Pancasila

BAB I PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA DAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Sejarah Lahirnya Pancasila  Pancasila telah lahir bersamaan dengan adanya atau lahirnya Bangsa Indonesia. Sejak dulu bangsa kita telah mencerminkan penjiwaan atas sila-sila Pancasila, sebelum tumbuhnya kerajaan besar di bumi Nusantara, seperti kerajaan Sriwijaya di Sumatra pada abad VII-XII dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur dalam abad XII-XVI, seperti adanya kepercayaan manusia terhadap kekuatan gaib, baik berupa pemujaan terhadap roh-roh halus yang bercirikan animisme dan dinamisme, maupun kehidupan manusia Indonesia yang penuh toleransi dan suasana damai, tolong-menolong/gotong royong, bermusyawarah bagi terwujudnya kondisi kehidupan yang aman, tenteram sejahtera, dan sebagainya.  Istilah Pancasila telah dikenal sejak dulu, yaitu digunakan sebagai acuan moral/etika dalam kehidupan banga Indonesia sehari-hari. Misal, dari karya-karya pujuangga besar Indonesia semasa berdirinya kerajaan MAjapahiy yang dilukiskan dalam tulisan Empu Prapanca tentang Negara Kertagama, dan Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma. Dalam buku Sutasoma terdapat istilah Pancasila Krama mempunyai arti Lima Dasar TIngkah Laku atau Perintah Kesusilaan yang lima, yang meliputi : 1. Tidak boleh melakukan kekerasan (ahimsa) 2. Tidak boleh mencuri (asteya) 3. Tidak boleh berjiwa dengki (indriya nigraha) 4. Tidak boleh berbohong (amrsawada) 5. Tidak boleh mabuk minum-minuman keras (dama) Selain itu dalam Kitab Sutasoma terdapat semboyan BhinnekaTunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua yang mengandung arti meskipun agama itu kelihatannya berbeda bentuk atau sifatnya namun pada hakikatnya satu juga, yang kemudian menjadi motto lambing Negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut mencerminkan

keluhuran budaya bangsa Indonesia pada saat itu, yang dipersepsikan dari adanya toleransi kehidupan umat beragama antara pemeluk agama Budha dan agama Hindu.  Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu Pnca yang berarti Lima, dan Sila berarti Dasar. Jadi Pancasila mempunyai makna Lima Dasar. Istilah “sila” diartikan juga sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun);akhlak dan moral.  Setelah tenggelam dalam proses penjajahan yang berkepanjangan, istilah Pancasila diangkat lagi oleh Bung Karno dalam uraian pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di muka siding Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritzu Zyumbi Tyoosakai sebagai bahan dalam merumuskan Dasar Negara Indonesia Merdeka, sehingga sering timbul anggapan bahwa tanggal 1 Juni dipandang sebagai lahirnya Pancasila. A. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Pengertian Bangsa  Menurut Ernest Renan, seorang guru besar dan pujangga yang termasyur dari Perancis, dalam pidatonya yang diucapkan di Universitas Sorbonne (Paris) tanggal 11 Maret 1882 berjudul “Qu’est ce qu’une nation” (apakah bangsa itu), menurutnya bangsa itu adalah soal perasaan, soal kehendak (tekad) semata-mata untuk tetap hidup bersama (le desir de vivre ensemble) yang timbul antara segolongan besar manusia yang nasibnya sama dalam masa yang lampau, terutama dalam penderitaanpenderitaan bersama. Jadi bangsa ialah segerombolan manusia yang mau bersatu, dan merasa dirinya bersatu. Sedangkan Otto Bauer mengartikan bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib.  Menurut Bung Karno, bangsa adalah manusia yang menyatu dengan tanah airnya.  Menurut Mohammad Hatta, bangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan ini bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam didalam hati dan otak.

Pengertian Pandangan Hidup 

Pandangan hidup berkenaan dengan sikap manusia didalam memandang diri dan lingkungannya. Sikap manusia ini dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam pada diri manusia, yakni iman, cipta, rasa dan karsa, yang membentuk pandnagan hidup perorangan yang kemudian beradaptasi dengan pandangan hidup perorangan lainnya menjadi pandngan hidup kelompok. Hubungan antara kehidupan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya melahirkan suatu pandangan hidup bangsa.



