Mustika.docx

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendidikan dan pelatihan latihan dasar merupakan pintu masuk paling utama bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tanpa melalui tahap ini, maka calon pegawai tidak akan bisa memegang status PNS. Hal tersebut telah diamanahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomar 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari latsar tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil. Dalam penyelenggaraan Latihan Dasar (Latsar) yang peserta diharapkan untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar 1) "Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi". Tahap ini menekankan pada penanaman nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS, sehingga diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional kepada masyrakat. Nilai dasar tersebut disingkat menjadi ANEKA, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Selain nilai ANEKA juga ada pembekalan tambahan mengenai cara membuat rancangan aktualisasi. 2) "Aktualisasi Nilai Dasar Profesi". Tahap ini merupakan tahap terjun langsung ke lapangan berdasarkan tempat tugas atau tempat yang telah ditentukan. Pada tahap ini, peserta Diklat didampingi oleh mentor dan coach dari Bandiklat. Peserta diharapkan bisa mengaktualisasikan nilai dasar ANEKA di tempat magangnya masing-masing. 3) "Evaluasi Aktualisasi Nilai Dasar". Tahap ini merupakan tahap akhir. Dimana setiap peserta mempresentasikan aktualisasi nilai dasar profesi ASN dengan diuji oleh tim penguji, coach dan mentor. Sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara No.5 tahun 2014 bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan Dalam hal ini mewajibkan ASN tidak hanya sebagai pekerjaan namun juga pelayan masyarakat. Yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima. Maka dari itu peserta latsar membuat rancangan aktualisasi khususnya dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas yang merupakan unit terkecil berperan sebagai ujung tombak pengembangan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Hal tersebut memotivasi ASN sebagai pelayan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Indikator dari derajat kesehatan masyarakat salah satunya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan data kesehatan Angka Kematian Kota Semarang masih tinggi yaitu pada tahun 2018 sebanyak 19 kasus, dan jumlah kematian ibu maternal di wilayah Puskesmas Kedungmundu pada tahun 2018 adalah 2 kasus dan sampai dengan bulan April 2019 sudah ada 2 kasus ibu meninggal. Yang di karenakan tingginya faktor resiko pada ibu hamil salah satunya dikarenakan anemia. Dari data yang diambil pada pemeriksaan ibu hamil di wilayah Puskesmas Kedungmundu pada bulan maret 2019 109 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan Hb, ditemukan 44 ibu hamil dengan anemia. Warga masyarakat Semarang, memeiliki type atau karakteristik tradisional, sehingga budaya dan tradisi masyarakat cukup kental bahkan sangat dilestarikan. Namun demikian ada beberapa perilaku tradisi

yang

masih

kurang

mendukung

dalam

pembangunan

kesehatan.Selain itu, secara umum ekonomi daerah Semarang tergolong daerah yang memiliki kemampuan ekonomi menengah. Sehingga mayoritas masyarakat sibuk dan lupa akan kesehatannya, terutama ibu hamil untuk minum obat tablet tambah darah. Yang mengakibatkan tingginya angka anemia pada Ibu hamil di kota Semarang. Untuk tahap aktualisasi, pelaksanakan tugasnya sebagai bidan yang di harapkan dapat menyelesaikan masalah dan

membuat dampak

2

perubahan secara positif di lingkungan kerja UPTD Puskesmas dalam optimalisasi kepatuhan dalam Kedungmundu dengan arahan . B. Identifikasi Isu dan Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS terdiri identifikasi isu dan penetapan isu sebagai berikut : 1. Identifikasi Isu Isu atau masalah ditemukan masih tingginya angka kematian ibu di kota Semarang dan ditemukannya kasus kematian Ibu di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu dengan penyebab presentase kematian dikarenakan anemia. Beberapa isu yang ditemukan oleh penulis terkait dengan Manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan public adalah: Tabel 1.1 Identifikasi isu

No

Identifikasi

Sumber

Isu

Isu Pelayaan publik

1

Kurangnya kepatuhan ibu dalam minum obat tablet tambah darah.

Wog Manaj ASN

Pelayanan Publik

2

3

Kurangnya pengetahuan ibu tentang faktor resiko.

Kurangnya peran keluarga dalam

Wog Manajemen ASN Pelayanan Publik

Kondisi Saat Ini

Kondisi Yang Diharapkan

Masih banyaknya ibu hami yang tidak patuh dalam meminum obat tablet tambah darah yang dikarena ibu hamil merasa bosan dan lupa

Ibu hamil yang patuh dalam meminum obat tablet tambah darah.

Banyak ibu hamil yang tidak mengetahui faktor resiko dalam kehamilan sehingga mereka tidak mengetahui akibatnya dalam kehamilan maupun setalah persalinan.

Meningkatnya pengetahuan ibu tentang bahaya faktor resiko dan cara penanganannya sehingga meningkatnya derajat kesehatan ibu.

Beberapa dari anggota keluarga yang tidak peduli dukungan kesahatan untuk ibu

Adanya peran aktif antar anggota keluarga sehingga

3

No

4

Identifikasi

Sumber

Isu

Isu

mendampingi ibu selama hamil.

Wog

Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pemenuhan kebutuhan gizi selama hamil.

Pelayanan Publik

Manajemen ASN

Wog Manajemen ASN

Kondisi Yang

Kondisi Saat Ini

Diharapkan

hamil sehingga ibu hamil terjadinya ibu hamil merasa tidak dan menjadi tidak merasa dirinya dihargai. memperhatikan. Kesehatannya

Pola makan yang serba instan mengakibatkan ibu hamil tidak memperhatikan pemenuhan kebutuhan gizinya selama hamil.

Ibu hamil yang sadar akan pentingnya pemenuhan gizi selama kehamilan.

2. Penetapan Isu Penetapan

Isu

dilakukan

melalui

analisis

isu

dengan

menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Analisis Isu ini bertujuan untuk penetapan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui gagasan kegiatankegiatan yang akan dilakukan. Analisis isu dilakukan dengan menggunakan alat bantu APKL (Aktual, Problematik, Kelayakan, Kekhalayan) dan USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). a. Analisis

Kriteria

Isu

Menggunakan

APKL

(Aktual,

Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan) Analisis APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekhalayan, dan kelayakan dari

isu-isu

yang

ditemukan di Puskesmas Kedungmundu. Aktual artinya benarbenar

terjadi

dan

sedang

hangat

dibicarakan

masyarakat.

Problematik artinya isu yang memiliki masalah kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu menyangkut hajat orang banyak. Kelayakan artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

4

Analisis APKL dilakukan dengan memberikan nilai positif atau negatif pada masing-masing kriteria aktual, problematik, kelayakan, dan kekhalayan. Jika isu yang ditemukan memenuhi kriteria maka diberi nilai positif, sebaliknya jika tidak memenuhi kriteria diberi nilai negatif. Jika semua kriteria memiliki nilai positif, maka isu dinyatakan memenuhi persyaratan dan berkualitas. Jika tidak, maka isu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan kurang berkualitas. Hasil analisis APKL terkait isu-isu di Puskesmas Kedungmundu disajikan dalam table 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Identifikasi Isu dengan metode APKL No.

1

Kriteria

Isu

Kurangnya kepatuhan ibu dalam minum obat tablet tambah darah.

