Pajak.docx

A. PENGERTIAN BENTUK USAHA TETAP Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa: 1. Tempat kedudukan manajemen; 2. Cabang perusahaan; 3. Kantor perwakilan; 4. Gedung kantor; 5. Pabrik; 6. Bengkel; 7. Gudang; 8. Ruang untuk promosi dan penjualan; 9. Pertambangan dan penggalian sumber alam; 10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

B. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BENTUK USAHA TETAP Dalam hal ini, Subjek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap adalah Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari: a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

   

Wajib Pajak luar negeri: Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto Tarif pajak yang dipergunakan adalah tidak sepadan (tarif UU PPh pasal 26) Tidak wajib menyampaikan SPT .

C. OBJEK PAJAK PENGHASILAN BENTUK USAHA TETAP

1. 2. 3.

D.

1. 2. a. b. c.

Yang menjadi objek pajak penghasilan BUT adalah: Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Sebagai contoh, Communitel Ltd Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Sebagai contoh, Foodz Inc. membuat perjanjian dengan PT Lezzat untuk menggunakan merek dagang Foodz Inc. PENENTUAN LABA Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu: Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah: Royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan Sebagai konsekuensinya, atas pembayaran seperti tersebut di atas, yang diterima atau diperoleh BUT dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

E. CARA MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak Perhitungan besarnya Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1. Menggunakan pembukuan 2. Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Pembukuan atau pencatatan harus:  Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya,

 Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan  Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (misalnya, bahasa Inggris) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Pembukuan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Tarif Pajak Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa

efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. CARA MENGHITUNG PAJAK Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut: Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan) = Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 = Penghasilan netto x tarif pasal 17 = (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17 Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi) = Penghasilan kena pajak x tarif pasal 17 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif pasal 17 = [ (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh)-PTKP] x tarif pasal 17 Catatan: Untuk keperluan penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh 1. Peredaran bruto PT Makmur dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00. Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Makmur tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. Pajak Penghasilan yang terutang: (50% x 25%) x Rp500.000.000,00 = Rp62.500.000,00 F. PERLAKUAN PAJAK TERHADAP BUT YANG DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA Perlakuan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (bersifat final), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; 2. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan;

3. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan 4. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial.

Contoh: Foodz-Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap mempunyai penghasilan kena pajak dalam tahun 2009 sebesar Rp 1.000.000.000,00. Perhitungan pajak atas BUT tersebut adalah sebagai berikut: Penghasilan kena pajak Rp 1.000.000.000,00 PPh terutang: 28% x Rp 1.000.000.000,00 = Rp 280.000.000,00 Penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi dengan pajak penghasilan Rp 720.000.000,00 Atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar: 20% x Rp 720.000.000,00 atau sama dengan Rp 144.000.000,00 Namun apabila atas penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi pajak penghasilan tersebut (sebesar Rp 720.000.000,00) ditanamkan kembali di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Jadi tidak ada pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% atau sebesar Rp 144.000.000,00.

DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, 2011 https://sites.google.com/site/referensipajak/Subyek-Obyek-Pajak-Penghasilan-Wajib-PajakBadan-dan-Bentuk-Usaha-Tetap-BUT http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=812