Pembekalan Dprd Kaltim

PEMBEKALAN DPRD KALIMANTAN TIMUR

§ Estimasi Target Penerimaan APBD terlalu optimis(tinggi) , sedangkan pada saat realisasi tahun berjalan penerimaan sesungguhnya jauh dari prediksi sehingga penetapan belanja dan pembiayaan yang terlanjur besar tidak dapat didanai, yang pada akhirnya mengakibatkan pembayaran atas belanja kegiatan tidak tersedia dana di Kasda §

§ Indikasi adanya pemaksaan kehendak dalam fungsi pengganggaran oleh DPRD terkait dengan proyek-proyek mutiyears dengan tujuan mendapatkan keuntungan tertentu § Indikasi penyimpangan prosedur pengusulan, penetapan calao penerima dalam pengelolaan Bantuan Sosial/Hibah dengan

§ Anggota Dewan melakukan perjalanan dinas fiktif secara masal sehingga berdampak atau berpengaruh pada Opini Audit BPK § Ketidakharmonisan antara Legislatif dengan Eksekutif mengakibatkan RAPBD tidak ditetapkan sehingga harus menggunakan angka-angka APBD tahun sebelumnya yang pada akhirnya terhambatnya program-proram pemerintah dan pelayanan publik

§ Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan anggota dewan (jalanjalan) tanpa didukung ketersediaan anggaran, namun diambilkan dari sisa-sisa anggaran kegiatan lainnya sehingga pada akhir tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengatasi dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dilakukan dengan menganggarkan kembali pada tahun berikutnya. Hal ini menyimpang dari prinsip penganggaran.