Pancasila.docx

Nama NIM Kelas

: A. Abimanyu Rizki Purwadi : B04180134 : T04/T04.1

Bagaimana perbedaan UUD sebelum dan setelah amandemen pada: 1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 2. DPA (Dewan Pertimbangan Agung) 3. BPK (Badan Pengawas Keuangan) 4. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 5. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 6. Presiden 7. MK (Mahkamah Konstitusi)

1. Perbedaan UUD 1945 mengenai MPR sebelum dan sesudah amandemen Kedudukan MPR sebelum amandemen: Sebelum adanya amandamen, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Artinya, kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sehingga tidak terjadi check and balances. Kedudukan MPR setelah amandemen: Setelah amandemen, MPR tidak memiliki lagi kewenangan menetapkan GBHN dan tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK Tugas MPR sebelum amandemen:       

Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Mengubah undang-Undang Dasar. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota

Tugas MPR sesudah amandemen:   

Menghilangkan supremasi kewenangannya Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu) Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. Melantik presiden dan/atau wakil presiden Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN

    

2. Perbedaan UUD 1945 mengenai DPA sebelum dan sesudah amandemen Sebelum amandemen 

Dewan Pertimbangan Agung (disingkat DPA) adalah lembaga tinggi negaraIndonesia menurut UUD 45 sebelum diamendemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. DPA dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45 sebelum diamendemen. Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan



berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan bahwa DPA berbentuk Council of Stateyang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah. DPA memiliki kewajiban untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Presiden. DPA juga serta berhak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah.

 

Sesudah amandamen  Dihapuskan setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 135 /M/ 2003 pada tanggal 31 Juli 2003. 3. Perbedaan UUD 1945 mengenai BPK sebelum dan sesudah amandemen Sebelum amandemen 

Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.



Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

Sesudah amandemen   

Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Memeriksa semua pelaksanaan APBN. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.

Dari tugas dan wewenang tersebut, BPK mempunyai tiga fungsi pokok, yakni : 1. Fungsi Operatif : yaitu melakukan pemeriksaan , pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuanga negara. 2. Fungsi Yudikatif : yaitu melakukan tuntutan perbendeharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi negara. 3. Fungsi Rekomendatif : yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. 4. Perbedaan UUD 1945 mengenai DPR sebelum dan sesudah amandemen Sebelum amandemen 

Mengajukan rancangan undang-undang

  

Memberikan persetujuan atas Peraturan Perundang-undangan (Perpu) Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa.

Sesudah amandemen        

Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menginstruksikannya dalam pembahasan. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki beberapa hak yaitu:

  

Hak interpelasi, yakni hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kehidupan bermasyarakat da bernegara. Hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Hak angket, yakni melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan..

5. Perbedaan UUD 1945 mengenai DPD sebelum dan sesudah amandemen Sebelum amandemen 

Belum ada Dewan Perwakilan Daerah. Keterwakilan daerah di MPR diwakili oleh utusanutusan daerah.

Sesudah amandemen Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut  Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomidaerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan  Pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya,yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.  Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas,serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

6. Perbedaan UUD 1945 mengenai Presiden sebelum dan sesudah amandemen Sebelum amandemen      

Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. adanya aturan mengenai batasan periode jabatan seorang presiden dan mekanisme yang jelas mengenai pemberhentian presiden dalam masa jabat. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president). Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

Sesudah amandemen a. Presiden sebagai Kepala Negara  Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).  Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).  Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).  Mengangkat duta dan konsul. 

Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.

b. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.  Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.  Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.  Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.  Mengangkat dan memberhentikan menteri. 7. Perbedaan UUD 1945 mengenai MK sebelum dan sesudah amandemen Sebelum amandemen  kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung dan belum ada Mahkamah Konstitusi. Sesudah amandemen  Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;  

Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.