Pdf-lakip18.pdf

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN ANGGARAN 2018 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B

Pengadilan Negeri Bogor Kelas IB Tel0251-8323121 Fax0251-8323190

Jalan Pengadilan No.10 Kota Bogor

pn-bogor.go.id [email protected]

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT., akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Tahun 2018 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja, KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Peloporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ii

Tahun 2018 merupakan tahun ke - 5 (lima) dalam periode 2014-2019 bagi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja

untuk

menginformasikan

pencapaian

kinerja

(performance result) pada tahun 2018. Pengukuran kinerja dalam laporan ini melihat kepada Persentase perbandingan antara target dan realisasi masingmasing indikator kinerja input (masukan) dan output (keluaran), dan outcome (hasil). Laporan

ini

diharapkan

dapat

memberikan

informasi

tentang

pencapaian Pengadilan Bogor Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja tahun 2018, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan penetapan kinerja tahun berikutnya serta bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan peradilan umum. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat.

Bogor, 01 Januari 2019 KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B

H, RIDWAN S.H., M.H. NIP.1969006 199603 1 002

iii

Daftar Isi KATA PENGANTAR __________________________________________________________ ii Bab I Pendahuluan __________________________________________________________ 1 A.

Latar Belakang ____________________________________________________ 1

B.

Tugas Pokok dan Fungsi ____________________________________________ 2

C.

Sistematika Penyajian ______________________________________________ 3

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja _______________________________________ 6 Kondisi Umum ___________________________________________________________ 6 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B ________________________________ 11 Tujuan Dan Sasaran Strategis ______________________________________________ 13 Indikator Kinerja Utama ___________________________________________________ 14 Penetapan Kinerja Tahun 2018 _____________________________________________ 15 Program dan Kegiatan ____________________________________________________ 18 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B ____________________ 19 BAB III Akuntabilitas Kinerja __________________________________________________ 21 Pengukuran Kinerja ______________________________________________________ 21 Analisis Akuntabilitas Kinerja _______________________________________________ 23 1.

Sasaran terwujutnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ______________________________________________________ 23

2.

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Parkara _____ 269

4.

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ________ 31

BAB IV Penutup ___________________________________________________________ 32 Kesimpulan _____________________________________________________________ 32 Saran – saran ___________________________________________________________ 33 BAB V LAMPIRAN _________________________________________________________ 35 Struktur Organisasi _______________________________________________________ 35 DESKRIPSI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B _________ 39 S.K. TIM PENYUSUN LKJIP 201 (Lampiran) S.K. TIM REVIU IKU 2018 (Lampiran) SK PENETAPAN REVIU IKU 2018 (Lampiran) MATRIKS RENSTRA (Lampiran) MATRIKS IKU HASIL REVIU (Lampiran)

iv

KATA PENGANTAR

Hal. 01 Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang

Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan. Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam menjawab tantangan perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah. Untuk itu Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2018 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya.

1

KATA PENGANTAR

Hal. 02

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sesuai dengan Undang-

Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undangundang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan

menyelesaikan

perkara-perkara

yang

menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan

pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan,

keuangan,

kepegawaian,

dan

pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

2

KATA PENGANTAR

Hal. 03

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, jajarannya agar

dan Jurusita/Jurusita

Pengganti di bawah

peradilan diselenggarakan dengan seksama

dan

sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009). 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,

dan

umum/perlengakapan)

(vide:

KMA

Nomor

KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007) 6. Fungsi Lainnya : Pelayanan sebagainya

penyuluhan serta

hukum,

memberi

pelayanan

akses

yang

riset/penelitian

dan

seluas-luasnya

bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah

Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B adalah sebagai berikut:

3

KATA PENGANTAR

Hal. 04 Ikhtisar Eksekutif,

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya. Disebutkan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Bab I Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas tentang instansi serta uraian singkat gambaran umum tugas pokok dan fungsi PengadilanNegeri Bogor Kelas I B, struktur organisasi, deskripsi wilayah hukum, dan sistematika penulisan. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2019, Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, Rencana Kinerja menjelaskan rencana kinerja pada tahun 2018 terutama kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan visi dan misi Pengadilan. Bab III Akuntabilitas Kinerja, Menyajikan

uraian

hasil

pengukuran

pencapaian

sasaran

dan

pencapaian kinerja kegiatan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi, serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang memuat penjelasan keberhasilan dan kegagalan serta kendala yang dihadapi berikut langkah antisipasi yang diambil. Bab IV Penutup, Mengemukakan tinjauan secara umum tentang Kesimpulan dan saransaran.

4

KATA PENGANTAR

Hal. 05 Bab V Lampiran,

Memuat tentang keberadaan susunan organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2019, Penetapan Kinerja Tahun 2019, SK Tim Penyusun LKjIP 2018.

5

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 06

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print)

Pembaharuan

Peradilan

Republik

Indonesia

2010-2035,

telah

dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B tahun 2014-2019 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan

pentingnya

disiplin

dan

konsistensi

komitmen

bersama

dalam

melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini,diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis,baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kondisi Umum Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan

6

Hal. 07

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat khususnya warga Kota Bogor dan seluruh warga pencari keadilan secara umum. Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas, dan kepastian hukum.. Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam menjawab tantangan perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKNdan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2018 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran. Adapun Renstra yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B adalah sebagai berikut : (Lampiran)

7

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 08 II.1.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

II.2.1.

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,mencakup: 1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bogor. 2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B selaku Pengadilan Tingkat Pertama. 3. Adanya

pemberian

pelayanan

kepada

masyarakat

miskin

dan

terpinggirkan yaitu berupa layanan Perkara bebas biaya (prodeo) dan Posbakum Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. 4. Adanya aplikasi SIPP untuk memudahkan para pencari keadilan untuk mengetahui perkara yang sedang di proses di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. 5. Adanya aplikasi pendaftaran perkara permohonan secara on line yang sudah berjalan sejak tahun 2017 yang memudahkan akses kepada pencari keadilan khususnya warga Kota Bogor. 6. Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B juga telah melaksanakan penerapan perkara secara digital baik secara audio dan visual, sehingga memudahkan para Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan masysarakat pada umumnya untuk dapat mengakses secara

langsung

dan

transparan

terhadap

proses

beracara

di

Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. 7. Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B

ini pun sedang merancang dan

mengembangkan dengan menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan untuk mengintegrasikan data dalam satu server sehingga kebutuhan

seperti

permohonan

ijin

penyitaan,

penggeledahan,

penahanan yang diajukan oleh Penyidik dan Jaksa dapat dilakukan melalui aplikasi secara on line.

II.2.2.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dirinci dalam beberapa aspek:

8

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 09

1. Aspek Proses Peradilan • Sudah memiliki mekanisme evaluasi resmi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yang mekanismenya dilakukan oleh Kepaniteraan Hukum berupa kuisoner khususnya kepada aparat penegak

hukum

(Jaksa

Penuntut

Umum,

Pengacara)

dan

masyarakat yang bersidang, akan tetapi hal ini belum berjalan secara maksimal. • Sarana dan prasrana yang masih kurang memadai yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam menunjang pelayanan proses persidangan, karena seiring dengan perkembangan teknologi sehingga dibutuhkan pelayanan yang yang prima dengan didukung fasilitas dan sarana serta prasarana yang memadai. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. • Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Belum digunakan secara maksimal sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yaitu melalui aplikasi SIWAS MARI oleh masyarakat. • Pembinaan yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan sesuai dengan Perma No.7, 8 & 9 Tahun 2016 yang dilakukan setiap rapat bulanan akan tetapi masih ada beberapa karyawan yang tidak menjalankan sebagaimana mestinya Perma tersebut. 4. Aspek Sarana/Prasarana dan Anggaran •

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

II.2.3.

Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan

9

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 10

• Adanya website Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi dan alur proses berperkara. • Pengadilan

Negeri

Bogor

sedang

mengarahkan

dan

mengupayakan semua proses penanganan perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan cara digitalisasi 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

•

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B maupun Pengadilan TIngkat Banding dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

•

Pengadilan Negeri Bogor sedang mengupayakan untuk tertib administrasi

dan manajemen peradilan dapat dilakukan dengan

menggunakan teknologi sehingga dapat berbentuk digital dan dapat memberikan kemudahan dalam pencarian data serta menjadikan lebih efisien dan efektif. 5. Aspek Sarana dan Prasarana •

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B berupa website resmi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B (www.pn-bogor.go.id).

II.2.4.

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bogor

Kelas I B yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

10

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 11

1. Aspek Proses Peradilan •

Belum tersedianya suatu alat atau aplikasi untuk memudahkan warga pencari keadilan untuk melakukan pendaftaran perkara secara on lline, karena selama ini yang dilakukan pembayaran teresebut harus mengantri di Bank.

•

Menghilangkan penggunaan kertas secara bertahap dalam proses persidangan (paperless) yaitu dengan cara melakukan digitalisasi persidangan.

•

Belum tersedianya alat untuk melakukan teleconference dalam persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •

Personil di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B serta visi dan misi Mahkamah Agung.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •

Belum adanya sistem reward & punishment yang jelas untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

•

Menerapkan secara maksimal Perma No.7,8 & 9 Tahun 2016.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Adanya proses penyelesaian perkara tepat waktu,cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan one day service & one day minute.

5. Aspek Sarana/Prasarana dan Anggaran •

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Visi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah merumuskan visi yang akan diwujudkan dalam periode 2014 - 2019 sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B YANG AGUNG”

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

11

Hal. 12

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Penetapan visi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan maupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai Misi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B adalah: a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya secara seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat; b. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; c. Menyelenggarakan pengembangan penerapan manajemen modern dalam pemyelenggaraan administrasi perkara (SIPP) dan administrasi peradilan lainnya melalui penggunaan aplikasi perkara dan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang menunjang pelayanan terhadap masyarakat dan juga pengembangan inovasi-inovasi pelayanan untuk kepentingan publik ; d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan;

12

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 13

e. Menyelenggarakan kualitas pelayanan dan Tata kelola Kepemerintahan yang baik.

Tujuan Dan Sasaran Strategis Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas; Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah berjalan selama 4 (empat) tahun, antara lain adalah sebagai berikut : Sebelum Revisi IKU tanggal 24 Oktober 2018 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan; Setelah Revisi IKU tanggal 24 Oktober 2018 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ; 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ; 3. Meningkatnya

akses

peradilan

bagi

masyarakat

miskin

dan

terpinggirkan ; 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;

13

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 14

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada awal tahun 2018 yang telah direviu

sesuai

Surat

Sekretaris

Mahkamah

Agung

No.

933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut : Kinerja Utama

Indikator Kinerja a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

perdata dan pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan DIversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

14

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 15

terpinggirkan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

Meningkatnya kepatuhan

a. Persentase putusan perkara perdata yang

terhadap putusan pengadilan

ditindak lanjuti (di eksekusi)

Tabel II.1 Indikator Kinerja

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B , sebagai berikut:

NO

1

2

KINERJA UTAMA

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

100%

b. Persentasi mediasi yang menjadi akta perdamaian

25%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

80%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

50%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

50%

Persentase perkara yang tidak

15

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 16

putusan hakim

3

mengajukan upaya hukum:

Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara

-

Banding

-

Kasasi

-

Peninjauan Kembali

90%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis

100%

a. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

b. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

4

5

6

Peningkatan aksesibilitas b. Persentase (amar) putusan masyarakat terhadap perkara (yang menarik peradilan (access to perhatian masyarakat) yang justice) dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya kualitas pengawasan

-

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

25%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

Tabel II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2018 (sebelum reviu IKU)

Dan karena adanya reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri oleh

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

sesuai

Surat

Sekretaris

Mahkamah Agung No. 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2018 maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Penetapan Kinerja Pengadilan

16

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 17

Negeri Bogor Kelas I B Tahun 2018. Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B mengalami perubahan dan dapat dilihat sebagai berikut : NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

100%

b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu

1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana d.

e. f. a. b.

2

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

95%

c.

d.

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

50%

tidak 90%

Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

20%

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

85%

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu,

100%

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

10%

Persentase berkas perkara yang diajukan banding,kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

100%

c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

17

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 18

4

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

25%

Tabel II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2019 (setelah reviu IKU)

Program dan Kegiatan Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata 2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata 3. Penelitian berkas perkara Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas

Teknis

Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapaisasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program iniadalah :

18

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 19

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaranstrategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

•

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

•

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

•

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

19

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 20

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : •

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

•

Memberikan

akses

pelayanan

yang

seluas-luasnya

bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan. •

Melaksanakan eksekusi (khusus perkara perdata) yang tertundatunda terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

•

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

•

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 20142019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dapat terwujud dengan baik.

20

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 21

BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja Akuntabilitas

Kinerja

pelaksanaan

suatu

adalah

gambaran

mengenai

kegiatan/program/kebijakan

tingkat dalam

pencapaian mewujudkan

sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

kegiatan

sesuai

dengan

program, kebijakan,untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO

1

KINERJA UTAMA Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara

100% 100%

REALISASI

CAPAIAN

99,20%

99,20%

87,03%

87,03%

52,85%

52,85%

21

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 22

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f.

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

2

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

3

4

Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

91,50%

91,50%

20%

11,2%

11,2%

78%

85,27%

85,27%

100%

90,20%

90,20%

8%

11,2%

11,2%

100%

60,61%

60,61%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85,44%

85,44%

70%

25,16%

25,16%

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja

22

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 23

Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun adalah 2018 sebagai berikut :

NO

1

KINERJA UTAMA

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

99,2%

99,2%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

95%

87,03%

87,03%

c. Persentase penurunan sisa perkara

100%

52,85%

52,85%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

900%

91,50%

91,50%

e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

20%

11,2%

11,2%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

78%

85,27%

85,27%

Tabel III.2 Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1.a Persentasi sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa

23

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 24

perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang yang harus diselesaikan. Persentase

sisa perkara

yang

diselesaikan

pada

tahun 2019

ditargetkan adalah 100% dari jumlah perkara sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) perkara, dari seluruh sisa perkara yang harus diselesaikan tersebut jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 132 (seratus tiga puluh empat) perkara (98,51%) 1.b Persentasi

perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat

waktu Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

adalah perbadingan antara

jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 di targetkan 95% dari jumlah perkara yang ada yaitu jumlah perkara yang diterima tahun 2017 ditambah sisa perkara tahun 2018 yaitu sebanyak 1146 perkara. Dari target 95% tersebut perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 1012 perkara (88,30%). Berikut rekapitulasi keadaan perkara di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B pada tahun 2018

No

Jenis Perkara

Sisa Tahun 2017 68

Masuk Tahun 2018 174

Putus Tahun 2018 171

1.

Perdata Gugatan

2.

Perdata Permohonan

9

309

318

3.

Perdata Gugatan Sederhana

1

3

4

4.

Pidana Biasa

89

387

413

5.

Pidana Singkat

0

0

0

24

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 25

No

Jenis Perkara

Sisa Tahun 2017 0

Masuk Tahun 2018 84

Putus Tahun 2018 84

6.

Pidana Cepat

7.

Pidana Praperadilan

0

3

3

8.

Pidana Anak

1

18

19

168

978

1012

Jumlah

Tabel III.3 Rekapitulasi Keadaan Perkara Tahun 2018

1.c Persentase penurunan sisa perkara pidana dan perdata Ukuran capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara selisih sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2018 yang ditargetkan 100% dapat tercapai 95,02%. Hal ini menunjukkan hasil yang baik karena terjadi penurunan sisa perkara yang belum diselesaikan dari tahun sebelumnya. Pesentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana pada tahun 2018 yang mencapai target sebesar 93,80% menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara. 1.d Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali p a d a tahun 2018 adalah sebesar 91,50% merupakan hasil perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diminutasi sebanyak 904 perkara dengan jumlah putusan perkara sebanyak 989 perkara.

25

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 26

1.e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi Persentasi dari jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan dari jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak yang masuk. Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B terhadap perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2018 berjumlah 18 perkara, yang berhasil diselesaikan dengan cara diversi berjumlah 2 (dua) perkara sedangkan jumlah perkara pidana anak yang tersisa pada tahun 2018 berjumlah 0 (nol) perkara alias tidak ada sisa perkara anak di tahun 2018, maka persentase keseluruhan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara diversi berjumlah 11,2% . 1.f Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B memiliki mekanisme evaluasi resmi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yang mekanismenya dilakukan oleh Kepaniteraan Hukum berupa kuisoner khususnya kepada aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum, Pengacara) dan masyarakat yang bersidang. Dari hasil kuesioner tersebut diketahui bahwa Indeks kepuasan pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B adalah 80,27% dan target yang ditetapkan adalah 78%. Dari kesembilan aspek penilaian kepuasan masyarakat yang memiliki nilai kepuasan masyarakat paling tinggi adalah aspek Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun adalah 2018 sebagai berikut :

26

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 27 No 2

KINERJA UTAMA Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

71,20%

71,20%

8%

11%

11%

100%

60,61%

60,61%

100%

100%

100%

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Tabel III.4 Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Berdasarkan data tahun 2018 perkara yang putus untuk perkara perdata gugatan

dan

permohonan

berjumlah

483

perkara

dan

sudah

diberitahukan kepada para pihak sebanyak 400 perkara. Untuk perkara pidana dari 413 perkara yang putus sudah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 386 perkara, sehingga pencapaiannya adalah 87,72%. 2.b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Bahwa dari semua berkas yang diterima oleh bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B khususnya perkara Perdata gugatan dan sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan harus melalui tahap Mediasi.

27

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 28

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah berbanding dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi adapun pencapaian yang terhadap perkara yang diselesaikan dengan Mediasi adalah 11,2% hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain adalah : a. Adanya salah satu pihak yang tidak mau melakukan Mediasi. b. Adanya ketidakhadiran dari salah satu pihak (khususnya dalam putusan verstek c. Mediasi tidak menemui kesepakatan bersama (deadlock), sehingga perkara tetap dilanjutkan untuk tahap selanjutnya ;

2.c

Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Bahwa semua berkas yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B ke Mahkamah Agung untuk perkara Kasasi dan PK selalu diusahakan untuk disampaikan secara lengkap. Berdasarkan data tahun 2018 berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu persentasenya sebesar 65,35% dari target 100%. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain yaitu belum kembalinya relaas pemberitahuan yang didelegasikan oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B kepada Pengadilan lainnya, sehingga berkas perkara yang seharusnya sudah lengkap belum dapat dikirimkan berkasnya untuk dilakukan upaya hukum dan hal ini menyebabkan keterlambatan Pengadilan Negeri Bogor Kelasi I B untuk mengirimkan berkas tersebut untuk di proses lebih lanjut untuk secara tepat waktu.

2.d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus Berdasarkan data tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B mengenai putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang berjumlah 1 (satu) perkara.

28

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 29

Bahwa Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah memiliki portal informasi dengan alamat www.pn-bogor.go.id serta didukung dengan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/CTS (Case Tracking System) sehingga setiap hal-hal yang penting dan

juga

tidak terlepas mengenai putusan yang menarik perhatian masyarakat

selalu terupdate, sehingga masyarakat khususnya warga kota Bogor

dapat

mengakses

secara

langsung,

sehingga

pencapaiannya adalah 100% untuk akses hasil putusan yang menarik perhatian masyarakat. Bahwa

persentase

putusan

perkara

yang

menarik

perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah berbanding dengan jumlah perkara yang diputus baik mengenai perkara pidana maupun perdata angka pencapaiannya mencapai 100% ,hal ini dikarenakan bahwa perkara yang menarik perhatian masyarakat yang masuk ke Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B berjumlah 1 (satu) perkara.

3. Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun adalah 2018 sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

3

Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c.Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82,42%

82,42%

Tabel III.7 Sasaran Meningkatnya Akses Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

29

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 30

3.a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Berdasarkan anggaran yang ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yaitu mengenai perkara Prodeo terdapat 2 berkas perkara. Bahwa jumlah perkara prodeo yang masuk pada Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 2018 yaitu sebanyak 2 perkara, sehingga pencapaian yang didapat dalam realisasi dan target yang telah ditetapkan adalah sebesar 100%. 3.b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Adapun sidang yang dilakukan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara TIPIRING yang dilakukan dengan kerjasama pihak Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini SATPOL PP dalam hal menegakan Peraturan Daerah Kota Bogor, yaitu berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) kegiatan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. 3.c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Bahwa berdasarkan anggran yang terdapat dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yaitu mengenai honor advokat untuk layanan perkara POSBAKUM maka Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah melakukan MoU dengan Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan pelayanan pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Bahwa Persentase pencapaian yang didapat dari pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B adalah sebesar 100% hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

30

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 31

4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Pencapaian

sasaran

meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

REALISASI

CAPAIAN

pengadilan pada tahun adalah 2018 sebagai berikut :

NO

4

KINERJA UTAMA Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

TARGET

25%

20,48%

20,48%

Tabel III.8 Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Bahwa sehubungan degan fungsi dan tugas Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yaitu sebagai kawal depan (voorpost) di wilayah Jawa Barat, dimana setiap para pihak yang berperkara tersebut untuk dapat mempertahankan haknya membutuhkan perjuangan yang tidak ringan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B selaku kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di wilayah Jawa Barat untuk menjaga kepastian hukum yang berkeadilan, maka setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dimohonkan untuk dilakukan eksekusi akan segera ditindak lanjuti. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sudah masuk permohonan eksekusi untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebanyak 56 perkara dan jumlah eksekusi yang sudah dilaksanakan sebanyak 17 perkara.

Pencapaian persentase putusan perkara perdata yang di

tindaklanjuti (di eksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pencapaian persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi) adalah sebesar 20,48% dari target sebesar 25%.

31

BAB IV Penutup

Hal. 32

BAB IV Penutup Kesimpulan Secara umum dapat disimpulkan bahwa 14 (empat belas) sasaran strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B untuk berkontribusi nyata dan berperan serta

dalam program pelayanan hukum secara nasional.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal

melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan

perencanaan yang baik. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pengadilan

Negeri

Bogor

tahun

2018

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B serta sebagai wujud tranparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih dan berwibawa dalam tahun ketiga periode 2015-2019, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada tahun-tahun berikutnya. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum sebagaimana diharapkan.

32

BAB IV Penutup

Hal. 33 Permasalahan-permasalahan keterlambatan

pelaksanaan

yang

timbul

kegiatan,

pada

kualitas

tahun

2018

seperti

dan kuantitas SDM,

keterbatasan prasarana dan sarana akan diantisipasi pada tahun 2019 dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan teknis yudisial dan non teknis yudisial untuk satker Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Menyadari sifat ephemiral (keterbatasan dalam berbagai hal), kami yakin laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat maupun pengelolaan prasarana dan sarana.

Mudah-mudahan di masa mendatang

dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKJIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Saran – saran 1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA,

diantaranya

anggaran

operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung serta anggaran belanja modal, diantaranya Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor beserta meubelair serta peningkatan srarana dan prasarana ITdapat terealisasi dalam DIPA Tahun 2019. 2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil /pegawai Peradilan Umum, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI c.q Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar secara

terus-menerus

dapat

mengadakan pelatihan baik dibidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial yang

lebih

khusus untuk pengembangan di bidang Teknologi

Informasi. 3. Dimohonkan pada Pengadilan Tinggi JawaBarat dan Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil

33

Hal. 34

BAB IV Penutup pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dengan jumlah SDM PNS saat ini dirasakan tidak seimbang dengan volume perkara dan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI dari tahun-ketahun yang terus mengalami peningkatan.