Menurut Subandi Al Marsudi penulis buku Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi, Pandangan Hidup dapat didefinisikan sebagai segenap prinsip dasar yang dipegang teguh oelh suatu bangsa guna memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia •

Pancasila disebut sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung dala sila-silanya tersebut dari waktu ke waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Bangsa Indonesia.

•

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, digunakan sebagai petunjuk hidup seharihari, dan digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan didalam segala bidang. Tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan, baik norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun maupun norma hukum yang berlaku.

•

Pandangan hidup bangsa dapat digunakan untuk mencapai hidup yang kokoh, guna mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, karena tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terus berombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalanpersoalan besar umat manusia dlam pergaulan masyrakat bangsa-bangsa di dunia. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, social dan budaya yang timbul dalam gerak kehidupan masyarakat yang makin maju, serta didalam membangun dirinya.

•

Definisi atau batasan tentang pandangan hidup suatu bangsa ini pernah kita dapati dalam buku pengantar pemahaman atas latar belakang Ketetapan No. II/MPR/1978

tentang Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila atau Ekaprasetia Pancakarsa. •

Berdasarkan hasil Sidang Istimewa MPR-RI bulan November 1998 Ketetapan No. II/MPR/1978 tersebut di atas telah dinyatakan dicabut dengan Ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/1998.

•

Dari segi kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni sebagai cita-cita dan Pandangan Hidup Bangsa dan Negara RI, sedangkan dilihat dari segi fungsinya Pancasila mempunyai fungsi utama sebagai Dasar Negara RI.

•

Istilah-istilah lain sebagai sinonim dari pengertian pandangan hidup dikenal dengan sebutan: way of life, Weltanschauung, wereldbeschouwing, wereld en levens beschouwing, pandangan dunia, pegangan hidup, pedoman hidup dan petunjuk hidup.

B. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar Falsafah Negara, Philosofische Gronddslag dari Negara, Ideologi Negara, Staatsidee. Pancasila sebagai Dasar Negara RI berarti Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara RI tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline keempat. Pancasila sebagai tempat menuangkan aturan-aturan dasar/pokok yang tertulis yang kemudian dijabarkan lagi kedalam berbagai Ketetapan MPR, dan aturan yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Pancasila punyai sifat kengikat, keharusan, imperative artinya norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan namun dilanggar, sedangkan pelanggaran atasnya dapat berakibat hukum dikenakannya suatu sanksi Meskipun sekarang dalam suasana reformasi dan demokrasi dimana ornag bebas mengeluarkan pendapatnya dan menyampaikan pikiran dan pandangan-pandanganya, namun tidak boleh memberikan penafsiran terhadap Pancasila menurut anggapannya sendiri-sendiri. Dimana kasus ini pernah terjadi karena adanya penyimpangan terhadap Pancasila yaitu, kasus DN Aidit tokoh PKI yang berideologikan komunis. Pancasila selain sebagai alat pemersatu juga sebagai Jiwa Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa

Indonesia ketika mnedirikan Negara, Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai Falsafah Hidup dan Ideologi Bangsa Indonesia, dsb. Daro aspek hukum ketatanegaraan Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Pancasila: Sumber dari segala sumber hukum), juncto Ketetapan MPR-RI No. V/MPR/1973 dan No. IX/mpr/1978 Sumber dari tertib hukum RI adalah pegangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara yang bersangkutan. Sumber dari tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan social, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia. Dan semua ini dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama RI menjadi Dasar Negara RI, yakni Pancasila. Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum, melahirkan empat buah sumber hukum lain, yaitu: (1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, (2) Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, (3) UUD 1945, (4) SP 11 Maret 1966 Ketetapan No. XX/MPRS/1966, memuat tata urutan peraturan perundangan RI sebagai berikut:  UUD 1945  Ketetapan MPR  UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU  Peraturan Pemerintah  Keputusan Presiden  Peraturan pelaksana lainnya: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

BAB II LATAR BELAKANG SEJARAH PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Nama Pancasila sebagai Dasar Negara meskipun tidak tertulis secaar resmi di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh maupun Penjelasan UUD 1945, namun sudah cukup jelas bahwa yang dimaksudkan ialah lima Dasar Negara sebaagimana perumusannya trdapat dalam alinea keempat UUD 1945. Sebelum Pancasila berlaku sah sebagai Dasar Negara RI, maka untuk mewujudkannya didahului / diawali dengan adanya suatu proses perumusan yang mengandung latar belakang tertentu. Oleh karena itu pada dasarnya dapat diadakan pembabakan ke dalam 2 abgian yang meliputi: Hal yang menyangkut latar belakang sejarah dan proses perumusan serta pengesahannya. A. Latar Belakang Sejarah Pendudukan Indonesia oleh colonial Belanda semenjak berdirinya perkumpulan dagang VOC (Verenigde Oost Indische Companie) diawal abad XVII dengan pemerintahannya di Indonesia yang terkenal dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlands Indie), mulai ambruk dengan mendaratnya tentara Jepang di

Indonesia yang dimulai pertama kali di Pulau Tarakan, Kalimantan pada tanggal 10-11 Januari 1942, yang kemudian diikuti dengan adanya pendaratan dipulaupulau lainnya seperti Sulawesi, Maluku, Sumatra, Bali dan akhirnya memasuki pulau Jawa. Tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh, dan perlawanan Belanda terhadap Jepang berakhir di Bandung pada tanggal 8 Maret 1942, sedangkan tanggal 9 Maret 1942 Jenderal Ter POorter sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa menyerah dengan tanpa syarat, yang diikuti dengan ditawan dan dibawanya ke luar Jawa Gubernur Tjarda van Starkenborg Stachouwer dengan para pembesar Belanda lainnya, sehingga terhitung sejak itu secara formal dimulai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Maret 1942, yaitu sebelum pemerintahan Hindia Belanda menyerah, dinyatakan bahwa kedatangan Balatentara Nippon untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang dianggap sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Jepang. Disamping itu guna mewujudkan ketentraman umum dan kehidupan yang makmur bersama-sama rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Raya. Daerah pemerintahan di Indonesia di bagi-bagi tidak lagi sebagai satu pemerintahan, melainkan kedalam beberapa wilayah, untuk Jawa dan Madura pusatnya di Batavia, untuk Sumatra di Bukit Tinggi. Keduanya di bawah Pemerintahan Angkatan Darat (Rkugun). Sisanya, seperti Borneo, Bali terus ke bagian timur samapai dengan Irian di bawah. Pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) yang berpusat di Makasar. Adapun semua pemerintahan daerah ini dibawahi oleh seorang PAnglima Besar untuk seluruh daerah Asia Tenggara (Nanpoo Gun) yang berkedudukan di Saigon. Masuknya Jepang di Indonesia berjalan mulus dan mendapat sambutan gembira dari bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan perlakuan Jepang yang ramah, dan dikira akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda, disamping kepada rakyat Indonesia mula-mula diperbolehkan untuk mengibarkan bendera sang dwi warna merah putih, dan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian terjadilah penyerahan kekuasaan dan pergantian pemerintahan dari Gubernur Jenderal Belanda kepada gusireikan (panglima Besar) Jepang. Setelah iu diikuti penurunan bendera triwarna (Merah Putih Biru) dan menaikkan bendera Matahari terbit, serta mengubah lagu Wilhelmus menjadi Kimigayo. Dirumuskan Pancasila sebagai Dsar Negara tidak terlepas dari adanya janji pemerintah Jepang di Tokyo yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso dihadapan Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintahan Jepang. Pemberian janji tersebut tidak terlepas dari perhitungan strategi Jepang yang melihat Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan dukungan pada ANgkatan Perang Jepang dalam memenangkan Perang Dunia II melawan Sekutu. Akan tetapi janji itu baru dilakukan stelah Balatentara Jepang mengalami kekalahan-kekalahan di semua medan pertempuran, dan adanya desakan dari para pemimpin pergerakan bangsa Indonesia, yang kemudian memaksa Pemerintah Jepang untuk membentuk Dokutitzu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Realisasi BPUPKI dilakukan oelh Gunseikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 dengan dr. KRT Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua, RP Soeroso sebagai Wakil Ketua merangkap Kepala Kantor/Sekretariat, an seorang bangsa Jepang bernama Yoshio Ichibangsae, juga menjabat sebagai wakil Ketua, serta anggota sebanyak 64 orang. Sesuai dengan namanya, badan ini dibentuk dengan ruang lingkup tugas yang terbatas, yakni melakukan penyelidikan bagi usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Keterbatasan ruang lingkup tugas badan ini dapat dilihat dari pernyataan Yoshio Ichibangsae yang mengemukakan bahwa setelah pekerjaan badan ini selesai, maka akan dibentuk suatu panitia lain yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi panitia yang akan dibentuk kemudian itu tidak terikat dengan hasil kerja BPUPKI. Dari apa yang dikemukakan oleh Wakil Jepang itu dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang tersebut tidak dilandasi kesungguhan

memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, melainkan hanya tipu muslihat belaka. B. Proses Perumusan Dan Pengesahan Sehari setelah pengurus BPUPKI dilantik, maka badan ini mulai mengadakan siding-sidang di bawah pimpinan ketuanya, yaitu dr. KRT Radjiman Wediodiningrat. Seluruh proses persidangan BPUPKI ini dapat dibagi dalam 2 masa epersidangan, yaitu: Masa Persidangan 1 berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan MAsa Persidangan II berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945, yang diselenggarakan di Gedung Tyuoo Sangi-in (sekarang Gedung Pejambon) Jakarta. 1. Masa Persidangan 1 Substansi dan inti pembahasan dalam MAsa Persidangan 1 menitikberatkan pada pembahasan tentang landasan filosofi, yaitu dasar Negara Indonesia. Masa Persidangan I yang berlangsung selama 4 ahri dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ini seluruhnya merupakan masa siding pleno yang dipimpin secara langsung oelh Ketua BPUPKI. Dalam sidangnya yang pertama tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI meminta kepada para anggotanya untuk memberikan pandangan-pandangan tentang Dasar Indonesia Merdeka (philosofische grondslag). Adapun pembiacara pertama dalam siding ini diisi oleh Muhammad Yamin, yang di dalam pidatonya telah mengajukan usulan secara lisan mengenai dasar Negara kebangsaan yang rumusannya terdiri atas 5 (lima), yaitu: 1) Peri Kebangsaan 2) Peri Kemanusiaan 3) Peri Ke-Tuhanan 4) Peri Kerakyatan 5) Kesejahteraan Rakyat 1yang disusul kemudoan dengan usulan tertulis mengenai dasar Negara kebangsaan tersebut dengan rumusan sebagai beriku:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Kebangsan Persatuan Indonesia 3) Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4) Kerakyatan

