 1945. Dengan uraian pertimbangan demikian, tanpa menguraikan bagian bagian petitum lain dari para Pemohon, yang dipandang tidak cukup kuat dasar inkonstitusionalitas yang dikemukakan, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu dengan menyatakan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 40 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), serta Pasal 98 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bertentangan dengan UUD 1945. dan menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Bahwa akan tetapi pasal-pasal yang secara eksplisit dikemukakan di atas sebagai aturan yang dipandang inkonstitusional, adalah merupakan aturan/ketentuan yang merupakan paradigma yang menjadi jiwa atau dasar dari UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang air tersebut, yang jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan menyebabkan bahwa pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tersebut sulit dilaksanakan dengan paradigma yang sama sekali lain. Oleh karenanya dengan alasan bahwa pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tanpa Pasal 7, Pasal 9, Pasal 40 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), serta Pasal 98, menjadi sulit, maka UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air itu juga seyogyanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. Tabel 12. Penafsiran Hakim Konstitusi yang dissenting opinion dalam PUU Sumber Daya Air

E. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada subbab sebelumnya telah dipaparkan beberapa pertimbangan hukum atau penafsiran hakim konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dari kedua putusan tersebut dapat dilakukan perbandingan penafsiran hakim dalam menguji undang-undang terhadap pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Sebelum membandingkan penafsiran hakim terhadap pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, akan ditarik dulu beberapa persamaan antara dalil-dalil permohonan dalam kedua pengujian undang undang tersebut. Persamaan yang paling menonjol dalam kedua pengujian undang-undang tersebut adalah tentang “penguasaan negara” atas cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam (bumi, air, dan ruang angkasa) yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

dikaitkan dengan persoalan privatisasi, swastanisasi, dan komersialisasi atas Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Air. Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan beranjak dari persoalan “penguasaan negara” atas cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam (bumi,air, dan ruang angkasa) dilihat dari penafsiran hakim terhadap pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, penafsiran hakim dalam pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan penafsiran hakim dalam pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 1. Penafsiran terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar utama pengujian kedua undang-undang tersebut adalah ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi: Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam putusan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang merupakan pengujian undang-undang yang pertama kali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan merupakan putusan pertama Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang yang mendalilkan persoalan penguasaan negara atas sumber daya ekonomi, dari situ dapat dilihat tafsir penting Mahkamah Konstitusi dalam menjelaskan kedudukan negara berdasarkan frasa “dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tersebut. Hal itu adalah: a. Dalam konsepsi kepemilikan perdata, “dikuasai oleh negara” dipahami sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam. b. Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, karena kepemilikan tersebut lahir dari konstruksi kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam hukum tertinggi, yaitu Undang Undang Dasar 1945. c. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk: dan tindakan pengurusan 1) Mengadakan kebijakan (beleid) (bestuursdaad) yang dilakukan oleh negara c.q pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). 2) Pengaturan (regelendaad), dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). 3) Pengelolaan (beheersdaad), dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4) Pengawasan (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

kekayaan itu benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. d. Pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang Undang Dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. e. Mengutip pendapat Bung Hatta, makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing. Lima hal di atas akan menjadi pedoman utama bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian undang-undang terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, terutama yang mempermasalahkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan sumber kekayaan alam. 2. Penafsiran terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Secara khusus, bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka dapat ditemukan beberapa hal penting yang diturunkan dari penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap “penguasaan negara” dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, hal tersebut adalah: a. Peranan negara terhadap Ketenagalistrikan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai kepemilikan atas perusahaan negara (BUMN) yang melakukan penyediaan fasilitas ketenagalistrikan. 139 b. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tidak menolak ide kompetisi diantara para pelaku usaha, sepanjang itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara c. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi. Sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan (unbundling) d. Pasal 16, 17 ayat (3), serta Pasal 68 yang mengatur persoalan unbundling dan kompetisi merupakan jantung dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, sehingga ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka secara keseluruhan Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

