Pasal 17

PASAL 17 Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) oleh Direktur Jenderal Peternakan diberikan secara tertulis dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model-4 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

PASAL 18 (1) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diterbitkan SPP oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri dengan mengunakan formulir model-5 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Hewan tempat pemasukan.

PASAL 19 (1) Perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang telah memperoleh SPP dari Direktur Jenderal Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat memasukan benih, bibit ternak, dan/atau ternak potong. (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan. (3) Apabila terjadi wabah penyakit hewan di negara asal SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku. (4) Perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang melakukan pemasukan benih, bibit ternak, dan/atau ternak potong wajib memberikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, dan Kepala Dinas di provinsi yang menerbitkan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pemasukan.

BAB III PENGELUARAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG

Bagian kesatu Umum

Pasal 20 (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah. (2) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan peternak, dan peningkatan devisa. (3) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat SPP-I dari Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri.

PASAL 21 (1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak ke luar wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini. (2) Jenis dan daerah asal benih dan/atau bibit ternak yang dapat dikeluarkan ditetapkan oleh Menteri. (3) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak wajib mempertahankan kelestarian sumberdaya genetik di dalam negeri. (4) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan populasi ternak untuk kebutuhan dalam negeri berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit Ternak Nasional, dan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

Bagian Kedua Persyaratan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak

PASAL 22 (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah. (2) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat SPP-I dari Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri.

PASAL 23 Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak wajib mencegah kemungkinan timbul dan menyebarnya HPHK/PHMU dan bertanggung jawab terhadap perlindungan sumberdaya genetik ternak, serta menjaga kelangsungan pengembangan populasi ternak dalam negeri.

PASAL 24 (1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang melakukan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan kesehatan hewan serta mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang melakukan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.

PASAL 25 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang berlaku bagi perorangan meliputi: a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan; c. Rekomendasi teknis dari Dinas Provinsi. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang berlaku bagi badan hukum meliputi : a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP); d. Angka Pengenal Ekspor Umum (APEU); e. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan; dan f. Akta Pendirian Perusahaan.

PASAL 26 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi persyaratan kesehatan hewan (certificate of animal health), sertifikat asal usul benih atau bibit ternak (pedigree) dan persyaratan daerah asal (certificate of origin). (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis benih dan/atau bibit ternak yang akan dikeluarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengeluaran Ternak Potong

PASAL 27 (1) Pengeluaran ternak potong hanya dapat dilakukan oleh badan hukum. (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi persyaratan kesehatan hewan (certificate of animal health), dan persyaratan daerah asal (certificate of origin).

Bagian Keempat Tata Cara Pengeluaran

PASAL 28 • (1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pengeluaran benih, bibit ternak dan/atau ternak potong wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Badan Karantina Pertanian, dengan menggunakan formulir model-6 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan: a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan; c. daerah asal; d. negara tujuan; e. tanggal pengeluaran; 140 f. jenis, kuantitas dan peruntukan; g. rekomendasi teknis dari Dinas Provinsi; h. instalasi karantina hewan untuk tindakan karantina di pelabuhan/bandara/ daerah tujuan/pengeluaran. (3) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus segera memberikan jawaban ditunda atau ditolak.

PASAL 29 (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) apabila masih ada kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang harus dilengkapi dan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan menggunakan formulir model-7 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan administrasi. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan administrasi, permohonan dianggap ditarik kembali.

PASAL 30 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditolak apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak benar. (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi kepada pemohon secara tertulis yang disertai alasan penolakannya dengan menggunakan formulir model-8 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

PASAL 31 (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Badan Karantina Pertanian. (2) Direktur Jenderal Peternakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisa teknis benih, bibit ternak atau ternak potong terhadap dipenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan kesehatan hewan. 141 (3) Kepala Badan Karantina Pertanian melakukan analisa teknis di bidang karantina hewan. (4) Hasil analisa teknis dari Kepala Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan SPP-I.