Nota Kesepakatan Terbaru

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PENGELOLA PERGURUAN TINGGI KEDINASAN (PTK) SE INDONESIA Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan, bertempat di Aula STKS Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini, membuat nota kesepakatan bersama sebagai berikut: 1. Kami menyarankan agar RPP PTK ini tidak disyahkan secara tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan masukan dari berbagai lembaga pendidikan kedinasan yang ada. Kami memberikan amanat kepada APTKI membentuk tim hukum untuk membahas RPP PTK tersebut.

2. Kami keberatan jika pendidikan kedinasan dihapus atau diperkecil peranannya dalam sistem pendidikan nasional, karena PTK sangat diminati masyarakat dan lulusannya spesifik, serta merupakan wujud aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat luas terhadap pendidikan tinggi.

3. Kami meyakini bahwa pendidikan tinggi kedinasan yang ada selama ini telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam

pengembangan kualitas SDM

khususnya di departemen-departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menyelenggarakannya. Lembaga pendidikan kedinasan di Indonesia memiliki kualitas SDM dan fasilitas pendidikan yang unggul, oleh karena itu

Perguruan Tinggi

Kedinasan (PTK) yang selama ini ada sebelum keluarnya UU No. 20 Tahun 2003 agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

4. Kami mengusulkan agar ada perubahan pada penjelasan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: “Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi program Diploma dan Spesialis yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”. Adapun alasan yang mendasarinya antara lain:

•

Tidak melanggar maupun redundant dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

•

Sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini, bahwa sebagian besar pendidikan kedinasan menyelenggarakan pendidikan setara Diploma dan Spesialis sesuai dengan

kebutuhan

departemen,lembaga

pemerintah

non

departemen,

dan

kebutuhan sektornya. •

Sesuai dengan kebutuhan di masa depan, Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen memerlukan pekerja yang memiliki keahlian khusus dengan kualifikasi Diploma dan Spesialis yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen dan kebutuhan sektornya.

5. Kami sepakat untuk memperbaharui dan memilih kembali kepengurusan Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia (APTKI) Sebagai wadah perjuangan Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia.

6. Kami sepakat agar Perguruan Tinggi Kedinasan secepatnya melakukan sertifikasi bagi seluruh dosen/Tenaga Pengajar yang telah memenuhi persyaratan.

Bandung, 23 Mei 2009

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PENGELOLA PERGURUAN TINGGI KEDINASAN (PTK) SE INDONESIA NO

NAMA

1

2

JABATAN

TANDA TANGAN

3

4

Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung Ketua Institut Pemerintahan Dalam Negeri

1.

Drs. Wawan Heryana, M. Pd.

2.

Prof. Dr. Ngadisah, MA

3.

Supriyanto

Direktur ATKP

4.

Prabowo

Direktur AMG

5.

Edi Suharto, Ph. D

PK I STKS

6.

Muchlis Husin

PK I STIS

7.

Syarif I.

PK I STTT

8.

Supriyono

PK II STTN

9.

Drs. Ramli,

PK II STKS

10.

Maya Purwanti

PK II STPP Bogor

11.

Heri M.

PK III STPN

12.

Dra. Milly Mildawati

PK III STKS

13.

Drs. Idit Supriadi Priatna, M. Si

Kepala BAAK STKS

14.

Bagus Sumargo

Kepala BAAK STIS

15.

Tri Solah

Kepala BAAK STSN

16.

Achmad Musyadan

Ketua Jurusan STPP Bogor

17.

Santi Indrajanti

Ketua Jurusan TP STSN

18.

Bambang Suyudi

Ketua Jurusan STPN

19.

Drs. Bambang Sugeng

Ketua Jurusan PSM STKS

20.

Dra. Eni Rahayuningsih, MP

Sekjur Rehsos STKS

21.

Dra. Yuti Ismudiyati, M. Si

Sekjur PSM STKS

22.

T. H. Eko Susanto

KRT & Humas STTD

23.

Syam Wuryani

Humas DEPSOS RI

24.

Edi Suhanda

Kepala Lab PSM STKS

25.

Dorang Luhpuri, MSW

Kepala Lab. Rehsos STKS

26.

K. Slamet

Ka. Set. STAN

27.

N. Susyami. H

Lektor Kepala STTT

28.

Anwar

WI STMMTC

29.

M. Qeys S.

WI STPN

30.

T. Suprapto

WI STMMTC

31.

Mulyadi Gani

Pengajar AKIP

32.

Hendri Ginting

Pengajar STIP

33.

Dede K.

Pengajar STTT

34.

Tarwoto

Pengajar Poltekks

35.

Ami Nuraemi

Pengajar Poltekks

36.

Nani Tri Iswardayati

Pengajar STPP

37.

Hadi Santoso

Pengajar STPP

38.

Dr. TM. Marwanti, M. Si

Pengajar STKS

39.

Dra. Uke Hani Rasalwati, M. Si

Pengajar STKS

40.

Dra. Hj. Susilawati, M. Si

Pengajar STKS

41.

Sapta W

42.

Wahyudi