Pph Pasal 17 Dan Pp.docx

1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 PPh pasal 17 adalah pasal yang secara terPada pasal 17 menjelaskan tentang tarif untuk menghitung penghasilan kena pajak. Berdasarkan UU PPh pasal 17 tersebut, wajib pajak yang dikenai PPh adalah untuk wajib pajak orang pribasi dalam negeri dan untuk wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk badan usaha tetap. Dengan mengacu pada PPh pasal 17 ini, tarif pajak penghasilan yang berlaku di indonesia menerapkan skema tarif progresif, yaitu tarif pajak yang dikenakan semaking tinggi seiring dengan kenaikan jumlah penghasilan yang menjadidasar pengenaan pajak. Penggunaan tarif progresif pada PPh 17 ini merupakan wujuddari asas keadilan. Maka dari itu, orang atau badan yang memiliki penghasilan yang tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi pula jika dibandingkan dengan orang atau badan yang penghasilannya lebih rendah. 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri Orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penghasilan. Sebagaimana disebutkan dalam PPh pasal 17 Ayat 1(a), yaitu: Penghasilan per tahun Tarif Di bawah atau sampai dengan Rp 50.000.000 5% Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000 15% Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000 25% Di atas Rp 500.000.000 30% 2. Wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap Wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda, yaitu tarif yang dikenakan adalah 28% dari seluruh jumlah penghasilan. Sebagaimana yang disebutkan dalam PPh pasal 17 Ayat 1(b). Ketentuan tarif PPh Pasal 17 untuk Kondisi Tertentu Selain kedua ketentuan terif yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa aturan lain yang diberlakukan kepada wajib pajak berdasarkan kondisi tetrtentu, yaitu 1. Pada PPh pasal 17 Ayat 2 disebutkan bahwa terif tertinggi yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang di atur dalam peraturan pemerintah. 2. PPh pasal 17 Ayat 2 (b) disebutkan bahwa tarif khusus bagi wajib pajak badan yang berstatus perusahaan terbuka dengan jumlah saham sekitar 40% beredar dan diperdagangkan di BEI. Kemudian bagi wajib pajak badan dengan klasifikasi tersebut, tarif pajak penghasilan yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif PPh pasal 17 untuk wajib pajak badan. Jadi, perusahaan terbuka yang sahamnya 40% beredar di publik dan diperdagangkan di BEI hanya dibebankan terif sebesar 23% dan per 2010 tarifnya hanya 20%. 3. PPh pasal 17 Ayat 2 (c) dan (d) berisi tentang ketentuan tarif pajak untuk wajib pajak pribadi yang mendapat penghasilan berupa deviden, yakni sebesar 10% dan sifatnya

final. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Deviden Yang Diterima Atau Diperoleh Waji Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 4. Pada PPh pasal 17 Ayat 5 disebutkan bahwa “Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak.” Kemudian ketentuan pada ayat 6 disebutkan bahwa “Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebagaiman disebutkan dalam PP No. 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 yaitu “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.” Tarif PPh final tersebut sebesar o,5%. Wajib pajak yang dimaksudkan merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak.