Pen 1

PENJELASAN KHUSUS SEKTOR PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH I.

SUB SEKTOR USAHA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pengembangan usaha dalam sektor perumahan dan permukiman pada dasarnya harus mengikuti: a. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. b. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Badan Kebijaksanaan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP). A. Pembangunan Perumahan dan Permukiman Tidak Bersusun. Pembangunan perumahan dan permukiman tidak bersusun harus mengikuti Kawasan Perkotaan atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, terdiri dari: 1. Rumah sederhana. 2. Rumah menengah. 3. Rumah mewah. Persyaratan pembangunan perumahan dan permukiman tidak bersusun: 1. Pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun harus mengikuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun dan peraturan perubahannya. 2. Pembangunan rumah sangat sederhana harus memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana dan peraturan perubahannya. 3. Pembangunan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah wajib menerapkan ketentuan lingkungan hunian yang berimbang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat No. 648-384 Tahun 1992, No. 739/KPTS/1992 dan No. 09/KPTS/1992 dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional No. 04/KPTS/BKP4N/1995 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat. 4. Bangunan rumah tidak bersusun yang belum selesai dibangun, dapat dijual dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/ M/1995 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Rumah. B. Pembangunan Perumahan dan Permukiman Bersusun. Pembangunan perumahan dan permukiman bersusun, terdiri dari: 1. Satuan rumah susun sederhana. 80

2. Satuan rumah susun menengah. 3. Satuan rumah susun mewah. Persyaratan pembangunan perumahan dan permukiman bersusun: 1. Pembangunan rumah susun harus mengikuti Undang-undang No. 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, serta memenuhi persyaratan teknik pembangunan rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.60/PRT/1992 dan peraturan tambahan/ perubahan-nya. 2. Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun harus memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. 3. Pembentukan perhimpunan penghuni rumah susun harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional No. 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. 4. Bangunan rumah bersusun yang belum selesai dibangun, dapat dijual dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. C. Pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) Pengusahaan pembangunan KASIBA dan LISIBA untuk keperluan perumahan dan permukiman harus mengikuti Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang KASIBA dan LISIBA yang berdiri sendiri. D. Perusahaan pembangunan perumahan harus membangun dan menyediakan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Sarana Umum dan Sarana Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah. E. Pengembang (developer) harus membangun hal-hal sebagai berikut: 1. Prasarana lingkungan seperti: a. Jalan. b. Saluran air limbah dan instalasi pengolahan air limbah. c. Saluran air hujan. d. Jaringan pengumpul air hujan dan atau sistem resapan air hujan. 2. Utilitas umum, seperti: 81

a. b. c. d. e. f.

Jaringan gas. Jaringan telepon. Penyediaan air bersih. Jaringan listrik. Pembuangan sampah. Pemadam kebakaran.

3. Pengembang (Developer) menyediakan tanah untuk: a. Sarana pendidikan. b. Sarana kesehatan. c. Sarana olahraga dan lapangan terbuka. d. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum. e. Sarana peribadahan. f. Sarana pemakaman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. F. Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facility/SMF) Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman diperlukan pengerahan dan pengelolaan sumber pembiayaan melalui perusahaan fasilitas pembiayaan sekunder perumahan (SMF) yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 132/KMK.014/1998. G. Usaha Jasa Profesional Sebagai usaha penunjang sub sektor pembangunan perumahan dan permukiman, terbuka kegiatan usaha jasa profesional di bidang perumahan dan permukiman yang terdiri dari: 1. Jasa Konsultan Pembangunan Properti (Property Development Consultant). 2. Jasa Penilai Properti (Property Valuation/Appraisal). 3. Jasa Perantara Properti (Property Agent termasuk Brokerage). 4. Jasa Pengelola Properti (Property Management). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional No. 05/KPTS/BKP4N/1995 tanggal 23 Juni 1995 tentang Tatalaksana Pendaftaran Dalam Pembinaan Badan Usaha dan Jasa Profesional di Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman. H. Bidang Usaha Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman Bidang usaha prasarana dan sarana perumahan dan permukiman tidak hanya di kawasan perumahan dan permukiman, tapi termasuk pula di kawasan perkotaan, pedesaan, kawasan industri, dan kawasan fungsional lainnya. 1.

