Orasi-ilmiah-univ.-widyagama.pdf

Yang terhormat: -

Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang dan segenap stafnya

-

Rektor Universitas Widyagama

-

Ketua senat dan para anggota senat Universitas Widyagama

-

KKetua Program Studi, Staf Pengajar, dan Seluruh Civitas Akadamika di Lingkungan Universitas Widyagama Malang

-

Para Wisudawan-Wisudawati

-

Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Para Undangan/Hadirin Sekalian

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studinya baik untuk jenjang S-1 maupun S-2. Selamat menyongsong masa depan, memasuki dunia yang lebih luas yang penuh tantangan sekaligus peluang. Dengan segenap ilmu yang diperoleh, kita semua berharap bisa menjadi semakin bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya ijinkan saya atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Widyagama, Prof. Dr. Ir. Iwan Nugroho, MS yang telah mengundang pimpinan KPKuntuk memberikan

pembekalan

tentang

pentingnya

perilaku

antikorupsi

kepada

wisudawan-wisudawati pada acara wisuda yang ke-75 Universitas Widyagama. Kami memaknai undangan tersebut sebagai wujud kepedulian Universitas Widyagama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi melalui program pendidikan anti korupsi. Padakesempatan yang baik ini saya tidak akan menyampaikan teori-teori ilmiah hasil kajian dari para ahli berkaitan dengan korupsi, karena pada dasarnya kita semua memahami tindakan atau perilaku koruptif yang kemungkinan besar kita pernah menjadi korban atau bahkan kita sendiri pernah melakukannya.

Hadirin yang berbahagia, Harian Kompas,padatanggal 18 dan 19 Mei 2016 di halaman muka secara khusus mengulas korupsi yang terjadi di dunia pendidikan, dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dikatakan selama 10 tahun terakhir korupsi di sektor pendidikan menyebabkan kerugian negara senilai Rp1,3 trilyun. Pada periode 20062015 berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tercatat 425 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan jumlah tersangka mencapai 618 orang. Korupsi di sector pendidikan tidak saja korupsi yang merugikan keuangan negara, tetapi juga manipulasi nilai ujian akhir nasional. Beberapa saat setelah kami dilantik menjadi pimpinan KPK, Menteri Pendidikan Nasional Anis Baswedan dating ke kantor KPK. Beliau menyampaikan kerisauannya atas hasil ujian akhir sekolah (UAS) di beberapa daerah yang sarat dengan ketidak jujuran. Ada satu daerah yang 80% siswanya memberikan jawaban yang sama dengan kesalahan yang sama dan nilainya juga sama. Dapat dipastikan telah terjadi kerja sama secara sistematis dalam menjawab soal-soal ujian. Bayangkan jika di bidang pendidikan yang seharusnya menjadi cikal bakal dalam menciptakan tunastunas bangsa terjadi korupsi dan ketidak jujuran, apa jadinya ketika kelak mereka menjadi pemimpin bangsa. Lebih mengerikan lagi korupsi juga terjadi di instansiinstansi penjaga moral bangsa, yakni di Kementerian Agama atau lembaga-lembaga keagamaan. Di sisi lain KPK selama 10 tahun terakhir telah melakukan penyelidikan sebanyak 752 perkara dengan jumlah terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan tipikor sebanyak 480 orang, antara lain anggota DPR dan DPRD 82 orang, gubernur /walikota/bupati 63 orang dan kepala lembaga/kementerian 23 orang. Sedangkan modus korupsi yang biasa dilakukan adalah penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. Melihat data di atas tentu kita semua merasa prihatin terhadap kondisi dan perkembangan korupsi yang terjadi di Indonesia. Terlebih jika korupsi itu dilakukan justru oleh pejabat-pejabat yang kita pilih untuk mewakili aspirasi rakyat. Tentunya kita merasa dikhianati. Amanat yang kita berikan kepada pejabat-pejabat negara untuk menyejahterakan masyarakat ternyata digunakan untuk meraih keuntungan pribadi maupun golongan.

