Oleh: Drs. Bustanul Arifin, Msi Dewan Pakar Pslh-unand

  • Uploaded by: Wendi Surdinal
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Oleh: Drs. Bustanul Arifin, Msi Dewan Pakar Pslh-unand as PDF for free.

More details

  • Words: 1,932
  • Pages: 21
Oleh: Drs. Bustanul Arifin, MSi Dewan Pakar PSLH-Unand

Disampaikan pada:

“Diklat Dasar-Dasar Amdal di PSLH Unand” Padang, 05 – 08 Februari 2018

Outline Materi

Pengertian Izin Lingkungan

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. (Sumber: Pasal 1 PP No. 27 Tahun 2012)

Tujuan/Urgensi Izin Lingkungan Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan (penjelasan PP No. 27 Tahun 2012):

 Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;  Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup;

 Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan  Memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Perubahan Izin Lingkungan 1

Pasal 40 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

1

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan

Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 diterjemahkan dalam pasal 50 – 52 PP No. 27 Tahun 2012 dan akan dijabarkan secara rinci dalam Permen-LH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan (sudah ada draft-nya)

2 Pasal 50 – 52 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1. Lima jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan secara umum 2. Mekanisme perubahan Izin Lingkungan secara umum

3

Peraturan MENLH Tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan

1. Jenis-jenis perubahan 2. Kriteria perubahan dan jenis dokumen LH 3. Muatan dokumen LH 4. Tata cara

KONSEP DASAR ........

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang Termasuk Kriteria/Kategori Perubahan Izin Lingkungan a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan. b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup harus memenuhi kriteria: 1) adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2) penambahan kapasitas produksi; 3) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4) perubahan sarana usaha; 5) perluasan lahan dan bangunan usaha; 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha; 7) kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup didalam izin lingkungan kawasan; 8) terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 9) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan. e. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan. Sumber: Pasal 50 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012

Mekanisme ..... Untuk rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a maka pemrakarsa hanya dikenakan kewajiban memperbaharui SK Izin Lingkungannya saja, tanpa perubahan dokumen lingkungan. Untuk rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b, maka pemrakarsa dikenakan kewajiban menyampaikan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebelum diterbitkan SK Perubahan Izin Lingkungan. Untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c, d dan e, maka pemrakarsa harus memperbaharui Izin lingkungannya melalui penyusunan AMDAL baru atau Adendum ANDAL dan RKL-RPL atau UKL-UPL baru. Sumber: Pasal 50 ayat (3) s/d ayat (7) PP No. 27 Tahun 2012

Perubahan Kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

“A”

“B”

Usaha dan/atau Kegiatan

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan Perubahan Izin Lingkungan dari Pemegang izin “A” ke “B” [Tanpa Mekanisme AMDAL/UKL-UPL]

Permohonan Perubahan Izin Lingkungan

Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 51 PP No. 27 Tahun 2012

Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan

Laporan Perubahan yang akan direncanakan

MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota

Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Berpengaruh terhadap Lingkungan [sesuai mekanisme Pasal 50 ayat (2) huruf (c) PP 27 Th. 2012 ]

Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan

Evaluasi/ Telaahan Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (continual improvement) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru

Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Alat-alat Produksi Kapasitas Produksi Spesifikasi Teknik Sarana Usaha dan/atau Kegiatan Perluasan Lahan dan Bangunan Waktu dan Durasi Operasi Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang Belum Dilingkup Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan LH yang Mendasar Akibat Peristiwa Alam atau Akibat Lain

Kata kunci “BERPENGARUH”  Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan Izin Lingkungan

Kriteria Perubahan yang lebih detail

a

AMDAL BARU Sumber:

b Adendum ANDAL & RKL-RPL

Pasal 50 ayat (2) huruf (c) dan ayat (4) PP No. 27 Tahun 2012

Perubahan Dampak Dan/Atau Risiko Lingkungan Hidup Berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) Dan/Atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan Ketentuan tentang Analisis Risiko LH masih berupa ketentuan yang tercantum dalam UU 32/2009. PP tentang Analisis Risiko LH belum diterbitkan (masih dalam bentuk draft RPP)

Catt: KLHK telah Menerbitkan Permen-LH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

Tidak Dilaksanakannya Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Diterbitkannya Izin Lingkungan Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam: 1. Dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, 2. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/ Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Izin Lingkungan diterbitkan.

Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No.

Kriteria Perubahan

AMDAL Baru

Adendum Andal dan RKL-RPL

1.