Yang

Dipimpin

Oleh

Hikmat

Kebijaksanaan

Dalam

Permusyawaratan/Perwakilan 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam persidangan I hari kedua tanggal 30 Mei 1945, pembicaranya adalah dari tokoh-tokoh Islam, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan KH Wachid Hasyim, yang mengusulkan dasar Negara Islam, namun tetap menyampaikan sesuatu perumusan. Kemudia dalam persidangan 1 hari ketiga tanggal 31 Mei 1945, pembicara utamanya adalah Soepomo, yang didalam pidatonya menyampaikan pandangan mengenai dasar Negara kebangsaan, yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pikiran Negara integralistik. Dalam kaitan ini tidak dijumpai adanya perumusan dasar Negara yang lima dari soepoemo, kecuali dalam buku karangan Nugroho Notosusanto yang berjudul: “Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara” yang sumbernya dikutip dari buku karangan Muhammad Yamin, “Naskah Persiapan UUD 1945”. Terdapat rumusan 5 (lima) dasar negara usulan Soepoemo sebagai berikut: 1) Persatuan 2) Kekeluargaan 3) Keimbangan lahir batin 4) Musyawarah 5) Keadilan Rakyat Akhirnya dalam persidangan I hari keempat/terakhir tanggal 1 Juni 1945 pembicaranya adalah Soekarno (Bung KArno) yang juga menghasilkan rumusan yang diberi nama Pancasila yaitu terdiri dari: 1) Kebanggan – Nasionalisme 2) Perikemanusiaan – Internasionalisme 3) Mufakat – Democratie 4) Keadilan Sosial 5) Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurt Bung KArno, kelima sila ini bila diperas menjadi trisila\, yaitu: 1) Socio-Nasionalisme 2) Socio-Democratie 3) Ke-Tuhanan Sedangkan bila Tri Sila ini diperas agi menjadi EKa Sila, yaitu “gotong royong” Kesemua usul-usul yang diajukan dalam masa persidangan tersebut masih merupakan persoalan individual, yang setelah dibahas dalam siding ternyata belum menghasilkan kesimpulan yang dapat disepakati. Oleh karena itu atas anjuran Ketua BPUPKI telah meinta agar para pengusul tadi menyatakan usulannya secara tertulis yang diharapkan telah masuk tanggal 20 Juni 1945, dan untuk keperluan itu dibentuk “Panitia Kecil” yang terdiri dari 8 orang atau dapat disebut PAnitia 8 dengan tugas menampung konsepsi-konsepsi dan usul-usul dari para angggota serta menelitinya, yang sesudahnya itu menyerahkan melalui Sekretariat sesuai permintaan Ketua BPUPKI. Panitia Kecil / Panitia 8, terdiri dari: 1) Ir. Soekarno (Ketua) 2) Drs. Mohammad Hatta 3) M. Soetardjo Kartohadikoesoemo 4) K.H Wachid Hasyim 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo 6) Mr. Muhammad Yamin 7) Mr. Alfred Maramis Setelah konsepsi-konsepsi dan usul-usul tersebut ditampung dan diteliti, maka telah dihasilkan pokok-pokok masalah yang melliputi 9 pokok masalah, yaitu: 1) Permintaan Indonesia merdeka dengan selekas-lekasnya. 2) Tentang Dasar Negara 3) Masalah Pemerintahan dan Keala Negara. 4) Tentang warganegara. 5) Masalah Pemerintah di daerah. 6) Masalah Agama dan hubungannya dengan Negara. 7) MAsalah Pembelaan

8) MAsalah Keuangan Tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat pertemuan sebelum memasuki masa persidangan II BPUPKI antara Panitia Kecil dengan para anggota Dokuritzu Zyumbi Tyoosakai. Pertemuan ini mengusulkan 4 hal, yaitu: Pertama

:

Penetapan Bentuk Negara dan Penyusunan Hukum Dasar Negara.

Kedua

: Permintaan Kepada Pemerintah Jepang unutk selekas-lekasnya mengesahkan Hukum Dasar.

Ketiga

:

Meminta kepada Pemerintah Jepang agar diadakan Badan Persiapan selekas mungkin yang tugasnya menyelenggarakan Negara Indonesia Merdeka di atas hukum Dasar yang telah disusun.

Keempat

:

Tentang pembentukan Tentara Kebangsaan dan Tentang Keuangan.

Pertemuan dalam rapat ini juga telah membentuk panitia 9, yaitu: Ir. Soekarno sebagai Ketua, dan anggotanya : Drs. Mohammad Hatta, K.H Wachid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Alfred Maramis, Mr. Achmad Soebardjo, Abdul Kahar Moezakkir, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan H. Agus Salim. Panitia ini dibentuk guna merumuskan dasar Negara, dan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari jalan antara apa yang disebut Golongan Islam dengan yang disebut Golongan Kebangsaan mengenai soal agama dan Negara, yang masalahnya telah timbul sejak dalam masa persidangan I. Panitia 9 berhasil merancang suatu “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” yang dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta” atau “Jacarta Charter” sebagai nama atau sebutan yang diberikan oleh Muhammad Yamin, sedangkan Soekiman menyebutnya sebagai Gentleman Agreement yaitu semacam perjaniian yang luhur. Piagam Jakarta juga memuat perumusan Dasar Negara sebagai ahsil kerja kolektif Panitia 9 yang terdiri atai lima, yaitu: 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya. 2) Kemanusiaan yanga dil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Masa Persidangan II Di masa ini lebih menitikberatkan pada pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dan persidangan ini berlangsung selama 7 hari dari tanggal 10 s/d 16 Juli 1945. Persidangan II hari pertama dimulai tanggal 10 Juli 1945 yang merupakan sidang pleno BPUPKI. Soekardjo Wirjopranoto, Otto Iskandardinata, dan Abikoesno Tjokrosoejoso