Hadirin sekalian, Tidak terhitung judul lagu yang menyanjung atau memuji-muji keindahan dan kekayaan alam bumi Indonesia. Koes Plus menciptakan lagu dengan judul Nusantara sampai lebih 6 lagu, mulai Nusantara I sampai dengan Nusantara VI. Semua syairnya berisi kekaguman dan kecintaan pada bumi di katulistiwa yang indah, subur dan makmur. Bahkan dalam salah satu lagunya Koes Plus mengibaratkan lautan sebagai kolam susu yang hanya bermodal tali pancing cukup untuk hidup. Tongkat dan kayu pun jadi tanaman, saking suburnya tanah. Namun puja-puji tersebut sepertinya bertolak belakang dengan kondisi yang kita alami saat ini. Dengan amat mudah kita menemukan kantong-kantong kemiskinan baik di desa maupun di kota. Kekayaan alam yang semestinya mampu menyejahterakan masyarakat luas ternyata tidak sampai mengalir ke bawah. Bahkan rakyat yang hidup dan tinggal di sentra-sentra dimana kekayaan alam diambil hidup dalam kemiskinan. Dari survey Bank Dunia mencatat 1% masyarakat Indonesia menguasai 50% dari kekayaan Indonesia. Ada perusahaan yang menguasai hingga jutaan hektar lahan. Dan dari kajian KPK terdapat ribuah ijin pertambangan yang diberikan tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.Mengapa bisa demikian? Perilaku korupsi adalah salah satu jawabannya. Perilaku korupsi memiliki dampak yang luas dalam kehidupan, dampak ekonomi, dampak social dan kemiskinan masyarakat, dampak runtuhnya otoritas pemerintah dan penegakan hukum, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Dampak ekonomi mencakup lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang jasa publik, menurunnya penerimaan pajak. Dampak social dan kemiskinan masyarakat antara lain mahalnya layanan kesehatan, meningkatnya kriminalitas karena pengangguran dan seterusnya. Banyaknya pegawai negeri, pejabat Negara atau kepala daerah yang terlibat perkara korupsi tentu membuat kita sangat prihatin. Yang menjadi pertanyaan mengapa mereka melakukannya ? Merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh ACFE menyatakan bahwa perilaku koruptif terjadi karena 4 hal: (i)

dorongan dari pegawai untuk menyalah gunakan uang dan asset dari institusi,

(ii)

keadaan

yang

penyalahgunaan,

memungkinkan

pegawai

untuk

melakukan

(iii)

pola piker dan etika pegawai yang memungkinkan pegawai melakukan penyalahgunaan dan

(iv)

kapasitas pegawai untuk membuat kejahatan tidak terdeteksi oleh sistem. Masing-masing penyebab perilaku koruptif tersebut harus ditanggulangi dengan cara yang berbeda. Jika kelemahannya pada system maka sistemnya harus diperbaiki. Jika penyebabnya kurangnya penghargaan dan kesejahteraan maka perlu dipertimbangkan untuk menaikkan gaji.

Korupsi dinilai merupakan kejahatan luar biasa/extra ordinary crime. Dalam kunjungannya ke Korea Selatan baru-baru ini Presiden Jokowi ketika bertemu dengan masyarakat Indonesia di sana bahkan terus terang mengakui masalah paling berat yang dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah mewabah kemana-mana, keberbagai sector kehidupan.Beratnya masalah korupsi perlu penanganan dengan cara yang “luar biasa”. Salah satu wujud penanganan tindak pidana korupsi yang luar biasa tersebut adalah terbitnya UU yang khusus mengatur tindak pidana korupsi dan dibentuknya sebuah lembaga yang bertugas khusus menangani tindak pidana korupsi, yaitu KPK. KPK berdiri karena kedua lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan yang sebelumnya berwenang

melakukan

penindakan

perkara

korupsi

dinilai

belummampubekerjasecaraprofesional, efektif dan efisien.

Hadirin sekalian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Jadi kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara bantu. Dalam pengertian KPK “bukan” merupakan bagian dari eksekutif, legilslatif ataupun yudikatif. KPK berfungsi sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. KPK dibentuk dengan tujuan

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.Pemberantasankorupsitidaksajamencakuppenindakan, tetapi juga upaya-upayauntukmencegahterjadinyatindakpidanakorupsi. Dalam

melaksanakan

tugasnya

memberantasan

korupsi

KPK

harus

berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut : •

“kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

•

“keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

•

“akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir

kegiatan

Komisi

Pemberantasan

Korupsi

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; •

“kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

•

“proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan KPK memiliki beberapa tugas, tugas-tugas tersebut antara lain : •

koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

•

supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

•

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

•

melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

•

melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bapak/Ibu serta para wisudawan yang berbahagia Korupsi yang sudah merajalela sangat sulit untuk diberantas.Tidak hanya KPK sebagai lembaga yang secara khusus menanganikorupsi, tetapi juga

andil

masyarakat

masyarakat untuk

sangat

mencegah,

diperlukan.