Keterangan

A

P K

L

+

+

+

+

Memenuhi syarat

2

Kurangnya pengetahuan ibu tentang faktor resiko.

+

+

+

Tidak + memenuhi syarat

3

Kurangnya peran keluarga dalam mendampingi ibu selama hamil.

+

+

+

+

Memenuhi syarat

+

Tidak memenuhi syarat

4

Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang kebutuhan gizi selama hamil

+

+

-

a. Analisis Prioritas Isu Menggunakan USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) Dari hasil analisis APKL didapatkan isu yang dinyatakan memenuhi kriteria, yang kemudian isu-isu tersebut dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis USG. Analisis USG adalah merupakan metode skoring dalam menetapkan urutan prioritas, dengan memperhatikan urgensinya, keseriusannya dan adanya 5

kemungkinan berkembangnya masalah. Metode ini dikembangkan oleh Kepner dan Tregoe (1981) dengan tujuan untuk menentukan prioritas isu mana yang akan diambil untuk diselesaikan. a. Urgency (U).Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. b. Seriousness (S). Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. c. Growth (G). Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaiamana mestinya. Analisis USG dilakukan dengan memberikan nilai dengan rentang antara 1 sampai 5 dengan ketentuan nilai 1 berarti sangat kurang, nilai 2 berarti kecil, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti sangat besar . Isu dengan total skor tertinggi merupakan isu prioritas yang akan ditetapkan untuk diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Hasil analisis

USG

terkait

isu-isu

di

wilayah

kerja

Puskesmas

Kedungmundu disajikan dalam table 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3 Identifikasi isu dengan metode USG* No.

Identifikasi Isu

Peringkat

U

S

G

Total

5

5

5

15

1

5

4

5

14

2

4

4

5

13

3

Kurangnya kepatuhan ibu 1.

dalam minum obat tablet tambah darah.

2.

Kurangnya pengetahuan ibu tentang faktor resiko. Kurangnya peran keluarga

3

dalam mendampingi ibu selama hamil.

3.

Penetapan Isu yang Terpilih Dari hasil analisis APKL dan USG, ditetapkan isu yang dipilih dan ditindaklanjuti dengan gagasan rencana kegiatan yang akan dilakukan 6

untuk mengatasi isu tersebut. Langkah yang dilakukan dalam tahap ini merumuskan isu yang memuat focus dan locus, menentukan gagasan kegiatan yang akan dilakukan, mengidentifikasi sumber isu, aktor yang terlibat dan peran dari setiap aktor, dan mendeskripsikan keterkaitannya dengan mata pelatihan yang relevan (secara langsung maupun tidak langsung) dengan konteks isu. Berdasarkan identifikasi dan penyaringan isu, maka dipilih isu “Kurangnya kepatuhan ibu dalam minum obat tablet tambah darah” yang memenuhi kriteria dan menjadi prioritas untuk diselesaikan di di wilayah Puskesmas Kedungmundu. Penjabaran secara rinci disajikan dalam tabel 1.4 berikut ini

7

Tabel 1.4. Isu yang Terpilih No.

1.

Isu Terpilih

Aktor yang terlibat

Gagasan Kreatif / Kegiatan Melaksanakan kelas bumil bersama kader wilayah Pusk. Kedung mundu mengenai informasi obat

1. bidan

Peran Aktor yang terlibat

1. Melaksankan kelas ibu hamil

2. kader

2. Sebagai tokoh masyarakat yang membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan.

3. ibu hamil

3. Sasaran penerima materi

Melakukan penyuluhan tentang kepatuhan minum obat tambah darah

1. Mentor

1. Memberi arahan tentang isi materi

2. Pelaksana

2. Membuat materi penyuluhan.

3. Ibu hamil Melakukan sweeping rumah Gasurkes 1. Pelaksana untuk kunjungan rumah.

2. Pegawai Gasurkes

3. Menerima isi materi 1. Memberikan koordinasi tentang pelayanan. 2. Mengevaluasi table kepatuhan minum tablet tambah darah. 3. Menerima informasi

3. Keluarga 8

tenatng

peranan/dukungan kesehatan untuk ibu hamil Membuat leaflet tentang bahaya anemia 1. Mentor dalam kehamilan

Membuat formulir kepatuhan minum obat tambah darah.

1. Memberikan arahan tentang isi leaflet.

2. Pelaksana

2. Membuat isi leaflet

3. Ibu hamil

3. Menerima materi leaflet

1. Mentor

1. Memberikan arahan isi tabel tambah darah

2. Pelaksana

2. Membuat tabel kepatuhan minum obat. 3. Sasaran kepatuhan minum obat tambah darah

Melakukan evaluasi kepatuhan minum obat tablet tambah darah

1. Mentor

1. Memberikan arahan isi tabel tambah darah

2. Bidan

2. Melakukan evaluasi

9

3.

10

4. Rumusan Masalah Berdasarkan

data

kesehatan

Angka

Kematian

Kota

Semarang masih tinggi yaitu pada tahun 2018 sebanyak 19 kasus, dan jumlah kematian ibu maternal di wilayah Puskesmas Kedungmundu pada tahun 2018 adalah 2 kasus dan sampai dengan bulan April 2019 sudah ada 2 kasus ibu meninggal. Yang di karenakan tingginya faktor resiko pada ibu hamil salah satunya dikarenakan anemia.. C. Tujuan Berdasarkan rumusan

masalah di atas,

maka

tujuanrancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan

peningkatan

kepatuhan

ibu

hamil

dalam

mengkonsumsi tablet tambah darah. 2. Meningkatkan peran keluarga dalam mendampingi ibu hamil. 3. Melakukan evaluasi kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. 4. Memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan nilai-nilai ANEKA.

D. Manfaat Pendidikan dan Latsar CPNS Golongan II ini diharapakan dapat memberikan manfaat seperti dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA serta bekerja dengan berprinsip pada Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada pelayanan kesehatan. Beberapa manfaat yang diharapkan sebagai berikut: 1. Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II a. Mampu mengoptimalkan peningkatan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. 11

b. Mampu meningkatkan peran keluarga dalam mendampingi ibu hamil. c. Mampu

melakukan

evaluasi

kepatuhan

ibu

hamil

dalam

mengkonsumsi tablet tambah darah. d. Mampu memaham, menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar CPNS yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. e. Menjadi tenaga pelayan kesehatan yang mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat dan

pemersatu

bangsa

yang

memiliki

integritas

dan

profesionalisme di lingkungan Dinas Kesehatan pada khususnya dan lingkungan Puskesmas Kedungmundu pada umumnya. 2. Bagi instansi (Puskesmas Kedungmundu) a. Rancangan

aktualisasi

ini

dapat

meningkatkan

efektivitas,

efesiensi, dan inovasi serta mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas kedungmundu. b. Terwujudnya visi dan misi Dinas kesehatan dan Puskesmas Kedungmundu umumnya. c. Menjadi pelayanan kesehatan yang memiliki kualitas pelayanan kesehatan yang prima. 3. Bagi masyarakat a. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan harapannya dalam bidang kesehatan.