139 Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan: “Penguasaan negara juga termasuk dalam kepemilikan privat yang tidak harus 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud. Dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN)

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

3. Penafsiran Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka dapat ditemukan beberapa hal penting yang diturunkan dari penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap penguasaan negara dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, hal tersebut adalah : a. Air adalah komponen dari hak asasi manusia yang untuk memenuhinya merupakan tanggungjawab negara, di mana negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fulfill) hak masyarakat untuk mendapatkan air. b. Air memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya sebagai misalnya minyak atau barang tambang lainnya, oleh karena itu hak atas air merupakan hak asasi manusia yang diturunkan dari Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka pengaturan terhadap air mempunyai kekhususan. c. Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi : “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif”, adalah rumusan hukum yang cukup memadai untuk menjabarkan hak asasi atas air sebagai hak yang dijamin oleh Undang Undang Dasar. Meskipun jaminan negara dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut tidak dirumuskan kembali dalam bentuk tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, tetapi harus dijabarkan lebih lanjut didalam peraturan pelaksanaannya. d. Lebih lanjut, tanggung jawab negara dirumuskan dalam Pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu adanya tanggung jawab untuk mengatur, menetapkan dan memberikan izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. e. Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya” cukup mencerminkan keterbukaan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air. Termasuk keterbukaan untuk keterlibatan masyarakat, swasta dan perusahaan negara/daerah untuk ikut mengelola sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan sumber daya air, dan meskipun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membuka peluang peran swasta untuk mendapat Hak Guna Air dan izin pengusahaan sumber daya air tidak akan jatuh ketangan swasta, karena keterlibatan pihak swasta hanya dapat dilakukan atas dasar izin pemerintah. 140 f. Prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air” adalah menetapkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, ini sesuai dengan status air sebagai “res commune” 141 140 Dalam wawancara dengan Wasis Susetio (tenaga ahli Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 30 Januari 2007 dikatakan: Hak guna usaha diatur dalam pasal 9 UU SDA. Ketentuan disitu tidak ada persoalan, karena ia diberikan lewat izin. Jadi bila dikaitkan dengan paradigma HAM, dalam hal ini negara adalah berperan dalam pengurusan, yaitu memberikan perizinan bagi hak guna usaha 141 Dalam wawancara dengan Wasis Susetio (tenaga ahli Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 30 Januari 2007, dikatakan: Kalau dalam air tidak sama dengan unbundling meskipun air bersifat mengalir dan pengelolaannya dapat dikelola oleh lebih dari satu pihak. Seperti sungai yang mengalir di negara-negara eropa, itu berlaku asas yang disebut human haritage is minkand atau res comune. Jadi ini sifatnya hanya pengelolaan

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

g. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus memposisikan diri sebagai operator negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis. Dalam mencermati penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian kedua undang-undang tersebut di atas, dapat dilihat beberapa perbedaan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kedudukan ketenagalistrikan dengan sumber daya air dalam makna “dikuasai oleh negara” di dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, perbedaan tersebut antara lain: 1. Undang-undang Ketenagalistrikan merupakan turunan dari Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. sedangkan Undang-undang Sumber Daya Air turunan dari Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H Undang Undang Dasar 1945 yang meletakan air disamping sebagai komponen yang harus dikuasai oleh negara, tetapi juga sebagai hak asasi manusia. 2. Berdasarkan frasa “dikuasai oleh negara,” Mahkamah Konstitusi menafsirkan tanggungjawab negara terhadap ketenagalistrikan dengan fungsi negara c.q pemerintah untuk mengatur (regelendaad) dan fungsi negara sebagai pengelola (beheersdaad). Sedangkan untuk sumber daya air, Mahkamah Konstitusi menafsirkan tanggungjawab negara dalam bentuk fungsi pengaturan (regelendaad) dan fungsi pengurusan (bestuursdaad). Pengurusan yang dimaksud adalah kewenangan negara c.q pemerintah untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licencie), dan konsesi (concessie). 3. Metode penafsiran yang dominan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah metode penafsiran historis dan metode penafsiran tekstual. Sedangkan dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air lebih dominan penafsiran fungsional 4. Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal mengenai unbundling, karena norma yang demikian itu lah yang dipandang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahwa norma hukum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang Unang Dasar 1945 di persidangan. 142

142 Hal ini pernah dikatakan oleh I Dewa Gde Palguna dan Wasis Susetio dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2007 di Mahkmah Konstitusi

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

F. Conditionally Constitutional 1. Pengertian Conditionally Constitutional merupakan istilah baru dalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. 143 Sehingga belum ditemukan literatur yang membahas khusus hal tersebut. Istilah ini dapat dikatakan salah satu bentuk penemuan hukum dari Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dalam rangka menafsirkan ketentuan hukum tertulis (undangundang) terhadap Undang Undang Dasar. Dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila Undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (Conditionally Constitutional)” 144 Penggalan putusan di atas memberikan pijakan untuk menentukan unsur-unsur dari klausula Conditionally Constitutional. Beberapa unsur yang terdapat di dalam putusan tersebut adalah: a. Undang-undang yang diuji tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi b. Adanya perintah kepada suatu instansi (pemerintah) untuk memperhatikan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam sebuah putusan. c. Klausula Conditionally Constitutional memberi peluang bahwa suatu Undangundang yang telah diuji kepada Mahkamah Konstitusi dapat diuji kembali. d. Syarat untuk menguji kembali undang-undang tersebut adalah apabila undangundang tersebut dalam pelaksanaannya ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Dengan logika induktif, gabungan dari 4 (empat) unsur-unsur tersebut dapat dirangkai menjadi definisi atau pengertian dari Conditionally Constitutional. Misalkan Conditionally Constitutional adalah putusan atau kondisi yang menyatakan suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar, di mana putusan tersebut memberikan syarat kepada instansi, dalam pelaksanaannya, untuk harus memperhatikan apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain, maka undang-undang tersebut masih dapat diajukan untuk diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi. 2. Tata cara pengujian kembali Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air masih dapat diajukan kembali pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi, apabila peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan maksud dari penafsiran Mahkamah Konstitusi. 143 Dalam wawancara dengan Wasis Susetio (tenaga ahli Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 30 Januari 2007 dikatakan: Conditionally Constitutional merupakan terminologi yuridis yang baru, ini merupakan penemuan hukum oleh MK. Ia dianggap konstitusional dengan keadaan atau kondisi sebagaimana ditafsirkan oleh MK. Dalam hal ini sepanjang ia dilakukan dengan perizinan, maka ia konstitusional. Tapi diluar itu, apa lewat perjanjian atau yang lain, maka ia inkonstitusional. 144 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, halaman 495.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Untuk itu, dapat dilihat pada peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dipandang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan putusan Mahkamah Konstitusi, karena peranan swasta dalam hak guna usaha air harus lewat izin pengusahaan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang SPAM “berpotensi” bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, karena tidak mengikuti alur pikiran yang ada dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang SPAM misalnya disebutkan: Pasal 64 ayat (3):“Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pasal 64 ayat (5): “Koperasi dan/atau badan usaha swasta yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengadakan perjanjian dalam penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Bila diamati Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, maka tidak ditemukan sedikitpun kata izin di sana. Dalam ketentuan itu, pihak swasta, koperasi dan masyarakat dapat terlibat dalam usaha pengembangan sistem air minum lewat pelelangan yang kemudian dilanjuti dengan perjanian. Kondisi seperti ini lah yang dapat dikatakan