mendeteksi

Dibutuhkan peran strategis

serta

memberantas

korupsi.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi, antara lain: Pertama, peran sebagai informan atau penyuplai informasi. Dalam hal ini masyarakat berperan mengambil inisiatif untuk melaporkan, membeberkan dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktek korupsi. Untuk mewujudkan peran ini, maka yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah rasa peka dan kewaspadaan yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Adanya sikap semacam ini akan memicu keingintahuan masyarakat (secara dalam dan luas) pada hal-hal yang berlaku di sekitarnya. Dengan demikian jawaban atas keingintahuan masyarakat tersebut sangat potensial menjadi data dan informasi sebagai salah satu sumber data yang berguna untuk disampaikan kepada penegak hukum atas adanya indikasi praktek korupsi. Hal yang sangat membantu akhir-akhir ini adalah kebebasan memperoleh informasi telah menjadi produk kebijakan yang memaksa semua pejabat publik untuk membuka akses informasinya kepada masyarakat. Dalam kondisi ini, sangat memungkinkan laporan-laporan terjadinya kasus korupsi dapat terus mengalir, sehingga praktek korupsi akan dapat diminimalisir. Kedua, peran sebagai pengawas. Tidak jarang bila laporan masyarakat tentang terjadinya kasus korupsi sering tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum seringkali beranggapan bahwa Informasi atau data yang disampaikan oleh masyarakat semata-mata sebagai alat untuk memeras. Dalam kaitan inilah masyarakat tampil sebagai pengawas dan berperan untuk mengawal proses pengusutan kasus korupsi yang sedang dilakukan oleh aparat. Kegiatan unjuk rasa, dengar pendapat, diskusi publik, audiensi dan lain sebagainya merupakan sarana yang kerap digunakan kelompok masyarakat untuk mendorong percepatan penanganan korupsi. Memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan harapan merupakan langkah yang tidak mungkin diabaikan ditengah-tengah situasi aparat penegak hukum yang lamban dan setengah hati mengusut laporan.

Ketiga, pesan moral melalui pendidikan. Satu hal yang tidak boleh terabaikan adalah proses pendidikan bagi anak-anak dalam keluarga. Perilaku korupsi pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dengan kualitas moral para pejabat publik pelaku korupsi. Disinilah masyarakat memiliki peran strategis untuk membekali anak-anak dalam keluarga melalui pendidikan nilai yang diwariskan kepada anak-anak secara turun-temurun. Melalui pendidikan karakter yang baik sejak usia dini terutama dalam keluarga, dapat diharapkan kelak anak-anak menjadi orang dewasa yang tidak mudah tergoda dengan sikap dan perilaku korupsi.

Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan penggalangan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai

oleh

strategi

penggalangan

keikutsertaan

masyarakat

ini

adalah

terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Saat ini banyak organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang mendedikasikan diri pada perlawanan terhadap kejahatan korupsi. Beberapa diantaranya adalah:

1. Transparency International Indonesia (TII) Transparency

International

Indonesia

(TII)

merupakan

salah

satu chapterTransparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara,

partai

politik,

bisnis,

dan

masyarakat

sipil.

Bersama

lebih

dari

90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

2. Indonesia Corruption Watch (ICW) Indonesia Corruption Watch (ICW) saat ini menjadi salah satu lembaga independen paling lantang bersuara dalam gerakan antikorupsi. Eksistensi ICW dalam pemberantasan

korupsi

sejak

tahun

1998

telah

diakui

publik.

Bersama masyarakat, ICW berupaya meningkatkan kapasitas publik untuk menuntut haknya mendapatkan fasilitas dasar yang dijamin oleh negara tanpa dikorupsi. Kontrol masyarakat yang kuat sangat diperlukan untuk membuat perubahan. ICW juga berupaya mendobrak kebuntuan hukum untuk lebih dapat diandalkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

3. SPAK (SayaPerempuan Anti Korupsi) SPAK adalah gerakan yang mendorong kaum perempuan untuk berjuang melawan korupsi. Jika sebelumnya banyak tokoh pejuang wanita berjuang merebut dan mengisi

kemerdekaan,

saat

ini

perjuangan

tersebut

dilanjutkan

dengan

membebaskan tanah air dari belenggu korupsi.Gerakan nasional SPAK memandang peran perempuan sangat penting dalam pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri maupun sebagai anggota masyarakat. Sekalipun pelaku korupsi sebagian besar (lebih 80%) adalah laki-laki, namun KPK melihat pelibatan kaum perempuan dalam upaya pencegahan korupsi jauh lebih efektif. Sebagai ibu tentu lebih dekat dengan anak-anak sehingga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Sebagai istri diharapkan mampu mengingatkan suami yang bekerja untuk menjaga integritas.