12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sikap Perilaku Bela Negara 1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara a. Landasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan

dengan

nilai-nilai

yang

terkandung

dalam

Pancasila. Rumusan nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

13

b. Bentuk Negara Kesatuan dan Makna Kesatuan Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Ini berarti bahwa Organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia bersifat unitaris, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Bentuk negara dan perubahan politik ketatanegaraan sangat dipengaruhi oleh dinamika konstitusi dan arah kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam perspektif sejarah, konstistusi dan

sistem

administrasi

negara

Indonesia

mengalami

perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa.

Perubahan

ini membawa

dampak pada tatanan

kehidupan penyelenggaraan negara pada masing-masing periode tersebut c. Lambang-lambang Negara 1) Bendera Negara Bendera negara diatur menurut UUD '45 pasal 35, UU No 24/2009,

dan

PeraturanPemerintah

No.40/1958

tentang

Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.Bendera Negara Republik Indonesia, yang secara singkat disebut Bendera Negara, adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, Merah Putih, atau kadang disebut Sang Dwiwarna (dua warna). Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Merah melambangkan raga manusia, 14

sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia 2) Bahasa Negara Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. 3) Lambang Negara Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan BhinnekaTunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: a) Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 b) Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8 15

c) Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19 d) Jumlah bulu di leher berjumlah 45 Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Gambarperisai tersebut dibagi menjadi lima bagian: bagian latar belakang dibagi menjadi empat dengan warna merah putih berselang seling (warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia, merah berarti berani dan putih berarti suci), dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar berwarna hitam berada tepat di tengah-tengah. Garis lurus horizontal yang membagi perisai tersebut menggambarkan garis khatulistiwa yang tepat melintasi Indonesia di tengahtengah. Emblem. Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungandengan simbol dari sila Pancasila. Bintang Tunggal. Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Perisai hitam dengansebuah bintang emas berkepala lima menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga ideologi sekuler sosialisme. Rantai Emas. Sila ke-2: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Rantai yangdisusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita, gelang yang persegi menggambarkan pria. Pohon Beringin. Sila ke-3: Persatuan Indonesia. Pohon beringin (Ficusbenjamina) adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang–sebuah akartunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggelantung dari rantingrantingnya. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara 16

kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbedabeda. Kepala Banteng. Sila ke-4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh HikmatKebijaksanaan

Dalam

Permusyawaratan/Perwakilan.

Binatang banteng (Latin: Bosjavanicus) atau lembu liar adalah binatang sosial, sama halnya dengan manusiacetusan Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Padi Kapas. Sila ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dankapas (yang menggambarkan sandang dan pangan) merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, namun hal ini bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme. Motto.

Pita

yang

dicengkeram

oleh

burung

garuda

bertuliskan semboyan negaraIndonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat bahasa Jawa Kuno karangan Mpu Tantular yang berarti “Walaupun berbedabeda tetapi tetap satu” yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, adatistiadat, kepercayaan, namun tetap adalah satu bangsa, bahasa, dan tanah air. Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.Cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda17

beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa

Indonesia

adalah

satu

kesatuan.

Semboyan

ini

digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. B. Nilai Dasar PNS Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar sebagai

seperangkat

prinsip

yang

menjadi

landasan

dalam

menjalankan profesi dan tugasnya sebagai ASN. Adapun nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Berdasarkan dari kelima nilai dasar ANEKA yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik komitmen mutu dan Anti korupsi yang harus di tanamkan kepada setiap ASN maka perlu di ketahui indikatorindikator dari kelima kata tersebut, yaitu: 1. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kata yang seudah tidak asing lagi kita dengar, namun seringkali kita susah untuk membedakannya dengan responsibilitas. Namun dua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab,

sedangkan

akuntabilitas

adalah

kewajiban

pertanggungjawaban yang harus dicapai. Lebih lanjut akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadiamanahnya. Adapaun indikator dari nilai akuntabilitas adalah: a. Kepemimpinan Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam 18

menciptakan hal tersebut. b. Transparansi Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok / institusi. Melakukan evaluasi kepatuhan minum obat tablet tambah darah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. c. Integritas Integritas mempunyai makna konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. d. Tanggungjawab Tanggungjawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. e. Keadilan Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupunorang. f. Kepercayaan Rasa

keadilan

membawa

pada

sebuah

kepercayaan.

Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. g. Keseimbangan Pencapaian akuntabilitas dalam lingkungan kerja, diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki. h. Kejelasan Fokus

utama

untuk

kejelasan

adalah

mengetahui

kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, 19

kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. i.

Konsistensi Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapainya tujuan akhir

2. Nasionalisme Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsalain. a. Butir-Butir Sila Ke-1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa 1) Bangsa

Indonesia

menyatakan

kepercayaannya

dan

ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6) Mengembangkan

sikap

saling

menghormati

kebebasan

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

20

b. Butir-Butir Sila Ke-2 Pancasila: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mengakui

persamaan

derajad,

persamaan

hak

dan

kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8) Berani membela kebenaran dan keadilan. 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10) Mengembangkan

sikap

hormat

menghormati

dan

bekerjasama dengan bangsa lain c. Butir-Butir Sila Ke-3 Pancasila: Persatuan Indonesia 1) Mampu

menempatkan

persatuan,

kesatuan,

serta

kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5) Memelihara

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 21

6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7) Memajukan

pergaulan

demi

persatuan

dan

kesatuan

bangsa. d. Butir-Butir Sila Ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia

Indonesia

mempunyai

kedudukan,

hak

dan

kewajiban yang sama. 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6) Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9) Keputusan

yang

diambil

harus

dapat

dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10) Memberikan

kepercayaan

kepada

wakil-wakil

yang

dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. e. Butir-Butir Sila Ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

22

1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak orang lain. 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9) Suka bekerja keras. 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 3. Etika Publik Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-UndangASN,yakni sebagaiberikut: a. memegang teguh nilai-nilai dalam ideologiPancasila b. setia dalam mempertahankan UUD1945 c. menjalankan tugas secara profesional dan tidakmemihak 23

d. membuat keputusan berdasarkan prinsipkeahlian e. menciptakan lingkungan kerja yangnondiskriminatif f. memelihara dan menjunjung tinggi standar etikaluhur g. mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjapublic h. memiliki kemampuan menjalankan kebijakanpemerintah i.

memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dansantun

j.

mengutamakan kepemimpinan berkualitastinggi

k. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama l.

mengutamakan pencapaian hasil dan

mendorong

kinerja

pegawai m. mendorong kesetaraan dalampekerjaan n.

meningkatkan

efektivitas

sistem

pemerintahan

yang

demokratis sebagai perangkat sistemkarir. 4. Komitmen Mutu Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilai-nilai komitmen mutu antara lain: a. efektif, yaitu berhasil guna dapat mencapai hasil sesuai dengan target b. efisien, yaitu berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkanpemborosan c. inovasi, yaitu penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan d. berorientasi mutu, yaitu ukuran baik buruk yang di persepsi individu terhadap produk ataujasa. 5. Anti Korupsi Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma–norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung 24

maupun tidak langsung. Tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian

keuangan

perbuatan

negara,

suap-menyuap,

curang,

pemerasan,

penggelapandalam

jabatan,benturankepentingandalam pengadaan dangratifikasi. Indikator yang ada pada nilai dasar anti korupsimeliputi: a. mandiri yang dapat membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang sehingga menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungansesaat b. kerja keras merupakan hal yang penting dalam rangka tercapainya target dari suatu pekerjaan. Jika target dapat tercapai, peluang untuk korupsi secara materiil maupun non materiil (waktu) menjadi lebihkecil c. berani untuk mengatakan atau melaporkan pada atasan atau pihak yang berwenang jika mengetahui ada pegawai yang melakukankesalahan d. disiplin berkegiatan dalam aturan bekerja sesuai dengan undang-undung yangmengatur e. peduli yang berarti ikut merasakan dan menolong apa yang dirasakan oranglain f. jujur yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran (dharma) g. tanggung jawab yaitu berani dalam menanggung resiko atas apa yang kita kerjakan dalam bentukapapun h. sederhana yang dapat diartikan menerima dengan tulus dan iklas terhadap apa yang telah ada dan diberikan oleh Tuhan kepadakita i. adil yaitu memandang kebenaran sebagai tindakan dalam perkataan maupun perbuatan saat memutuskan peristiwa yang terjadi.