bertentangan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, namun hal ini masih perlu dibuktikan lagi di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Pengujian kembali Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dapat diajukan apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak diperhatikan oleh Pemerintah, baik dalam peraturan pelaksananya maupun dalam pelaksanaannya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah atau ditafsirkan lain oleh Pemerintah, maka peraturan pelaksananya, seperti peraturan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka peraturan pemerintah tersebut dapat diuji kepada Mahkamah Agung terlebih dahulu. Ketika peraturan pemerintah tersebut dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Agung, maka akan ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan pengujian kembali Undang-undang Nomor 7 Tahuhn 2004 tentan Sumber Daya Air , antara lain: 1. Ketika sedang dalam tahap pemeriksaan Peraturan Pemerintah yang diuji kepada Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diajukan kembali permohonan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dengan mendalilkan bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud bertentangan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian undangundang sebelumnya. Dalam hal ini, peraturan pemerintah yang dianggap bertentangan tersebut dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang Mahkamah Konstitusi. No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Tetapi, pengujian peraturan pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air harus dihentikan sampai ada putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung terlebih dahulu. Penundaan atau penghentian ini diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 145 Bila pemeriksaan pengujian kembali Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak dihentikan, dalam artian Mahkamah Konstitusi tetap melakukan pemeriksaan pengujian undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan tergiring untuk memeriksa Peraturan Pemerintah yang sedang diuji oleh Mahkamah Agung karena Peraturan Pemerintah tersebut dijadikan sebagai bukti dalam persidangan 2. Kemungkinan kedua yaitu menunggu keluarnya putusan dari Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan Pemerintah yang bersangkutan. Apabila putusannya mengabulkan permohonan pemohon, maka peraturan pemerintah yang bertentangan itu dibawa bersama-sama dengan putusan Mahkamah Agung untuk dijadikan sebagai dalil permohonan dan alat bukti dipersidangan pengujian kembali Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Kemungkinan kedua ini lebih kuat dari pada kemungkinan pertama yang disebutkan di atas. Tetapi, hal ini tidak serta-merta (mutatis mutandis) akan menyebabkan norma hukum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, sebab persoalannya adalah ranah penerapan dari suatu norma hukum, bukan konstitusionalitas norma hukum. 3. Pengaruh Conditionally Constitutional terhadap sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. 146 Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Hal itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. 147 Dalam pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, putusan Mahkamah konstitusi terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 148 Sehingga dengan adanya klausula Conditionally Constitutional yang memberi peluang materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dapat diuji kembali adalah bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang dasar 1945 jo Pasal 10 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pertentangan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 145 Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung dihentikan apabila undangundang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi 146 Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar; b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar; c) memutus pembubaran partai politik; dan d) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 147 Maruarar Siahaan, Op.cit., hal. 252. 148 Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Sifat putusan MK