34

BAB V LAMPIRAN

Hal. 35

BAB V LAMPIRAN Struktur Organisasi Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah tersusun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996, dengan susunan personalia per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

No

Nama

Jabatan

1

H. RIDWAN, S.H., M.H.

Ketua

2

R. HENDRAL, S.H., M.H.

Wakil Ketua

3

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

Hakim

4

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H.

Hakim

5

SITI SURYANI HASANAH, S.H., M.H.

Hakim

6

JUNITA BEATRIX MA' I, S.H., M.H.

Hakim

7

SITI SURYANI HASANAH, S.H., M.H.

Hakim

8

ANNA YULINA, S.H.

Hakim

9

EDY SANJAYA LASE, S.H.

Hakim

10

ARYA PUTRA N.K., S.H., M.H.

Hakim

11

ABDI DINATA SEBAYANG, S.H., M.H.

Hakim

12

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

Hakim

13

MELISSA, S.H., M.H.

Hakim

14

MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.

Hakim

15

MATHILDA

CHRISTINA

KATYRINA, Hakim

S.H. 16

RATU HERA KARYAWATI, S.H., M.H.

Panitera

35

BAB V LAMPIRAN

Hal. 36 17

AGUS MULIAWAN, S.H.

Sekretaris

18

SUDIANTO, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum

19

I GEDE RENASA, S.H., M.H.

Panitera Muda Pidana

20

AGUS SARDJIANTO, S.Kom, SH., M.H.

Panitera Muda Perdata

21

SARNI FREDTI SIMBOLON, S.E.

Kasub Bag. Umum dan Keuangan

22

AGUNG TRI MARDIYANTO, S.H.

Kasub Bag. PTIP

23

MARDIANA IRAWATY SIREGAR

Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala

24

HERLINCA NABABAN, SH

Panitera Pengganti

25

HERRI ASTUTI,SH.,MH

Panitera Pengganti

26

NIKEN IRAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

27

SUWANDI, SH

Panitera Pengganti

28

NURYASA SINTARI, S. SOS.

Panitera Pengganti

29

ERNA ROSMAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

30

NURUL PRIHADY, S.H.

Panitera Pengganti

31

NILUH TUTI ARIANI, SH

Panitera Pengganti

32

IDA LESTARI, SH

Panitera Pengganti

33

IRSHANTI MEISITA ILMA, SH.,MH

Panitera Pengganti

34

SUHENDI

Panitera Pengganti

35

EDI SOFYAN, SH.

Panitera Pengganti

36

ELAELI, SH

Panitera Pengganti

37

SURYANI, S.H.

Panitera Pengganti

38

DUDI GUSMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

39

DIAN SUPRIHATIN, SH

Panitera Pengganti

40

HASRI PRIMA HANDAWATI, SH

Panitera Pengganti

41

IRMA ROSMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti

36

BAB V LAMPIRAN

Hal. 37 42

MELDA RENNY TANTI, S.H.

Panitera Pengganti

43

JAROT PANGESTU, SH

Jurusita

44

HERMAN SAPUTRA, SH

Jurusita

45

THORICO MONADA, A.Md.

Jurusita

46

ILAH NURLAELAH, SE.

Jurusita Pengganti

47

KUNANI

Jurusita Pengganti

48

SUMIYATI

Jurusita Pengganti

49

ETI SUPRIYANTI

Jurusita Pengganti

50

IMAYANI, A.Md.

Jurusita Pengganti

51

EKO MARDIYANTO

Jurusita Pengganti

52

MARKUS H. SIMARMATA, S.Sos.

Staf Pelaksana Golongan III/d

53

EEN NURHAENI

Staf Pelaksana Golongan III/b

54

KAMLAH DEWI

Staf Pelaksana Golongan III/b

55

FANNY RAHARDJA, S.H

Staf Pelaksana Golongan III/a

56

SUGENG SETYAWAN, S.KOM

Staf Pelaksana Golongan III/a

57

JAJAT SUDRAJAT

Staf Pelaksana Golongan II/b

58

DWI HERI SAPUTRA

Staf Pelaksana Golongan I/c

59

NURJAYA

Staf Pelaksana Golongan I/c

Dengan demikian jumlah pegawai sebanyak 59 orang dan tenaga honorer 10 orang jadi jumlah seluruhnya 69 orang yang terdiri atas: Pejabat fungsional

37

BAB V LAMPIRAN

Hal. 38

terdiri dari Hakim berjumlah 13 orang, Panitera Muda 3, Panitera Pengganti 19 orang, Jurusita 3 orang, dan Jurusita Pengganti 6 orang. Pejabat struktural terdiri dari Pimpinan 2 orang (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera 1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala Sub bagian 3 orang. Tenaga Staf 8 Orang dan honorer berjumlah 10 orang bertugas membantu pelaksanaan administrasi di bidang Staf Kepaniteraan dan Staf Sekretariatan, tenaga sopir dan tenaga keamanan.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B

38

BAB V LAMPIRAN

Hal. 39

DESKRIPSI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B

Letak Bogor terletak pada Kota Bogor terletak di antara 106°43’30”BT

-

106°51’00”BT dan 30’30”LS – 6°41’00”LS serta mempunyai ketinggian ratarata minimal 190 meter, maksimal 350 meter. Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor. •

Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

39

BAB V LAMPIRAN

Hal. 40 •

Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Iklim, Topografi, dan Geografi Kota Bogor terletak pada ketinggian 190 sampai 330 m dari permukaan laut. Udaranya relatif sejuk dengan suhu udara rata-rata setiap bulannya adalah 26 °C dan kelembaban udaranya kurang lebih 70%. Suhu rata-rata terendah di Bogor adalah 21,8 °C, paling sering terjadi pada Bulan Desember dan Januari. Arah mata angin dipengaruhi oleh angin muson. Bulan Mei sampai Maret dipengaruhi angin muson barat. Kemiringan Kota Bogor berkisar antara 0–15% dan sebagian kecil daerahnya mempunyai kemiringan antara 15–30%. Jenis tanah hampir di seluruh wilayah adalah latosol coklat kemerahan dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dan tekstur tanah yanghalus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Bogor terletak pada kaki Gunung Salak dan Gunung Gede sehingga sangat kaya akan hujan orografi. Angin laut dari Laut Jawa yang membawa banyak uap air masuk ke pedalaman dan naik secara mendadak di wilayah Bogor sehingga uap air langsung terkondensasi dan menjadi hujan. Hampir setiap hari turun hujan di kota ini dalam setahun (70%) sehingga dijuluki "Kota Hujan". Keunikan iklim lokal ini dimanfaatkan oleh para perencana kolonial Belanda dengan menjadikan Bogor sebagai pusat penelitian botani dan pertanian, yang diteruskan hingga sekarang. Kedudukan geografi Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan ibu kota negara, Jakarta, membuatnya strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kebun Raya dan Istana Bogor merupakan tujuan wisata yang menarik. Kedudukan Bogor di antara jalur tujuan Puncak/Cianjur juga merupakan potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi.

40

BAB V LAMPIRAN

Hal. 41

Kota Bogor mempunyai luas wilayah 118,5 km². Di kota ini juga mengalir beberapa sungai yang permukaan airnya jauh di bawah permukaan dataran, yaitu: Ci (Sungai) Liwung, Ci Sadane, Ci Pakancilan, Ci Depit, Ci Parigi, dan Ci Balok. Topografi yang demikian menjadikan Kota Bogor relatif aman dari bahaya banjir alami. WILAYAH HUKUM Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B terdiri dari 6 Kecamatan, dengan 68 Kelurahan yang pembagian wilayahnya sebagai berikut :

NO

NAMA KECAMATAN

KELURAHAN

1

2

3

1. Kelurahan Bantarjati 1.

BOGOR UTARA

2. Kelurahan Tegal Gundil 3. Kelurahan Cibuluh 4. Kelurahan Tanah Baru 5. Kelurahan Ciluar 6. Kelurahan Cimahpar 7. Kelurahan Kedung Halang 8. Kelurahan Ciparigi

2.

BOGOR SELATAN

1.

Kelurahan Empang

2.

