Negara Islam Pancasila

FORMAT NEGARA ISLAM DAN PANCASILA Adang Djumhur Salikin

SEMINAR NASIONAL

“REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI, DAN SEJAHTERA” STAI AL-IHYA KUNINGAN GEDUNG SANGGARIANG, 15 AGUSTUS 2007

RIWAYAT HIDUP N a m a : Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin Tempat/ tgl.lahir : Garut, 21 Maret 1959 Pekerjaan : PNS Jabatan/ Gol : Guru Besar (IV/d). Asdir I Program Pascasarjana STAIN Cirebon Alamat Kantor : Jl. Perjuangan, Sunyaragi  (0231) 480262 Cirebon 45132 Alamat Rumah : Jl. Wanagati, 24 Kel. Karyamulya, 03/ 04  0231. 480095 HP 081 324 388 500 Cirebon 45135

02/09/09

2

Pendidikan : Doktor, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004 Magister, Pascasarjana IAIN-SU Medan, 1997 Sarjana, Fakultas Syariah IAIN “SGD” Bandung, 1984 Sarjana Muda, Fakultas Syariah IAIN “SGD” Bandung, 1982 Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 Th. di Garut, 1977 Pondok Pesantren di Pulosari, Limbangan Garut, 1975 – 1976 Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 Th. di Garut, 1975 Sekolah Dasar di SDN 1 Ciwidey, Bandung, 1971.

02/09/09

3

Pengalaman : Guru Besar STAIN Cirebon, 2005-sekarang Asisten Direktur Program Pascasarjana STAIN Cirebon, 20062010 Direktur Program Pascasarjana STAIN Cirebon 2004-2006 Pembantu Ketua I Bidang Akademik, STAIN Cirebon 1997-2001

Organisasi : • Ketua Umum Pimpinan Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat. • Deklarator/ Kordinator Forum Sabtuan (Forum Lintas Iman) Cirebon. • Direktur Center for Economics and Population Studies (CEPOS) • Wakil Ketua Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat “Nurjati “ Cirebon. 02/09/09 4 • Diretur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup Program Pascasarjana STAIN

ISLAM ITU APA ? BAGAIMANA RELASI ISLAM DENGAN NEGARA ? ISLAM NEGARA BERDASAR

DAN PANCASILA?

02/09/09

5

Islam, syariat Islam, atau agama Islam adalah sistem nilai yang positif dan konstruktif bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. ISLAM bukanlah institusi. Bagaimana pun sesuatu didaku sebagai Islam (syariah), bila bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka bukanlah Islam. Sebaliknya, apa pun dan meskipun didaku tidak berdasarkan wahyu, bila sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka itu adalah Islam.

02/09/09

6

Islam terdiri atas: 2. Ajaran yang sakral dan normatif, berbentuk firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. 3. Ajaran yang sifatnya relatif atau nisbi, berupa hasil pemahaman atau interpretasi atas firman Allah dan sabda Rasul. Islam dalam arti yang pertama disebut syariah, yang kedua disebut hukum Islam (Islamic law) atau fiqh. Dalam kehidupan sehari-hari, keduanya disebut ajaran Islam atau syariat Islam, tanpa pembedaan satu dari lainnya. 02/09/09

7

ISLAM

SECARA OPERASIONAL, MERUPAKAN SISTEM NILAI ATAU SIKAP HIDUP BERDASARKAN ATAU YANG SESUAI DENGAN NILAI-NILAI SYARIAH.

IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH: NILAI-NILAI SYARIAH: 1. AL-MASHLAHAH 2. AL-’ADALAH 3. AL-HIKMAH 4. AL-MANFA’AH 02/09/09

8

LINGKUP ISLAM PENDEKATAN

ASPEK AJARAN AQIDAH/ IMAN SYARIAH/ ISLAM AHLAK/ IHSAN SOSIAL, POLITIK, EKONOMI BUDAYA, DLL

UNSUR AGAMA

ISLAM

HISTORIS FILOSOFIS TEOLOGIS MISTIS ANTROPOLOGIS PENOMENOLOGIS SOSIOLOGIS POLITIS EKONOMIS PEDAGOGIS PSIKOLOGIS ARKEOLOGIS FEMINIS DLL

KITAB: QURAN-SUNNAH TOKOH: NABI, ULAMA, PENGANUT DARI SINI BERKEMBANG KEILMUAN ISLAM: RITUS: SHALAT, ZAKAT, HAJI ULUMUL QUR’AN/ HADITS, FILSAFAT ISLAM, EKONOMI ISLAM, INSTITUSI: MASJID, MADRASAH ORGANISASI: NU, AHMADIYAHPOLITIK ISLAM, SEJARAH ISLAM, FIQH ISLAM: FIQH PEREMPUAN,

FIQH LINGKUNGAN HIDUP, FIQH KESEHATAN, DAN SETERUSNYA.

02/09/09

DAN CORAK ISLAM YANG WARNA WARNI.

9

PEMIKIRAN ISLAM POLITIK 1. Hasan al-Banna, Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridha, dan terutama Maulana alMaududi: Islam, agama yang serba lengkap. Bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga sistem politik. Sistem politik Islam yang harus diteladani adalah sistem pemerintahan Nabi Muhammad dan al-Khulafa al-Rasyidin.

2. Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein:

Islam adalah agama, yang tidak ada hubungannya dengan masalah politik/ kenegaraan.

• Muhammad Husein Haikal: Islam tidak memiliki sistem politik tertentu, tetapi mempunyai seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. 02/09/09

10

haritsun (agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaganya). Wa ma la ussa lahu fa mahdumun (apa saja yang tidak ada pondasinya, pasti akan roboh; dan apa saja yang tidak ada penjaganya pasti akan hilang. (Al-Ghazali, Al-Iqtishad fi alI’tiqad). 02/09/09

11

Khilafah (politik, negara) merupakan bagian dari syariat. Ia bukan tujuan, melainkan salah satu wasilah untuk tercapainya tujuan syari’at

02/09/09

Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib

12

PARTISIPASI

POLITIK (NEGARA) DAN PEMERINTAHAN ISLAM

MUSYAWARAH PERSAMAAN KEBEBASAN

ETIKA

KEADILAN

02/09/09

KEMASLAHAT AN

13

POLITIK ISLAM Agama (Din)

Sosiokultur (Dunya) 02/09/09

Politik Islam (Shari’ah wa Siyasah)

Negara (Dawlah) 14

NEGARA ISLAM: SISTEM KHILAFAH SISTEM REPUBLIK SISTEM KERAJAAN

BISA SAJA ! 02/09/09

? 15

PEMILU DALAM ISLAM: SISTEM PROPORSIONAL SISTEM DISTRIK SISTEM ANGKAT LANGSUNG SISTEM PUTRA MAHKOTA

?

02/09/09

BISA SAJA !

16

PRINSIP ISLAM DALAM MUAMALAH (POLITIK)

‫مفسدة‬

‫مكروه‬

‫مباح‬

‫مصلحة‬

‫سنـة‬

‫حرام‬

‫واجب‬ ‫غيره‬‫على‬‫ليل‬‫د‬‫ل‬‫د‬‫ما‬‫حة‬‫با‬‫ال‬‫الشياء‬‫فى‬‫الصل‬

Segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang mengecualikannya 02/09/09

17

ISLAM - DEMOKRASI? ISLAM = DEMOKRATIS ? Apakah Islam sejalan dengan nilai2 demokrasi? Apakah Islam memiliki konsep tentang demokrasi? DEMOKRASI = ISLAMI? Apakah demokrasi sejalan dengan ajaran Islam?

02/09/09

18

SYURO

ِ‫وَشَاوِرْهُمْ فِي الَمْر‬ Dan bermusyawarahlah dengan mereka (rakyat) dalam persoalan-persoalan n.(egara (3:159

ْ‫وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم‬ Dan yang menjalankan pemerintahannya

dengan musyawarah di antara mereka (42:38) 02/09/09

19

ِ‫شيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى الِّ وَالرّسُول‬ َ ‫فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي‬ Apabila kalian berselisih dalam berbagai persoalan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya (4:59) LANDASAN LAIN: Praktik Nabi dan Shahabat Khulafa Rasyidun, yang suka bermusyarah di antara mereka. Dalam konteks politik, dapat berarti partisipasi politik, bahwa “pelaksana negara dipilih di antara kalian”

02/09/09

20

DEMOKRASI DAN SYURO: • DEMOKRASI beda dengan SYURO. Demokrasi adalah produk Barat Produk Islam adalah syuro Syuro lebih baik daripada demokrasi 2. DEMOKRASI sama dengan SYURO SYURO adalah DEMOKRASI, DEMOKRASI sama dengan SYURO 3. DEMOKRASI beda dengan SYURO, tapi memiliki esensi yang paralel 02/09/09

21

PERBEDAAN DEMOKRASI

SYURO

Keputusan wakil rakyat bersifat mengikat, bila sang pemimpin tidak melaksanakan berarti melanggar demokrasi.

Pada awalnya bersifat konsultatif, tidak mengikat untuk dilaksanakan

Suara mayoritas memiliki otoritas

02/09/09

Tidak selalu suara mayoritas memiliki otoritas

22

NILAI UNIVERSAL DEMOKRASI

SYURO

PERSAMAAN KEBEBASAN PLURALISME DEMORASI MEMILIKI AKAR HISTORIS YANG KHAS BARAT, TETAPI IA MEMILIKI ESENSI YANG PARALEL DENGAN KONSEP-KONSEP YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DARI TRADISI ISLAM 02/09/09

23

DEMOKRASI SEKULER (DEMOKRASI)

DEMOKRASI AGAMA (TEOKRASI)

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT

DARI TUHAN OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

TIDAK ADA CAMPUR TANGAN AGAMA/ TUHAN

ADA CAMPUR TANGAN AGAMA/ TUHAN

02/09/09

24

Islam Sistem Demokratis dalam arti menolak despotisme, absolutisme dan otoritarianisme

Islam tidak 100% demokratis dan tidak 100 % otokratis 02/09/09

25

DEMOKRASI, HINGGA SEKARANG MASIH DIYAKINI SEBAGAI MODEL DAN SISTEM YANG TERBAIK UNTUK MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN EGALITER. MESKIPUN HARUS DIAKUI, BAHWA MANIPULASI ATAS NAMA DEMOKRASI JUGA SERINGKALI TERJADI. 02/09/09

26

Dalam konteks Indonesia:

Demokrasi = Sistem Islami perlu dikembangkan, karena :

 Sejalan dengan nilai-nilai Islam  Tepat untuk mengartikulasikan aspirasi umat Islam karena posisinya yang mayoritas 02/09/09

27

PANCASILA • KETUHANAN YANG MAHA ESA • KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB • PERSATUAN INDONESIA • KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKASANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 02/09/09

28

PIAGAM MADINAH DIBUAT OLEH MUHAMMAD RASULULLAH SAW: TERDIRI ATAS 4 BAGIAN, 69 PASAL

Pasal 25: Kaum Yahudi Banu Auf merupakan satu umat bersama orang-orang mukmin; masing-masing dalam keyakinan agamanya, masing-masing dengan sekutunya sendiri dan dengan diri mereka sendiri. Pasal 59: Semua pihak yang masuk dalam persetujuan ini bekerjasama dalam menghadapi pihak lain yang hendak melakukan agresi terhadap Yasrib.

02/09/09

29

Negara dan pemerintahan Islami adalah negara dan sistem pemerintahan yang merefleksikan nilai-nilai ajaran agama dan kemanusiaan dalam manajemen dan perilaku pemerintahannya. Tidak hanya simbolik, tetapi dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 02/09/09

30

Persoalannya, bagaimana memformat negara agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan kemanusiaan? Bagaimana agar rakyat memperoleh keadilan dan kemakmuran? Ini lebih penting, karena untuk itulah tujuan syariat Islam dan suatu negara didirikan.

02/09/09

31

FORMAT “NEGARA ISLAM” TERMASUK WILAYAH “ANTUM A’LAMU BI UMURI DUNYAKUM” SESUAI KEBUTUHAN DAN KEMASLAHATAN BAGI RAKYAT NEGARA BERSANGKUTAN

02/09/09

32

FORMAT “NEGARA ISLAM” BUKAN RUMUSAN SYARIAT YANG QATH’I. IA MERUPAKAN MASALAH IJTIHADI FORMULASINYA BISA BERAGAM TERGANTUNG KEADAAN DAN KEBUTUHAN, TERGANTUNG MANA YANG LEBIH MASLAHAT BAGI WARGANYA

02/09/09

33

DALAM KONTEKS INDONESIA, “NEGARA BERDASARKAN KETUHANAN YME” ATAU “NEGARA PANCASILA” MERUPAKAN FORMAT IDEAL (MASLAHAT), SESUAI DENGAN KEADAAN DAN KEBUTUHAN WARGANYA YANG PLURAL DAN MULTIKULTURAL

02/09/09

34

UNTUK SELAMANYA, KONSEP NEGARA ISLAM ATAU POLITIK ISLAM AKAN SELALU KONTROVERSIAL KARENA IA MERUPAKAN MASALAH POLITIK YANG SARAT DENGAN KEPENTINGAN, DI SAMPING KARENA IA MERUPAKAN MASALAH IJTIHADI YANG TERBUKA BAGI ADANYA KHILAFIYAH, TERMASUK DALAM FORUM INI

Wallahu’alam bi al-shawab

02/09/09

35

Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Amin 02/09/09

36