25

C. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI Untuk

mewujudkan

birokrasi

yang

professional

dalammenghadapi tantangan-tantangan global, pemerintahmelalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negaramenjadi semakin professional.

Undang-undang

inimerupakan

dasar

dalam

manajemen aparatur sipil negarayang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yangmemiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dariintervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampumenyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. 1. Manajemen ASN Manajemen

ASN

adalah

pengelolaan

ASN

untukmenghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilaidasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih daripraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih

menekankan

kepada

pengaturan

profesi

pegawai

sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur

sipil

Negara

yang

unggul

selaras

dengan

perkembanganjaman. Asas-asas manajemen ASN antara lain: a) Kepastian hukum b) Profesionalitas c) Proporsionalitas d) Keterpaduan e) Delegasi f) Netralitas g) Akuntabilitas h) Efektif dan efisien i) Keterbukaan j) Non diskriminatif k) Persatuan 26

l) Kesetaraan m) Keadilan n) Kesejahteraan Dalam hal ini, sebagai pelayan kesehatan ada struktur organisasi yang harus di pahami. 2. Pelayanan Publik Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhanmasyarakat. Adapun

prinsip

pelayanan

publik

yang

baikuntuk

mewujudkan pelayanan prima adalah: a) Partisipatif Dalam penyelenggaraan pelayananpublik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlumelibatkan masyarakat dalam merencanakan,melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b) Transparan Dalam

penyelenggaraan

pelayananpublik,

pemerintah

sebagai penyelenggara pelayananpublik harus menyediakan akses bagi warga negarauntuk mengetahui segala hal yang terkait

denganpelayanan

publik

yang

diselenggarakan

tersebut. c) Responsif Dalam penyelenggaraan pelayananpublik pemerintah wajib mendengar

dan

memenuhituntutan

kebutuhan

warga

negaranya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang

mereka

layanan,

butuhkan,

jam

mekanisme

pelayanan,prosedur,

penyelenggaraan dan

biaya

penyelenggaraan pelayanan. d) Tidak Diskriminatif

27

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negarayang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. e) Mudah danMurah Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahtidak mencarikeuntungan

dimaksudkan untuk melainkan

untuk

memenuhi

mandatkonstitusi. f) Efektif danEfisien Penyelenggaraan pelayanpublik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yanghendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. g) Aksesibel Pelayanan publik yang diselenggarakanoleh pemerintah harus

dapat

dijangkau

oleh

warganegara

yang

membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untukmendapatkan layanan tersebut. h) Akuntabel Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggung jawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan akan tetapi yang lebih penting harusdipertanggung

jawabkan

secara

terbuka

kepada

masyarakat luas melalui media publik. 28

i) Berkeadilan Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapatdijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompoklemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat Memberikan pelayanan kesehatan bidang kesehatan dalam penanganan anemia harus sesuai dengan kebutuhan ibu hamil anemia. 3. Whole Off Goverment (WOG) Whole of government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upayaupaya kolaboratifpemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruanglingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-

tujuanpembangunan

kebijakan,

manajemen

programdan pelayanan publik. Pendekatan berdasarkan

WoG

dapat

perbedaan

dilihat

kategori

dan

dibedakan

hubungan

antara

kelembagaan yang terlibat sebagaiberikut: a) Koordinasi,

yang

tipe

hubungannya

dapat

dibagi

lagimenjadi: 1) penyertaan,

yaitu pengembangan

strategi

dengan mempertimbangkandampak; 2) dialog atau pertukaraninformasi; 3) joint planning, yaitu perencanaan bersama untuk kerjasama sementara. b) Integrasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagimenjadi: 1) joint working, atau kolaborasisementara 2) joint ventrure, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu pesertakerjasama

29

3) satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanismeintegratif. c) Kedekatan dan pelibatan, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagimenjadi: 1) aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu pesertakerjasama 2) union, berupa Unifikasi resmi, identitas masingmasing masihNampak 3) merger, yaitu penggabungan ke dalam strukturbaru. Dalam penanganan anemia harus menjalin kerjasama dengan pihak lain. Karena seorang tenaga kesehatan tidak dapat bekerja sendiri.

30

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

A. Profil Organisasi 1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Status

Hukum,

Sejarah

berdiri

dan

Perkembangan

PuskesmasPuskesmas Kedungmundu merupakan bagian dari sejarah lokal yang merupakan bangunan Balai Pengobatan Umum pertama di Kecamatan Semarang Timur waktu itu yang pada masa pembangunannya merupakan Balai Pengobatan Umum. Dibangun kira- kira pada tahun 1950 yang merupakan Balai Pengobatan pertama di wilayah timur, yang berada di lingkungan persawahan. Puskesmas Kedungmundu berada wilayan dusun Kedungmundu, Kalurahan Kedungmundu Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Perubahan wilayah Kecamatan di Kota Semarang tahun 2008 maka Puskesmas Kedungmundu ini terletak masuk 600 meter ke kampung menjadi berada di Kelurahan Sambiroto, tetapi masih mudah dijangkau masayarakat. Jarak ke ibu kota 11 km. Puskesmas

Kedungmundu

mempunyai

sebuah

gedung

dengan rancangan tahun 1950, dimana tata ruang waktu itu diperuntukan untuk ruang Loket Pendaftaran, Balai Pengobatan Umum, Balai Pengobatan Gigi, KIA, Apotek, ruang obat, dapur, ruang kepala Puskesmas, ruang pertemuan dan gudang obat. Ruangan rata-rata ukuran 3 X 3 M², dengan bentuk denah bangunan berbentuk huruf Ú. Puskesmas kedungmundu sampai dengan hari sudah pernah di pimpin oleh tiga belas orang kepala Puskesmas, diantaranya dr.Didik Hendrawan, dr.Wuryanto, dr.Eko Kensasi, dr.Lisawati Widodo, dr.Haryono, dr.Wahidah Novridalia, dr.Wiwik Widiastuti, dr.Yushartono, dr.haryuni Indreswati, dr.Catur Budi

Astuti,

dr.Susi

Herawati,

dr.Antonia

Sadninigtyas,

31

dr.Masfufah, dr.Turi Setyawati dan sekarang dipimpin oleh Caturinta Nurcahyaningsih,S.KM Sehubungan Puskesmas

dengan

itu,

Kedungmundu

secara

telah

internal

manajemen

mempersiapkan

berbagai

persyaratan administratif untuk menjadi Badan Layanan Umum seperti disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Berbagai persyaratan tersebut antara lain Sarana Kesehatan seperti Laporan Keuangan Pokok, Standar Pelayanan Minimal, Pola Tata Kelola, Penilaian Aset (Appraisal), Tarif pelayanan berbasis Unit Cost, dan Sistem Remunerasi serta mempersiapkan struktur

organisasi

baru

yang

sesuai dengan

Puskesmas

Kedungmundu dan mempertimbangkan kebutuhan puskesmas sebagai BLUD, namun tetap mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007.