Kelurahan Lawang Gintung

3.

Kelurahan Batu Tulis

4.

Kelurahan Bondongan

5.

Kelurahan Pamoyanan

6.

Kelurahan Ranggamekar

7.

Kelurahan Mulyaharja

8.

Kelurahan Cikaret

9.

Kelurahan Bojongkerta

10. Kelurahan Rancamaya 11. Kelurahan Kertamaya 12. Kelurahan Harjasari 13. Kelurahan Muarasari 14. Kelurahan Genteng

41

BAB V LAMPIRAN

Hal. 42

NO

NAMA KECAMATAN

KELURAHAN

1

2

3

15. Kelurahan Pakuan 16. Kelurahan Cipaku 3

3.

BOGOR TIMUR

BOGOR BARAT

1.

Kelurahan Baranangsiang

2.

Kelurahan Sukasari

3.

Kelurahan Tajur

4.

Kelurahan Katulampa

5.

Kelurahan Sindang Sari

6.

Kelurahan Sindang Rasa

1.

Kelurahan Menteng

2.

Kelurahan Pasir Kuda

3.

Kelurahan Pasir Jaya

4.

Kelurahan Pasir Mulya

5.

Kelurahan Gunung Batu

6.

Kelurahan Bubulak

7.

Kelurahan Situ Gede

8.

Kelurahan Margajaya

9.

Kelurahan Balumbang Jaya

10. Kelurahan Semplak 11. Kelurahan Cilendek Timur 12. Kelurahan Cilendek Barat 13. Kelurahan Curug 14. Kelurahan Loji 15. Kelurahan Curug Mekar 16. Kelurahan Sindang Barang 4.

BOGOR TENGAH

1. Kelurahan Pabaton 2. Kelurahan Tegallega 3. Kelurahan Sempur 4. Kelurahan Babakan Pasar 5. Kelurahan Panaragan 6. Kelurahan Cibogor 7. Kelurahan Babakan

42

BAB V LAMPIRAN

Hal. 43

NO

NAMA KECAMATAN

KELURAHAN

1

2

3

8. Kelurahan Paledang 9. Kelurahan Ciwaringin 10. Kelurahan Gudang 11. Kelurahan Kebon Kalapa 5.

TANAH SAREAL

1. Kelurahan Tanah Sareal 2. Kelurahan Kebon Pedes 3. Kelurahan Kedung Badak 4. Kelurahan Kedung Jaya 5. Kelurahan Kedung Waringin 6. Kelurahan Sukaresmi 7. Kelurahan Sukadamai 8. Kelurahan Mekarwangi 9. Kelurahan Kencana 10. Kelurahan Kayumanis 11. Kelurahan Cibadak

43

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS IB TAHUN 2018 NO

KINERJAUTAMA

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

FORMULASI / PERHITUNGAN

a. Persentasesisa perkara yang diselesaikan:

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- Perdata - Pidana

Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya

b. PersentasePerkara: - Perdata - Pidana

Catatan: - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang baru diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

c. Persentase penurunan sisa perkara Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi

Catatan: • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

NO

KINERJAUTAMA

FORMULASI / PERHITUNGAN

INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

- Peninjauan Kembali Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Semesteran dan LaporanTahunan

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase berkasyang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

e. Persentaseperkarapidana anak yang diselesaikan dengan diversi

f.

Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Indeks responden pencari keadilan yang puas Catatan: terhadap layanan peradilan

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemerintahsesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman SurveyKepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

NO

KINERJAUTAMA

FORMULASI / PERHITUNGAN

INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

diputus 3.

Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Peradilan Bagi Prodeo yang diselesaikan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian LayananHukum bagi MasyarakatTidak Mampu di Pengadilan

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

4.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase p u t u s a n perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Panitera Catatan: BHT = Berkekuatan Hukum Tetap

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B TAHUN 2018 NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1.

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

2.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

b. Persentase Penyelesaian Perkara: - Perdata - Pidana c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

TARGET SEBELUMNYA

TARGET HASIL REVIU

100%

100%

50%

90%

-

60%

90%

60%

-

20%

-

85%

100%

100%

25%

11%

100%

100%

100%

100%

b.

d.

3.

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

100% 100% -

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

4.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentasep u t u s a n perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)

TARGET SEBELUMNYA

TARGET HASIL REVIU

-

100%

25%

50%

D I T E T A P K A N DI : B O G O R P A D A T A N G G A L : 31 DESEMBER 2018 KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B

H. RIDWAN, SH. MH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Kelas I B Kelas I B

Review RencanaStrategis 2015-2019 Bogor, Januari 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Tahun 2015 – 2019. Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Tahun 2015-2019 dilakukan karena terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Nomor:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Dalam Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Kelas I B tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama “Peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan (access to justice)” yang belum dijadikan dasar dalam menentukan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada beberapa BAB, Khususnya BAB I dan BAB II perlu dilakukan penyesuaaian terkait dengan jumlah perkara dan BAB II terkait dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B serta Uraian penjelasan pada masing-masing sasaran strategis tersebut. Penyusunan Reviu Ketiga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Tahun 2015-2019 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Semoga Reviu Ketiga Rencana Strategis inibenar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Yang Agung”

Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B

H. RIDWAN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga

peradilan

berbagai tantangan bahwa

dalam itu,

merumuskan

Pengadilan

kebijakan

Negeri

umum

peradilan.

Bogor Kelas I B

Di

sangat

tengah

menyadari

perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan dilakukan

harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum

yang

prima

dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala lapisan

masyarakat khususnya warga kota Bogor dan seluruh warga pencari keadilan secara umum. Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

penyelenggara

pelayanan

hukum

yang

profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta dengan

peningkatan

tuntutan manajemen

kapabilitas

modern

dalam

penatakelolaan horizon

peradilan

keterbukaan

sesuai

informasi

(transparency), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam menjawab

tantanggan

perubahan

ke

arah

yang

lebih

baik

adalah

menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menyiapkan

di

lingkungan Laporan

Peradilan

Umum

Akuntabilitas

di bawah Mahkamah Agung RI telah

Kinerja

tahun

pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan

dan

2018

sebagai

bentuk

pencapaian sasaran tahun

2018 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam

pendekatannya

dilakukan

melalui

pencermatan lingkungan strategis, baik

internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B berbentuk

misi,

kebijakan,

telah

merumuskan

program dan kegiatan

sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

langkah-langkah strategis

yang tersusun

secara lebih

1.2. POTENSI PERMASALAHAN Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B mengacu kepada Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035 dan Rencana Strategis 2015-2019 sedang dan akan terus melakukan Berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan mis iserta tujuan organisasi. Pelaksanaankebijakan telahmemberikan

banyak

tersebut capaian

seperti

dan

telah

kemajuan,

disebutkan

namun,

sebelumnya

disamping

berbagai

kemajuanyang telah dicapai Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untukmempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yaitu: Penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara Sampai dengan tahun 2018 lalu, berdasarkan hasil laporan tahunan, tingkat keberhasilan mediasi belum efektif yaitu berkisar pada angka 11% hal ini disebabkan oleh karena mediasi dilingkungan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Dari kajian yang telah dilakukan, Faktor penyebab kurang efektifnya mediasi adalah: •

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B masih sangat kecil;

•

Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal;

•

Mediasi belum secara signifikan mengurangi tunggakan perkara;

Beberapa faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan: •

Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga terdapat pemahaman yang beragam tentang mediasi;

•

Kurangnya

pengetahuan

para

pihak

yang

berperkara

tentang

keuntungan

penyelesaian perkara melalui mediasi; •

Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien;

•

Sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara;

•

Adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem rewards and punishments dalam pelaksanaan mediasi. Permasalahan

a. Tingkat keberhasilanmediasi

Tantangan a. Mekanisme prosedur mediasi

pada tahun 2018 : ±11%

belum efektif mencapai

sehingga belum secara

sasaran mengurangi tumpukan

efektifmeningkatkanproduktifit

perkara.

as penyelesaian perkara.

a. Sudah berjalan sejak 6 tahun yang lalu b. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun belum seluruhnya

b. Mediasi belum secara

b. Kelambatan penyelesaian perkara perdata meningkatkan

Potensi

maksimal dilaksanakan c.