Bidang Air Bersih Terdiri dari kegiatan pembangunan, pengelolaan (termasuk pengoperasian dan pemeliharaan), rehabilitasi, penyewaan dan penambahan untuk sebagian atau keseluruhan dari sistem penyediaan air bersih yang meliputi lingkup pekerjaan: a. pengambilan air baku: 82

bangunan pengambilan/penangkapan air baku. b. Transmisi: 1) pipa transmisi unit produksi, bangunan air baku ke unit produksi; 2) pipa transmisi unit instalasi ke distribusi. c. unit produksi: instalasi pengolahan air. d. distribusi: 1) reservoir; 2) jaringan distribusi utama, sekunder, tersier; 3) sambungan pelanggan (SR). e. pengadaan jasa: 1) pengoperasian; 2) pemeliharaan; 3) penurunan kebocoran; 4) pencatatan meter; 5) penagihan. 2.

Bidang Sampah Terdiri dari kegiatan pembangunan, pengelolaan (termasuk pengoperasian dan pemeliharaan), rehabilitasi, penyewaan dan penambahan untuk sebagian atau keseluruhan dari sistem pengelolaan sampah yang meliputi lingkup pekerjaan: a. Pengadaan fasilitas: 1) tempat pembuangan sementara (TPS); 2) tempat pembuangan akhir (TPA); 3) fasilitas pengolahan sampah; 4) pengadaan alat angkut sampah; 5) pengumpulan sampah dari rumah-rumah. b. Pengadaan jasa: 1) pengumpulan sampah; 2) pengangkutan sampah; 3) pengolahan sampah; 4) pengelolaan TPA; 5) penagihan.

3.

Bidang Air Limbah Terdiri dari pembangunan, pengelolaan, rehabilitasi, penyewaan dan penambahan untuk sebagian atau keseluruhan dari sistem pengelolaan air limbah yang meliputi lingkup pekerjaan: a. Pengadaan fasilitas: 1) pembangunan jaringan pengumpul; 2) instalasi pengolahan air limbah (IPAL); 3) pengadaan alat angkut limbah; 4) pengadaan sambungan rumah. b. Pengadaan jasa: 83

1) 2) 3) 4)

pengoperasian; pemeliharaan; pengumpulan air limbah; penagihan.

Bentuk usaha di bidang prasarana dan sarana perumahan dan permukiman (air bersih, sampah dan air limbah) dapat berupa: a. usaha patungan/kerjasama antara swasta dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998; b. diusahakan oleh swasta sendiri dengan pengawasan/izin Pemerintah Daerah setempat. 4.

Pembangunan dan Pengusahaan Gedung Perkantoran a. Kegiatan pembangunan suatu gedung perkantoran disamping harus memenuhi standar internasional, juga harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Bangunan Gedung. Yang dimaksud dengan standar internasional adalah mempunyai persyaratan fasilitatif bagi kegiatan administrasi modern baik di bidang pemerintahan maupun di bidang kegiatan usaha; b. Pembangunan gedung perkantoran mengacu kepada ketentuan tentang bangunan gedung dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) luas lantai sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2) lokasi gedung perkantoran sesuai dengan rencana lingkungan permukiman (detail bestenings plan) yang disahkan dalam rangka master plan kota/ daerah yang bersangkutan; 3) mendapat izin bangunan dari suatu instansi pemerintah yang memenuhi kualifikasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. c. Bangunan gedung perkantoran yang belum selesai dibangun dapat dijual, yang pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994).

5.

Pembangunan dan pengusahaan gedung parkir, gedung asrama, gedung pusat perbelanjaan dan lain-lain, harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pembangunan gedung perkantoran.