Hadirin sekalian, Membersihkan lantai yang kotor harus menggunakan sapu yang bersih, sebab sapu yang kotor tidak akan dapat membersihkan lantai yang kotor. Sapu yang kotor malah dapat membuat lantai yang disapu menjadi lebih kotor lagi, kotoran yang ada disapu akan mengotori lantai yang sedang dibersihkan. Analogi tersebut tepat bila diibaratkan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh para penegak hukum yang bersih dari perilaku dan sikap yang korup. Jika aparat penegak hukum juga terlibat dan main-main dengan persoalan korupsi maka tidak bisa diharapkan lagi pemberantasan korupsi di negara ini akan berjalan sesuai harapan rakyat dan the founding fathers bangsa. Faktanya, institusi dan aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi saat ini tengah disorot oleh publik dan media karena banyak yang terlibat dalam kasus korupsi, baik itu di kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman. Hal ini tentu saja akan membuat pemberantasan korupsi lebih lama dan berliku. Ibaratkan lantai yang kotor, debu dan kotorannya sudah semakin tebal dan berkerak. Maka kepada siapa lagi kita akan berharap? Korupsi memang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Korupsi sudah mengakar di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan sudah menjadi "budayanya Indonesia". Oleh karena itu upaya membersihkan Indonesia dari gurita

korupsi di perlukan peran dari semua pihak, salah satunya adalah perguruan tinggi. Apakah pendidikan kita dapat menjadi sarana untuk menekankan nilai "anti-korupsi" ? Sejarah menunjukkan, perguruan tinggi selalu menjadi simbol perlawanan, tanpa terkecuali terhadap kejahatan korupsi, meskipun perguruan tinggi pun tak luput dari jerat kejahatan korupsi. Perguruan tinggi yang di dalamnya ada mahasiswa dan dosen merupakan perwujudan masyarakat sipil (civil society) yang dapat menjadi lokomotif dan pelopor pemberantasan korupsi di negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang diindikasi banyak terlibat dalam praktik korupsi. Sebagai perwujudan masyarakat sipil perguruan tinggi dapat menjadi gerakan penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga penegak hukum dan aparat keamanan yang berwenang memberantas korupsi. Kontrol tentu tidak bisa dimaksudkan sebagai upaya intervensi terhadap proses persidangan dan penyelidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung. Namun lebih kepada upaya untuk menyampaikan kritik, masukan, saran dan evaluasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan. Strategi Preventif Institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi. mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk membenci serta menjauhi praktek korupsi. Bahkan lebih dari itu, diharapkan dapat turut aktif memeranginya. Dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual, dan moral, Karena, orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Berkaitan dengan itu maka perguruan tinggi harus mengadakan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak dini kepada para mahasiswa. Pada tataran internal kelembagaan, perguruan tinggi itu sendiri pun juga harus menerapkan sistem yang transparan dan terbuka, mudah diakses dan terevaluasi. Dengan begitu, baik keluarga besar kampus, terutama mahasiswa, maupun pihak di luar kampus dapat mengontrol berjalannya sistem di dalam kampus yang transparan dan akuntabel, terutama dalam persoalan keuangan, penerimaan mahasiswa baru, rekrutmen dosen dan karyawan, serta persoalan lain yang sensitif di mata publik. Perguruan tinggi juga harus berani memasang poster, spanduk, baliho dan beragam alat peraga lain yang berisi tulisan "kampus bebas korupsi", jika itu dilakukan, maka

secara moril kampus memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar untuk terus berusaha "membersihkan diri" dari praktik korupsi. Strategi Edukatif Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk menumbuhkan kesadaran bagi setiap individu untuk tidak melakukan korupsi, hal tersebut terasa penting karena benteng pencegahan korupsi adalah sikap mental setiap individu untuk tidak melakukan kejahatan korupsi yang bisa ditumbuhkan oleh lembaga pendidikan semisal perguruan tinggi. Upaya ini misalnya dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat. Perguruan tinggi juga perlu melakukan sosialisasi dan penyadaran sekolah bebas korupsi, secara kontinyu ke sekolahsekolah dan lembaga pendidikan di bawahnya. Dunia pendidikan yang dipelopori kampus harus mampu mewujudkan paradigma luhur dan mulia. Jika perlu, setiap kampus memiliki sekolah binaan atau percontohan yang dapat menjadi prototipe dari perwujudan paradigma luhur dan mulia tersebut.. Sekolah yang menerapkan asas kejujuran dalam semua aspek kehidupannya berhasil dan sukses dalam melahirkan siswa dan peserta didik yang berprestasi dan sukses. Peran perguruan tinggi yang menggodok dan melahirkan sarjana pendidikan memiliki peran strategis untuk melahirkan para guru dan pendidik yang memiliki paradigma dan orientasi penanaman nilai-nilai moral pemberantasan korupsi. Hal tersebut sangat penting untuk mengarahkan anak didik dan siswa kepada kesadaran untuk hidup bebas dari korupsi. Ekspektasi Sebagai agen perubahan (agent of change), perguruan tinggi perlu menjadi pelopor utama dari gerakan kultural pemberantasan korupsi yang kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Perguruan tinggi yang dianggap merupakan wadah bagi kelompok masyarakat terdidik, intelek dan memiliki kepribadian luhur memiliki peran penting dan strategis dalam pemberantasan korupsi di tengah-tengah masyarakat. Ke depan, perguruan tinggi diharapkan betul-

betul menjadi prototipe dari sebuah lembaga yang menjalankan sistem dan tata kelola institusi yang menerapkan prinsip clean and good governance sehingga memungkinkan terbangunnya sebuah tatanan miniatur masyarakat yang bebas dari korupsi dan menjadi benteng utama pertahanan bangsa dan negara ini dari segala hal yang berbau korupsi. Maka, gerakan pemberantasan korupsi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai penggerak utamanya merupakan gerakan kultural yang berjalan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan bisa long life campaign, yaitu kampanye sepanjang hayat dalam pemberantasan korupsi.

Hadirin sekalian, Pemberantasan

korupsi

membutuhkan

contoh

keteladanan.

Seorang

pimpinan seharusnya dapat menjadi teladan bagi bawahannya. Namun jika pimpinan tidak bias menjadi teladan, kita bias mencontoh sikap hidup dari rekan sekerja atau bawahan yang menunjukkan kejujuran dalam bekerja. Dua hari terakhir harian Kompas menyorot kehidupan yang penuh kesederhanaan dan kejujuran dari seorang angota polisi, yaitu Brigadir Kepala Seladi yang bertugas di Kepolisian Resor Malang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penguji orang yang mencari SIM A, Seladi menolak pemberian dari orang yang diujinya, meskipun itu hanya secangkir kopi. Baginya apa yang dia kerjakan adalah tugas dan kewajibannya yang harus dia berikan untuk melayani masyarakat. Untuk itu dia dibayar dan digaji oleh negara. Untuk menutup biaya kebutuhan rumah tangga Seladi memilih menjadi pemulung..Kita patut mencontoh Brigadir Kepala Seladi yang meskipun kebutuhan mengimpit, tidak tergiur menerima pemberian apapun terkait dengan pekerjaan dan jabatannya.

Sikap

hidup

sederhana

dan

jujur

sebagaimana

diperlihatkan

olehBrigadir Kepala Seladi harus menjadi viral yang menular kepada orang lain sehingga menjadi gerakan yang bersifat kolektif. Saya percaya jika masing-masing dari kita bertekad dalam hati untuk bersikap dan bertindak jujur maka sebenarnya persoalan korupsi yang membelit Negara kita akan terselesaikan. Karena akar masalah korupsi adalah ketidak jujuran.

Hadirin yang berbahagia, Sebelum mengakhiri orasi (yang tidak ilmiah) ijinkan saya mengutip satu bait lagu Indonesia Raya, yaitu: Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya...

Menurut Cak Nur (Cholis Majid), untuk “menghidupkan” tanah, negeri, bangsa, rakyat Indonesia Raya, maka urutan utamanya adalah membangun jiwa dan kemudian membangun badan. Saya yakin selama empat tahun atau dua tahun belakangan ini Universitas Widyagama Malang adalah wadah saudara-saudara bersama-sama membangun jiwa, menumbuhkembangkan pribadi-pribadi yang tidak saja berilmu, bernalar tajam, cakap berkarya, berwawasan luas, dan jiwa yang mandiri, tetapi juga memiliki kedalaman iman, dan kepekaan nurani serta menjaga kejujuran yang salah satu wujudnya adalah sikap untuk menolak korupsi.

Mari bersama-sama berikhtiar sesuai dengan kemampuan

kita untuk

membangun badan masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih adil bagi seluruh rakyat IndonesiadanbebasdariKolusiKorupsidanNepotisme.

Terima kasih, sekali lagi selamat untuk kita semua. Semoga hidayah dan inayah Tuhan YME senantiasa bersama kita. Amin.

Wasalammualaikum warromatulloh hi wabarokatuh. Selamatsiang.