selaku

anggota

BPUPKI.meminta

agar

“Rancangan

Pembukaan/Preambule’ itu dibicarakan dahulu, namun usul tersebut ditolak oleh ketua. Setelah persidangan umum, diadakan pemungutan suara mengenai 2 persoalan, yaitu: 1. mengenai Bentuk Pemerintahan 2. Mengenai Batas Wilayah Negara Dan setelah itu baru dibicarakan soal Undang-Undang Dasar. Lalu Ketua BPUPKI membentuk tiga buah panitia, yang terdiri dari: a. Panitia Perancang UUD, diketuai oleh Ir. Soekarno. b. Panitia Pembelaan Tanah Air. Diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso. c. Panitia Keuangan dan Perekonomian, diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta. Terbentuknya panitia ini, pada tanggal 11 Juli 1945 (hari kedua) Panitia Perancang UUD mengadakan rapat dan mengahsilkan putusan-putusan, yang berupa : a. Pembentukan Panitia Perancang Declaration of Rights yang terdiri dari: Mr. Achmad Soebardjo (sebagai ketua), dr. Soekiman (anggota), Perada Harahap (anggota) b. Pembentukan Panitia Kecil Perancang UUD, yaitu terdiri dari:

Prof. Mr. Dr.

Soepomo (ketua), dan anggotanya : Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Alfred Andre Maramis, Mr. Singgih, Hj. Agoes Salim, dr. Soekiman Hari ketiga tanggal 12 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang UUD mengadakan rapat. Dan berhasil menyusun Naskah Rancangan UUD. Hari ketiga tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang UUD mengadakan rapat yang kedua guna mambahas Naskah Rancangan UUD hasil kerja dari Panitia 7, lalu dibentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari 3 orang, yaitu: Prof. Dr. P.A.H Dr. Soepomo, guna menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah dubahas itu.

Hari keempat tanggal 14 Juli 1945, diadakan sidang pleno/paripurna lagi oleh BPUPKI untuk menerima laporan dari Panitia Perancang UUD, yaitu Ir. Soekarno sebagai ketua,dan melaporkan tiga buah hasil kerja Panitia berupa: 1. Pernyataan Indonesia Merdeka 2. Pembukaan UUD 3. Batang Tubuh UUD Mengenai konsep Indonesia Merdeka diambil dari tiga aline Piagam Jakarta, sedangkan konsep Pembukaan UUD hamper seluruhnya dari alinea keempat PIagam Jakarta. Setelah didiskusikan, akhirnya diterima. Jadi tanggal 14 Juli 1945 adalah penerimaan Piagam Jakarta oleh BPUPKI. Meskipun pada dasarnya BPUPKI telah menyatakan menerima dengan bulat naskah dari rancangan UUD, namun secara hukum status BPUPKI ini bukan merupakan badan pembentuk Negara yang memopunyai wewenang unutk meletakkan kaidah Negara yang fundamental, maka adanya penerimaan terseut belum berarti bahwa rumusan naskah UUD yang dikenal dengan Piagam Jakarta hasil kerja Panitia 9 itu telah diterima sebagai dasar Negara, karena ternyata kemudian rumusan tersebut masih mengalami perubahan lagi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Naskah ini tanggal 17 Agusts 1945 diserahkan kepada Pemerintah Balatentara Jepang, dan sesudahnya itu BPUPKI tiak mengadakan sidang-sidangnya lagi. Kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana yang dijanjikan Jepang sempat mendapat tantangan dari pihakn Angkatan Laut Jepang sehingga tidak segera terwujud, meskipun kemudian setelah melihat Filiphina jatuh ketangan angkatan perang Amerika Serikat, pihak Angkatan LAut tidak lagi menentang kebijaksanaan politik tersebut. Maka tanggal 17 Juli 1945, dalam rapat Dewan Perang Tertinggi diterima sebuah resolusi, yaitu: 1. Bahwa kemerdekaan yang akan diberikan kepada Indonesia meliputi bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama HIndia Belanda. 2. Harus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesi (PPKI) di Jakarta. Tanggal 9 agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hata dan KRT Radjiman Wediodiningrat berkunjung ke Dalat guna menemui Marsekal Hisaichi Terauci (Wakil

