Paper 2 Asp Fix

Nama: Sabila Amalia NIM : 16/397069/EK/21025

PERENCANAAN OPERASIONAL DAN ALUR PERENCANAAN OPERASIONAL DI INDONESIA

BAB I: PENDAHULUAN Perencanaan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah disetujui. Organisasi yang tidak memiliki rencana atau tidak melakukan perencanaan sebelumnya dapat dipastikan tidak dapat memenuhi tujuan yang diinginkannya. Dalam melakukan kegiatannya setiap hari, suatu organisasi dapat dipastikan harus memiliki rencana kegiatan yang akan dilakukannya setiap hari yang selaras dengan tujuan dasar, visi, dan misi, suatu organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan perencanaan operasional yang selaras dengan rencana fundamental seperti visi dan misi dari organisasi tersebut. Pada organisasi publik seperti pemerintahan, perencanaan dan penganggaran merupakan cara pemerintah dalam mengolah dan bertanggung jawab akan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat. Indonesia memiliki sistem Perencanaan Nasional yang mengatur akan perencanaan tersebut. Sistem Perencanaan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaanpembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah (UU 25/2007). Dalam organisasi publik perencanaan operasional dilakukan untuk lebih menjabarkan rincian tentang bagaimana rencana fundamental dilaksanakan dan rencana operasional harus memuat daftar program dan proyek yang direncanakan akan dilakukan pada periode tertentu. Periode yang digunakan untuk melakukan program pada perencanaan operasional ini biasanya memiliki jangka waktu yang relatif pendek/sebentar. Pada pemerintahan, perencanaan operasional tertuang pada perencanaan pembangunan dan penganggaran yang memiliki jangka waktu kurang lebih satu tahun. Sama halnya dengan perencanaan fundamental, perencanaan pembangunan operasional dapat dibagi menjadi dua sisi, yang pertama dari sisi nasional/pemerintah pusat, sedangkan yang kedua dari sisi pemerintah daerah. Perencanaan operasional dalam sisi nasional ialah RKP (Rencana

Kerja Pemerintah), Renja KL (Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga), RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga), Rincian APBN, dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, perencanaan pembangunan operasional dimulai dari penyusunan RKP Daerah, Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah), RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), Rincian APBN, dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Semua bentuk perencanaan pembangunan operasional dalam tingkat nasional maupun daerah berlaku untuk periode tahunan/satu tahun.

BAGIAN II: PERENCANAAN OPERASIONAL PEMERINTAH 1. Rencana Kerja Pemerintah a. Pemerintah Pusat

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersediasecara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia dan memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian maka peran Deputi Pendanaan dan Deputi Ekonomi sangat krusial pula. Keduanya perlu diberikan tempat dalam mekanisme penyusunan RKP. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategipembangunan. Dokumen RKP 2018 disusun dengantema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan danPemerataan”.

Selaras dengah RPJMN artinya RKP menjabarkan apa yang telah tercantum dalam RPJMN melalui pembangunan tahunan. Selaras dengah Renja K/L bahwa dalam penyusunan rancangan RKP harus memperhatikan rancangan Renja K/L. dan selaras dengan RKPD artinya perencanaan pembangunan di daerah merupakan hal yang harus diakomodir (bottom up) dalam perencanaan pembangunan nasional, serta RKP yang telah ditetapkan merupakan rujukan penyusunan RKPD.

Oleh karenan pembangunan lintas sektor penting untuk diperhatikan, perlu diatur dalam mekanisme penyusunan RKP, tentang mekanisme pembangunan lintas sektor yang dapat menghilangkan ego sektor. Perlu ditunjuk pihak (unit kerja) netral yang bertanggung jawab atas pembangunan lintas sektor. Mengingat RKP harus selaras dengan RKPD maka peran Deputi Regional juga menjadi penting dalam menjaga konsistensi hal tersebut. Terutama keselarasan pembangunan sektor di daerah. Untuk RKP yang disusun tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 telah disusun prosedur penyusunan RKP yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 8/M.PPN/11/2007 pada tanggal 30 Nopember 2007. Prosedur tersebut disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi seluruh pihak terkait di Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan RKP. Dalam RKP tahun 2018, pemerintah telah menetapkan 10 prioritasnasional untuk menjadi landasan bagi seluruh proyek dan program-programyang dijalankan pemerintah pada 2018.