II. SUB SEKTOR PENGUSAHAAN JALAN/JEMBATAN TOL Pengusahaan jalan/jembatan tol mengacu kepada Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol, dan peraturan tambahan/perubahannya. A. Peluang usaha jalan / jembatan tol, terdiri dari: 1. Penyelenggaraan jalan tol: a. Pembangunan jalan tol. b. Pengoperasian jalan tol. c. Pemeliharaan jalan tol. 84

2. Usaha-usaha lain: tempat istirahat dan pelayanan. B. Persyaratan calon penanam modal penyelenggaraan jalan tol mempertimbangkan, antara lain: 1. Pengalaman dalam pengerjaan proyek-proyek sejenis dengan referensi yang diperlukan. 2. Prestasi dan kinerja perusahaan dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut di atas. 3. Kemampuan badan hukum usaha, baik yang menyangkut aspek keuangan, tenaga ahli, peralatan dan lain-lain. C. Pengusahaan penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dan atau dapat bekerjasama dengan penanam modal. D. Calon penanam modal yang berminat untuk menyelenggarakan jalan tol agar menghubungi PT. Jasa Marga (Persero) Kantor Pusat Tol Plaza Taman Mini Indonesia Indah, Jalan Tol Jagorawi, Jakarta 13350. III. SUB SEKTOR USAHA BIDANG PENGAIRAN Pengusahaan bidang pengairan mengacu kepada Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan peraturan tambahan/perubahannya. Sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyatakan bahwa badan hukum, badan sosial dan atau perorangan dapat melakukan pengusahaan air. A. Peluang usaha bidang pengairan meliputi: 1. Pembangunan prasarana dan sarana dasar pengairan, antara lain: a. Pembangunan irigasi. b. Pembangunan jaringan pengendalian banjir. c. Penyediaan air baku untuk perkotaan, industri dan pariwisata. d. Reklamasi rawa dan pantai. e. Pembangunan waduk dan bendungan. 2. Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar Pengairan (O & P Pengairan), antara lain: a. O & P irigasi; b. O & P waduk, bendungan dan situ. c. Pengelolaan lahan di dalam daerah sempadan sumber air. 3. Perlindungan / konservasi atas air dan sumber air, antara lain: a. Pembangunan waduk. b. Pengendalian banjir. c. Pengendalian sedimen lahar dan pengelolaannya.

B. Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pengusahaan Air 85

1. Sejalan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, maka pengusahaan air akan ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan wilayah sungai berdasarkan prinsip satu daerah aliran sungai, satu rencana dengan manajemen terpadu. 2. Wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan wilayah sungai yang utuh di kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 3. Pemerintah Pusat menentukan kebijakan normatif pengusahaan air yang berlaku nasional, mengeluarkan norma, pedoman, standar, dan kriteria sebagai pegangan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengusahaan air. 4. Instansi yang berwenang dalam pembinaan pengusahaan air di tingkat Pusat adalah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 5. Dalam pengusahaan air harus memperhatikan peraturan yang terkait dengan usaha tersebut seperti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air. 6. Kewenangan pengusahaan air yang diberikan Pemerintah kepada badan hukum tertentu sesuai penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun 1974 dimaksudkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengembangkan pemanfaatan serta pengusahaan air dan atau sumber air namun disamping itu harus melakukan usaha-usaha perlindungan serta pengamanan air dan sumber air untuk menjaga kelestariannya. C. Calon investor atau badan hukum asing yang berminat untuk pengusahaan air baik secara sendiri maupun dalam usaha patungan dengan pihak nasional wajib melakukan konsultasi publik dan harus dapat menerapkan alih teknologi dan pengalaman pada pihak Indonesia. D. Tata Cara 1. Untuk izin penggunaan air, tata cara dan persyaratannya mengikuti pedoman yang ada yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air.

86

2. Untuk pengusahaan oleh badan usaha swasta berpedoman pada Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan atau Pengelolaan Infrastruktur. 3. Calon investor yang berminat dalam pengusahaan air dapat berkonsultasi dengan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. IV. SUB SEKTOR JASA PENUNJANG PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Usaha/Jasa penunjang di bidang permukiman dan prasarana wilayah mengacu kepada Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. A. Jasa penunjang permukiman dan prasarana wilayah terdiri dari: 1. Jasa Pelaksana Konstruksi. 2. Jasa Konsultasi Konstruksi. 3. Jasa Penyewaan Mesin-Mesin / Peralatan Konstruksi. 4. Jasa Pelatihan Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah. B. Jasa pelaksana konstruksi meliputi kegiatan: 1. Bidang pekerjaan bangunan gedung. 2. Bidang pekerjaan bangunan sipil. 3. Bidang pekerjaan bangunan mekanikal. 4. Bidang pekerjaan bangunan elektrikal.

87