Pemerintah Jepang), dan tanggal 10 Agustus 1945 tiba di Saigon, danmendapat penjelasan bahwa kemerdekaan Indonesia akan ditentukan oleh Pemerintah Jepang yang berkedudukandi Tokyo. Dan mereka tiba di Jakarta kembali tanggal 14 Agustus 1945. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom Amerika Serikat dan kota Nagasaki juga pada tanggal 9 Agustus 1945, sehingga kondisi Jepang makin terpuruk. Dalam keadaan itu, dimana kekuasaan Jepang sedang mengambang, tanggal 12 agustus 1945 dibentuk PPKI oleh Marsekal Hisaici Terauci yang membawahi Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang untuk seluruh Asia Tenggara. Anggota PPKI ada 21 orang yang diketuai oleh Soekarno, dan Moh. Hatta sebagai wakilnya denga

tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 14 Agustus

1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan (Vacuum of power) di dalam pemerintahan. Saat itu, bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak menentu dan krisis, yaitu antara harapan memperoleh kemerdekaan dari Jepang yang tidak kunjungvtiba, dan hasrat untuk merdeka yang besar. Tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda, di Jalan Nassau Boulevard No. 1 Jakarta mulai tengah malam hari, diambil keputusan penting untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia pada pagi harinya. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilangsungkan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diproklamasikanlah Kemerdekaan Indonesia… Naskah resmi teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan ditandatngani bersama oleh Soekarno-Hatta yang bertindak atas nama Bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskna dirinya dari belenggu penjajahan untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka dan berdaulat, dan hal ini merupakan putusan politik tertinggi dari Bangsa Indonesia. Putusan yang diambil melalui tindakan proklamasi ini membuktikan kalau kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah pemberian Jepang melainkan atas dasar perjuangan bangsa Indonesia sendiri. PPKI yang semula merupakan badan bentukan Jepang, diubah sifat, baik mengenai status, fungsi ataupun keanggotaannya oleh bangsa kita. Status dan fungsi berubah menjadi Badan Nasional yang mewakiliki seluruh rakyat Indonesia, sedangkan mengenai keanggotaanya juga berubah dari 21 menjadi 27 orang.

Tanggal 18 Agustus1945, PPKI mengadkan sidang pertama dan berhasil mengsahkan UUD NKRI yang kemudoan lebih dikenal dengan UUD 1945, terdiri atas 2 bagian yaitu bagian Pembukaan dan bagian Batang Tubuh. Bagian Pembukaan berisikan pokok-pokok oikiran yang tersusun atas empat alinea, sedangkan bagian Batang Tubuh tersusun atas 16 BAB yang berisikan 37 Pasal, di tambah 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Pada Alinea keempat tercantum rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI yang meliputi sila-sila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. kemannusiaan yang adil dan beradab. 3. persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan

yang

dipimpin

oelh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan. 5. keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tindakan pengesahan atas UUD NKRI oleh PPKI, maka terhitung sejak saat itu Pancasila sebagai Dasar Negara RI, telah berlaku resmi dan merupakan rumusan yang final, karena pengesahannya dilakukan oleh suatu Badan Nasional yang merupkaan Pembentuk Negara RI, dan menurut Hukum Tata Negara mempunyai wewenang untuk meletakkan Pokok Kaidah Negara yang fundamental. Perumusan-perumusan lain mengenai Pancasila yang pernah berlaku di Negara RI pascaproklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ialah sebagaimana tercantum dalam: a) Konstitusi RIS (1949) yang meliputi: 1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. kebangsaan 4. kerakyatan 5. keadilan Sosial b) UUDS (1950) yang memuat perumusan yang sama. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada UUD 1945, yang berarti perumusan Pancasila dalam UUD 1945 itulah yang berlaku secara sah dan resmi hingga sekarang.