Pak Wahyudi.docx

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Jaminan Sosial Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial . SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilanga pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Pengertian SJSN sebagaimana ditentukan dalan UU SJSN tersebut bermakna bahwa jaminan sosial adalah instrumen negara yang dilaksanakan untuk mengalihkan resiko individu secara nasional dengan dikelola sesuai atas dan prinsip-prinsip dalam UU SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SJSN diselenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta. SJSN merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila

terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. B. Jenis-jenis Jaminan Sosial Jenis-jenis program jaminan sosial sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial (SJSN), adalah sebagai berikut : 1. Jaminan Kesehatan. Menurut UU. No.24 tahun 2004 pasal 19, menyebutkan : Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asurans sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam pasal 20, disebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan adalah : a. Setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. b. Anggota keluarga peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi tanggungan dlam penambahan iuran. Kemudian dalam pasal 21 tentang jaminan kesehatan disebutkan bahwa : a. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam ) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. b. Dalam hal sebgaimana dimaksud pada ayat (1) setelah enam bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah. c. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Undang-undang No. 40 Tahun 2004 pasal 29 menyebutkan tentang jaminan kecelakaan kerja adalah : a. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asusaransi sosial. b. Jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Kemudian dijelaskan lebih rinci pada pasal 31 tentang kepesertaan jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : a. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. b. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. c. Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu pemberi kerja dikenakan iuran biaya. 3. Jaminan Hari Tua ( JHT) Jaminan Hari Tua ( JHT) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami kecacatan total tetap, atau meninggal dunia. Peserta JHT adalah peserta yang telah membayar iuran. Peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) secara umum terdiri atas peserta penerima upah (PU dan peserta Bukan penerima Upah (BPU). untuk peserta Penertima Upah (PU) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari Upah yang dilaporkan. Sedangkan besarnya iuran Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) atau pekerja mandiri atau

peserta BUkan penerima Upah (BPU) adalah iuran opsional, artinya peserta bisa memilih berapa besar dalam membayar iuran, disesuaikan dengan dasar upah peserta tersebut. 4. Jaminan Pensiun Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau hubungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jamina Pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Tetuang dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 pasal 40. 5. Jaminan Kematian Jaminan Kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransional. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Iuran Jaminan Kematian ditanggung oleh pemberi kerja. Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan. Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarka jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.

C. Prinsip, Tujuan, dan Asas Jaminan sosial\

1. Asas jaminan sosial Asas jaminan sosial seperti yang diatur dalam UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasal 2 yaitu : a) Asas kemanusiaan merupakan penghargaan terhadap martabat manusia. b) Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. c) Asas keadilan sosial merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

2. Tujuan jaminan sosial seperti yang diatur dalam UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasal 3 yaitu : Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

3. Prinsip jaminan sosial seperti yang diatur dalam UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasal 4 yaitu : a) Kegotong-royongan. Maksudnya adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b) Nirlaba. Maksudnya adalah prinsip pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama dari penyelenggaraan jaminan sosial ini adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan seluruh peserta. Pengelolaan

usaha

yang

mengutamakan

penggunaan

hasil

pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. c) Keterbukaan. Maksudnya adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. d) Kehati-hatian. Maksudnya adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. e) Akuntabilitas. Maksudnya adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. f)

Portabilitas. Maksudnya adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g) Kepesertaan

bersifat

wajib.

Maksudnya

adalah

prinsip

yang

mengharuskan seluruh rakyat menjadi peserta jaminan sosial, sehingga dapat terlindungi. Meskipiun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Prinsip ini akan dilaksanakan secara bertahap. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor inforl dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh rakyat Indonesia. h) Dana amanat. Maksudnya adalah bahwa dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelolan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan seluruh peserta. i)

Hasil pegelolaana dana jaminan sosial nasional. Maksudnya adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham akan dikembalikan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta jaminan sosial.

D. Konsep BPJS Sesuai Bpjs No.24 tahun 2011 1. Pengertian BPJS Menurut Pasal 1 UU No.24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang keduanya merupakan badan hukum publik.. Adapun kriteria di bawah ini yang menyatakan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik yaitu diantaranya : a. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan undang-undang. b. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik. c. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam UU BPJS, yaitu : a.

BPJS dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b.

BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c.

BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.

d.

BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.

e.

BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

f.

BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional.

g.

BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.

h. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh

Presiden, setelah melalui proses seleksi publik. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS membentuk dua Badan Penyelenggara

Jaminan

Sosial,

yaitu

BPJS

Kesehatan

dan

BPJS

Ketenagakerjaan. Pembentukan dan pengoperasian BPJS melalui serangkaian tahapan, yaitu : a. Pengundangan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN pada 19 Oktober 2004 b. Pembacaan

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

atas

perkara

No.