Conditionally Constitutional

Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (nebis in idem), dalam Pasal 60 UU MK Pasal 42 PMK Nomor 6 Tahun 2005 memberikan pengecualian, bahwa materi muatan, ayat, pasal atau bagian dari undang-undang tidak dapat dimohonkan pengujian kembali adalah karena alasan atau dalil yang sama Final dan mengikat (Pasal 24C ayat 1), sehingga tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh`

Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang permohonannya ditolak oleh MK dapat diajukan kembali, apabila dalam pelaksanaanya dilakukan tidak sesuai dengan tafsir MK Dalil atau alasan hukum yang dapat diajukan dengan Conditionally Constitutional adalah kesalahan penerapan dari putusan MK, misalkan peraturan pemerintah. Jadi tidak terkait langsung dengan norma undang-undang Conditionally Constitutional memberi peluang bahwa suatu undang-undang yang telah diuji dapat diuji kembali, sehingga membuat putusan MK tidak bersifat final, maksudnya masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh, meskipun tidak upaya hukum vertikal. 149

Tabel 13. Perbandingan sifat putusan Mahkamah Konstitusi dengan Conditionally Constitutional

Conditionally Constitutional dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ditafsirkan secara fungsional dan dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang mesti harmonis, maka Conditionally Constitutional bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tetapi Conditionally Constitutional juga memberikan persyaratan bahwa peraturan pelaksana yang dimaksud dalam penafsiran Mahkamah konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah bagian dari sistem hukum sumber daya air yang juga harus harmonis. Jadi, persoalan konstitusionalitas norma Undang-undang Sumber Daya Air yang dimohonkan pemohon adalah telah selesai. Tinggal lagi bagaimana peraturan pelaksananya harus sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi. Apabila peraturan pelaksana dari suatu undang-undang, misalkan dalam bentuk peraturan pemerintah, dipandang bertentangan dengan untdang-undang. Maka peraturan pemerintah tersebut dapat diuji ke Mahkamah Agung, dan kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan bila undang-undang yang mendasarinya sedang dilakukan pengujian. Hal demikian dapat terjadi dengan atau tanpa persyaratan Conditionally Constitutional.

149 Wasis Susetio (tenaga ahli Mahkamah Konstitusi) dalam wawancara yang dilakukan tanggal 30 Januari 2007 menyebutkan: upaya hokum melalui Conditionally constitutional ini semacam PK (Peninjauan Kembali)

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air a. Terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 • Putusan pengujian undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi yang pertama kali Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, terurama mengenai Penguasaan negara • Makna “penguasaan negara” atas cabang-cabang produksi penting dan sumber kekayaan alam, meliputi: 1) Mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad) 2) Pengaturan (regelendaad) 3) Pengelolaan (beheersdaad) 4) Pengawasan (toezichthoundensdaad) b. Terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan • Listrik merupakan salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara • Makna penguasaan negara atas ketenagalistrikan meliputi fungsi negara sebagai pengatur (regelendaad) dan fungsi pengelolaan (beheersdaad), yaitu terlibat langsung dalam manajemen BUMN • Penyediaan tenaga listrik tidak dapat dipisah-pisah (unbundling), dan harus dikelola langsung oleh negara, sedapat mungkin sepenuhnya c. Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air • Hak atas air merupakan hak asasi manusia, sehingga hak tersebut tidak hanya tunduk pada Pasal 33 ayat (3) Undang Undang dasar 1945 saja, tetapi juga pada Pasal 28H Undang Undang Dasar 1945 • Air bukanlah barang ekonomi, sesuai dengan prinsip “pemanfaat air membayar jasa pengelolaan sumber daya air” • Peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air hanya dapat dilakukan dibawah izin dari pemerintah • Dalam putusan pengujian undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi cenderung melihat konstitusionalitas norma (validitas norma), bukan keberlakuannya (eficacy norma) • Modifikasi cuaca hanya dapat dilakukan dengan izin pemerintah 2. Metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi a. Dalam putusan pengujian undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi mengutamakan penafsiran historis dan tekstual terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang dikuatkan dengan penafsiran doktrinal, fungsional dan komparatif b. Dalam putusan pengujian undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi cenderung menafsirkan Undang-undang yang dimohonkan dengan penafsiran fungsional (terutama izin). Sehingga Undangundang ini harus dilihat dulu penerapannya dalam ketentuan pelaksanannya (PP, Perpres, Kepmen, Dll) Penafsiran fungsional dalam putusan pengujian undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air cenderung melihat pemerintah secara No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