2. Visi , Misi, Nilai, dan Tujuan Organisasi a. Visi : “Menjadi Puskesmas Bermutu dan Profesional dalam

Pelayanan

Kesehatan

Menuju

Masyarakat

Kecamatan Tembalang yang Mandiri untuk Hidup Sehat’’ b. Misi : 1) Memberi pelayanan Kesehatan yang bermutu dan Profesional 2) Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dasn sehat, 3) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral. c. Tata Nilai Tata Nilai merupakan dasar tercapainya visi dan misi Puskesmas Kedungmungu Kota Semarang. Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang berupaya menumbuhkan sistem nilai yang diyakini dapat dijalani bersama dan menjadi acuan berperilaku setiap insan Puskesmas yang andal dan

32

terpercaya, yaitu melalui pengembangan budaya “HEBAT”. Pengertian

dan

penerapan

budaya

“HEBAT”

dalam

memberikan layanan kepada pasien meliputi: 1) H armoni : Kerja sama dengan baik antara lintas sektor dan lintas program 2) E mpati :

Ikut

memahami

kebutuhan

masyarakat

tentang kebutuhan pelayanan kesehatan. 3) B ermutu : Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya. 4) A man

: Memberikan kenyamanan dalam pelayanan,

5) T erpecaya: Menjadikan Puskesmas Kedungmundu sebagai Puskesmas pilihan. d. Tujuan Organisasi Memberikan pelayanan yang meliputi:

NO

JENIS PELAYANAN

JENIS KEGIATAN

A. Upaya Kesehatan Perorangan Pengobatan, 1

Pemeriksaan Umum

Konsultasi,

Pelayanan

Lansia,

Pemeriksaan IMS Umum, Pelayanan TB Paru, Rujukan Tindakan KIR Haji, KIR Kesehatan Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan ANC Konseling KB, Pelayanan KB, IUD, Implant, Kondom, Suntik, Pil,

2

Kesehatan Ibu dan

konseling HIV/ AIDS dan Hepatitis, Pemeriksaan IMS,

Anak/KB

, Imunisasi Anak, Imunisasi Capeng, Imunisasi Bumil, Imunisasi WUS (Wanita Usia Subur), MTBS, MTBM, gizi Konseling, Rujukan Konsultasi,

3

Kesehatan Gigi dan Mulut

Pemeriksaan

Gigi,

Pengobatan,

,

Penambalan Gigi, Pencabutan Gigi, , Pembersihan Karang Gigi, Rujukan

33

NO

JENIS PELAYANAN

JENIS KEGIATAN

4

Farmasi

Peracikan obat dan pengambilan obat.

5

Konseling

Konseling gizi, KBM, Sanitasi, menyusui, remaja Darah Lengkap (Hb, Leukosit, Trombosit), Kimia Darah (GDP, GDS, GD2JPP), Urine Lengkap (Urine

6

Laboratorium

Makros,

Urine

Mikros),

HIV/AIDS,

Hepatitis,

Pemeriksaan Sputum, IMS B. Upaya Kesehatan Masyarakat Wajib a.

UKS : Penjaringan Anak Sekolah

b. UKGMD : Penyuluhan di Posyandu 1

Promosi Kesehatan

c.

PHBS

d. Kelurahan Siaga

Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum, Pemeriksaan Tempat Pengolahan Makanan, Pemeriksaan Sanitasi 2

Kesehatan Lingkungan

Rumah, Pemeriksaan Depo Air Minum, Pemeriksaan Kualitas

Air,

Pengelolaan

Sampah

Medis,

Pengelolaan Sampah Non Medis Pelacakan Gizi Buruk, Vitamin A, PMT Ibu Hamil KEK, 3

Gizi Masyarakat

PMT

Balita

Kurang,

gizi

buruk,

Pemeriksaan Garam Beryodium, Posyandu balita, Lansia : Senam Lansia, Posyandu Lansia.

4

5

Pengobatan

Perawatan Kesehatan Masyarakat

Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian

Gizi,

a.

TB/ Kusta : Survey Kontak

34

NO

JENIS PELAYANAN

JENIS KEGIATAN

Penyakit b. P2B2 : Penyelidikan Epidemologi DBD, Malaria, Fogging, Abatisasi, Survey Angka Bebas Jentik c.

Diare : survailance

d. PTM : Posbindu e.

HIV/IMS : Screening Ibu Hamil

f.

Imunisasi : BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)

g.

prolanis

a. Kesehatan Anak : DDTK, Penjaringan b. Kesehatan

Remaja

:

Konseling

Remaja,

Penyuluhan Narkoba dan HIV AIDS 6

KIA-KB Masyarakat

c. Kesehatan Ibu : Kunjungan Ibu Nifas, Kunjungan IbuHamil Resiko tinggi, Kelas Ibu Hamil

35

3. STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KEDUNGMUNDU

4. Deskripsi SDM, SARPRAS, dan Sumber Daya Lain a. Deskripsi SDM Ketenagaan

yaitu

sumber

daya

manusia

di

Puskesmas

Kedungmundu secara kualitas cukup lengkap, namun dari segi jumlah masih belum mencukupi. Berikut data Pegawai Puskesmas Kedungmundu Table 3.1 Data Ketenagaan Kesehatan di Puskesmas Kedungmundu Tahun 2018 No

Jenis Tenaga

Jumlah

Lebih

Kurang

Keterangan

1

Kepala Puskesmas

1

-

-

ASN

2

Ka. Sub. Bag Tata Usaha

1

-

-

ASN

3

Dokter Umum/Fungsional

6

-

ASN 5,non ASN 1

36

4

Dokter gigi

1

-

-

ASN

5

Bidan

10

-

-

ASN 5, non ASN 5

6

Perawat

8

-

-

ASN 6, non ASN 2

7

Perawat Gigi

2

-

-

ASN

8

Sanitarian

1

-

-

ASN

9

Apoteker

1

-

-

ASN

10

Ass Apoteker

3

-

-

ASN2, Non ASN 1

11

Analis Kesehatan/ laborat

2

-

-

ASN

12

Nutrisionis

1

-

-

ASN

13

Epidemiolog

2

-

-

ASN1, Non ASN 1

14

Akutansi

1

-

-

Non ASN

15

Customer servise

1

-

-

Non ASN

16

Pengolah simpus/data

-

-

1

17

Bendahara/Pengurus barang

-

-

1

18

Bendahara APBD

-

-

1

19

Bendahara BOK

-

-

1

20

Bendahara BLU

-

-

1

21

Pengadministrasi

1

-

-

Non ASN

22

Petugas Loket

5

-

-

ASN 4, Non ASN1

23

Promkes

1

-

-

Non ASN

24

Pengemudi

1

-

-

Non ASN

25

Penjaga malam

1

-

-

Non ASN

26

Petugas kebersihan

4

-

-

Non ASN

27

Rekam medis

1

-

-

Non ASN

28

IT

1

-

-

Non ASN

TOTAL

56

5

37

b. SARPRAS 1) Sarana Kesehatan Sehubungan

dengan

itu,

secara

internal

manajemen

Puskesmas Kedungmundu telah mempersiapkan berbagai persyaratan administratif untuk menjadi Badan Layanan Umum seperti disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007. Berbagai persyaratan tersebut antara lain Sarana Kesehatan

