New Open Document Text

Asas Kewarganegaraan

Asas

kewarganegaraan

adalah

pedoman

dasar

bagi

suatu negara

untuk

menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak dipergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai,yaitu ius soli dan ius sanguinis. Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas pula yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.[19]

Bila dibicarakan mengenai hubungan warga negara dengan negara atau keanggotaan

dalam

negara,

maka

hubungan

tersebut

dinyatakan

dengan

istilah

kewarganegaraan. Jadi istilah kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suaru negara atau keanggotaan dari suatu negara.[12] Dilihat dari hubungannnya dengan negara, maka istilah warganegara, rakyat dan bangsa mempunyai arti yang sama, yaitu orang yang menjadi pendukung dari negara tersebut. Perbedaannya adalah dari sudut mana mempergunakannya. Warganegara dipergunakan apabila melihat dari sudut pendukung dari negara. Rakyat dipergunakan dalam hal sebagai yang dilawankan dengan penguasa, atau sebagai kelompok yang diperintah. Sedangkan istilah bangsa menunjukkan sebagai suatu kesatuan yang dibedakan dengan kelompok lain.[13] Terdapat beberapa pengertian mengenai kewarganegaraan di antaranya: a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis (juridische nationaliteit) dan Sosiologis (socioligische nationaliteitbegrif) Ko Swan Sik, menyatakan, bahwa kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum (de rechtsband) antara negara dengan orang-orang pribadi (natuurlijke personen) yang karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang-orang tersebut jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain warga dari negara itu (burgers van die staat zijn). Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang tidak berdasarkan ikatan yuridis, tetapi sosial politik yang disebut natie. Yang terpenting dalam pengertian kewarganegaraan yuridis (juridische nationaliteit), adalah adanya ikatan dengan negara dan tanda adanya ikatan tersebut dapat dilihat antara lain dalam bentuk pernyataan tegas negara tersebut. Dalam konkretnya pernyataan itu dinyatakan dalam bentuk surat-surat, baik keterangan maupun keputusan yang digunakan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara itu. b.

Kewarganegaraan

dalam

arti

formal

dan

materiil

(formeel

en

matereel

nationaliteitbegrif) Yang

dimaksud

kewarganegaraan

dalam

arti

formal

adalah

tempat

kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum[14], sedangkan kewarganegaraan yang materil[15] ialah akibat-akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu. Mengenai fungsi kewarganegaraan menurut Ko Swan Sik, ialah pembatasan lingkungan kekuasaan pribadi negara-negara. Salah satu akibat dari ikatan seseorang dengan negara, ialah bahwa orang tersebut tidak jatuh di bawah lingkungan kekuasaan pribadi negara asing dan di pihak lain negara mempunyai kekuasaan untuk memperlakukan segala kaidah terhadap seseorang, sebagaimana halnya dengan warga negara pada umumnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengertian kewarganegaraan itu tanpa isi, yaitu tiada hak-hak dan kewajiban-kewajiban konkret yang melekat pada pengertian itu . Ia hanya suatu titik pertautan untuk berbagai hak dan kewajiban, baik yang dimiliki oleh negara maupun perseorangan.[16] c. Nationality dan nationals Nationality (kebangsaan) sebagai suatu pertalian hukum harus dibedakan dari citizenship (kewarganegaraan). Citizenship adalah suatu status menurut hukum dari suatu negara yang memberi keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu. Nationality sebagai istilah hukum internasional menunjuk kepada ikatan, yaitu ikatan seorang individu terhadap suatu negara yang memberi kepada suatu negara hak untuk mengatur dan melindungi nationals-nya, meskipun di luar negeri. Walaupun pada umumnya nationality itu dirimbag (derived, derivasi) dari citizenship, tetapi baik nationality maupun citizenship berasal dari hukum suatu negara, sedangkan international law memberi pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak dari suatu negara untuk memberikan nationality

dan perjanjian-perjanjian (treaties) mungkin mengadakan

pembatasan-pembatasan tertentu pula. Jadi perbedaan pengertian antara citizens dan nationals, ialah bahwa ‘nationals’ tidak perlu menjadi warga Negara suatu Negara, cukup apabila mereka setia atau patuh kepadanya, tanpa mereka sendiri menjadi asing. Dengan demikian pengertian ‘national’ lebih luas daripada pengertian citizen. Pengertian hukum dari kewarganegaraan (nationality) tidak boleh dicampur adukan

dengan

pengertian

nationality

dalam

pengertian

sosiologis,

karena

kewarganegaraan dalam arti sosiologis itu berdasarkan pengertian etnik, yaitu sekelompok orang yang terikat satu sama lain karena ciri-ciri fisik tertentu yang menurun seperti persamaan keturunan, bahasa, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan mereka yakin, bahwa mereka adalah satu dan dapat dibedakan dengan orang-orang lain.[17] d. Perbedaan subjek dan aliens Subject adalah seorang citizen dari suatu Negara monarchy/kerajaan dan alien adalah seorang citizen dari negara yang bertempat tinggal atau melewati suatu negeri lain dan secara popular disebut orang asing atau foreigner. Hukum internasional mungkin menganggap seseorang adalah national dari suau negara, meskipun negara itu tidak memberi citizenship (kewarganegaraan) kepadanya, seperti orang Indian di Amerika Serikat sebelum tahun 1924. Di samping dalam arti hukum, maka istilah nationality juga digunakan dalam arti kebudayaan (cultural). Sebagai isitilah kebudayaan, nationality itu menunjuk kepada status kebudayaan, ras, bahasa dan idiology seseorang atau kelompok orang. Jadi seseorang dapat disebut bangsa Jerman atau Amerika tanpa memandang kewarganegaraan (citizenship), tempat tinggal (domicile) atau kewarganegaraan yuridis (legal nationality) dari orang itu.[18]