prediktif-positif. Harusnya Mahkamah Konstitusi juga perlu mempertimbangkan untuk membandingkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan Undang-undang Sumber Daya Air negara lain dan praktiknya. Hal ini sebenarnya dikemukakan dalam persidangan oleh saksi ahli. Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan penafsiran komparatif 3. Conditionally Constitutional • Conditionally Constitutional termasuk penafsiran fungsional dan ia dipandang sebagai sebuah penemuan hukum baru dalam peradilan dan hukum tata negara • Melihat kepada unsur-unsur Conditionally Constitutional dalam putusan pengujian unadng-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Pengertian Conditionally Constitutional adalah putusan atau kondisi yang menyatakan suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan Unang Undang Dasar, di mana putusan tersebut memberikan syarat kepada instansi, dalam pelaksanaannya, untuk harus memperhatikan apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau ditafsirkan lain, maka undang-undang tersebut masih dapat diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. • Conditionally Constitutional dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah ketentuan yang bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. • Apabila Conditionally Constitutional ditafsirkan secara tekstual dan memandang hukum sebagai suatu sistem yang harmonis, maka Conditionally Constitutional bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tetapi, Conditionally Constitutional tidaklah hasil dari penggunaan penafsiran tekstual, melainkan merupakan penggunaan metode penafsiran fungsional yang bersifat prediktif positif, sehingga peraturan pelaksana yang dimaksud Mahkamah Konstitusi dalam putusan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air adalah bagian dari sistem hukum sumber daya air yang juga harus harmonis. B. Saran Beberapa saran yang ingin disampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah: 1. Perlu adanya gambaran yang jelas tentang metode penafsiran yang digunakan hakim dalam setiap putusannya, sehingga dapat memudahkan para pihak untuk memahami putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Bila klausula Conditionally Constitutional masih digunakan pada putusan Mahkamah Konstitusi beerikutnya, maka harus ada penjelasan yang memadai tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk menguji kembali materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian unang-undang yang telah diuji. 3. Perlu ada penjelasan tentang keterkaitan antara klausula Conditionally Constitutional dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, oleh Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran hukum dan pertimbangan hukumnya.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis, Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002. Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM. Konstitusi Press: Jakarta, 2005. ---------Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press: Jakarta, 2005. ---------Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2006. Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimilki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta Fuady, Munir. Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003. Gilissen, John dan Frits Gorle. Sejarah Hukum: Suatu Pengantar, judul asli Historische Inleiding tot het Recht, disadur oleh Freddy Tengker, Editor ahli Lili Rasjidi, Refika Aditama: Bandung, 2005. Gunadi, Tom. Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD’45, Angkasa: Bandung, 1990.. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media: Malang, 2006. Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana: Jakarta, 2004. Malaka, Tan. Madilog: Materialisme Dialektika dan Logika, Pusat Data Indikator: Jakarta, 1999. Mertokusumo, Sudikno. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation: Bandung, 1993. No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

---------Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty: Yogyakarta, 1999. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000. ---------Membedah Hukum Progresif, kumpulan tulisan, editor: Joni Emirzon, I Gede A.B. wiranata, dan Firman Muntaqo, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2006. Riyanto, Astim. Teori Konstitusi. Yapemindo: Bandung, 2000. Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006. Soeprapto, Maria Farida Indrawati. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius: Yogyakarta, 1998. Strong, C.F. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, diterbitkan kerjasama antara Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung: 2004. terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study Of Their History and Existing Form, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited: London, 1966. Sutiyoso, Bambang. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006. Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda. Teori Dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005. Yudho, Winarno et. Al, Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Penerapannya Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung: Jakarta, 2005.

No Reg: 223/PK-VI/03/07

Penulis Kategori

: Yance Arizona : Skripsi

Ujian Komprehensif Tanggal 9 Maret 2007

Artikel dan Makalah Arimbi HP dan Emmy Hafild. Makalah: Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 45, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiends of the Earth (FoE) Indonesia, 1999. D.

Soekarno. Amandemen terhadap UUD 1945, http://www.suarapembaruan.com/News/1999.

Suara

Pembaruan,

1996,

Kusuma, R.M. Ananda. B. “Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita” dalam Jurnal Konstitusi Volume I Nomor 3: Jakarta, 2005. A. Irmanputra Sidin, In Defense of RI’s Constitution Economy, The Jakarta Post, 5 Januari 2005 Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, 022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Putusan Perkara Nomor 058/PUU-II/2004, 059/PUU-II/2004, 060/PUU-II/2004, 063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-II/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Website 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

www.mahkamahkonstitusi.go.id www.constitution.org www.legalitas.org www.huma.or.id www.walhi.or.id www.google.com www.suarapembaruan.com

No Reg: 223/PK-VI/03/07