Skala/besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan

Skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL seperti tercantum dalam Lampiran 1 PermenLH No. 5 Tahun 2012

Skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL seperti tercantum dalam Lampiran 1 PermenLH No. 5 Tahun 2012

2.

Dampak penting yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan

Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan dampak penting baru

Tidak terdapat dampak penting baru atau dampak penting yang timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam AMDAL sebelumnya

3.

Batas wilayah studi AMDAL

Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi

Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi

Konsep Rancangan (Draft) Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan Pedoman perubahan izin lingkungan ini bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci mengenai:

1

2

3

4

Jenis-jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan Izin Lingkungan (5 jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan)

Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan jenis dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun

Muatan dokumen lingkungan hidup untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan

Tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Konsep Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL terdiri atas 2 (dua) tipe:

Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A Dokumen adendum yang memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (mengkaji perubahan besaran dampak penting*)

Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe B Dokumen adendum yang tidak memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (tidak ada kajian perubahan besaran dampak penting)

Keterangan: *) Rencana perubahan tidak menimbulkan dampak penting baru, melainkan hanya merubah besaran dampak penting yang sudah dikaji sebelumnya

Lanjutan - Konsep Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi) 2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan) 3. Rona lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya 4. Analisis perubahan dampak: a. Analisis perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya dengan menggunakan metode sesuai yang telah disepakati pada dokumen Amdal sebelumnya b. Timbul tidaknya “dampak lainnya” yang baru (disebutkan) c. Ada tidaknya perubahan besaran “dampak lainnya” (sebutkan dampak apa saja yang berubah besarannya, seberapa besar perubahannya) 5. RKL-RPL 6. Daftar pustaka 7. Lampiran

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi) 2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan) 3. Analisis perubahan dampak: a. Timbul tidaknya “dampak lainnya” yang baru (disebutkan) b. Ada tidaknya perubahan besaran “dampak lainnya” (sebutkan dampak apa saja yang berubah besarannya, seberapa besar perubahannya) 4. RKL-RPL 5. Daftar pustaka 6. Lampiran

Contoh Format Adendum Andal dan RKL-RPL Saat Ini Contoh: Adendum Andal dan RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di Wilayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru 2. Tujuan dan Manfaat 3. Peraturan Perudang-Undangan BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum Andal dan RKL-RPL 2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan 3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah Berjalan 4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting) a. Produksi Lapangan b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya c. dst d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan e. Perizinan 5. Rencana Kegiatan Tambahan

BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL 1. Komponen Geofisik-Kimia 2. Komponen Sosekbud BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan) 1. Dampak Penting yang Ditelaah 2. Proses Pelingkupan 3. Identifikasi DampakPotensial 4. Evaluasi Dampak Potensial 5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKl-RPL tambahan saja 6. Batas Waktu Kajian BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING 1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota 2. Evaluasi Dampak Penting 3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan 4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Jenis Dampak Penting Sama seperti pada dokumen Lingkungan sebelumnya 2. Rencana Pengelolaan LH 3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Sistematika penyusunan analog dengan penyusunan Amdal biasa (Lampiran I, II dan III PermenLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup).

Konsep muatan melingkup semua tahapan/item kegiatan (sesuai dokumen Amdal yang lama) termasuk rencana perubahan dan/atau tambahan kegiatan (pengembangan) dari usaha dan/atau kegiatan.

Konsep Dasar Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal 1. Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan terkait dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;

2. Proses Penapisan dan Pemberian Arahan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan: Instansi lingkungan hidup dengan bantuan tim teknis KPA atau pakar terkait melakukan telaahan terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan serta memberikan arahan tindak lanjut proses perubahan Izin Lingkungan*) 3. Penyusunan Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL: Penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan (Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL) sesuai dengan arahan tindak lanjut proses perubahan Izin Lingkungan 4. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen LH: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan perubahan Izin lLingkungan dan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL; 5. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup: Tim Teknis dan/atau KPA melakukan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL; 6. Penerbitkan Keputusan Perubahan SKKL dan Perubahan Izin Lingkungan: Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan Catatan: *) Arahan tindak lanjut dapat berupa arahan perubahan Izin Lingkungan tanpa melakukan perubahan keputusan kelayakan lingkungan atau tanpa harus melakukan perubahan Izin Lingkungan

Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP UNIVERSITAS ANDALAS PADANG (PSLH-UNAND PADANG) Kampus Limau Manis Padang 0751-71635: 0751-445232 e-mail: [email protected] [email protected] website: www.pslh.uanand. ac.id

Related Documents


More Documents from "Hilter Yew"