Belum semua hakim

c.

Ada lembaga mediasi diluar pengadilan.

Permasalahan

Tantangan

Potensi

tumpukan perkara dan

memperoleh pelatihan mediasi

penyelesaian perkara yang

sehingga terdapat pemahaman

bantuanhukum ada dalam

lama berimplikasi dengan

yang beragam tentang

bentukmediasi (UU no. 16

semakin besar biaya disertai

mediasi;

tahun2011).

dengan prosedur panjang

d. Kurangnya pengetahuan para

menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha

e. Menjadi sasaran dalamCetak

pihak yang berperkara tentang

Biru MahkamahAgung RI

keuntungan

2010-2035.

penyelesaian

perkara melalui mediasi;

f.

e. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena

f.

d. Skema non ligitasi

Menjadi arah kebijakanRPJMN 2015-2035.

g. Tuntutan masyarakat sangat

akan berimbas pada financial

besar untuk meningkatkan

fee yang mereka dapatkan dari

akses peradilan

para klien;

denganpenyederhanaan

Sebagian

hakim

masih

prosespersidangan.

memandang mediasi sebagai

h. Konsep dan mekanismesmall

penambahan beban pekerjaan

claim court telahdibahas

mereka

dalam NaskahAkademis

dalam

memutus

perkara;

RUU HukumAcara Perdata.

Manajemen Penanganan Perkara Masih adanya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutasi.

Permasalahan

Tantangan

Potensi

a. Masih banyaknya keluhan a. Proses penyelesaian perkara a. Perkembangan teknologi publik tentang akurasi masih bergantung pada berkas informasi yang pesat dan informasi pada Sistem fisik; dinamis Informasi Perkara dan b. Masih belum optimalnya Putusan serta tidak ada b. Penerapan teknologi informasi pemanfaatan teknologi kemampuan untuk mengontrol informasi dalam melakukan menjadi salah satu prioritas secara efektif. koordinasi baik internal utama dalam ceka biru b. Adanya beberapa maupun eksternal; Mahkamah Agung 2010 – permasalahan proses c. Belum tersedia anggaran yang 2035 penyelesaian perkara yang cukup untuk pengembangan dimulai dari penerimaan dan pemeliharaan perangkat c. Adanya SK KMA No, Iberkas, registrasi, IT yang sesuai dengan 144/KMA/SK/I/2011 tentang pemeriksaan, putusan, dan kebutuhan minutasi. Keterbukaan Informasi Piublik c.

Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama

dalam

menetapkan secara

kinerja

dengan

tahapan-tahapan

sistematis

melalui

penataan,

terencana

dan terprogram

perbaikan

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

yang

penertiban,

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B diselaraskan dengan arah kebijakan

dan program

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005

–

2025

dan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 –2019 sesuai dengan Reviu Renstra Mahkamah Agung. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bogor. Visi Pengadilan Negeri Bogor mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B YANG AGUNG”

2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B; 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan; 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B; 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B;

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi

dan misi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan; 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan; Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel; 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan diberbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yangberkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatandaya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segalabidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunanhukum dalam lima tahun ke depan, yakni : 1. Penegakan hukum yang berkualitas 2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2015-2019 diturunkan lagi ke dalam 12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut:

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dari 3 sasaran tersebut hanya bisa melaksanakan 9 arah kebijakan, sebagaimana berikut : 1. Penegakan Hukum Berkualitas Kondisi yang menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum,yakni polisi, jaksa, dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut : a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Akar masalah yang menyebabkan penegakan hukum pidana secara umum, maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak berjalan maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antar aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks meliputi aspek : (a) Substansi,yakni banyaknya pengaturan tentang sistem peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan inkonsistensi pengaturan; (b) Kelembagaan, yakni tidak adanya sinkronisasi antar instansi, tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansi sentris;

(c) Mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan terpencarnya data kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka. Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional penegakan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal. b. Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perpaduan sistem penegakan hukum dan penegakan HAM, khususnya hak anak yang dilandasi oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep ini merupakan kebijakan penegakan hukum berlandaskan restorative justice secara formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan optimal di samping untuk melindungi hak anak, juga sebagai contoh keberhasilan penggunaan restorative justice dalam sistem hukum formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, Indonesia perlu melaksanakan strategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui strategi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan restorative justice. c. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat dan Biaya Ringan Visi pembangunan nasional 2015-2019 yang untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundangundangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan small claim court, dan peningkatan utilisasi mediasi, dan mengembangkan lagi proses pelaksanaan program E – Court dalam penyelesaian perkara sesuai dengan amanah dari PERMA No.3 Tahun 2018. d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian,Kejaksaan, dan Pengadilan) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga,Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum. 2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisiini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan

hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut: Efektifitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Indonesia telah mengimplementasikan berbagai ketentuan United Nation Covention Againts Corruption (UNCAC) terkait dengan kerjasama penyelamatan aset melalui mutual legal assistance maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (justice collaborator). Disamping itu, melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun, masih

terdapat

berbagai

permasalahan

yang

menghambat

optimalnya

pelaksanaan mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator, maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan justice collaborator; serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK. 3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem

hukum, baik dalam kerangka rule of law maupun rechtstaat, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsepHAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut: a. Penegakan HAM Jumlah pengaduan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dan belum menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan HAM melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Oleh karenanya, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM. b. Optimalisasi Bantuan Hukum Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan

kondisi

tersebut,

permasalahan

ini

akan

diatasi

melalui

strategisosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum. c. Penanganan kekerasan terhadap perempuan Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat

penegak

hukum

dalam

penanganan

kasus

kekerasan

terhadap

perempuan,serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. d. Pendidikan HAM Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara (state actor).Guna meningkatkan pemahaman mengenai HAM, maka diperlukan pendidikan HAM bagi aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana

pembangunan

hukum

2015-2019

diharapkan

dapat

membantu

terwujudnya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif

hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya

saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, kontribusi hukum dalam

mewujudkan

penegakan

hukum

berkualitas;

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B menetapkan 4 sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Masing – masing sasaran strategis tersebut memiliki arahan kebijakan sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata); b. Persentase penyelsaian perkara (Pidana, Perdata); c. Persentase penurunan sisa perkara; d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan PK); e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan; Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efekitifitas Penyelesaian Perkara Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwaseluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam)

bulan

dengan

ketentuan

Ketua

Pengadilan

Tingkat

Pertama

yang

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan

Pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Selain hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana (small claim court) sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya gugatan sederhan (small claim court). Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu; b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; d. Persentasi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara on line dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus; Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Untuk

mewujudkan

sasaran

strategis

peningkatn

akses

peradilan

bagimasyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagaiberikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu: a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara,kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap

layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya. b. Sidang Keliling / Zitting Plaats; Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

miskin

dan

terpinggirkan

karena

keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama. c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum; Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yangmenyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkaratata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yangbersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan TingkatBanding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan

Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan padaMahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkasperkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkaraPerdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaianperkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada PengadilanTingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara MahkamahAgung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutinmelalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana/ small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai

payung hukum terlaksananya gugatan sederhana / small claim court. Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B juga telah menerapkan sistem persidangan digital yaitu Pendaftaran Permohonan Online, Sidang teleconference dan e-Court Mahkamah Agung RI. Untuk perkara permohonan bisa dilakukan pendaftaran online melalui halaman website http://pendaftaran.pn-bogor.go.id/ dan untuk perkara gugatan bisa melalui link http://ecourt.mahkamahagung.go.id/ .