007/PUUIII/2005 pada 31 Agustus 2005 c. Pengundangan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS pada 25 November 2011 d. Pembubaran PT Askes dan PT Jamsostek pada 1 Januari 2014 e. Pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 Rangkaian kronologis di atas terbagi atas dua kelompok peristiwa. Peristiwa pertama adalah pembentukan dasar hukum BPJS yang mencakup pengundangan UU SJSN, pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi dan pengundangan UU BPJS. Peristiwa kedua adalah transformasi badan penyelenggara jaminan sosial dari badan hukum persero menjadi badan hukum publik (BPJS). Transformasi meliputi pembubaran PT Askes dan PT Jamsostek tanpa likuidasi dan diikuti dengan pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, terjadi pengalihan program-program pelayanan kesehatan perorangan kepada BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai berikut : a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)

b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. 2. Asas Pembentukan BPJS menurut UU BPJS Pasal 2 BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas : a. Kemanusiaan b. Manfaat c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Tujuan dibentuknya BPJS menurut UU BPJS Pasal 3 Untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. 4. Prinsip Pembentukan BPJS menurut UU BPJS Pasal 4 a. Kegotongroyongan b. Nirlaba c. Keterbukaan d. Kehati-hatian e. Akuntabilitas f. Portabilitas g. Kepesertaan bersifat wajib h. Dana amanat i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta 5. Fungsi BPJS UU

BPJS

menyatakan

bahwa,

“BPJS

Kesehatan

berfungsi

menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan (empat) program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 6. Tugas BPJS menurut UU BPJS Pasal 10 a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. 7. Wewenang BPJS menurut UU BPJS Pasal 11 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang :

a. Menagih pembayaran iuran b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

h.

Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta

pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif seperti dalam bentuk teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana hal itu memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik. 8. Kewajiban BPJS UU BPJS menentukan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk: a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. Yang dimaksud dengan ”nomor identitas tunggal” adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program jaminan sosial b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai

kinerja,

kondisi

keuangan,

serta

kekayaan

dan

hasil

pengembangannya. Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/ atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran BPJS d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU SJSN e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN l. Kewajiban-kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan tata kelola BPJS sebagai badan hukum publik. 9. Hak BPJS UU BPJS menentukan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS berhak : a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN. 10. Organ BPJS Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Keduanya mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda. Meskipun demikian, organ BPJS wajib bekerja secara integratif dalam mengelola program-program jaminan sosial nasional. Di tangan Dewan Pengawas dan Direksi baik buruknya kinerja BPJS ditentukan. a. Dewan Pengawas Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang professional yang mencerminkan unsur-unsur pemangku kepentingan jaminan sosial, yaitu terdiri atas : 1) dua orang unsur pemerintah 2) dua orang unsur pekerja 3) dua orang unsur pemberi kerja 4) satu orang unsur tokoh masyarakat Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh Presiden. Anggota Dewan Pengawas diangkat

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Pengawas bertugas untuk:

1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi

2) Melakukan

pengawasan

atas

pelaksanaan

pengelolaan

dan

pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi

3) Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS

4) Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dewan Pengawas berwenang untuk: 1) Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS 2) Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi 3) Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS 4) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi. b. Direksi Direksi terdiri atas paling sedikit lima orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Direksi

berfungsi

melaksanakan

penyelenggaraan

kegiatan

operasional BPJS yang menjamin peserta untuk mendapat manfaat sesuai dengan haknya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Direksi bertugas untuk:

1) Melaksanakan

pengelolaan

BPJS

yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 2) Mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan 3) Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Direksi berwenang untuk : 1) Melaksanakan wewenang BPJS 2) Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian 3) Menyelenggarakan

manajemen

kepegawaian

BPJS,

termasuk

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS, serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS 4) Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi 5) Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas 6) Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas 7) Melakukan

pemindahtanganan

Rp100.000.000.000,00

(seratus

aset milyar

tetap

BPJS

rupiah)

lebih

sampai

dari

dengan

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetujuan Presiden 8) Melakukan

pemindahtanganan

aset

tetap

BPJS

lebih

dari

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetujuan DPR RI. 11. Pengelolaan Aset BPJS BPJS mengelola aset jaminan sosial. UU BPJS mewajibkan BPJS untuk memisahkan pengelolaan aset jaminan sosial menjadi dua jenis pengelolaan aset, yaitu aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS). UU BPJS tidak memberi penjelasan mengapa wajib dipisahkan. Pengelolaan aset jaminan sosial oleh BPJS berbeda dengan pengelolaan aset jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial di era pra