b. Daerah Pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 263 dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabarnan RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daera, prioritas pembangunan daerag, seta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan. RKPD ditetapkan dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Sedangkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD pertama kali ialah melakukan serangkaian kegiatan guna menyusun Rancangan Awal RKPD. Hampir sama seperti dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Rancangan Awal RKPD dibuat dengan pengolah data dan informasi yang dimiliki. Data dan informasi tersebut bersumber dari analisis gambaran umum kondisi daerah menggunakan review RPJMD, serta evaluasi kinerja RKPD tahun lalu menggunakan dokumen RKPD tahun berjalan. Setelah itu, dilakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan, kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. Hasilnya kemudian didiskusikan kembali pada Forum Konsultasi Publik untuk menyelaraskan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif hingga menjadi Rencana Awal RKPD. Dokumen rencana awal tersebut kemudian disempurnakan berdasarkan masukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2018 yang dicocokkan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional/provinsi. 2. Rencana Kerja a. Kementerian dan Lembaga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. Hal tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Selain disusun pada level Nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian/Lembaga. Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP. Penyusunan Renja K/L 2017 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang di dalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak K/L. Matrik Rencana Tindak K/L merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif 2017. Pagu Indikatif tersebut

merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan yang terdiri atas rupiah murni, PHLN, PNBP, BLU, PDN dan SBSN yang tidak dapat dilampaui. Informasi kinerja yang ada dalam Renja K/L meliputi: Visi dan Misi K/L, Sasaran Strategis K/L, dan Misi unit Eselon I; Program, Sasaran Program (Outcome), Indikator Kinerja Program (IKP); Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); Perkiraan alokasi pendanaan baik untuk tahun yang direncanakan maupun prakiraan majunya. Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya. Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RPJMN dan Renstra K/L. b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah melalui PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengeluarkan panduan dalam berupa Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dibangun dalam 4 (empat) tahapan pokok. Tahapan yang pertama ialah tahapan persiapan yang terdiri dari; Pembentukan Tim Penyusunan Renja SKPD; Orientasi Renja SKPD; Penyusunan Agenda Kerja; Pengumpulan Data dan Informasi. Kemudian masuk pada tahapan Penyusunan Rancangan Renja SKPD seperti; Pengolahan Data dan Infomrasi; Analisis Gambaran Pelayanan SKPD; Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; Perumusan Tujuan dan Sasaran; Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; dan Perumusan kegiatan prioritas. Setelah dilakukan rangkaian kegiatan Penyusunan Rancangan Awal SKPD, dokumen tersebut diolah dan akan disajikan dalam dokumen awal Rancangan Renja SKPD. Dokumen Rancangan Awal Renja SKPD tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam Forum SKPD. Untuk menyempurnakan Rancangan Renja SKPD, beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan DPRD perlu memberi masukan terkait penyajian hasil kajian Daftar Kegiatan Prioritas. Kemudian pada Forum SKPD akan dilakukan pembahasan yang bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil kerja tim penyusun dengan kesepakatan hasil musrenbang RKP Daerah satu tingkat di bawahnya. Dokumen rancangan

Renja SKPD yang telah disesuaikan, selanjutnya dikirimkan oleh kepala SKPD kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renja SKPD, kepala SKPD menetapkan Renja SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD.

3. Rencana Kerja dan Anggaran a. Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana target pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan dan belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya,prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. RKA-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD mengacu kepada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaransebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. 4. Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut teori stewardship pada buku Public Sector Accounting, anggaran, jika dilihat dari sudut pandang publik/pemerintah, memiliki fungsi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah akan sumber daya yang sudah didapatkan dan diolehnya dari rakyat. Sehingga anggaran memiliki arti yang berbeda dari anggaran dalam sudut pandang privat/bisnis. Maka APBN ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam skala nasional. Dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, juga disebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud daripengelolaan keuangan negara

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

DAFTAR PUSTAKA Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang RencanaKerja Pemerintah Tahun 2018. https://www.bappenas.go.id Wahjudin Sumpeno. 2012 Penyusunan Renja SKPD, Seri Pembangunan dan Penguatan Pemerintah Modul Pelatihan 3. https://wahjudinsumpeno.files.wordpress.com/2012/04/buku-3penyusunan-renja-skpd.pdf Perdana, Reghi. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH_BIROHUKUM.pdf