3.3. KERANGKA REGULASI Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan” Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019

yang

diamanatkan

kepada

setiap

kementrian/lembaga

maka

kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerang karegulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmenPPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah: a. Mengarahkan

proses

perencanaan

pembentukan

regulasi

sesuai

kebutuhanpembangunan, b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI MAHKAMAH AGUNG

Isu Strategis

1. Peningkata n penyelesai an perkara Mahkamah Agung

Arah Kebijakan 2015 - 2019

- Pembatasan perkara kasasi dan PK, - Penerapan Sistem kamar secara konsisten, - Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara - Penataan ulang organisasi manajemen perkara - Penataan ulang proses manajemen perkara - Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Arah Kerangka Regulasi

- Penguatanorganisasi4 (empat) lingkunganperadilan di bawahMahkamah Agung, - Penerapan sistemkamar pada tingkatbanding, - Spesialisasi Hakim pada tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun - Pelaksanaan sistempidana peradilan anakdan pelaksanaan sistem peradilanpidana terpadu, one stop service diMahkamah Agung.

Direktorat Penanggungjawa b

Direktorat Terkait

Pembuatan SK KMA:

Kepaniteraan

Kepaniteraan MA

- Tentang pembatasan perkara kasasi dan PK dalam persyaratan hal formil

Mahkamah Agung

RI, Ditjen Badilum,

RI

Ditjen Badilag,

Kebutuhan Regulasi

- Pemberlakuan penerapan sistem kamar pada tingkat banding - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK - SE sosialisasi hasil rapat pleno - Surat edaran sertifikasi hakim - Revisi pola bindalmin (termasuk peyederhanaan proses perkara), - MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu - SK KMA implementasi MoU SPPT - SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Ditjen Badimiltun

Isu Strategis

Arah Kebijakan 2015 - 2019

Arah Kerangka Regulasi

Kebutuhan Regulasi

Direktorat Penanggungjawa b

Direktorat Terkait

Ditjen Badilum

Ditjen Badilum,

- Juklak / Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Optimalisa si Manajeme n Peradilan Umum

- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM

- Implementasi SK KMA tentang percepatanpenyelesaianperka ra, - Penambahan volume zitting plaats, posyankum, perkaraprodeo - Peningkatanpelayanan publik. - Standarisasipelaksanaan bimtek.

- SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posyankum dan perkara prodeo

Diklat Kumdil MA RI

- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak / Juknis pelaksanaan bimtek - Juklak / Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara

3. Peningkata n Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatanefektifitas kinerjaaparatur teknis dannon teknisperadilan,

Pembentukanlandasan hukumPeningkatan kualitasaparatur peradilanbidang teknis dan nonteknis yudisial serta administrasi umum

Pembuatan SKKMA tentangpeningkatan kualitas aparaturperadilan bidang

Badan LitbangDiklat MA RI

Badan UrusanAdministra si MARI, DitjenBadilum, DitjenBadilag, DitjenBadimiltun

Badan Urusan

Badan Urusan Administrasi MA

teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.

4. Peningkata n

Optimalisasipemanfaatanteknologiinformasi,peningkatankualit as sumberdaya manusia;

Pembentukanlandasan hukum tatakelolaoptimalisasiteknologi

Pembuatan SKKMA/edarantentang tata

Isu Strategis

Arah Kebijakan 2015 - 2019

dukungan Manajeme n dan pelaksanaa n Tugas Teknis Lainnya 5. Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung 6. Optimalisa si Pengawas an dan Peningkata n Akuntabilit as Aparatur Negara Mahkamah

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan

- Peningkatan efektifitas pengelolaanpenyelesaianperkara, - Peningkatan kualitas pengawasan

Arah Kerangka Regulasi

Kebutuhan Regulasi

Direktorat Penanggungjawa b

Direktorat Terkait

Administrasi MA RI

RI

informasidan peningkatankualitas aparaturperadilan.

kelolaoptimalisasi

Pembentukanlandasanhukum skala prioritaspemenuhan saranadan prasarana kinerjaaparatur peradilan

Pembuatan SKKMA tentangstandarisasipendukun g kinerjaaparatur peradilan

Badan Urusan Administrasi MA RI

Badan Urusan Administrasi MA RI

Pembentukanlandasan hukumstandarpengawasankinerj a aparaturperadilan danpeningkatan kualitaspengawasan.

Pembuatan SKKMA tentangstandarpengawasan danpemeriksaanaparatur peradilan.

Badan PengawasanMA RI

Badan PengawasanMA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI

teknologi informasi

Isu Strategis

Agung

Arah Kebijakan 2015 - 2019

Arah Kerangka Regulasi

Kebutuhan Regulasi

Direktorat Penanggungjawa b

Direktorat Terkait

3.4.

KERANGKA KELEMBAGAAN Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B merupakan lingkungan peradilan umum

tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Barat yang menjadi kawal depan (Voor post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B antara lain: •

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

•

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut

administrasi

teknis

yudicial,

perencanaan/teknologi

administrasi informasi,

peradilan,

maupun

umum/perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. •

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

•

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

•

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan,

kepegawaian

/organisasi/

tatalaksanan,

dan

keuangan / umum/perlengakapan). •

Fungsi Lainnya :Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya

serta

memberi

akses

yang

seluas-luasnya

bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

tentang

Pedoman

Pelayanan

Informasi

di

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yudisial.

Terlebih lagi dengan dibuatkan standarisasi pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B sejak tanggal 27 April 2018, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat lebih maksimal berdasarkan SOP dan transparan. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B

Ketua •

Mengkoordinasikan manajemen Peradilan;

•

Mengkoordinasikan penyelenggaraan persidangan;

•

Mengkoordinasikan administrasi umum ;

•

Mengkoordinasikan peyelenggaraan pelayanan publik;

•

Menunjuk/menetapkan mejelis Hakim dalam perkara pidana, perdata;

•

Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan eksekusi;

•

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di wilayah hukumnya;

•

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama;

Wakil Ketua •

Mengkoordinasikan pengawasan internal;

•

Menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana dengan acara cepat dan tindak pidana ringan, secara merata;

•

Menetapkan perpanjangan penahanan yang dimohonkan Penyidik maupun Penuntut Umum;

•

Menetapkan perpanjangan penahanan yang dimohonkan Hakim/Majelis Hakim, kecuali perkara dengan Ketua Majelis Ketua Pengadilan Negeri;

•

Menetapkan Ijin/Persetujuan telah dilakukan tindakan penggeledahan maupun penyitaan yang dimohonkan Penyidik;

•

Menetapkan perpanjangan penahanan;

•

Menunjuk/menetapkan hakim perkara perdata permohonan;

•

Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan;

HAKIM •

Menerima

berkas

perkara

dari

kepaniteraan

perdata

untuk

dipelajari

dan

bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari sidang; •

Terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi;

•

Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

•

Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau pemeriksaan setempat;

•

Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya;

•

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan;

•

Menyiapkan

dan

memaraf

naskah

putusan

lengkap

sebelum

diucapkan

dipersidangan; •

Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi;

•

Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI;

•

Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan memusyawarahkan dengan Majelis guna menetapkan hari sidang;

•

Dalam hal terdakwa ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menangguhkan penahanan atau merubah jenis penahanannya;

•

Melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

•

Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutny;

•

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan;

•

Menyiapkan dan memberikan paraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan;

•

Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan;

•

Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi;

•

Dalam hal terdakwanya anak-anak (peradilan Anak) menghubungi BISPA dan orang tua terdakwa agar menghadiri persidangan;

•

Secara berkala ikut serta dalam forum pertemuan antar penegak hukum (Diljapol);

•

Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI;

Panitera •

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pelayanan Utama Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B;

•

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;

•

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan;

•

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

•

Panitera

bertanggung

jawab

atas

pengurusan

berkas

perkara,

putusan,

dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; Panitera Muda Pidana •

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

•

Melaksanakan administrasi perkara Pidana, mempersiapkan persidangan perkara Pidana, menyimpan berkas perkara Pidana yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

•

Mengkoordinasikan pembagian tugas pada meja I, dan meja II.

•

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.

•

Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.

•

Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.

•

Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

•

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

•

Menyiapkan berkas permohona grasi.

•

Menyerahkan arsip berkas perkara / Permohonan grasi kepada panitera muda hukum.

Panitera Muda Perdata •

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

•

Melaksanakan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.

•

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.

•

Mengkoordinisaikan pembagian tugas pada meja I, meja II, dan meja III.

•

Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.

•

Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.

•

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

•

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum •

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

•

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sekretaris •

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B

•

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

•

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

•

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan/Teknologi Informasi/,pelaporan, Kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan Keuangan / umum dalam rangka memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

•

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan lembaga

(RKAKL)

sebagai

bahan

penyediaan

dana

kegiatan

dan

dana

pembangunan. •

Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbazis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

Ka.Sub.Bag. Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan •

Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

•

Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

•

Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun kesekretariatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal

•

Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tuga;

•

Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B;

•

Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masingmasing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

•

Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagiann perencanaan, IT dan pelaporan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;

•

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan serta menyampaiakan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;

•

Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan(RKT), Indikator Kerja Utama (IKU), dan Laporan Tahunan;

•

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan;

Ka.Sub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana •

Membuat usulan pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil;

•

Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri;

•

Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil;

•

Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan;

•

Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat;

•

Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural;

•

Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai;

•

Mengusulkan pemberhentian dan purna bhakti;

•

Menyusun DUK dan Bezetting pegawai dalam lingkungan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B.

•

Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, purna bhakti, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan •

Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi;

•

Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi;

•

Mengklasifikasikan arsip persuratan di lingkungan pengadilan negeri;

•

Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor;

•

Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan;

•

Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas;

•

Menyelenggarakan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;

•

Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan negeri;

•

Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan;

•

Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran;

•

Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel;

•

Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji;

•

Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas;

•

Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan rencana kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan (RKAKL);

•

Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima;

•

Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja;

•

Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

•

Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya;

•

Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan;

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Kelas I B memiliki 3 program yang akan dilaksanakanyaitu: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program ini dilaksanakan oleh kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yaitu kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut: Target

Sasaran Program Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

90%

85%

Persentase penurunan sisa perkara*

-

-

100%

95%

90%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

90%

90%

90%

90%

91%

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi*

-

-

20%

15%

15%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan*

-

-

78%

85%

85%

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

8%

5%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentasesisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana PersentasePerkara: - Perdata - Pidana

- Banding - Kasasi - PK

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Persentase berkasyang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan

Target

Sasaran Program

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan*

-

-

100%

100%

100%

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan*

-

-

100%

100%

100%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum*

-

-

100%

100%

100%

25%

25%

25%

30%

30%

tepat waktu Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

*) merupakan Indikator baru hasil Reviu mengacu pada IKU Mahkamah Agung RI 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program ini dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dengan menggunakan sumber dana DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program ini dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B dengan menggunakan sumber dana DIPA 03 Badan Urusan Administrasi

BAB V – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor Kelas Kelas I B tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana strategis Mahkamah Agung 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan cetak biru (Blue Print) Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia sacara umum dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B secara khusus. Dalam rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B pada tahun 2010-2014 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum. Dengan keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas adanya permasalahanpermasalahan yang muncul disamping juga Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya sistem penjaminan mutu, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) serta penyederhanaan proses berperkara dan menekan

biaya

berperkara

yaitu

dengan

melakukan

pendaftaran,

manajemen

penanganan perkara, dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakatkan miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan. Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan,Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B. Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B mengacu pada rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2015-2019 telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,

meningkatkan

penyederhanaan

proses

penanganan

perkara

melalui

manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara

akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal. Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia danperlu disinkronisasi dengan Reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal,target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

MATRIK RENSTRA 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B KELAS I B KELAS I B Visi

:

MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B KELAS I B KELAS I B YANG AGUNG

Misi

:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Kelas I B Kelas I B 2. Memberikan Perlayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Kelas I B Kelas I B 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadidaln Negeri Bogor Kelas I B

Tujuan N o

1

Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Terwujudnya kepercayaan masyrakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan

Tar get

80%

Uraian

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel

Indikator Sasaran Persentasesisa perkara yang diselesaikan:

Target

Strategi

20 15

20 16

20 17

20 18

20 19

10

10

10

10

10

0%

0%

0%

0%

0%

50

50

50

90

85

%

%

%

%

%

- Perdata - Pidana PersentasePerka ra: - Perdata - Pidana

Progra m

Kegiat an

Program Peningk atan Manaje men Peradila n Umum

Peningk atan Manaje men Peradila n Umum

Indikat or Kegiat an Perkara Peradila n Umum yang diselesa ikan ditingka t Pertam a dan

Tar get

Rp.

100 %

133.550 .000

90%

Tujuan N o

Uraian

Sasaran

Indikator Kinerja

Tar get

Uraian

Target

Strategi

20 15

20 16

20 17

20 18

20 19

Persentase penurunan sisa perkara*

-

-

10

95

90

0%

%

%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

90

90

90

90

91

%

%

%

%

%

Persentaseperka rapidana anak yang diselesaikan dengan diversi*

-

-

20

15

15

%

%

%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan*

-

78

80

80

%

%

%

10

10

10

Indikator Sasaran

Progra m

Kegiat an

Indikat or Kegiat an Banding yang Tepat Waktu

Tar get 95%

90%

- Banding - Kasasi - PK

2

TerwujudnyaPenyederhan aan prosespenanganan perkara

Persentase perkara tepat waktu

yang

diselesaikan

80%

Peningkatan Efektifitas

Persentase isi putusan yang diterima oleh

10

-

10

15%

85%

100 %

Rp.

Tujuan N o

Uraian

Sasaran

Indikator Kinerja

Tar get

melaluipemanfaatanTekn ologiInformasi

3

Terwujudnya Pelayanan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Uraian

Pengelolaan Penyelesaia n Perkara

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

80%

Meningkatn ya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirk an

Target

Strategi Indikat or Kegiat an

20 15

20 16

20 17

20 18

20 19

para pihak tepat waktu

0%

0%

0%

0%

0%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

25

25

8%

5%

5%

10%

%

%

Persentase berkasyang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

10

10

10

10

10

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

-

-

10

10

10

0%

0%

0%

Indikator Sasaran

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan*

Progra m

Perkara Peradila n Umum yang diselesai kan melalui Pembeb asan Biaya Perkara

Kegiat an

Perkara peradila n yang diselesa ikan melalui pembeb asan biaya perkara diwilaya h Jawa Barat

Tar get

100 %

Rp.

Tujuan N o

Uraian

Sasaran

Indikator Kinerja

Tar get

Uraian

Indikator Sasaran

Target

Strategi

20 15

20 16

20 17

20 18

20 19

-

10

10

10

0%

0%

0%

10

10

10

0%

0%

0%

Persentaseperkarayangdiselesaikanmelalu isidangkeliling/Zitting plaats

100 %

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan*

-

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

80%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum*

-

-

Progra m

Kegiat an

Program Peningk atan Manaje men Peradila n Umum

Peningk atan Manaje men Peradila n Umum

Perkara Peradila n Umum yang diselesai kan melalui Pembeb asan Biaya Perkara

Perkara peradila n yang diselesa ikan melalui pembeb asan biaya perkara diwilaya h Jawa Barat

Indikat or Kegiat an

Tar get 100 %

100 %

Rp.

Tujuan N o

4

Uraian

Sasaran

Indikator Kinerja

Tar get

Uraian

Mening katnya Kepatu han Terhad ap Putusa n Penga dilan

Indikator Sasaran Persentasep u t u s a n perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Target

Strategi

20 15

20 16

20 17

20 18

20 19

25

25

25

30

30

%

%

%

%

%

Progra m

Kegiat an

Program Peningk atan Manaje men Peradila n Umum

Peningk atan Manaje men Peradila n Umum

Indikat or Kegiat an

Tar get 30%

Rp.

PENETAPAN RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I B TAHUN ANGGARAN 2019

NO

1.

KINERJA UTAMA

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana

2.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

TARGET HASIL REVIU 100%

95%

c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

10%

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%

90%

20% 87%

c.

3.

4.

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Persentase p u t u s a n perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%

100% 100% 100% 100%

25%