Ninos

hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksisanksi yang bertujuan menjaga ketertiban pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terpelihara. Aliran Sosiologis Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni: 1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi). 2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka). Aliran Realis Holmes: apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum Llewellyn: apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri Salmond: Hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan Aliran Antropologi Schapera: hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan Gluckman: hukum adalah keseluruhan gudang-aturan di atas mana para hakim mendasarkan putusannya Bohannan: hukum adalah merupakan himpunan kewajiban-kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum Aliran Hukum Alam Aristoteles: Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspressikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Thomas Aquinas: Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak atau dikekang untuk tidak bertindak. Jhon Locke: Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang. Emmanuel Kant: Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum-hukum tentang kemerdekaan. Kaidah atau norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang berasal dari hati sanubari manusia.

Macam-macam norma : 1)Norma agama, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. 2)Norma kesusilaan, yaitu peraturan yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia, yang diikuti dan diinsyafi oleh setiap orang 3)Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup segolongan orang. 4)Norma hukum, yaitu peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa, dan dipertahankan dengan segala paksaa oleh alat-alat Negara. Normatif sama dengan Hukum: Sesuatu yang bersifat abstrak. Kaidah-kaidah : Aturan-aturan. Kaidah-kaidah Hukum : Aturan-aturan hukum. Karena memahami hukum dengan menggunakan pendekatan normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang Pada zaman penajahan Belanda di Indonesia terdapa dualisme dalam perundangudangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang Belanda dan orang Eropa lainnya yang merupakan jiplakan dari hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang timur asing. Untuk orang Eropa berlaku suatu kitab undang-undang hukum pidana tersendiri termuat dalam firman raja Belanda (Staatsblad 1866 No. 55) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867 untuk orang Indonesia dan orang timur asing termuat dalam Ordonnantie (Staatsblad 1872 No. 85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. KUHPidana warisan pemerintah Belanda yang masih berlaku sampai sekarang. UU tentang Hukum Pidana diatur dalam UU no 1 tahun 1946. Keadaan hukum pidna ini dilanjutkan pada zman pendudukan Jepang dan pada permulaan kemerdekaan Indonesia Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan , dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Pasal 1233 KUHPdt. “ Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang” Berdasarkan Undang-Undang 1 Terjadi karena undang-undang semata Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang 2. Terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum

Berdasarkan Perjanjian.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya setiap orang boleh membuat perjanjian atau kesepakatan perihal apa saja sepanjang tidak dilarang dan melanggar ketentuan Undang-undang.Kesepakan yang dibuat oleh dua pihak bersifat “ Facta

Sunt Servanda”, berdasar azas tersebut perjanjian atau kesepakatan merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh masing-masing pihak pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat sangat umum karena tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. jadi seseorang yang

melakukan perbuatan yang “melanggar hukum” dan mengakibatkan kerugaian kepada orang lain, dapat dituntut pertanggungjawabannya 5 unsur Pasal 1365 KUHPerdata: (1) adanya perbuatan (2) perbuatan tersebut melawan hukum (3) adanya kerugiaan (4) adanya kesalahan (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

.