seperti

Laporan

Pelayanan

Minimal,

Pola

Keuangan

Tata

Kelola,

Pokok,

Standar

Penilaian

Aset

(Appraisal), Tarif pelayanan berbasis Unit Cost, dan Sistem Remunerasi serta mempersiapkan struktur organisasi baru yang

sesuai

dengan

Puskesmas

Kedungmundu

dan

mempertimbangkan kebutuhan puskesmas sebagai BLUD, namun tetap mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. c. Sumber Daya Lain 1) Sarana

Sanitaria/Pendukung

Kesehatan

Lingkungan

Puskesmas Kedungmundu terdiri dari tempat sampah organic dan an organic,tempat cuci tangan/wastafel,kamar mandi dan alat pelindung diri. 2) Drainase Drainase di lingkungan sekitar Puskesmas sudah cukup bagus. 3) Air Bersih Dalam kegiatan sehari-hari masyaraka di wilayah Puskesmas Kedungmundu menggunakan air bersih dari PDAM dan sumur gali. 4) Air limbah dan Sanitasi Di Puskesmas Kedungmundu sudah ada jaringan air limabh yang memisahkan antara limbah medis maupun non medis.

38

Adanya tempat pembuangan resapan limbah cair medis. Ada pipa saluran di setiap ruangan. 5) Sampah Di Puskesmas Kedungmundu sudah ada pemilah sampah organic dan nonorganic, meskipun belum dapat berjalan optimal. Untuk sampah medis Puskesmas Kedungmundu bekerja sama dengan pihak ke 3 yaitu yang ditunjuk oleh DKK. Belum adanya tempat pembuangan sampah medis sementara yang

permanen.

Pilah

sampah

organic

belum

dapat

dimanfaatkan secara maksimal.

B. Tugas Jabatan Peserta Diklat 1. Tugas Pokok a. Persiapan pelayanan kebidanan b. Melakukan

Anamnesa

ke

klien

kasus

fisiologis

bermasalah c. Melakukan pemeriksaan fisik klien pada kasus fisiologis bermasalah d. Menegakkan diagnose kebidanan fisiologis bermasalah e. Melakukan konseing pada klien kasus bermasalah f. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan kasus fisiologis bermasalah g. Evaluasi kebidanan pada kasus bermasalah h. Dokumentasi pelayanan kebidanan bermasalah i.

Melakukan dan membuat laporan asuhan ibu hamil resti kesehatan.

2. Tugas Integrasi a. Simpus KIA/P-Care b. Melaksanakan Imunisasi c. Melaksanakan kelas ibu hamil 3. Wewenang Memberikan asuhan kebidanan

39

C. ROLE MODEL

Gambar 3.2 Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dr. Widoyono, MPH, dipilih sebagai role model karena kepemimpinan (Akuntabilitas) beliau yang dinilai luar biasa dan membawa perubahan besar bagi kemajuan kesehatan di Kota Semarang. Berbagai

inovasi

dilakukan

dalam

memperbaiki

kinerja

pegawai(Komitmen Mutu) . Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang disiplin dan secara tegas akan menindak semua pegawai yang kinerjanya dinilai kurang memenuhi target (Etika Publik). Beliau

juga

sangat

berkomitmen

untuk

meningkatkan

pelayanan publik guna memuaskan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan sarana dan prasarana (Komitmen mutu) yang dinilai sangat bermanfaat. Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Etika Publik, pekerja keras dan mungkin itu baru sedikit contoh teladan yang dapat diambil dari seorang

40

dr. Widoyono, MPHmasih banyak lagi keteladanan beliau yang bisa diambil khususnya bagi kaum muda Indonesia saat ini. Penulis berharap dapat mencontoh teladan yang diberikan oleh bapak waikota Semarang tersebut dan dapat menerapkannya sesuai dengan kapasitas dan peranan di lingkungan kerja Penulis, yaitu Puskesmas Kedungmundu.

41

BAB IV RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI

A. Kegiatan yang Dilakukan dan Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan Rancangan

aktualisasi

merupakan

dokumen

atau

produk

pembelajaran aktualisasi yang dihasilkan penulis dari Pelatihan Dasar CPNS Golongan II. Dalam laporan aktualisasi ini terdiri atas tahapan: 1) Pengidentifikasian,

penyusunan

dan

penetapan

isu

atau

permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan; 2) Pengajuan

gagasan

pemecahan

isu/masalah

dengan

menyusunnya dalam daftar rencana kegiatan, tahapan kegiatan, dan output kegiatan 3) Pendeskripsian keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan substansi mata pelatihan yaitu pelayanan publik, Whole of Government, dan manajemen ASN yang mendasari kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung 4) Pendeskripsian rencana pelaksanaan kegiatan yang didasari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kontribusi hasil kegiatan 5) Pendeskripsian hasil kegiatan yang dilandasi oleh substansi mata pelatihan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan terhadap nilai- nilai organisasi. Tahap pertama yaitu identifikasi isu dan penetapan isu telah dijelaskan dalam BAB I. Selanjutnya dalam BAB IV ini dijelaskan tahap kedua sampai dengan tahap kelima yaitu pelaksanaan kegiatan, tahapan kegiatan, output kegiatan, pendeskripsian keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan substansi mata pelatihan, pendeskripsian rencana pelaksanaan kegiatan yang didasari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, dan pendeskripsian hasil kegiatan yang dilandasi oleh substansi mata pelatihan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi.

42

Rancangan kegiatan aktualisasi merupakan pelaksanaan rencana operasional

pelaksanaan

aktualisasi

dan

habitualisasi

yang

kan

diterapkan oleh penulis selama 30 hari mulai tanggal 12 April 2018 sampai dengan 20 Mei 2019 di Puskesmas Kedungmundu. Rancangan aktualisasi disajikan secara rinci berikut ini:

43

Tabel 4.1 RANCANGAN AKTUALISASI No 1 1

Kegiatan 2 Melaksanakan kelas bumil bersama kader wilayah Pusk. Kedung mundu

Tahapan Kegiatan 3 1) Melakukan koordinasi dengan bidan wilayah untuk melakukan penyelenggraan kelas ibu hamil. 2) Melakukan kerjasama dengan kader setempat untuk ikut serta dalam kelas ibu hamil

Output/ Hasil

Nilai-Nilai Dasar

4 1) Mendapat arahan dari bidan wilayah untuk pelaksanaan kelas ibu hamil.

5 Nasionalisme Musyawarah (sila 4)

2) Kader bersedia bekerjasama dan ikut serta dalam kelas ibu hamil.

WoG : Kerjasama

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi 6 Melakukan koordinasi mendukung pencapaian Visi Puskesmas Kedungmundu yaitu Menjadi Puskesmas Profesional dan misi Puskesmas yaitu memberi pelayanan professional.

Penguatan Nilai organisasi 7 Nilai ANEKA yang terkandung dalam kegiatan melakukan koordinasi yaitu Nasionalisme,Anti Korupsi ,Akuntabilitas , WoG menguatkan nilai organisasi HARMONI (Kerjasama yang baik)

44

No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil

3) Menyelenggarak 3) Terselenggaranya kelas ibu hamil. an kelas ibu hamil dengan memberikan informasi dengan penuh kepeduliandan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 2

Melakukan 1) Melakukan konsultasi penyuluhan tentang dengan mentor dengan ramah kepatuhan minum dan sopan obat tambah darah mengenai materi penyuluhan.

2) Menyiapkan materi dengan cermat dan teliti

Nilai-Nilai Dasar

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Penguatan Nilai organisasi

Anti Korupsi : kepedulian Akuntabilitas : tanggung jawab

1) Kesepakatan materi yang akan di sampaikan.

Nasionalisme sila ke 4 Konsultasi (Musyawarah) Etika Publik : ramah dan sopan.

2) Materi penyuluhan sudah siap.

Etika Publik :Cermat dan teliti

Membuat materi penyuluhan mendukung pencapaian Visi Puskesmas Kedungmundu yaitu Menjadi Puskesmas Bernutu Profesional dan misi Puskesmas yaitu memberi pelayanan bermutu dan professional.

Nilai ANEKA yang terkandung membuat materi penyuluhan yaitu Nasionalisme,Etika Publik, Akuntabilitas ,Anti Korupsi menguatkan nilai organisasi BERMUTU (Pelayanan Berkualitas)

45

No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil

Nilai-Nilai Dasar

3) Menyapa ibu hamil dengan ramah dan sopan

3) Ibu hamil merasa nyaman.

Etika Publik : Ramah dan Sopan

4) Dengan penuh kepedulian dan berintegritas melakukan penyuluhan tentang kepatuhan minum minum obat tablet tambah darah.

4) Ibu hamil dapat menerima materi dengan baik.

Anti Korupsi:Kepedu lian

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Penguatan Nilai organisasi

Akuntabilitas : Berintegritas

46

No 3

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil

1) Berkoordinasi Melakukan 1) Dilaksanakannya sweeping rumah dengan pegawai kunjungan rumah Gasurkes untuk Gasurkes untuk kunjungan rumah. melakukan kunjungan rumah

2) Menyapakeluarg a dengan ramah 2) Keluarga merasa nyaman. dan etika yang baik

Nilai-Nilai Dasar Nasionalisme Sila ke 4 : Berkoordinasi

Pelayanan Publik :ramah. Etika Publik : etika yang baik

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi Berkoordinasi dengan pegawai Gasurkes untuk kunjungan di rumah mendukung pencapaian Visi Puskesmas Kedungmundu yaitu Menjadi Puskesmas Bernutu Profesional dan misi Puskesmas yaitu mendorong kemandirianmasyarak at untuk berprilaku sehat.

Penguatan Nilai organisasi Nilai ANEKA yang terkandung daam berkoordinasi dengan pegawai Gasurkes untuk kunjungan dirumah adalah Nasionalisme, Pelayanaan Publik,Etika Publik,Komitmen mutu,Anti Korupsi , WoG menguatkan nilai organisasi HARMONI (Kerja sama yang baik)

47

No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil

3) Keluarga dapat 3) Memberikan menjawab arahan yang pertanyaan dengan efektif dan benar dan tepat efisien tentang peranan keluarga untuk bekerjasama dalam peningkatan kesehatan ibu hamil.

Nilai-Nilai Dasar

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Penguatan Nilai organisasi

Komitmen Mutu : efektif dan efisien WoG : kerjasama

4) Melakukan evaluasi secara transparan kepatuhan ibu minum obat.

Hasil evaluasi yang benar-benar sesuai keadaan.

Anti Korupsi : Transparan

5) Menjelaskan pada ibu dan keluarga dengan penuh integritas jadwal kunjungan ulang.

Ibu dan keluarga paham tentang jadwal kunjungan ulang.

Akuntabilitas : Integritas

48

No 4

Kegiatan Membuat leaflet tentang bahaya anemia dalam kehamilan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil

Nilai-Nilai Dasar

1) Melakukan konsultasi dengan mentor tentang isi leaflet

1)

Kesepakatan isi leaflet

Nasionalisme (Sila 4) : Musyawarah

2) Menyiapkan isi materi leaflet dan membuatnya dengan penuh tanggungjawab

2)

Materi leaflet sudah siap .

Akuntabilitas : Tanggung jawab

3) Bekerjasama dengan bagian pengadaan untuk pembuatan leaflet.

3)

Terjadinya kerjasama yang baik dengan bagian pengadaan

WoG : Kerjasama

4) Tidak diskriminatif dan jujur dalam membagikan leaflet dan menerangkan isi leaflet dengan ramah.

4)

Ibu memahami dan mengerti isi dari leaflet.

Nasionalisme Sila 5: Tidak Diskriminatif Publik :Ramah

5) Melakukan

5)

Hasil evaluasi sesuai dengan

Anti Korupsi :Transparan.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi Membuat leaflet mendukung pencapaian Visi Puskesmas Kedungmundu yaitu Menjadi Puskesmas Bernutu Profesional dan misi Puskesmas yaitu memberi pelayanan bermutu dan professional.

Penguatan Nilai organisasi Nilai ANEKA yang terkandung dalam membuat flipchart adalah Imenguatkan ofatif nilai organisasi EDUKATIF(komitmen mutu)

49

No

5

Kegiatan

Membuat formulir kepatuhan minum obat tambah darah.

Tahapan Kegiatan evaluasi dengantranspar ankepahaman ibu hamil tentang isi leaflet. 1) Melakukan konsultasi dengan mentor tentang daftar isi table kepatuhan minum obat tambah darah.

Output/ Hasil

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Penguatan Nilai organisasi

keadaan.

1) Terjadi kesepakatan isi tabel kepatuhan minum obattablet tambah darah.

2) Melakukan 2) Terjadi kerjasama kerjasamaatau dan pelaporan kolaborasi dengan petugas gizi dengan petugas dengan baik. gizi dalam pelaporan/pencat atannya. 3) Mensosialisasika n dengan etika yang baik cara mengisi table kepatuhan minum obat dengan teman

Nilai-Nilai Dasar

3) Teman bidan mengerti cara mengisi tablet kepatuhan minum obat.

Nasionalisme sila 4: Konsultasi

WoG: Kerjasama

mendukung pencapaian Visi Puskesmas Kedungmundu yaitu Menjadi Puskesmas Bernutu Profesional dan misi Puskesmas yaitu memberi pelayanan bermutu dan profedioanl, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor.

Nilai ANEKA yang terkandung dalam kegiatan membuat table kepatuhan adalah Nasionalisme, WoG,Etika Publik menguatkan nilai organisasi HARMONI (Kerjasama yang baik)

Etika Publik : etika yang baik

50

No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil

Nilai-Nilai Dasar

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Penguatan Nilai organisasi

bidan dan pegawai Gasurkes 6

Melakukan 1) Melakukan konsultasi evaluasi kepatuhan minum dengan mentor obat tablet tentang daftar isi tambah darah evaluasi table kepatuhan.

1) Tejadi kesepakatan dengan mentor tentang daftar isi table kepatuhan.

2) Meminta bantuan tenaga Gasurkes 2) Tenaga Gasurkes melakukan evaluasi untuk melakukan dengan rutin. evaluasi dengan cermat dan teliti tentang table kepatuhan minum obat. 3) Berkomitmen untuk selalu membuat pelaporan dengan penuh tanggung jawab dan transparan tentang hasil

3) Pelaporan yang terjadi secara terus menerus dan transparan.

Konsultasi : Nasionalisme sila 4

Cermat dan teliti: Etika Publik

Berkomitmen : Komitmen mutu Tanggung jawab :Akuntabilitas

Melakukan evaluasi kepatuhan minum obat tablet tambah darah mendukung pencapaian Visi Puskesmas Kedungmundu yaitu Menjadi Puskesmas Bernutu Profesional dan misi Puskesmas yaitu memberi pelayanan bermutu dan professional serta mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Nilai ANEKA yang terkandung dalam kegiatan melakukan evaluasi kepatuhan minum obat tablet tambah darah yaitu Nasionalisme,Etika Publik, Komitmen mutu, akuntabilitas menguatkan nilai organisasi EMPATI (Komitmen Mutu)

51

No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/ Hasil

Nilai-Nilai Dasar

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Penguatan Nilai organisasi

kepatuhan ibu minum obat tablet tambah darah.

52

B. Jadwal Rancangan Aktualisasi C. Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi NO KEGIATAN

1.

2.

3.

Melaksanakan kelas bumil bersama kader wilayah Pusk. Kedung mundu mengenai informasi obat Melakukan penyuluhan tentang kepatuhan minum obat tambah darah Melakukan sweeping rumah Gasurkes untuk kunjungan rumah.

APRIL

MEI

12 13 15 16 18 20 22 23 24 25 26 27 29 30 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 Agustus 13 20

PORTOFOLIO/FOT O KEGIATAN

1. Foto kegiatan 2. Daftar Hadir 3. Vidio Kegiatan 1. Vidio Kegiatan 2. Foto Kegiatann

1. Foto Kegiatan

53

4.

5.

6.

Membuat leaflet tentang bahaya anemia dalam kehamilan

1. Foto Kegiatan

Membuat formulir kepatuhan minum obat tambah darah.

1. Foto Kegiatan

Melakukan evaluasi kepatuhan minum obat tablet tambah darah

2. Hasil Pembuatan leaflet

2. Hasil pembuatan formulir 1. Pembinaan Foto Kegiatan 2. Laporan hasil evaluasi.

54

D. Antisipasi dan Strategi menghadapi kendala

Dalam pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan aktualisasi dan habituasi ANEKA serta Peran dan kedudukan PNS dalam NKRIterdapat kemungkinan kegiatan-kegiatan tersebut mengalami kendala sehingga beberapa rancangan kegiatan ini tidak dapat direalisasikan

secara

optimal

atau

tidak

tercapai

aktualisasinya.Oleh karena itu perlu disampaikan kendala-kendala yang mungkin terjadi, langkah-langkah antisipasi menghadapi kendala tersebut, dan perlu dicari secara cermat strategi untuk menghadapi kendala tersebut.Kendala, resiko dan solusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.3 Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala No

Kegiatan

Asumsi kendala

Antisipasi mengatasi kendala

1

Melaksanakan kelas bumil bersama kader wilayah Pusk. Kedung mundu mengenai informasi obat

Adanya ibu hamil yang tidak bersedia datang untuk kelas ibu hami.

Menggandeng kader wilayah setempat untuk memberikan pemahan ibu tentang pentingnya ikut kelas ibu hamil.

Molornya waktu pelaksanaan. 2

Melakukan penyuluhan tentang kepatuhan minum obat tambah darah

3

Melakukan Gasurkes rumah.

Kebosanan ibu dalam mengkonsumsi obat tablet tambah darah.

sweeping rumah Tidak untuk kunjungan terlaksananya kunjungan rumah secara terus menerus.

Datang ke tempat kelas ibu hamil tepat waktu Memberikan pemahaman ibu tentang pentingnya obat tablet tambah darah.

Membuat komitmen dengan pegawai gasurkes agar kegiatan ini terus terlaksana.

55

4

Membuat leaflet tentang bahaya Kurang anemia dalam kehamilan menariknya isi dari leaflet.

Mencari materi yang menarik dan meminta pendapat dari phak lain.

5

Membuat formulir kepatuhan minum obat tambah darah.

Tidak terlaksananya pengisisan formulir table kepatuan minum obat tablet darah.

Menginformasikan akan pentingnya pengisian table tambah darah.

6

Melakukan evaluasi kepatuhan minum obat tablet tambah darah

Pengisian yang tidak transparan.

Memberikan pengertian untuk mengisi secara transparan.

56

BAB V PENUTUP

Dalam rancangan aktualisasi ini harus sesuai dengan nilai-nilai ANEKA agar memberikan dampak pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab sehingga pelaksanaan kegiatan tercipta koordinasi yang baik dengan tim dan pekerjaan akan berdampak efektifitas dan efisien. Diantara anggota tim berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima. Apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan aneka maka dalam penyusunan laporan kegiatan tidak didasari rasa tanggung jawab tidak akan terselesaikan dengan baik dan tidak terlaksana dengan baik sehingga pekerjaan tidak terselesaikan dengan efektif dan efisien. Penyajian hasil yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya mengakibatkan kualitas pelaporan yang buruk dan tidak bermanfaat sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi. Angka kematian Ibu merupakan suatu indikator dalam kesehetan.Di dalam rancangan aktualisasi ini terdapat isu atau fenoma yang terjadi di wilayah

Puskesmas Kedungmundu

yang harus

diselesaikan

oleh

peserta.Dalam hal ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas dan

fungsinya

sebagai

pemberi

layanan

kesehatan

dan

dapat

menanamkan nilai-niai ANEKA dalam memberi layanan.

57

DAFTAR PUSTAKA Lembaga Administrasi Negara. 2015. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil.Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Akuntabilitas. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Nasionalisme. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Etika Publik. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Komitmen Mutu. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Anti Korupsi. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Pelayanan Publik. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Manajemen ASN. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. 2015. Whole of Government. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2014.

58

DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri Nama

Mustika Putu Kasta

Jenis Kelamin

Perempuan

Tempat, tanggal lahir

Grobogan, 15 Agustus 1993

Kewarganegaraan

Indonesia

Status Perkawinan

Belum Menikah

Tinggi, berat badan

167 cm, 66kg

Kesehatan

Baik

Agama

Kristen

Alamat Lengkap

Depok Selatan 7/2. Toroh Kab Grobogan

Telepon / HP

+6282227762655

E-mail

[email protected]

B. Riwayat Pendidikan 1999-2005

SD N 1 TOROH

2005-2008

SMP N 1 PURWODADI

2008-2011

SMA N 1 PURWODADI

2011-2014

AKADEMI KEBIDANAN PANTIWILASA

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Semarang, 9 April 2019 Penyusun,

59