SJSN. Sesuai dengan kaidah badan usaha pro laba, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) tidak memisahkan pengelolaan aset dana jaminan sosial dari aset badan penyelenggara. UU BPJS menegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. Penegasan ini untuk memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta dan tidak merupakan aset BPJS. Pengelolaan aset jaminan sosial oleh BPJS mencakup sumber aset, liabilitas, penggunaan, pengembangan, kesehatan keuangan, dan pertanggungjawaban. a. Aset BPJS Aset BPJS bersumber dari : 1) Modal awal dari pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham 2) Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial 3) Hasil pengembangan aset BPJS 4) Dana operasional yang diambil dari dana jaminan sosial 5) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Modal awal dari Pemerintah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

ditetapkan

masing-masing

paling

banyak

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari APBN. Pemerintah merealisasikan ketentuan ini sebesar 25% pada tahun 2014. Menteri Keuangan mengalokasikan modal awal kepada masing-masing BPJS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN tahun 2013. Aset BPJS dapat digunakan untuk : 1) Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial 2) Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial 3) Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan 4) Investasi

dalam instrumen investasi

sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan. b. Aset Dana Jaminan Sosial Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik peserta jaminan sosial

yang

terdiri

dari

himpunan

iuran

jaminan

sosial

dan

hasil

pengembangannya. Aset DJS dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan mengelola aset dana jaminan sosial kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan mengelola empat aset dana jaminan sosial, yaitu aset dana jaminan kecelakaan kerja, aset dana jaminan hari tua, aset dana jaminan pensiun, dan aset dana jaminan kematian. BPJS dilarang menyubsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain. BPJS wajib menyimpan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang berbadan hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) bersumber dari : 1) Iuran jaminan sosial, termasuk bantuan iuran 2) Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial 3) Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial 4) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk : 1) Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial 2) Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial 3) Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Kepesertaan dalam BPJS Peserta BPJS adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Peserta yang bukan

pekerja dan bukan penerima. bantuan iuran wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima bantuan iuran kepada BPJS. Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam peraturan presiden sedangkan besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah.

Modal awal dari Pemerintah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

ditetapkan

masing-masing

paling

banyak

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari APBN. Pemerintah merealisasikan ketentuan ini sebesar 25% pada tahun 2014. Menteri Keuangan mengalokasikan modal awal kepada masing-masing BPJS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN tahun 2013. Aset BPJS dapat digunakan untuk : 5) Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial 6) Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial 7) Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan 8) Investasi

dalam instrumen investasi

sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan. c. Aset Dana Jaminan Sosial Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik peserta jaminan sosial yang

terdiri

dari

himpunan

iuran

jaminan

sosial

dan

hasil

pengembangannya. Aset DJS dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan mengelola aset dana jaminan sosial kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan mengelola empat aset dana jaminan sosial, yaitu aset dana jaminan kecelakaan kerja, aset dana jaminan hari tua, aset dana jaminan pensiun, dan aset dana jaminan kematian. BPJS dilarang menyubsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain. BPJS wajib menyimpan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang berbadan hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) bersumber dari : 5) Iuran jaminan sosial, termasuk bantuan iuran 6) Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial

7) Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial 8) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk : 4) Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial 5) Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial 6) Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Kepesertaan dalam BPJS Peserta BPJS adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima. bantuan iuran wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima bantuan iuran kepada BPJS. Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam peraturan presiden sedangkan besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Setelah mencermati bagaimana SJSN bekerja, dapat disimpulkan bagwa SJSN adalah sistem jaminan sosial seumur hidup untuk perlindungan sosial ekonomi bagi seluruh warga negara, sehingga bersifat mengikat dalam kewajiban tenaga kerja, pemberi kerja dan pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, BPJS : 1. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya 2. Menjunjung tiga asas SJSN, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3. Mematuhi sembilan prinsip SJSN, atau kaidah dalam penyelenggaraan jaminan

sosial,

yaitu

kegotong-royongan,

nirlaba,

keterbukaan,

kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, serta

hasil

pengelolaan

dana

dipergunakan

seluruhnya

untuk

pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, 4. Menyelenggarakan lima program jaminan sosial, yaitu satu program oleh BPJS Kesehatan (program jaminan kesehatan) dan empat program lainnya oleh BPJS Ketenagakerjaan (program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, program jaminan kematian).

B. Saran

Daftar Pustaka 

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional



UU NO.40 Tahun 2004 tentang sistem Jamninan sosial Nasional.



Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.



Putri, Asih Eka. 2014. Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama



Budiono, Arief & Izziyana, Wafda Vivid. 2016. Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui BPJS dengan Sistem Asuransi. Jurnal: Law Pro Justitia Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016. Diakses dari https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/lpj/issue/view/4/showToc pada 14 Maret 2018