Pemanfaatan Hutan Produksi

Pemanfaatan Hutan Produksi Kamis, 14 Juni 2007 Ketentuan Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan II. HUTAN PRODUKSI 1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Pemberi Izin : 1. Bupati / Walikota (Wilayah Kewenangan) 2. Gubernur (Lintas Kab/Kota) 3. Menteri Kehutanan (Lintas Provinsi) 4. Menteri Kehutanan (areal IUPHHK Restorasi ekosistem hutan alam yg belum mencapai keseimbangan ekosistem) Kegiatan Usaha : - Budidaya Tanaman Obat - Budidaya Tanaman Hias - Budidaya Jamur - Budidaya Lebah - Penangkaran Satwa Liar - Rehabilitasi Satwa - Budidaya sarang burung walet Jangka Waktu : Paling lama 5 Thn & dapat diperpanjang setelah evaluasi setiap 1 Thn Volume/Luas : Paling Luas 50 Ha setiap izin (max 2 izin per kab/kota) Kewajiban Pembayaran : Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi 2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) Pemberi Izin : 1. Bupati / Walikota (Wilayah Kewenangan) 2. Gubernur (Lintas Kab/Kota) 3. Menteri Kehutanan (Lintas Provinsi)

4. Menteri Kehutanan (areal IUPHHK Restorasi ekosistem hutan alam yg belum mencapai keseimbangan ekosistem) Kegiatan Usaha : - Pemanfaatan Jasa Aliran Air (25 tahun, 20% debit air permukaan) - Pemanfaatan Air (10 tahun, 20% dari debit air) - Wisata alam (35 tahun, 10% dari blok pemanfaatan) - Perlindungan Keanekaragaman Hayati (50 tahun) - Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan - Penyerapan penyimpanan karbon (30 tahun) Jangka waktu : masing-masing dapat diperpanjang setelah evaluasi setiap 1 tahun Kewajiban Pembayaran : Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, BUMD Keterangan : Pemegang izin pada kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung harus membayar kompensasi pada pemerintah 3. Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUHHK) pada Hutan Alam Pemberi Izin : a. Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur atas pertimbangan Bupati/Walikota b. Menteri Kehutanan Kegiatan Usaha : a. Pemanfaatan Hasil hutan Kayu b. Pemanfaatan hasil hutan Kayu Restorasi Ekosistem (bila belum diperoleh keseimbangan dapat diberikan IUPK, IUPLJ dah IUPHHBK sedangkan bila diperoleh keseimbangan dapat diberikan IUPHHK) Jangka waktu : a. 55 tahun dan dapat diperpanjang setelah evaluasi setiap 5 tahun b. 100 tahun hanya sekali dan tidak dapat diperpanjang Kewajiban Pembayaran : Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan DR Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, BUMD 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Pemberi Izin : a. Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur atas pertimbangan

dari Bupati/Walikota b. Menteri Kehutanan dan dapt dilimpahkan kepada Gubernur c. Menteri Kehutanan atau pejabat yang yang ditunjuk dengan rekomendasi Gubenur atas pertimbangan teknis Bupati/Walikota Kegiatan Usaha : a. Hutan Tanaman Industri (HTI) b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) Jangka Waktu : a,b. 100 tahun (hanya sekali dan tidak dapat diperpanjang) pada hutan produksi tidak produktif c. 5 tahun (dapat diperpanjangkan setelah evaluasi setiap 6 bulan) Kewajiban Pembayaran : a,b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) c. PSDH dan dikenakan dana hasil usaha penjualan tegakan Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, BUMD Keterangan : a. Evaluasi setiap 5 tahun oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar kelangsungan izin b. Evaluasi setiap 5 tahun untuk kelangsungan izin c. Menteri Kehutanan menetapkan areal dan harga dasar penjualan kayu HTR 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Alam Pemberi Izin : 1. Bupati / Walikota (Wilayah Kewenangan) 2. Gubernur (Lintas Kab/Kota) 3. Menteri Kehutanan (Lintas Provinsi) Kegiatan Usaha : - Pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil - Pemanfaatan getah, kulit kayu, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil Jangka Waktu : 10 tahun dapat diperpanjang setelah evaluasi setiap tahun Kewajiban Pembayaran : Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, BUMD

6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Tanaman Pemberi Izin : Tidak diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 Kegiatan Usaha : - Pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil - Pemanfaatan getah, kulit kayu, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil Jangka Waktu : 10 tahun dapat diperpanjang setelah evaluasi setiap tahun Kewajiban Pembayaran : Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, BUMD 7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Alam Pemberi Izin : 1. Bupati / Walikota (Wilayah Kewenangan) 2. Gubernur (Lintas Kab/Kota) 3. Menteri Kehutanan (Lintas Provinsi) Kegiatan Usaha : Pemungutan Hasil Hutan Kayu Jangka waktu : 1 tahun tidak dapat diperpanjang Volume Luas : - 50 M3 untuk fasilitas umum masyarakat setempat dan tidak diperdagangkan - 20 M3 untuk kebutuhan individu dan tidak diperdagangkan Kewajiban Pembayaran : PSDH dan DR (pasal 80 ayat 1 dan 4) Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi 8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Alam Pemberi Izin : 1. Bupati / Walikota (Wilayah Kewenangan) 2. Gubernur (Lintas Kab/Kota) Kegiatan Usaha : - Pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat dan umbi-umbian - Tumbuhan liar dan satwa liar harus sesuai ketentuan Jangka waktu : 1 tahun dapat diperpanjang setelah evaluasi setiap 6 bulan

Volume / luas : 20 ton / KK Kewajiban Pembayaran : PSDH, kecuali dari hutan adat, hutan hak rakyat yang dipakai sendiri dan tidak diperdagangkan Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi Keterangan : Untuk kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan 9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Alam Pemberi Izin : 1. Bupati / Walikota (Wilayah Kewenangan) 2. Gubernur (Lintas Kab/Kota) Kegiatan Usaha : - Pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat dan umbi-umbian Jangka waktu : 2 tahun dapat diperpanjang setelah evaluasi setiap 6 bulan Volume / luas : 20 ton / KK Kewajiban Pembayaran : PSDH Pemegang Izin : Perorangan, Koperasi Keterangan : Untuk kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan