Modul Pelatihan Pbb

DAFTAR ISI 1.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ........................................................ 2

a.

Dasar Hukum Pemungutan PBB ...................................................

b.

Terminologi, Subyek dan Obyek, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB ............................................................................

2.

Penilaian ..............................................................................................

a.

Penilaian Individu ..........................................................................

b.

Penilaian Massal ...........................................................................

c.

Sistem Penilaian dengan SISMIOP ..............................................

3.

Klasifikasi dan Penetuan Besarnya NJOP ..........................................

4.

Pemetaan PBB ...................................................................................

5.

Pengukuran PBB ................................................................................

a.

Pemetaan Standar .......................................................................

b.

Pengukuran Bidang Tanah dan Bangunan ..................................

6.

Adminstrasi Pendataan PBB ...............................................................

7.

Prosedur Pelayanan PBB ...................................................................

8.

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak .....................................................

9.

a.

Pengertian .....................................................................................

b.

Hak Wajib Pajak ............................................................................

c.

Kewajiban Wajib Pajak ..................................................................

d.

Sanksi ............................................................................................

Pemungutan dan Penagihan PBB .......................................................

10. Tata Cara Pembayaran, Pemindah bukuan, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ..................

11. Pembagian Hasil Penerimaan PBB

.....................................................

12. Perkiraan Dana Bagi Hasil Penerimaan PBB Kota Mojokerto tahun 2009 ...........................................................................................

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ) I.

Dasar Hukum Pemungutan PBB 1. UU No. 6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 2. UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 3. PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual Kena Pajak 4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523 /KMK.01/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Individual. 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.

II.

Terminologi, Subyek dan Obyek, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB merupakan Pajak Pusat bersifat kebendaan, dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang hasilnya sebagaian besar diserahkan ke Pemerintah Daerah. 2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( Pasal 2 (1) UU No. 12 tahun 1994) Yang menjadi Objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : -

Jalan Lingkungan yang terletak dalan suatau kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

-

Jalan Tol

-

Kolam renang, pagar mewah

-

Tempat olah raga

-

Galangan kapal, dermaga

-

Taman mewah

-

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

-

Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Obyek Pajak yang tidak dikenakan PBB

-

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

-

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu

-

Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanh negara yang belum dibebani suatu hak

-

Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

-

Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

Terhadap

objek

Pajak

yang

digunakan

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 3 ayat 2). 3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ( Pasal 4 UU No. 12 tahun 1994 ) Yang menjadi subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak. Dalam hal suatu objek Pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek Pajaknya. 4. Tarif Pajak 0,5 % (pasal 5 UU No. 12 tahun 1994) 5. Dasar Pengenaan PBB ( Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 tahun 1994) Yang menjadi dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Faktor-faktor yang menentukan Klasifikasi (Penggolongan besarnya NJOP) Obyek Pajak adalah

-

Bumi

: Letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan

lain-lain

-

Bangunan : Bahan bangunan, Kondisi Bangunan, tahun

dibangun,

arsitektur dll. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan kecuali daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. 6. Dasar Perhitungan (pasal 6 ayat (3) UU No. 12 tahun 1994) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. 7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ( Pasal 3 ayat (3) UU No. 12 tahun 1994) -

Diberikan per Wajib Pajak

-

Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan

-

Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar.

8. Cara Menghitung PBB PBB

=

Tarif

X

NJKP

= 0,5% X ( 20% X ( NJOP - NJOPTKP))

UNTUK NJOP < 1

Milyard = 0,5% X ( 40% X ( NJOP - NJOPTKP))

UNTUK NJOP > 1

Milyard

9. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang ( Pasal 8 ayat (1), (2), (3) UU No. 12 tahun 1994) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 januari s/d 31 Desember Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 januari Tempat Pajak terutang diwilayah kabupaten atau kota di mana objek pajak tersebut berada.

10. Pendataan (pasal 9 UU No. 12 tahun 1994) Dalam rangka pendataan Subjek Pajak

Wajib

mendaftarkan objek

pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani 11. Penetapan ( pasal 10 UU No. 12 tahun 1994) Berdasarkan SPOP sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 12.Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB (Pasal 11, 12, 13, dan 14 UU No. 12 tahun 1994) SPPT harus dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterima SPPT tersebut. Dalam hal pajak terhutang yang tercantum pada SPPT pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar di kenakan denda administrasi sebesar 2 % sebulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran paling lama 24 bulan. Pajak terutang dibayar di Bank, Kantor Pos, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pajak yang terhutang tidak dibayar dapat ditagih dengan : -

Surat Tagihan Pajak (STP) jatuh tempo 1 bulan

-

Surat Tegoran Pajak (ST) jatuh tempo 21 hari

-

Surat Paksa ( SP) jatuh tempo 2 X 24 jam

-

Sita

-

Lelang.

13. Keberatan dan Banding (pasal 15 dan 16 ) Keberatan diajukan atas -

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

-

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Keberatan diajukan karena adanya kesalahan data pada SPPT dan SKP Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah SPPT dan SKP diterima oleh Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan direktur jenderal pajak ke Badan Peradilan Sengketa Pajak (BPSP). Pengajuan keberatan dan banding tidak menunda pembayaran. 14. Pengurangan (pasal 19 dan 20)

Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak terutang : -

Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.

-

Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

P E N I LA IA N I.

PENILAIAN INDIVIDU

1. Pengertian Penilaian : Adalah suatu penaksiran dan pendapat atas nilai dasar suatu harta/kekayaan oleh seorang penilai yang didasari interprestasi dari fakta-fakta dan keyakinan pada waktu atau tanggal tertentu. Nilai : Adalah pendapat/opini terhadap sesuatu barang/harga yang sepatutnya dibayar oleh pembeli atau diteima oleh penjual dalam suatu transaksi. Ciri-ciri daripada nilai : a. Kegunaan b. Kelangkaan c. Permintaan d. Dapat dialihkan Jenis-jenis nilai : 1. Nilai Modal Adalah nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan hak milik terhadap suatu benda 2. Nilai Pasar Wajar Adalah nilai yang diperoleh dari transaksi yang wajar diantara penjual dan pembeli 3. Nilai Sewa Adalah nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan hak menggunakan sesuatu harta dalan jangka waktu tertentu. 4. Nilai Penjualan Adalah nilai yang telah ditetapkan oleh pihak penjual untuk tujuan penjualan 5. Nilai Potensi Adalah nilai sesuatu barang berdasarkan potensi pendapatan yang dimiliki oleh barang tersebut pada masa yang akan datang. Harga : Adalah sejumlah uang yang dibayar pada saat jual beli atau pertukaran yang sebanding dan sesuai yang diberikan oleh si pembeli dan diterima oleh si penjual Biaya :

Adalah Sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau mengadakan sesuatu. Penilaian Individu : Adalah penilaian terhadap Obyek Pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap obyek pajak. 2. Obyek Pajak pada umumnya dibagi tiga yaitu : a. Obyek Pajak Standar yaitu obyek pajak yang memenuhi kriteria sbb : Tanah

:

< 10.000 m2

Bangunan

:

Jml lantai < 4

Luas Bangunan

:

< 1.000 m2

b. Obyek Pajak Non Standar yaitu obyek Pajak yang memenuhi salah satu kriteria-kriteria Tanah

:

≥ 10.000 m2

Bangunan

:

Jml lantai ≥ 4

Luas bangunan

:

≥ 1.000 m2

c. Obyek Pajak Khusus Adalah obyek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaanya memiliki arti yang

yang khusus seperti lapangan golf, pelabuhan udara,

pelabuhan laut, jalan tol, pompa bensin 3. Tiga Pendekatan dalam Penilaian Ada 3 (tiga) Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan Penilaian sebagai dasar penentuan NJOP baik tanah dan/atau bangunan yaitu: 1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) yaitu dilakukan dengan cara membandingkan obyek pajak yang akan dinilai dengan obyek pajak yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Pendekatan

data pasar

terutama diterapkan untuk penentuan NJOP bumi. Langkah-langkah penerapan Pendekatan Data Pasar 1. Mengumpulkan data pembanding a. Properti pembanding hendaknya berada pada lokasi yang sama dengan properti yang dinilai. b. Properti pembanding hendaknya mempunyai kegunaan yang sama dengan properti yang dinilai c. Telah terjadi transaksi terhadap properti pembanding tersebut d. Jangka waktu terjadinya transaksi tersebut masih relatif baru

e. Karakteristik data pembanding hendaknya mempunyai kemiripan dengan properti yang dinilai. f.

Jumlah data pembanding diusahakan sebanyak-banyaknya

2. Analisa data pembanding Analisa data ini dengan memperhatikan lokasi, waktu transaksi, jenis properti dan lain-lain 3.

Adjustment (Penyesuaian) Faktor–faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat penyesuaian ini adalah : a. Lokasi b. Accessibility (Pencapaian) c. Waktu d. Karakteristik Properti e. Kesimpulan Nilai

2.

Pendekatan Biaya (Cost Approach) Pendekatan ini digunakan utnuk penilaian bangunan yaitu dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu bangunan baru obyek yang dinilai dikurangi penyusutan. Perkiraan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen utama bangunan, material dan fasilitas lainnya. Langkah-langkah penerapan Pendekatan Biaya a. Menentukan biaya pembangunan baru bangunan b. Memperkirakan besarnya penyusutan atau depresiasi bangunan c. Mengurangi

biaya

pembangunan

baru

bangunan

dengan

penyusutan(depresiasi, sehingga didapat Nilai Bangunan d. Menentukan nilai tanah dimana bangunan itu didirikan e. Menambahkan nilai bangunan dan nilai tanah sehingga diperoleh nilai pasar wajar properti Ada 3 (tiga) penyusutan (depresiasi) yang menentukan NJOP bangunan 1. Penyusutan Fisik Penurunan

nilai

bangunan

yang

disebabkan

oleh

kerusakan

(kemorosotan/penurunan) kondisi fisik bangunan yang disebabkan oleh penurunan kekuatan bangunan,retak, kerusakan struktur, kerusakan bahan material. 2. Penyusutan Fungsi Penurunan nilai bangunan yang disebabkan oleh penurunan fungsi bangunan tersebut 3. Penyusutan Ekonomi

Penurunan nilai bangunan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar bangunan tersebut (faktor eksternal) 3.

Pendekatan Pendapatan (Income Approach) yaitu dilakukan dengan cara menghitung atau meproyeksikan seluruh pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari obyek pajak yang dinilai dikurangi

dengan

kekosongan,

biaya

operasi

dan/atau

hak

pengusaha,selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Pendekatan ini pada umumnya diterapkan untuk obyek-obyek komersial, yang dibangun untuk usaha/menghasilkan pendapatan seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran yang disewakan, pelabuhan udara, pelabuhan laut tempat rekreasi dan lain sebagainya. Langkah-langkah Penerapan Pendekatan Pendapatan 1. Menentukan pendapatan kotor potensial pertahun 2. Mengurangi pendapatan kotor potensial pertahun dengan tingkat kekosongan tertentu, untuk mendapatkan pendapatan kotor efektif pertahun 3. Mengurangi pendapatan kotor efektif pertahun dengan biaya tahunan, untuk mendapatkan pendapatan bersih pertahun 4. Mengalikan

pendapatan

bersih

pertahun

dengan

suatu

tingkat

kapitalisasi tertentu, untuk mendapatkan nilai pasar wajar properti 4. Administrasi Penilaian Individu Setelah penilaian terhadap suatu properti/objek pajak selesai dilaksanakan, dibuatkan laporan penilaian secara lengkap (narrative report) yang pada umumnya berisi hal-hal pokok sebagai berikut : 1. Surat Laporan Hasil Penilaian Surat ini memuat hal-hal sebagai berikut : • Tanggal surat, nomor surat dan . • Perihal, berisi nama obyek pajak, alamat dan NOP • Nama dan alamat pemberi tugas • Isi surat yang menerangkan : - Nomor, tanggal dan perihal surat penugasan - Kesimpulan akhir NJOP dan per tanggal penilaian - Pernyataan penilai • Tanda tangan penilai

2. Sertifikasi Nilai

Yaitu suatu pernyataan yang menerangkan hubungan antara penilai dengan nilai yang dihasilkan berdasarkan analisa yang obyektif, profesional dan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta kode etik penilai. Contoh : Bahwa nilai yang dihasilkan adalah : -

Berdasarkan pengetahuan penilai dan berdasarkan data yang dipercaya penilai.

-

Berdasarkan pada peninjauan langsung terhadap properti yang dinilai.

-

Berdasarkan atas analisis, opini dan kesimpulan yang dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang membatasi.

3. Ringkasan Laporan Penilaian Berisi tentang hal-jal sebagai berikut : -

Nama objek pajak / wajib pajak

-

Alamat objek pajak

-

Luas tanah

-

Luas bangunan dan jumlah lantai serta jenis penggunaan bangunan

-

Jenis hak tanah

-

Kesimpulan atas NJOP berdasarkan metode yang digunakan

4. Pernyataan, Asumsi dan Syarat yang Membatasi Di sini diterangkan hubungan antara penilai dengan hasil laporan penilaian yang telah dibuat berupa surat pernyataan yang mendasari pembuatan laporan dan asumsi yang membatasi penggunaan laporan penilaian. Contoh : Penilai menyatakan dan membuat asumsi sebagai berikut : -

Penilaian dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak.

-

Keterangan yang diberikan oleh pihak lain dianggap layak selama berdasarkan analisa obyektif yang dilakukan penilai.

-

Diasumsikan tidak ada satupun hal yang berkaitan dengan obyek pajak yang disembunyikan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya nilai.

Laporan penilaian dibuat dengan syarat batasan umum sebagai berikut : -

Laporan bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan secara umum tanpa ijin dari pemberi tugas.

-

Penilai dapat dimintakan pendapatnya atau kesaksiannya apabila semata-mata berkaitan dengan penentuan NJOP dalam laporan.

-

Penilaian hanya ditujukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam tujuan penilaian dalam laporan.

-

Penilaian didasarkan pada kondisi pada saat dilakukan penilaian.

5. Tujuan Penilaian Tujuan penilaian adalah untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) sebagai dasar pengenaan PBB tahun pajak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 12 tahun 1985 jo. UU No. 12 tahun 1994. 6. Tanggal Pemeriksaan dan Tanggal Penilaian. Tanggal

pemeriksaan

adalah

tanggal

dilaksanakannya

pemeriksaan

lapangan bergantung pada masing-masing keadaan objek pajak. Tanggal penilaian didasarkan pada kondisi objek pajak per 1 Januari tahun pajak berdasarkan pasal 8 ayat 2 UU No. 12 tahun 1985 jo. UU No. 12 tahun 1994. 7. Definisi Nilai Menerangkan definisi Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 UU No. 12 tahun 1985 jo. UU No. 12 tahun 1994, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 8. Data Wilayah dan Lingkungan Di sini dijelaskan secara umum kondisi lingkungan atas objek pajak, antara lain meliputi : •

Aksessibilitas ke objek pajak.

•

Jarak dari pusat aktifitas ke lokasi objek pajak.

•

Keberadaan fasilitas umum dan sosial di sekitar objek pajak.

•

Properti lain yang sebanding di sekitar objek pajak.

9. Data Properti Data properti meliputi : •

Data Tanah Menerangkan keluasan tanah, lokasi, karakteristik fisik tanah (bentuk, elevasi, topografi) dan fasilitas yang tersedia.

•

Data Bangunan. Menerangkan data bangunan meliputi jenis penggunaan bangunan, luas bangunan dan basement ( jika ada ), jumlah lantai, tahun dibangun,

tahun direnovasi, jenis konstruksi, jenis material, fasilitas bangunan dan kondisi bangunan pada umumnya. • Peruntukan. Menerangkan peruntukan tanah ( zoning ) dari objek pajak, yang didasarkan

pada

peraturan

yang

berlaku.

Dalam

menganalisa

peruntukan tanah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain : - Penggunaan tanah pada saat penilaian dilakukan. - Kebijaksanaan atas perubahan zoning masa datang. - Potensi pembangunan atas perubahan zoning yang telah ditetapkan. 10. Status Kepemilikan/Penguasaan Menjelaskan status kepemilikan/penguasaan atas tanah yang meliputi jenis hak, nama pemegang hak, luas, nomor hak, tahun perolehan hak dan masa berakhirnya hak serta status kepemilikan bangunan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB). 11. Metode Penilaian Menerangkan metode penilaian yang digunakan untuk menentukan NJOP, yaitu : •

Pendekatan data pasar untuk penilaian tanah.

•

Pendekatan biaya

•

Pendekatan pendapatan (jika ada)

12. Penilaian Berisi hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang telah ditetapkan. Bisa hanya menggunakan satu pendekatan, bisa menggunakan 2 pendekatan atau lebih. 13. Rekonsiliasi Nilai Rekonsiliasi nilai perlu dijelaskan aoabila penilai menggunakan beberapa pendekatan penilaian dalam laporan penilaian. Di sini penilai harus membuat keputusan nilai yang paling sesuai dan berdasarkan argumentasi yang paling signifikan menentukan nilai yang digunakan. 14. Konversi Nilai Objek Pajak Dari hasil penilaian, penilai mengkonversikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 523 / KMK.04 / 1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB untuk menetapkan besarnya NJOP. 15. Perbandingan NJOP

Menerangkan perbandingan NJOP hasil penilaian dengan penetapan NJOP sebelum diadakan penilaian. 16. Kesimpulan Nilai Berisi kesimpulan nilai dari objek pajak dengan menjelaskan secara singkat nama objek pajak / wajib pajak, alamat objek pajak, tanggal penilaian serta ditandatangani oleh penilai. 17. Lampiran-lampiran Berisi tentang : •

Rincian perhitungan : -

Perincian perhitungan nilai bangunan

-

Perincian perhitungan nilai fasilitas

-

Analisa nilai tanah

•

Foto dari setiap unit bangunan yang dinilai.

•

Peta lokasi yang memberikan gambaran posisi objek pajak dengan jalan utama.

II.

•

Denah tapak dan bangunan.

•

Data-data lain yang mendukung, seperti : -

Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP )

-

Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( LSPOP )

-

Sertifikat tanah

-

Bestek bangunan

-

IMB / IPB dll.

PENILAIAN MASAL Dalam sistem ini Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dihitung berdasarkan Nilai

Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zone Nilai Tanah (ZNT), sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Perhitungan penilaian masal dilakukan terhadap objek pajak dengan menggunakan program komputer konstruksi umum (Computer Assisted Valuation /CAV). Untuk penilaian tanah massal, penetuan NIR yang terdapat dalam setiap ZNT dilakukan dengan membuat analisa ZNT/NIR dengan cara pengumpulan data harga jual tanah, mengelompokkan menurut jenis penggunaan dan lokasi, mengadakan penyesuaian terhadap waktu dan jenis data, membaginya dengan luas tanah sehingga diperoleh nilai tanah per meter persegi.

Sedangkan untuk penilaian bangunan, DBKB disusun dengan menggunakan metode survey kuantitas terhadap model bangunan yang dianggap paling mewakili bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar penghitungan analisa BOW. Dengan metode survey kuantitas terhadap nilai bangunan dan dasar penghitungan analisa BOW yang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya akan diperoleh biaya pembuatan baru/biaya penggantian baru dari bangunan. I. Administrasi Penilaian Masal 1. Pembuatan konsep sket/peta ZNT dan penentuan NIR. a. Batasan-batasan dalam pembuatan sket/peta ZNT. -

ZNT dibuat perkelurahan / desa.

-

Pengisian NIR tanah ditulis dalam ribuan rupiah

-

Garis batas setiap ZNT diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas antara

ZNT

b. Bahan-bahan yang diperlukan -

Peta kelurahan / desa yang telah ada batas-batas bloknya

-

Peta dicopy 2 lembar - satu lembar untuk konsep peta ZNT

-

satu lembar untuk pembuatan peta ZNT akhir.

-

File data terakhir serta DHKP, data ini diperlukan untuk standarisasi nama jalan.

-

Buku Klasifikasi NJOP (Kep.Kakanwil DJP tahun terakhir, data ini digunakan untuk pembanding dalam penentuan NIR tanah dan sebagai bahan stanrisasi nama jalan

-

Alat alat tulis termasuk pewarna (spidol warna)

Proses Pembuatan sket /peta ZNT a. Tahap persiapan Tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan : 1. Menyiapkan

peta

yang

diperlukan

dalam

penentuanNIR

dan

pembuatan ZNT,meliputi peta wilayah,peta desa/kelurahan,peta Zone Nilai Tanah. 2. Menyiapkan data-data yang diperlukan seperti data dari laporan Notaris/PPAT, data NIR dan ZNT lama, SK Kakanwil tentang klasifikasi dan penggolongan NJOP Bumi.

3. Menyiapkan data data yang berhubungan dengan teknik penentuan nilai tanah, seperti data jenis penggunaan tanah dari Bappeda dan data potensi pengembangan wilayah berdasarkan rencana kota. 4.

Pembuatan rencana pelaksanaan (meliputi personil,biaya serta jadwal kegiatan dengan mengacu pada keputusan ini).

b. Pengumpulan data harga jual 1. Data harga jual adalah informasi mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan / atau bangunan. 2. Sumber data berasal dari PPAT, Notaris, Lurah / Kepala Desa, Agen Properti, penawaran penjualan properti baik melalui media cetak, brosur, pameran dan sebagainya. 3. Data lapangan yaitu data harga jual yang diperoleh di lapangan merupakan data yang dianggap paling dapat dipercaya akurasinya. Oleh karena itu pencarian data langsung ke lapangan harus dilakukan baik untuk memperoleh data -data baru maupun mengecek data data yang diperoleh dikantor. 4. Semua data harga jual yang diperoleh harus ditulis dalam formulir 1 (DataTransaksi Properti ). 5. Dalam rangka pengumpulan data harga jual, juga diadakan inventarisasi nama-nama jalan yang ada disetiap desa / kelurahan. c. Kompilasi data 1. Data yang terkumpul dikelompokkan

dalam masing-2

menurut

jenis

desa/kelurahan harus

penggunaannya

karena

jenis

penggunaan tanah / bangunan merupakan variable yang signifikan dalam menentukan nilai tanah. 2.

Kompilasi

juga

diperlukan

berdasarkan

lokasi

data

untuk

memudahkan tahapan analisa data.

d. Rekapitulasi data dan ploting data transaksi pada peta kerja ZNT 1.

Semua data yang diperoleh harus dimasukkan dalam formulir 2 (Analisa Penentuan Nilai Pasar Wajar ). Nomor data yang tertulis pada form 1 harus sama persis dengan nomor yang tertulis

pada form 2, selanjutnya nomor ini akan

berfungsi lebih lanjut sebagai alat untuk mengidentifikasi lokasi data pada peta taburan data. 2.

Penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan membandingkan waktu transaksi dengan keadaan per 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Penyesuaian terhadap faktor waktu dilakukan dengan mengacu pada faktor- faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai properti dalam kurun waktu yang dianalisis, seperti keadaan ekonomi, tingkat inflansi, tingkat suku bunga dan faktor lain yang berpengaruh. Perubahan nilai tanah itu perlu dibuat penyesuaian dengan menambah prosentase antara 2 % s/d 10% pertahun.

Penyesuaian terhadap jenis data diperlukan untuk memenuhi ketentuan Nilai Pasar sebagaimana prinsip-2 penilaian berlaku.

Misalnya : Data hipotik/agunan data penawaran dari PPAT/Notaris yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai pasar maka perlu penyesuaian. Penyesuaian jenis data : Jual beli

--------------->

0%

s/d

25%

Penawaran

--------------->

-5%

s/d

-20%

Hipotik

--------------->

10%

s/d

35%

Penyesuaian lokasi

--------------->

2%

s/d

15%

(Sesuai hasil rapat pembahasan pengenaan, pendataan dan penilaian tahun 1999/2000 di Kanwil IX Jatim) e. Menentukan Nilai Pasar Tanah Permeter persegi 1.

Tanah kosong :

nilai pasar dibagi luas tanah dalam satuan meter

persegi 2. Tanah dan bangunan : a. Menentukan

nilai

bangunan

dengan

menggunakan

DBKB

setempat b. Nilai Pasar dikurangi nilai bangunan diperoleh nilai pasar tanah kosong dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi. f.

Membuat batas imajiner ZNT. Batas imajiner dituangkan dalam konsep peta ZNT yang telah berisi taburan data transaksi. Pembuatan batas imajiner ZNT adalah : -

Mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah yang telah ada peta ZNTnya

-

Mempertimbangkan data transaksi yang telah dianalisis dan telah diplot pada peta kerja ZNT.

Penglompokan tanah dalam satu ZNT dengan mempertimbangkan halhal sbb. a. Nilai pasar tanah yang hampir sama b.

Mempunyai akses fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sama

c. Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda d. Mempunyai potensi nilai yang sama. g. Analisa Data Penentuan NIR

Analisa data dilakukan berdasarkan Zona Nilai Tanah pada form 3, data yang dianalisis untuk memperoleh NIR dalam satu ZNT harus memenuhi kriteria sbb : -

Data relatif baru

-

Data Transaksi/penawaran yang wajar

-

Lokasi yang relatif berdekatan

-

Jenis penggunaan tanah dan bangunan yang relatif sama.

-

Memperoleh fasilitas yang sama.

h. Pembuatan Peta ZNT Dilaksanakan setelah pengukuran bidang milik selesai dalam satu desa/kelurahan. Garis batas imajiner ZNT dipertegas dengan mengikuti batas milik, dengan mencantumkan NIR dan kode ZNTnya serta memberi warna yang berbeda dalam setiap kode ZNT. i.

Penyusunan DBKB Untuk menyusun/membuat DBKB digunakan metode survai kuantitas terhadap model bangunan yang diangggap dapat mewakili kelompok bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisa BOW dengan bantuan komputer. Dengan metode survai kuantitas dan dasar perhitungan analisa BOW yang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya,akan diperoleh biaya pembuatan baru/biaya pengganti baru dari bangunan. Komponen bangunan dapat dikelompokkan dalam 3 bagian : -

Komponen Utama

-

Komponen Material

-

Komponen Fasilitas

Keseluruhan komponen tersebut disusun dalam suatu daftar yang disebut Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Penerapannya dikelompokkan berdasarkan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Data yang diperlukan untuk penyusunan DBKB adalah : -

Daftar harga bahan bangunan setempat

-

Daftar upah pekerja setiap unit pekerjaan

-

Faktor-faktor lain mempengaruhi biaya diantaranya adalah :

-

Jasa pemborong, jasa konsultan dan pengawas,biaya perijinan,biaya tak

terduga,

koreksi

BOW

dan

suku

bunga

kredit

selama

pembangunan. Dari hasil ramuan seluruh data dan faktor-2 tersebut dengan bantuan komputer didapatlah biaya dasar setiap komponen bangunan permeter persegi.

III.

SISTEM PENILAIAN PBB DENGAN SISMIOP Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan suatu system

manajemen informasi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikenal dengan nama Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP), SISMIOP berintikan pembentukan basis data yang bersifat data atributik maupun data grafis, oleh karena itu maka pola pelayanan kepada Wajib Pajak perlu disesuaikan dengan pengembangan system tersebut. Sistim penilaian Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk objek pajak bangunan menggunakan program Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang dibuat oleh kantor pusat DJP dan telah digunakan sejak tahun 1991, sedangkan untuk penilaian Bumi menggunakan Zona Nilai Tanah (ZNT). ZNT dibentuk dari data yang kita peroleh melalui Brosur-brosur perumahan, Harga transaksi secara wajar, dan Laporan Bulanan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sismiop adalah sistim administrasi PBB dengan menggunakan bantuan computer untuk mengolah keseluruhan informasi/data obyek/subyek pajak serta membentuk basis data yang benar, lengkap dan jelas, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat lebih seragam sederhana, cepat dan efisien. Adapun prosedur penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dari SPOP/LSPOP sampai terbentuknya SPPT, STTS dan DHKP dapat dilihat pada bagan dibawah ini. BAGAN SISTEM PENILAIAN PBB DENGAN SISMIOP MENGGUNAKAN KOMPUTER PROGRAM CAV

ZNT MEMASUKKAN DATA KE DALAM KOMPUTER

DBKB SPOP + LSPOP

SELEKSI OBJEK PAJAK

OBJEK PAJAK KONSTRUKSI UMUM

PROSES CAV

NILAI OBJEK NILAI CAV

OBJEK PAJAK KONSTRUKSI KHUSUS

LKOK

PENILAIAN INDIVIDUAL NILAI ABSOLUT

NILAI JUAL OBJEK PAJAK

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 523/KMK.04/1998 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998; 1.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 2. Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

3. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. 4. Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman, dan/atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan. 5. Objek pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus. Pasal 2 (1) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa tanah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB Keputusan ini. (2) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan IIB Keputusan ini. (3) Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi di lapangan tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan di daerah-daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3). Pasal 3 Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal. Pasal 4 Besarnya Nilai Jual Objek Pajak pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta usaha bidang perikanan, peternakan, dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ditambah dengan nilai standar investasi atau nilai jual pengganti, atau dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti. Pasal 5 Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajak dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.

Pasal 6 Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 7 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 273/KMK.04/1995 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1999. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG SUBIANTO

Lampiran IA Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 Tanggal : 18 Desember 1998

Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Kelompok A Klas

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Penggolongan, Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) 2 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

3.000.000 2.850.000 2.708.000 2.573.000 2.444.000 2.261.000 2.091.000 1.934.000 1.789.000 1.655.000 1.490.000 1.341.000 1.207.000 1.086.000 977.000 855.000 748.000 655.000 573.000 501.000 426.000 362.000 308.000 262.000 223.000 178.000 142.000 142.000 91.000 73.000 55.000 41.000 31.000 23.000 17.000 12.000 8.400 5.900 4.100 2.900 2.000 1.400 .050 760 550 410 310 240 170 170

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

3.200.000 3.000.000 2.850.000 2.708.000 2.573.000 2.444.000 2.261.000 2.091.000 1.934.000 1.789.000 1.655.000 1.490.000 1.341.000 1.207.000 1.086.000 977.000 855.000 748.000 655.000 573.000 501.000 426.000 362.000 308.000 262.000 223.000 178.000 142.000 114.000 91.000 73.000 55.000 41.000 31.000 23.000 17.000 12.000 8.400 5.900 4.100 2.900 2.000 1.400 1.050 760 550 410 310 240

Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) (Rp/M2) 3 3.100.000 2.925.000 2.779.000 2.640.000 2.508.000 2.352.000 2.176.000 2.013.000 1.862.000 1.722.000 1.573.000 1.416.000 1.274.000 1.147.000 1.032.000 916.000 802.000 702.000 614.000 537.000 464.000 394.000 335.000 285.000 243.000 200.000 160.000 128.000 103.000 82.000 64.000 48.000 36.000 27.000 20.000 14.000 10.000 7.150 5.000 3.500 2.450 1.700 1.200 910 660 480 350 270 200 140

Lampiran IB Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/kKMK.04/1998 Tanggal : 18 Desember 1998

Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Kelompok B Klas

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Penggolongan, Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

2 67.390.000 65.120.000 62.890.000 60.700.000 58.550.000 56.440.000 54.370.000 52.340.000 50.350.000 48.400.000 46.490.000 44.620.000 42.790.000 44.000.000 39.250.000 37.540.000 35.870.000 34.240.000 32.650.000 31.100.000 29.590.000 28.120.000 26.690.000 25.300.000 23.950.000 22.640.000 21.370.000 20.140.000 18.950.000 17.800.000 16.690.000 15.620.000 14.590.000 13.600.000 12.650.000 11.740.000 10.870.000 10.040.000 9.250.000 8.500.000 7.790.000 7.120.000 6.490.000 5.900.000 5.350.000 4.840.000 4.370.000 3.940.000 3.550.000 3.200.000

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

69.700.000 67.390.000 65.120.000 62.890.000 60.700.000 58.550.000 56.440.000 54.370.000 52.340.000 50.350.000 48.400.000 46.490.000 44.620.000 42.790.000 41.000.000 39.250.000 37.540.000 35.870.000 34.240.000 32.650.000 31.100.000 29.590.000 28.120.000 26.690.000 25.300.000 23.950.000 22.640.000 21.370.000 20.140.000 18.950.000 17.800.000 16.690.000 15.620.000 14.590.000 13.600.000 12.650.000 11.740.000 10.870.000 10.040.000 9.250.000 8.500.000 7.790.000 7.120.000 6.490.000 5.900.000 5.350.000 4.840.000 4.370.000 3.940.000 3.550.000

Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) (Rp/M2) 3 68.545.000 66.255.000 64.000.000 61.795.000 59.625.000 57.495.000 55.405.000 53.355.000 51.345.000 49.375.000 47.445.000 45.555.000 43.705.000 41.895.000 40.125.000 38.395.000 36.705.000 35.055.000 33.445.000 31.875.000 30.345.000 28.855.000 27.405.000 25.995.000 24.625.000 23.295.000 22.005.000 20.755.000 19.545.000 18.375.000 17.245.000 16.155.000 15.105.000 14.095.000 13.125.000 12.195.000 11.305.000 10.455.000 9.645.000 8.875.000 8.145.000 7.455.000 6.805.000 6.195.000 5.625.000 5.095.000 4.605.000 4.155.000 3.745.000 3.375.000

Lampiran IIA Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/kKMK.04/1998 Tanggal : 18 Desember 1998

Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A Klas 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penggolongan, Nilai Jual Bangunan (Rp/M2) 2 > 1.034.000 s/d 1.366.000 > 902.000 s/d 1.034.000 > 744.000 s/d 902.000 > 656.000 s/d 744.000 > 534.000 s/d 656.000 > 476.000 s/d 534.000 > 382.000 s/d 476.000 > 348.000 s/d 382.000 > 272.000 s/d 348.000 > 256.000 s/d 272.000 > 194.000 s/d 256.000 > 188.000 s/d 194.000 > 136.000 s/d 188.000 > 128.000 s/d 136.000 > 104.000 s/d 128.000 > 92.000 s/d 104.000 > 74.000 s/d 92.000 > 68.000 s/d 74.000 > 52.000 s/d 68.000 < 52.000

Nilai Jual Bangunan (Rp/M2) 3 1.200.000 968.000 823.000 700.000 595.000 505.000 429.000 365.000 310.000 264.000 225.000 191.000 162.000 132.000 116.000 98.000 83.000 71.000 60.000 50.000

Lampiran IIB Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/kKMK.04/1998 Tanggal : 18 Desember 1998

Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B Klas

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penggolongan, Nilai Jual Bangunan

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

(Rp/M2) 2 14.700.000 s/d 13.600.000 s/d 12.550.000 s/d 11.550.000 s/d 10.600.000 s/d 9.700.000 s/d 8.850.000 s/d 8.050.000 s/d 7.300.000 s/d 6.600.000 s/d 5.850.000 s/d 5.150.000 s/d 4.500.000 s/d 3.900.000 s/d 3.350.000 s/d 2.850.000 s/d 2.400.000 s/d 2.000.000 s/d 1.666.000 s/d 1.366.000 s/d

15.800.000 14.700.000 13.600.000 12.550.000 11.550.000 10.600.000 9.700.000 8.850.000 8.050.000 7.300.000 6.600.000 5.850.000 5.150.000 4.500.000 3.900.000 3.350.000 2.850.000 2.400.000 2.000.000 1.666.000

Nilai Jual Bangunan (Rp/M2) 3 15.250.000 14.150.000 13.075.000 12.050.000 11.075.000 10.150.000 9.275.000 8.450.000 7.675.000 6.950.000 6.225.000 5.500.000 4.825.000 4.200.000 3.625.000 3.100.000 2.625.000 2.200.000 1.833.000 1.516.000

PEMETAAN PBB 1.

Pengertian

Peta : Gambaran permukaan bumi dalam bidang datar dengan menggunakan proyeksi dan skala tertentu. Jenis Peta : 1. Peta topografi, peta dasar yang berisi obyek alam dan obyek buatan manusia. Contoh : Peta Kabupaten Mojokerto. 2. Peta tematik, peta yang berisi obyek-obyek tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan (tema tertentu). Contoh : Peta Jalan, Peta Irigasi, Peta Blok (Peta untuk keperluan PBB).

2. Jenis Peta Untuk Keperluan PBB Jenis peta yang diperlukan untuk kepentingan PBB adalah peta planimetris yang terdiri atas 4 macam : a.

Peta Wilayah Peta yang menggambarkan suatu wilayah administrasi pemerintahan, misalnya kotamadya/kabupaten atau kecamatan dengan skala 1:50.000, 1:25.000 atau skala lainnya. Peta ini menggambarkan batas wilayah masing-masing kecamatan, desa/kelurahan, serta detail penting lainnya (Misal : jalan kereta api, jalan raya, sungai besar). Kegunaan

: Pedoman bagi Kepala KP PBB dalam menyusun rencana pendataan dan penilaian di wilayahnya.

b. Peta Desa/Kelurahan Peta yang menggambarkan secara detail wilayah suatu desa/kel. Dengan menyajikan letak dan bentuk masing-masing blok, dilengkapi dengan nomor blok, luas setiap blok, simbol serta atribut lainnya. Peta ini di buat dengan skala 1:5.000 untuk wilayah pedesaan, dan skala 1:2.500 untuk wilayah perkotaan. Kegunaan

: Untuk mengetahui letak relatif suatu blok dalam suatu desa, dan sebagai bahan untuk pekerjaan pengukuran obyek pajak.

c. Peta Blok Peta yang menggambarkan sekelompok obyek pajak (tanah dan/atau bangunan) beserta masing-masing Nomor Obyek Pajaknya dalam satu blok (NOP). Peta ini dibuat dengan

skala 1:1.000

untuk

daerah tanah darat

(perkampungan/perkotaan) dan skala 1:2.000 untuk daerah pesawahan.

Kegunaan

: Untuk mengetahui letak relatif suatu obyek pajak dalam suatu blok di suatu desa/kelurahan

Penentuan dan pembuatan Peta Blok dilakukan setelah Peta Desa/ Kelurahan selesai. d. Peta Zona Nilai Tanah Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah peta yang memuat himpunan kelompok areal tanah yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (NIR) yang sama dalam suatu desa atau kelurahan.

3. Istilah/Batasan •

Pengukuran poligon untuk kerangka peta dasar PBB : Pengukuran di lapangan yang membentuk serangkaian garis yang berturutan, dengan mengukur arah, sudut pokok maupun jarak, untuk memperbanyak titik-titik pasti yang akan digunakan sebagai kerangka peta dasar PBB.

•

Plot : Meletakkan atau menggambarkan dengan teliti letak titik-titik kerangka peta berdasarkan koordinat titik-titik tersebut.

•

Pengukuran detail : Pengukuran terhadap detail-detail di lapangan yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan peta PBB

•

Tanah sawah : Tanah pertanian yang pada umumnya dibuat berpetak-petak dan dibatasi dengan

pematang/saluran untuk penahan air, dan tanaman utamanya

adalah padi. •

Tanah darat : Tanah yang bukan tanah sawah dan pada umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dagan, jasa, bercocok tanam, empang, tambak, penggaraman, padang rumput, hutan nipah, penggalian barang tambang, maupun tanah yang belum dimanfaatkan.

•

Bidang obyek pajak : Tanah dan /atau bangunan yang dibatasi oleh sisi-sisi atau batas-batas tanah dan/atau bangunan atau batas alam dan batas buatan lainnya yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Subyek/wajib pajak.

•

Blok : Sekumpulan obyek pajak yang dibatasi oleh batas-batas alam atau buatan manusia yang tidak mudah berubah seperti jalan, selokan, kali dan sebagainya dalam wilayah administrasi desa/kelurahan, yang diperkirakan menampung kurang lebih 200 obyek pajak atau mempunyai luas sekitar 15 Ha untuk pedesaan dan 10 Ha untuk pedesaan.

•

Skala peta Perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan.

4. Pembacaan Peta Skala : Perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Contoh : Skala 1:1.000, artinya jarak di peta sejauh 1 milimeter sama dengan jarak di lapangan sejauh 1 meter. Skala 1:2.500, artinya jarak di peta sejauh 1 milimeter sama dengan jarak di lapangan sejauh 2,5 meter. Dalam Peta Blok Skala yang digunakan adalah : •

Skala 1:1.000 digunakan untuk wilayah perkampungan.

•

Skala 1:2.500 digunakan untuk wilayah pesawahan.

Konversi Skala : merubah peta dari skala satu ke skala yang lain Contoh : Konversi skala dari Peta Desa (skala 1:2.500) ke Peta Blok (skala 1:1.000), artinya adalah menggambarkan setiap bidang yang ada pada peta dengan skala 1:2.500 kedalam peta dengan skala 1:1.000. Contoh : Skala 1:2.500

Skala 1:1.000 2,5 cm

1 cm

1 cm 2.5 cm

Dengan melihat contoh diatas, untuk objek di peta dengan skala skala 1:2.500 apabila dipindahkan kedalam peta dengan skala 1:1.000, objek tersebut mengalami perbesaran 2,5 x untuk panjang dan 6,25 x untuk luasan (bidang).

Perbesaran (P) Panjang

=

Perbesaran (L) Luasan

=

So (skala awal) = 2.500 = 2,5 x Si (skala akhir) 1.000 (So/Si)2 = (2,5)2 = 6.25 x

Penggambaran objek kedalam satu skala : Apabila 1 lembar peta dengan skala 1:2.500 akan dirubah menjadi skala 1:1.000, akan menghasilkan 7 (6,25) lembar peta dengan skala 1:1.000. Arah Utara : merupakan penunjuk arah utara yang berguna untuk orientasi arah.

(Gambar Petunjuk Arah Utara dan Skala)

Simbol dan Legenda

:

Simbol

: Keterangan objek berupa simbol dalam suatu peta.

Legenda

: Keterangan dari simbol.

5. Proses Secara Umum Pemetaan Pengumpulan Data

Penyajian Data

Pengolahan Data

Peta Hardcopy (Peta Garis) Contoh : Peta Kota Mojokerto

Peta Softcopy (Peta Digital) Contoh : Peta SIG PBB

Pengumpulan Data Kegiatan mengumpulkan data lapangan dengan cara melakukan pengukuran dilapangan. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di Materi Pengukuran. Pengolahan Data Kegiatan mengolah data hasil pengukuran lapangan (penghitungan luas bidang termasuk juga pemberian NOP untuk tiap obyek PBB). Pemberian NOP ini diusahakan berurutan dengan bentuk spiral. Penyajian Peta Kegiatan menyajikan data yang sudah diolah (titik, garis, luasan) kedalam lembar peta. Lembar peta ini dapat disajikan dalam bentuk konvensional (Peta Garis) maupun dalam bentuk digital (Peta Digital) 6.

Penggambaran Peta 1. Penggambaran Peta Desa/Kelurahan Penggambaran peta desa/kelurahan didapat dari hasil pengukuran lapangan. 2. Penggambaran Peta ZNT Penggambaran peta ZNT dilakukan dengan fotocopy dari peta desa/kelurahan. 3. Penggambaran Peta Blok Sebelum membuat Peta Blok sebelumnya di harus dibuat terlebih dahulu Peta Blok Konsep Lapangan (KONSEP PETA BLOK). Peta Blok digambar dengan cara tracing/menyalin dari formulir pengukuran (manuscript peta) dan identifikasi obyek PBB (NOP).

Pembuatan Konsep Peta Blok : Pembuatan konsep peta blok terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Orientasi lapangan Kegiatan ini bertujuan untuk mencocokan keadaan yang tergambar pada peta dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam hal terjadi perubahan detail lapangan terutama yang dijadikan batas blok, petanya perlu diperbaiki, baik dengan melakukan pengukuran maupun sket perubahan yang dimaksud. Orientasi lapangan ini harus benar-benar

dilaksanakan

secara

teliti

guna

mengurangi

kemungkinan adanya perubahan batas blok pada saat pengukuran. 2. Penentuan batas blok dan penggambaran konsep peta blok Penentuan batas blok harus memperhatikan karakteristik fisik yang tidak berubah dalam kurun waktu yang lama. Sebagai contoh dalam hal terdapat jalan raya atau gang sebagai batas blok, maka yang ditetapkan sebagai batas blok adalah jalan raya. Batas-batas blok yang telah ditentukan tersebut digambarkan pada peta kerja. Satu blok dirancang utnuk dapat menampung kira-kira 200 obyek pajak atau luas sekitar 15 ha untuk pedesaan dan 10 ha untuk sektor perkotaan, hal ini untuk memudahkan kontrol dan pelaksanaan pekerjaan pengumpulan data di lapangan dan administrasi data. 3. Pemberian nomor blok Pemberian nomor blok dimulai dari sudut kiri atas (utara barat) peta dengan menggunakan kaidah angka arab dan disusun secara spiral sesuai dengan arah jarum jam.

7. Penggambaran Peta Blok Lembar peta blok berukuran 55 cm x 62,5 cm, terdiri dari ukuran dalam 50 cm x 50 cm (untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam ). Informasi yang disajikan pada peta PBB : a. Bagian isi peta (map face) b. Bagian pelengkap peta a. Bagian Isi Peta Blok: 1. Batas blok Nomor blok yang berbatasan dengan blok yang digambar ditulis lebih besar (ukuran 0,8 mm) dari Nomor Obyek Pajak (NOP). Nomor Obyek Pajak (NOP) pada peta blok ditulis sesuai dengan nomor sebenarnya (misal 1,2,10,200 bukan 0001,0002,0010,0200)

2. Batas obyek pajak (menunjukkan letak, bentuk dan ukuran obyek pajak) 3. Jalan, sungai atau saluran air yang menjadi batas blok. b. Bagian Pelengkap Peta Blok 1. Judul Peta Judul peta ditulis lengkap (tidak boleh disingkat) ditengah-tengah bagian atas lembar peta, misal : PETA BLOK 002 DESA JAPAN. Huruf yang digunakan adalah huruf kapital tegak dengan ketebalan yang sama, ukuran tebal 5 mm. (untuk lebih jelas dapat dilihat pada dan contoh peta blok) 2. Panel Keterangan Ditulis di bagian paling kiri bawah dari peta

TAHUN PENDATAAN

20..….

DIGAMBAR DIPERIKSA An. Kepala KP Pratama ………………………….

DISETUJUI

(……………………………) (Untuk ukurannya dapat dilihat pada )

3. Petunjuk arah dan skala peta Petunjuk arah utara, digambar antara panel keterangan dan legenda Skala untuk sektor pedesaan skala 1:2.500, untuk sektor perkotaan 1:1.000 (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta blok ). 4. Legenda Peta Blok Untuk legenda pada peta blok hanya digambar tempat-tempat yang penting

saja,

misal

:

mesjid,

gereja,

pemerintahan

pemakaman. (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta blok). 5. Panel Pengenal Panel pengenal ditulis pada bagian kanan bawah (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta blok).

daerah,

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggambaran peta blok, diantaranya : a. Batas blok digambarkan dengan simbol dan warna yang sama dengan simbol dan warna blok pada Peta desa/kelurahan. a. Batas bidang milik digambarkan dengan garis penuh warna hitam, tebal lebih kurang 0,05 mm. Di tengah-tengah bidang milik dituliskan Nomor Obyek Pajak (NOP) b. Nomor urut obyek pajak ditulis dengan kaidah angka arab warna hitam (misal : 1, 9, 20 bukan I, IX, XX) c. Bangunan digambar dengan garis terputus-putus. Untuk bangunan yang bertingkat dituliskan kode tingkat bangunan dengan angka romawi, untuk bangunan yang tidak bertingkat tidak perlu ditulis kode tingkatnya. (misal : bangunan bertingkat 2, dituliskan kodenya II). d. Batas blok digambar dengan simbol garis titik garis dengan tebal 0,2 mm berwarna hitam (-.-.-.-) e. Batas perkampungan atau pekarangan dinyatakan dengan tinta hitam tebal 0,2 mm. f.

Batas tanah sawah dan darat dinyatakan dengan garis penuh warna hitam dengan ketebalan garis 0,15 mm dan ditulis ‘s’ untuk sawah dan ‘d’ untuk darat.

g. Batas tanah kuburan digambar dengan tinta hitam tebal 0,2 mm. h. Batas tanah perkebunan digambar dengan garis penuh warna hitam tebal 0,2mm.

8. Penghitungan Luas Penghitungan luas dilakukan langsung dari hasil ukuran lapangan (bukan dari ukuran peta). Apabila susah untuk dihitung dilapangan, penghitungan luas dapat dihitung dengan menggunakan peta manuskrip dalam milimeter blok yang sudah berskala. Terdapat macam-macam cara penghitungan luas, diantaranya adalah :

1. Untuk luas yang relatif beraturan Misal : b a c

Luas = (a+c) x (b+d) 2

d

Rumus diatas berlaku untuk kondisi perbedaan jarak antara a dan c, serta b dan d sangat kecil. 2. Untuk luas tidak beraturan Misal :

Untuk menghitung luasnya, dibagi menjadi beberapa bagian segitiga sehingga dapat di hitung dengan cara luas segitiga.

II

Luas Total = Luas ( I + II + III + IV)

III

I

IV t

a

A

Luas = a x t. 2 a = alas t = tinggi

B

C

S= (A+B+C) 2 Luas = √S(S-A)(S-B)(S-C) Rumus ini digunakan apabila yang diukur adalah semua sisi segitiga.

PENGUKURAN PBB

1. Pemetaan Standar Pemetaan standar adalah pemetaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pemetaan secara terestris.

Pemetaan secara ini dilaksanakan terutama untuk daerah-

daerah yang mempunyai nilai jual obyek pajak yang tinggi, jumlah tenaga teknis dan biaya yang memadai, serta daerah-daerah lain yang memerlukan. Urutan dan proses pekerjaan pemetaan dengan cara standar dibagi dua tahap, yaitu Pembuatan Kerangka Peta dengan Pengukuran Poligon dan Pengukuran Detail. 1.1. Pengukuran poligon untuk pembuatan kerangka peta dasar PBB Pengukuran poligon dilakukan dengan theodolit atau theodolit kompas untuk menentukan koordinat suatu titik. Pengukuran ini dimaksudkan untuk memperbanyak titik pasti yang akan digunakan sebagai ikatan pada awal dan akhir pengukuran detail. Satu rangkaian jalur pengukuran poligon dapat digunakan untuk pembuatan kerangka

peta

beberapa

desa/kelurahan

(Pembuatan

Peta

Desa/Kelurahan). Jenis

poligon untuk kerangka Peta Dasar PBB dibagi menjadi 2 jenis,

yaitu : 1. Poligon Utama Poligon utama atau poligon pokok adalah suatu poligon yang dimulai dan diakhiri (diikatkan) pada titik pasti yang lebih tinggi tingkat ketelitiannya (misal : titik triangulasi, doppler, GPS). Titik-titik ini mempunyai ketelitian ukuran sudut dan jarak yang tinggi. Untuk kepentingan PBB, bentuk poligon yang dipergunakan adalah poligon tertutup dan poligon terbuka terikat sempurna. Poligon tertutup adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik pasti atau titik yang dianggap pasti Poligon terbuka terikat sempurna adalah poligon yang titik awalnya diikatkan pada suatu titik pasti dan titik akhir diikatkan pada titik pasti yang lainnya. 2. Poligon Cabang Poligon cabang adalah poligon yang dimulai pada sebuah titik poligon utama dan diakhiri pada titik poligon utama yang lainnya.

1.2. Pengukuran Detail Pengukuran

detail

adalah

pengukuran

tahap

berikutnya

setelah

pengukuran poligon untuk membuat kerangka peta dasar selesai. Pengukuran ini merupakan pengisisan dari kerangka peta. Didalam tahap ini, detail yang diukur dibatasi hanya pada detail yang diperlukan oleh PBB. Tujuan utama dari pengukuran detail adalah untuk menggambarkan semua detail yang terdapat dalam suatu wilayah desa/kelurahan, yang dapat digunakan sebagai kerangka pembentukan blok dan pengukuran bidang milik (rincikan). Untuk pembuatan Peta Dasar PBB

(baik untuk pembuatan kerangka

dasar maupun detail), selain dengan menggunakan theodolit, dapat juga dengan menggunakan GPS receiver dengan cara melakukan survei GPS. Kelebihan dari survei GPS ini adalah hasil ukuran adalah langsung berupa Koordinat Geografis, sehingga pekerjaan lapangan menjadi relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara pengukuran poligon.

2. Pengukuran Bidang Tanah dan Bangunan Proses pengukuran dan penggambaran Peta Desa dan Peta Blok untuk menghasilkan peta yang standar memerlukan waktu yang lama disamping peralatan dan tenaga teknis serta biaya yang cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dibuat peta tidak standar dengan cara sederhana yang tingkat ketelitiannya lebih rendah dari peta standar, tetapi secara teknis masih dapat memenuhi kebutuhan KPP Pratama. Alat yang digunakan adalah pita ukur. Kegiatan pengukuran untuk pengukuran bidang obyek pajak adalah : 1. Mengadakan pengukuran kerangka peta 2. Mengadakan pengukuran sisi-sisi dan diagonal untuk semua bidang obyek pajak. 3. Mengitung luas semua bidang obyek pajak berdasarkan hasil pengukuran 4. memberi NOP untuk setiap bidang obyek pajak secara berurutan dimulai dari sudut kiri atas (utara barat) peta, dan menempelkan sticker NOP pada obyek pajak yang ada bangunannya. 5.

Menyampaikan SPOP kepada wajib pajak dan/atau kuasanya untuk diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan/atau kuasanya. Jika wajib pajak/kuasanya tidak ada maka SPOP dapat dibuat

rangkap

dua,

yang

satu

ditinggal

untuk

diisi

oleh

wajib

pajak/kuasanya dan yang satu lagi diisi dan dibawa oleh petugas untuk keperluan data entry. SPOP yang ditinggal terlebih dahulu harus diisi NOP-

nya oleh petugas. Bila wajib/ kuasanya tidak diketahui pada waktu pendataan,

maka

petugas

lapangan

harus

meminta

perangkat

desa/kelurahan untuk menyelesaikan masalahnya. 6. Mengambil kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya. 7. Meneliti kebenaran pengisian SPOP oleh wajib pajak dan/atau kuasanya serta segera memberitahukan kepada yang bersangkutan apabila terdapat kekeliruan pengisian dalam SPOP tersebut. 8.

Membuat konsep pembuatan blok dengan skala 1 : 1.000 untuk tanah darat dan 1 : 2.500 untuk tanah sawah.

Standar prestasi kerja rata-rata per hari per petugas adalah 30 obyek pajak.

2.1. Pemberian NOP (Nomor Obyek Pajak) : Dalam administrasi PBB, identiatas obyek pajak berupa NOP sangat penting untuk menegetahui letak obyek yang dimaksud (melalui media peta) dan sekaligus sebagai identitas penghubung antar data file dari suatu basis data PBB dalam proses komputer. a. Penerapan NOP Nop sebagai identitas yang unik harus terkait secara langsung pada obyek pajak dengan cara sebagai berikut : 1. Pemberian sticker NOP dilakukan untuk obyek pajak Bumi yang ada bangunannya atau obyek berupa bangunan saja dengan cara mempelkan sticker (berisi NOP) pada obyek pajak tersebut. Untuk tanah kosong tidak perlu diberikan sticker NOP 2. Penempelan sticker NOP diusahakan pada tempat yang mudah dilihat, aman dan terlindung agar tahan lama serta memudahkan pemantauan apakah obyek pajak tersebut telah didata dan memudahkan pula saat penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). 3. Menempelkan sticker serta pencatatan pada SPOP serta konsep peta blok harus dilakukan secara serentak untuk menghindari kekeliruan penomoran. NOP pada sticker, SPOP dan peta blok untuk satu obyek pajak harus sama. 4. Penulisan NOP pada SPOP dan Sticker secara penuh, misalnya 0001 sedangkan pada konsep peta blok harus ditulis singkat 1.

b. Tata Urutan NOP Pemberian NOP dalam satu blok dimulai dari kiri atas (utara barat) peta kemudian ke kanan dan seterusnya mengikuti alur spiral sampai seluruh bidang obyek pajak dalam blok tersebut terdata.

Dalam

kondisi lapangan tertentu pemberian NOP ini bisa fleksibel (tidak spiral murni). Pemberian NOP harus berjalan sesuai dengan jalannya alur pengumpulan data. Untuk membedakan nomor blok dan nomor obyek pajak dalam satu blok peta, maka nomor obyek pajak harus ditulis lebih kecil dari nomor blok. 2.2. Tahapan Pengukuran : Tahapan Persiapan Kantor : 1. Penyiapan peralatan ukur : Pita Ukur 2. Penyiapan perlengkapan ukur dan alat gambar (alat tulis : pensil 2H, busur derajat dan penggaris). 3. Penyiapan peta blok konsep lapangan 4. Penyiapan tenaga pelaksana (1 orang petugas penggambaran, 1 orang penarik pita ukur) Pelaksanaan Pengukuran di Lapangan : 1. Melakukan orientasi lapangan Orientasi lapangan dilakukan dengan memperhatikan batas-batas wilayah yang akan dipetakan, detail penting seperti batas desa, jalan raya, jalan desa, sungai dan detail lain yang dianggap penting. 2. Melakukan perencanaan Merencanakan jalur pengukuran detail bidang per bidang dengan alur spiral untuk menghindari pengukuran terhadap obyek sama diukur dua kali. 3. Melakukan pengukuran bidang per bidang dengan menggunakan pita ukur Contoh :

Jarak yang harus diukur Batas bidang Garis Bantu

Untuk setiap bidang diukur setiap sisinya dan diagonal sisi, dengan cara bidang per bidang, dan diusahakan urutan pengukuran obyek pajak dilakukan secara spiral. 4. Hasil pengukuran satu bidang diberikan nomor urut pengukuran. Nomor urut pengukuran diperlukan apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran secara spiral. 5. Untuk setiap blok, dicantumkan batas blok disebelahnya (blok tetangga).

ADMINISTRASI PENDATAAN PBB

Pekerjaan pendataan adalah pekerjaan terstruktur dan sistematis. Tata cara pendataan dan penilaian diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000. Sesuai dengan sifatnya yang terstruktur dan sistematis, maka segala bentuk proses maupun hasil pendataan harus dilakukan pengadministrasian yang tersusun rapi dan sistematis pula. Administrasi yang teratur dan tersusun rapi diperlukan untuk : -

Mengetahui kronologis pendataan mulai dari perencanaan hingga di dapatnya hasil berupa data objek dan subjek/wajib pajak.

-

Memantau prosedur pelaksanaan pendataan apakah telah dilalui secara benar.

-

Membuat catatan/rekaman atas segala yang telah dilakukan pada saat pendataan.

-

Sebagai bukti otentik pelaksanaan pendataan untuk dipertanggungjawabkan.

-

Sebagai bank data dan informasi untuk penyelesaian permasalahan.

-

Sebagai kontrol dan pengawasan.

Administrasi Pendataan meliputi : A. Tim KPP Pratama :

1. Penelitian pendahuluan •

Pengumpulan

data

dan

informasi

daerah-daerah

yang

perlu

dilakukan pendataan

•

•

-

Luas wilayah

-

Jumlah dan Komposisi Penduduk

-

Luas yang telah dikenakan PBB

-

Jumlah Objek Pajak

-

Harga Jual Tanah

-

Keberadaan Fasilitas Publik

-

dll

Penentuan Skala Prioritas dilakukannya pendataan -

Tingkat pertumbuhan objek/subjek pajak

-

Potensi peningkatan ketetapan PBB

-

Daerah belum berpola SISMIOP

Pemilihan Lokasi (Wilayah) pendataan

2. Pembuatan Rencana Kerja 3. Pembuatan Analisis ZNT (Zona Nilai Tanah / Klasifikasi Bumi) Dibuat dengan metode Penilaian Masal oleh pegawai yang ditunjuk Tim KPP Pratama.

4. Pembuatan Notula dan Daftar Hadir Notula dan Daftar Hadir dibuat sebagai pertanggungjawaban dan catatan pelaksanaan : Penyuluhan, Pembekalan, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pendataan setiap bulan. 5. Administrasi Keuangan Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dana sehubungan dengan pelaksanaan pendataan :

B.

-

Pembelian barang

-

Pembayaran Honor dan upah

Petugas Pendataan 1. Persiapan •

Pembuatan konsep kerangka Peta Blok Sebelum melangkah ke lapangan untuk melakukan pengukuran, para petugas terlebih dahulu membuat konsep kerangka peta blok sebagai peta kerja untuk melakukan pengukuran lapangan. Kerangka peta blok disalin dari peta desa yang telah disesuaikan skalanya.

•

Persiapan konsep Peta ZNT Konsep Peta ZNT telah disiapkan oleh Tim KPP Pratama. Guna dari peta ini adalah untuk menentukan kode znt dari masing-masing bidang tanah yang diukur.

2. Lapangan a. Penggambaran ophdracht (sket) peta blok lapangan Setiap melakukan pengukuran bidang tanah dan atau bangunan, hasil pengukurannya langsung diplot ke dalam peta kerja beserta ukurannya, dan pada bidang bersangkutan dicantumkan nomor urut pengukuran. Usahakan selalu untuk langsung menggunakan skala yang diwajibkan pada plotting hasil ukuran, untuk memudahkan kontrol terjadinya kesalahan. b. Pengisian SPOP dan LSPOP Setelah diukur, setiap bidang objek pajak dicatat di dalam form SPOP untuk tanah dan LSPOP untuk bangunan (Perhatikan penjelasan petunjuk pengisian) 3. Basecamp (PR) a. Penggambaran konsep peta blok pada kertas HVS plano Hasil plotting pengukuran bidang di lapangan langsung dipindahkan ke dalam konsep peta blok dengan skala dan ukuran yang benar pada hari itu juga. Ini penting dilakukan setiap hari untuk menghindarkan terjadinya lupa, dan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan.

b. Pembuatan Nomor Objek Pajak (NOP) pada konsep peta blok NOP perlu disusun lagi sesuai dengan pola spiral. Ada kemungkinan nomor urut pengukuran tidak/belum sesuai dengan urutan NOP ; maka perlu dilakukan pembetulan. c. Penghitungan Luas Tanah dan Bangunan Luas tanah dan bangunan langsung dihitung agar bisa langsung dicantumkan pada SPOP dan LSPOP

untuk menghindarkan

penumpukan pekerjaan. d. Melengkapi pengisian SPOP dan LSPOP (NOP, Nama, Luas, Kode ZNT, dll) e. Pembuatan Daftar Himpunan Objek Pajak (DHOP) Data objek dan subjek pajak dicatat dalam DHOP yang merupakan kumpulan data objek/subjek pajak per blok per desa/kelurahan. f.

Penyetoran SPOP dan LSPOP ke Pengawas Lapangan setiap hari Senin Sebelum disetorkan ke Pengawas Lapangan SPOP dan LSPOP dibundel (diikat) per 100 Objek Pajak.

g. Penyetoran konsep peta blok dan DHOP setelah satu blok selesai didata ke Pengawas Lapangan.

C. Pengawas Lapangan a. Menerima hasil pendataan (SPOP dan LSPOP, konsep peta blok, DHOP) dari Petugas Lapangan b. Memeriksa dan melakukan koreksi hasil pendataan yang telah diterima c. Melakukan penyetoran SPOP dan LSPOP kepada Koordinator Lapangan (KORLAP) d. Melakukan Kodifikasi (pengumpulan) konsep peta blok dan DHOP per desa/kelurahan e. Melakukan penyetoran konsep peta blok dan DHOP yang telah dikodifikasi kepada Koordinator Lapangan (KORLAP)

D. Koordinator Lapangan a. Melakukan pencatatan hasil-hasil pendataan b. Menyetorkan SPOP dan LSPOP ke Petugas Data Entry untuk direkam c. Melakukan pembuatan laporan pelaksanaan pendataan.

E.

Petugas Data Entry a. Melakukan perekaman data SPOP dan LSPOP b. Melaporkan hasil perekaman data.

PROSEDUR PELAYANAN PBB ARUS BERKAS PELAYANAN SATU TEMPAT

KPP PRATAMA

WAJIB PAJAK

PENERIMA BERKAS

KOOR DINATOR

SEKSI TEKNIS LAINNYA

SEKSI PDI PEMROSES URUSAN

PENYAMPAI HASIL KELUARAN

KETERANGAN : Alur berkas, diproses pada Tempat Pelayanan Alur berkas, diproses pada Seksi terkait

Wewenang KPPBB dan Pemerintah Kabupaten / Kota Dalam lingkup administrasi dan pengelolaan PBB, KPPBB menerima pelimpahan wewenang secara hirarki struktural dari Menteri Keuangan melelui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun salah satu wewenang tersebut adalah menyediakan pokok ketetapan PBB di wilayah Kabupaten / Kota yang menjadi wilayah kerjanya untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota guna dilakukan pemungutan. Pemerintah Kabupaten / Kota menerima kewengan pemungutan PBB dari Menteri Keuangan melalui DJP dan KP PBB berdasarkan Kep. Menkeu No. 1008 tahun 1985 yang selanjutnya didelegasikan kepada Camat dan Kades / Kep. Kelurahan.

1. Pendaftaran Obyek Pajak Baru. -

Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.

-

Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani WP.

-

Surat Kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditanda tangani oleh kuasa WP.

-

Bukti pendukung yang perlu di lampirkan : a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP. b. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain : - Sertifikat; - Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris; - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

2. Mutasi Obyek/Subyek Pajak. -

Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.

-

Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani WP

-

Surat Kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditanda tangani oleh kuasa WP.

-

Bukti pendukung yang perlu di lampirkan : a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP. b. Asli SPPT tahun yang bersangkutan. c. Foto copy bukti pembayaran ( STTS ) tahun sebelumnya. d. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain : - Sertifikat; - Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris; - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

3. Pembetulan SPPT. -

Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.

-

Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani WP

-

Surat Kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditanda tangani oleh kuasa WP.

-

Bukti pendukung yang perlu di lampirkan : a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP. b. Asli SPPT tahun yang bersangkutan. c. Foto copy bukti pembayaran ( STTS ) tahun sebelumnya. d. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain : - Sertifikat; - Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris; - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

4. Pembatalan SPPT. -

Permintaan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.

-

Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.

-

Asli SPPT tahun yang bersangkutan.

-

Surat Pengantar Lurah/Kepala Desa untuk pengajuan secara kolektif.

5. Pembuatan Salinan SPPT. -

Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.

-

Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.

-

Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

-

Foto copy SPPT tahun sebelumnya.

-

Bukti pembayaran PBB ( STTS ) tahun terakhir.

6. Keberatan atas Pajak Terhutang. -

Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya.

-

Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.

-

Asli SPPT tahun yang bersangkutan.

-

Bukti pendukung yang perlu di lampirkan : a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP. b. Foto copy STTS tahun sebelumnya. c. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain : - Sertifikat; - Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris; - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

7. Pengurangan atas Pajak Terhutang. -

Permohonan secara tertulis dari WP atau kuasanya.

-

Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.

-

Foto copy SPPT tahun yang bersangkutan.

-

Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari WP.

-

Foto copy bukti pembayaran PBB ( STTS ) tahun terakhir.

-

Foto copy SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik, bagi Wajib Pajak Badan.

-

Bukti pendukung yang perlu di lampirkan : a. Foto copy Surat Keputusan Pensiun; b. Foto copy Surat Pernyataan dari Lurah/Kepala Desa; c. Foto copy Tanda Penerimaan Uang Pensiun;

8. Restitusi / Kompensasi Persyaratan Restitusi dan Kompensasi : 1. Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasannya dengan mengisi formulir permohonan. 2. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan.

3. Asli SPPT / SKP / ATP dan Tanda Bukti Pelunasan (SPPT) PBB tahun yang bersangkutan. 4. Asli Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan atau Banding 5. Foto copy SPPT tahun berikutnya dalam hal kompensasi 6. Foto copy tanda pembayaran / STTS PBB minimal 3 tahun terakhir 7. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari Wajib Pajak

CONTOH PENGAJUAN : Pengajuan : Data Baru Kepada : Yth. Kepala KPP Pratama Mojokerto Jl. Gajah Mada No. 145 Mojokerto Yang bertandatangan di bawah ini : Nama

:…………………………………………………………

Alamat

:…………………………………………………………

Dengan ini mengajukan permohonan Data Baru atas obyek pajak : Nama Jalan

:…………………………………………………………

Kel / Desa

:…………………………………………………………

Kecamatan

: ………..……………………………………………

Kota

:…………………………………………………………

Karena sampai saat ini obyek pajak tersebut belum pernah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan / PBB ( Belum pernah diterbitkan SPPT PBB-nya ) Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Foto copy KTP/KK Surat Kuasa ( dalam hal permohonan ditandatangani pihak lain) SPOP dan LSPOP Foto Copy sertifikat / Akte Jual – beli Surat Keterangan dari Kepala Desa /Lurah yang menyatakan :……………… ………………………………………………….. Demikian permohonan kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Mojokerto, …………..... 2009 Pemohon .

…………………… Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Pengajuan : Permohonan Mutasi/Pembetulan Kepada Yth. Kepala KPP Pratama Mojokerto Jln. Gaja Mada No. 143 Mojokerto Perihal

: Permohonan Mutasi/Pembetulan *) Objek / Subjek PBB Tahun ……..... Sehubungan dengan terjadinya : Jual Beli/Hibah/Waris/……*)

Kami mohon untuk diadakan perubahan data Objek/Subjek PBB Lama : Nomor SPPT

:

……………………………………..…………………..

Nama Wajib Pajak

:

………………………….……………………………..

Alamat

:

……………….………………………………………..

Letak Objek Pajak

:

………..………………………………………………..

Luas Tanah

:

…..………………....…………..m2

Luas Bangunan

:

……………..…………………..m2

Nomor SPPT

:

………..………………………………………………..

Nama Wajib Pajak

:

………..………………………………………………..

Alamat

:

………..………………………………………………..

Letak Objek Pajak

:

………………………………………………………….

Luas Tanah

:

………………………………….m2

Luas Bangunan

:

………………………………….m2

Baru : Menjadi

Untuk kelengkapan dan proses lebih lanjut bersama ini kami sertakan : 1. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya ……….*) 2. Foto copy SPPT dan tanda bukti pembayaran (STTP) PBB tahun terakhir 3. SPOP dan LSPOP 4. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain : -

Sertifikat

-

Akta Jual Beli

-

Akta Hibah

-

Akta Waris

-

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

-

Surat Keterangan Lain

-

………………………………….

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Mojokerto, ............................... 2009 Mengetahui

Pemohon

( ...................................... )

( ............................................. )

*) Coret yang tidak perlu

Pengajuan : Keberatan atas SPPT PBB (Perorangan) Lampiran Hal

Yth.

: 1 (satu) set : Keberatan atas SPPT/SKP PBB Yang diajukan secara perseorangan Tahun Pajak ……….

Direktur Jendral Pajak u.p. Kepala KPP Pratama Mojokerto Jln. Gajah Mada No. 143 Mojokerto

Yang bertanda di bawah ini : Nama : ………………………………………………………………….. NPWP : …………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………….. Nomor telepon : …………………………………………………………………… Sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak : NOP : …………………………………………………………………… Alamat : …………………………………………………………………. PBB terutang : Rp ……………... (………………………………………………) Tanggal SPPT/SKP PBB*) diterima : ……………………………………………. Dengan ini mengajukan keberatan dengan alasan : ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut : 1. Bumi : ……... m2 x Rp ……... /m2 = Rp ………………… 2. Bangunan : ... …... m2 x Rp………./m2 = Rp ………………… 3. NJOP ( 1+2 ) = Rp ………………… 4. NJOPTKP = Rp ………………… 5. NJOP untuk perhitungan PBB ( 3+4 ) = Rp ………………… 6. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 20 % atau 40 % x (5) = Rp ………………… 7. PBB yang terhutang 0,5 % x NJKP = Rp ………………… Bersama ini dilampirkan : 1. Asli SPPT yang diajukan keberatan 2. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas kainnya*) 4. Foto copy SPPT dan tanda bukti pembayaran (SPPT) PBB tahun terakhir. 5. SPOP dan LSPOP 5 Foto copy surat tanah/bangunan, (sertifikat/Akta Jual Beli/IMB/Surat Keterangan Kepala Desa*) 6. Surat Kuasa (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak) Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. ………………, …………………… Wajib Pajak

(……………………………) *) Coret yang tidak perlu

Pengajuan : Keberatan atas SPPT PBB (Kolektif) (KOP SURAT DESA/KELURAHAN) Nomor

: ....................

Lampiran

: 1 (satu) set

Hal

: Keberatan atas SPPT Yang diajukan secara kolektif tahun .......

Yth.

Direktur Jendral Pajak u.p. Kepala KPP Pratama Mojokerto Jln. Gajah Mada No. 143 Mojokerto Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/ Lurah : ....................................................... Kecamatan

: .......................................................

Kota

: .......................................................

Nomor Telepon

: .......................................................

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB yang terutang Tahun Pajak .............. sejumlah ............... SPPT yang terletak di desa/kelurahan *) ............................. dengan alasan keberatan dan perhitungan PBB yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana terlampir. Bersama ini dilampirkan : 1. Asli SPPT tahun pajak ........ sejumlah ...... lembar 2. Lampiran daftar keberatan PBB yang diajukan secara kolektif dan/atau 3. Bukti pendukung berupa fotokopi a. .................... b. ................... c. Dst. Demikian disampaiakn untuk dapat dipertimbangkan. ....................., ................. 20... Kepala Desa/Lurah

................................... *) Coret yang tidak perlu

Pengajuan : Permohonan Pengurangan PBB Lampiran Hal Yth.

: :

1 (satu) set Permohonan Pengurangan PBB Tahun Pajak ……….

Direktur Jendral Pajak u.p. Kepala KPP Pratama Mojokerto Jln. Gajah Mada No. 143 Mojokerto

Yang bertanda di bawah ini : Nama NPWP

: :

………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………

Wajib Pajak PBB atas obyek yang terletak di : Jalan ………………………………………. RT ……/RW …… Desa / Kelurahan ……… …………… Kecamatan …………………… Kab./Kota …………………… Nomor Induk

: ………………………

Nomor Seri

: ………………………

PBB terhutang tahun ………… sebesar ……………… % ( …………… per seratus), Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah : 1. ...................................................................................................................... 2. ...................................................................................................................... Bersama ini dilampirkan pula : 1. ...................................................................................................................... 2. ...................................................................................................................... Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. ....................., ................. 20... Pemohon

...................................

Kepada Yth. Kepala KPP Pratama Mojokerto Jln. Gajah Mada No. 143 Mojokerto Perihal

: Permohonan Salinan SPPT tahun ....... Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya diberikan

salinan SPPT tahun ...... Nomor SPPT

: ...............................................................................

Nama Wajib Pajak : ............................................................................... Alamat

: ...............................................................................

Letak Obyek Pajak : ............................................................................... Untuk kelengkapan dan proses lebih lanjut bersama ini kami sertakan : 1. Fotokopi KTP atau identitas lainnya 2. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya 3. Fotokopi tanda bukti pembayaran PBB tahun tarakhir 4. Lain-lain ....................... Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. ....................., ................. 20... Pemohon

...................................

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK I. Pengertian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.

II. Hak Wajib Pajak 1. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada setiap Kantor Pelayanan PBB, Kantor Penyuluhan Pajak, atau tempat lain yang ditunjuk. 2. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada Kantor Pelayanan PBB/Kantor Penyuluhan Pajak. 3. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari Kantor Pelayanan PBB/Kantor Penyuluhan Pajak. 4. Memperbaiki/mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan foto kopi bukti yang sah (sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain). 5. Menunjuk orang/pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan surat kuasa khusus bermeterai, sebagai kuasa Wajib Pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP. 6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.

III. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK 1. Mendaftarkan Objek Pajak dengan cara mengisi SPOP. 2. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap: - Jelas berarti dapat dibaca sehingga tidak salah tafsir; - Benar berarti data yang diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; - Lengkap berarti terisi semua dan ditandatangani. 3. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi WP ke Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima. 4. Melaporkan perubahan data Objek Pajak/WP kepada Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya.

IV. SANKSI a. Sanksi Administrasi 1). Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang. 2). Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP degan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang. b. Sanksi Pidana 1). Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang; 2). Barang siapa karena dengan sengaja: -

tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak;

-

menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

-

memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;

-

tidak memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;

-

tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PBB Penagihan adalah Sebuah upaya untuk memungut pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya.

I.

Dasar Hukum 1. UU No.12 Th 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Th 1994. 2. UU No.21 Th 1997 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Th 2000. 3. UU No.19 Th 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Th 2000. 4. Peraturan Pemerintah : a. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. b. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-01/PJ.75/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Kebijaksanaan Penagihan Pajak Tahun 2005, meliputi 21 point, pada point 21 Kebijaksanaan Penagihan yang telah diatur dalam Surat Edaran

tentang

Kebijaksanaan

Penagihan

tahun-tahun

sebelumnya,

termasuk penerbitan Reward, sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini, antara lain : a.

Melaksanakan Penagihan secara persuasif (Soft Collection), antara lain: 1) Menghubungi WP/Penanggung Pajak melalui telepon. 2) Mengundang WP/Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaiannya. 3) Mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunsan utang pajak. 4) Meminta WP/Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

b. Dari hasil Penagihan Persuasif ditetapkan WP/Penanggung Pajak yang Kooperatif dan Non Kooperatif. 1) WP/Penanggung yang kooperatif dapat diberikan reward sesuai ketentuan perpajakan : Penghapusan sanksi administrasi , Pembetulan SKP/STP, Penjadwalan kembali pembayaran utang pajak, dsb. 2) WP/Penanggung yang non kooperatif dilaksanakan tindakan keras (hard collection) : Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. Surat Paksa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pengumuman ke media masa Pencegahan ke luar negeri Pelelangan harta WP/Penanggung yang disita.

II. Penerbitan STP PBB dan STB BPHTB Penerbitan STP : Terhadap jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, setelah lewat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan SPPT atau SKP, pembayarannya ditagih dengan Surat Tagihan PBB. Pajak terhutang berdasarkan STP PBB harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP PBB tersebut oleh Wajib Pajak. Dengan terbitnya STP PBB, maka SPPT atau SKP yang menjadi dasar penerbitan STP tidak lagi menjadi dasar penagihan PBB setelah terbitnya STP PBB. Penerbitan STB : Surat Tagihan BPHTB diterbitkan apabila BPHTB kurang dibayar akibat salah tulis atau salah hitung pada SSB. Untuk Menagih sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STB merupakan dasar penagihan BPHTB disamping dasar penagihan lainnya seperti SKBKB, SKBKBT serta SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding yang menyebabkan perintah pajak yang harus dibayar bertambah. STB harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya STB tersebut oleh WP. Pelaksanaan Penagihan 1. Surat Teguran

Sebagai langkah awal pelaksanaan penagihan diterbitkan Surat Teguran setelah 7 hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran STP PBB/STB/SKBKB/SKBKBT atau SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak bertambah. Dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran PBB atau BPHTB harus sudah dilunasi. 2. Surat Paksa Diterbitkan apabila : -

WP tidak melunasi hutang pajak s/d tanggal jatuh tempo dn kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

-

WP tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. SURAT PAKSA HARUS DILUNASI JANGKA WAKTU 2 X 24 JAM.

-

Penyampaian Surat Paksa disertai dengan Pemberitahuan Surat Paksa kepada WP dan dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.

3. Penyitaan -

Dilakukan berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan jika WP tidak melunasi hutang pajak setelah lewat 2 X 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan.

-

Disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.

-

Jika WP tidak hadir penyitaan dapat dilakukan asalkan disaksikan oleh salah seorang saksi yang berasal dari Pemda.

-

Penyitaan disertai Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita, WP dan saksi-saksi.

-

Atas barang yang disita ditempel SEGEL SITA.

4. Lelang a. Sebelum lelang dilaksanakan, didahului dengan Pengumuman Lelang sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan. b. Pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 14 hari setelah pengumuman lelang. c. Sebelum barang sita dilelang, WP diberi kesempatan menentukan barang-barang yang akan dilelang. d. Pelaksanaan lelang dapat dibatalkan : -

Apabila WP telah melunasi utang pajak dengan biaya penagihannya.

-

Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita.

-

Berdasarkan putusan BPSP yang mengabulkan gugatan WP terhadap pelaksanaan penagihan pajak.

-

Apabila objek sita yang akan dilelang musnah karena bencana alam.

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, PELIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM, DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI NOMOR : KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ./2003, KEP-973-011 TAHUN 2003, No.973-012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, PELIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH, DEPARTEMEN DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menunjuk bankbank swasta untuk menjadi bank persepsi Pajak Bumi dan Bangunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000

5.

6. 7. 8.

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum (SKU) Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM, DAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, PELIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). Pasal 1 Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan: a. Bank/Kantor Pos Operasional V PBB adalah Bank Pemerintah/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan melakukan pembagian hasil penerimaan PBB ke instansi yang berhak; b. Bank/Kantor Pos Persepsi PBB adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP-PBB, TP-PBB On-line dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Operasional V PBB; c. Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik adalah Bank Pemerintah/ Bank Swasta Nasional/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP?PBB Elektronik dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB; d. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran; e. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau unit kerja sejenis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota, atau Dinas Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menangani pendapatan daerah; f. DPH adalah Daftar Penerimaan Harian; g. DRPM adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan; h. KPKN adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); i. KPPBB adalah Kantor Pelayanan PBB; j. LBP adalah Laporan Bulanan Penerimaan; k. LMP adalah Laporan Mingguan Penerimaan; l. LPPM adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan; m. NOP adalah Nomor Objek Pajak atau nomor SPPT; n. Pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara elektronik adalah pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine) atau fasilitas perbankan elektronik lainnya;

o. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor Pedesaan dan atau sektor Perkotaan dan menyetorkannya ke TP-PBB atau TP-PBB On-line; p. RLMP adalah Rekap Laporan Mingguan Penerimaan; q. SKP adalah Surat Ketetapan PBB; r. SPPg adalah Surat Pengantar Pengiriman; s. SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; t. SSP adalah Surat Setoran Pajak; u. STPPBB adalah Surat Tagihan Pajak PBB; v. STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran; w. Tempat Pembayaran PBB yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank Pernerintah/Bank Swasta Nasional/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pernbayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP/STPPBB; x. Tempat Pernbayaran PBB Elektronik yang selanjutnya disebut TPPBB Elektronik adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara elektronik dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik; y. Tempat Pernbayaran PBB On-line yang selanjutnya disebut TP-PBB On-line adalah Bank Pemerintah/Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Mented Keuangan untuk menerima pernbayaran PBB sektor Pedesaan clan Perkotaan secara on-line dan mernindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB; z. TTS adalah Tanda Terima Setoran. Pasal 2 Tata cara pembayaran, pemindahbukuan dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan melalui TP-PBB adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Bersama ini. Pasal 3 Tata cara pembayaran, pemindahbukuan dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan melalui TP-PBB On-line adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Bersama ini. Pasal 4 Tata cara pembayaran, pemindahbukuan dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan melalui TP-PBB Elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Bersama ini. Pasal 5 Tata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Non Migas adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Keputusan Bersama ini. Pasal 6 Tata cara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V Keputusan Bersama ini. Pasal 7 Tata cara pembagian hasil penerimaan PBB adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Keputusan Bersama ini. Pasal 8 Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama ini diatur dengan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

Pasal 9 Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, 1. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor SE-143/A 1987, Nomor SE33/PJ.7/1987 dan Nomor 973/1277/PUOD tanggal 26 Maret 1987 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Bank Pemerintah (Kecuali Bapindo dan BTN) dan Pembagian Hasil Penerimaannya Serta Pembayaran Biaya Pemungutan Kepada Petugas Pemungut; 2. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor SE111/A/51/1293, Nomor SE64/PJ.6/1993 dan Nomor 973/4708/PUOD tanggal 22 Desember 1993 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor SE-68/A/66/0595, Nomor SE-29/PJ.6/1995 dan Nomor 973/1505/PUOD tanggal 17 Mei 1995 tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan (Migas); dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, peraturan pelaksanaan dan bentuk formulir yang telah ada di bidang penerimaan, pelimpahan, dan pembagian hasil penerimaan PBB, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bersama ini. Pasal 11 Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK ttd HADI POERNOMO NIP 060027375

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. A. ANSHARI RITONGA NIP 060027032

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH ttd. OENTARTO SINDUNG NIP 010058495

DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM, ttd. MAWARDI PROGO NURDJAMAN NIP 010056430

LAMPIRAN I TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI TP-PBB 1. WAJIB PAJAK 1.1. Pembayaran melalui TP-PBB. a. Wajib Pajak membayar PPB terutang melalui TP-PBB. b. Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring. c. Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB dari TP-PBB. d. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB disertai dengan SPPg dari TP-PBB. 1.2 Pembayaran melalui Petugas Pemungut. a Dalam hal tempat tinggal Wajib Pajak jauh dan sulit sarana dan prasarana ke TPPBB, TP-PBB On-line, dan TP-PBB Elektronik, Wajib Pajak dapat membayar PBB terutang melalui Petugas Pemungut dan selanjutnya Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB ke TP-PBB. b Wajib Pajak menerima TTS lembar ke-1 dari Petugas Pemungut sebagai tanda bukti sementara penerimaan pembayaran PBB. c. Setelah Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB ke TP-PBB, Wajib Pajak menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah. 2 PETUGAS PEMUNGUT 2.1 Menerima TTS dan DPH dari Dipenda/Kepala Desa/Lurah dengan Berita Acara. 2.2 Menerima pembayaran PBB terutang dari Wajib Pajak dan menyerahkan TTS lembar ke-1 kepada Wajib Pajak serta mencatat hasil penerimaan PBB ke dalam DPH dalam rangkap empat. 2.3. Menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke TP-PBB dengan menggunakan DPH dalam rangkap empat dilampiri dengan TTS lembar ke2, dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk daerah yang sulit sarana dan prasarana ke TP-PBB, penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sekali; b. untuk daerah yang mudah sarana dan prasarana ke TP-PBB tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk Petugas Pemungut, pembayaran dilakukan setiap hari. 2.4 Menerima 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' serta DPH dan TTS lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB. 2.5. Menyampaikan 'STTS lembar untuk Wajib Pajak'kepada Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah selambat-lambatnya tujuh hari sejak penyetoran sebagaimana dimaksud butir 2.3. di atas. 2.6. Menyampaikan DPH yang telah diregistrasi oleh TP-PBB, masing-masing sebagai berikut : a. lembar ke-1 kepada Kepala Desa/Lurah bersamaan dengan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud butir 2.7.a; b. lembar ke-2 ke Dipenda; c. lembar ke-3 kepada Camat; d lembar ke-4 sebagai pertinggal. 2.7. Membuat laporan kepada Kepala Desa/Lurah minimal tujuh hari sekali, mengenai : a. jumlah penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak dan setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke TP-PBB dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TtS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh TPPBB; b. penggunaan TTS sewaktu mengajukan permintaan TTS baru disertai penyerahan bonggol TTS lama. 3 KEPALA DESA/LURAH 3.1. Menerima laporan dari Petugas Pemungut mengenai : a. hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB ke TP-PBB dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TTS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh TP-PBB; b. penggunaan TTS.

3.2. Membuat dan menyampaikan LMP PBB sehubungan dengan butir 3.1. di atas kepada Camat dan menyampaikan tembusannya ke Dipenda. 4 CAMAT 4.1 Menerima DPH lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB dari Petugas Pemungut. 4.2 Menerima LMP PBB dari Kepala Desa/Lurah. 4.3 Menerima tembusan LMP PBB dari TP-PBB. 4.4 Membuat dan menyampaikan LBP PBB sehubungan dengan butir 4.2. dan 4.3. ke Dipenda. 5 DIPENDA 5.1. Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari a Petugas Pemungut, berupa DPH lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP?PBB; b Kepala Desa/Lurah, berupa tembusan LMP PBB; c Camat, berupa LBP PBB; d TP-PBB, berupa 'STTS lembar untuk Dipenda' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak. e Bank/Kantor Pos Persepsi PBB, berupa : 1) Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP-PBB; 2) RLMP PBB; 3) Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB; 4) Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan; f) Bank/Kantor Pos Operasional V PBB, berupa : 1) Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB; 2) Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak; 3) Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan. 5.2. Membuat dan menyampaikan LBP PBB sehubungan dengan butir 5. 1. di atas kepada Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta khusus untuk wilayah DKI Jakarta dan menyampaikan tembusannya ke KPPBB. 5.3 Menerima laporan pembukuan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan Operasional V PBB. 5.4 Mencocokkan jumlah uang hasil penerimaan PBB yang telah dilimpahkan ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB minggu ini pada RLMP PBB dan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB sebagaimana dimaksud butir 5.1.e.2) dan 5.1.e.4) dengan jumlah uang pada Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB sebagaimana dimaksud butir 5.1.f.1.) 6 TP-PBB 6.1 Menerima STTS dan DHKP PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dengan Berita Acara. 6.2 Menerima pembayaran PBB terutang dari Wajib Pajak. 6.3. Menyerahkan STTS lembar untuk Wajib Pajak' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, TP-PBB berkewajiban mengirimkan 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' dengan SPPg kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. 6.4 Menerima setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Petugas Pemungut yang dilampiri dengan DPH dalam rangkap empat dan TTS lembar ke-2. 6.5 Meregistrasi DPH dan TTS lembar ke-2 sebagaimana butir 6.4. yang diserahkan oleh Petugas Pemungut. 6.6 Menyerahkan 'STTS lembar untuk Wajib Pajak' serta DPH dan TTS lembar ke-2 yang telah diregistrasi kepada Petugas Pemungut. 6.7. Menyampaikan 'STTS lembar untuk KPPBB' dan 'STTS lembar untuk Dipenda' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak masing-masing ke: a KPPBB; b Dipenda. 6.8. Membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB pada hari kerja yang bersangkutan. 6.9 Memindahbukukan saldo penerimaan PBB ke Bank/Kantor Persepsi PBB pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur.

6.10 Menyusun LMP PBS yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan Perkotaan dan mengirimkannya ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat dan KPPBB 7 BANK/KANTOR POS PERSEPSI PBB 7.1 Menerima STTS dan DHKP PBB dari KPPBB dan mendistribusikannya ke masingmasing TP-PBB dengan Berita Acara. 7.2 Membuka rekening Kas Negara q.q. PBB secara otomatis dan melaporkannya ke KPKN, KPPBB, dan Dipenda. 7.3 Menerima pemindahbukuan saldo penerimaan PBB dari TP-PBB setiap hari Jurnat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur. 7.4 Membukukan setiap pemidahbukuan saldo penerimaan PBB dari TP-PBB pada hari kerja bersangkutan. 7.5 Menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/ Perkotaan dari TP-PBB selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur. 7.6 Membuat Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan saldo penerimaan PBB dari TP-PBB sebagaimana dimaksud pada butir 7.3. dan mengirimkannya selambat lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke : a. KPKN; b. KPPBB; c. Dipenda. 7.7 Melimpahkan saldo penerimaan PBB sehubungan dengan butir 7.3. di atas ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya. Mutasi (kredit/debet) Rekening Kas Negara q.q. PBB Pada Bank/Kantor Pos Persepsi PBB PBB agar dibulatkan dalam rupiah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No 67/KMK.01/1990 tanggal 15 Januari l990. 7.8. Membuat Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sebagaimana dimaksud pada butir 7.7. di atas. 7.9 Menyusun RLMP PBB dan Rekening Koran mingguan dan mengirimkannya disertai dengan Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke : a KPKN; b. KPPBB; c. Dipenda 7.10 Menyusun Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dan mengirimkannya selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke : a KPKN; b. KPPBB; c. Dipenda. 8 BANK/KANTOR POS OPERASIONAL V PBB. 8.1 Membuka Rekening Kas Negara q.q. PBB secara otomatis dan melaporkannya ke KPKN, KPPBB, dan Dipenda. 8.2 Menerima pelimpahan saldo penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur. 8.3 Membukukan setiap pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/ Kantor Pos Persepsi PBB ke dalam rekening Kas Negara q.q. PBB pada hari kerja bersangkutan. 8.4 Membuat Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan saldo penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB sebagaimana dimaksud pada butir 8.2. serta Rekening Koran mingguan dan mengirimkannya selambat-lambatnya pada hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke: a KPKN; b. KPPBB; c Dipenda, Pada Nota Kredit/Berita Tambah pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diberi uraian keterangan "Pelimpahan penerimaan PBB . dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB .. sebanyak .STTS". 8.5 Membagi saldo penerimaan PBB sehubungan dengan butir 8.2. ke rekening instansi

8.6

8.7

yang berhak setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya. Membuat Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak serta Rekening Koran mingguan dan mengirimkannya selambat-lambatnya pada hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke : a KPKN; b. KPPBB; c Dipenda. Menyusun Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dan mengirimkannya selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke : a. KPKN; b. KPPBB; c. Dipenda.

9 KPPBB 9.1 Menyerahkan STTS dan DHKP PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dengan Berita Acara. 9.2 Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari : a TP-PBB, berupa tembusan LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan dan 'STTS lembar untuk KPPBB yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak. b. Bank/Kantor Pos Persepsi PBB, berupa : 1) Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP-PBB; 2) RLMP PBB; 3) Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 4) Rekening Koran mingguan dan Rekening koran sampai dengan akhir bulan. c Bank/Kantor Pos Operasional V PBB, berupa : 1) Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB 2) Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak; 3) Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan. d. KPKN, berupa LMP PBB beserta pernbagian hasil penerimaan dan pengembalian PBB (D.A.08.03) setiap hari Selasa atau hari kerja berikutnya apabila hari Selasa libur. e Dipenda, berupa tembusan LBP PBB, 9.3. Membuat daftar pengawasan penerimaan dokumen sehubungan dengan butir 9.2. sebagaimana mestinya. 9.4. Menerima laporan pembukaan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan Operasional V PBB. 9.5 Melakukan penelitian dokumen pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut : a Mencocokkan jumlah penerimaan dan jumlah transaksi penerimaan PBB minggu ini pada RLMP PBB dengan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB; b. Mencocokkan jumlah penerimaan PBB yang telah dilimpahkan ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB minggu ini pada RLMP PBB dan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dengan jumlah uang pada Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 10 KPKN 10.1 Bendaharawan Umum Pemegang Rekening Kas Negara A (Seksi Bank Tunggal) menerima dokumen penerimaan PBB dari : a Bank/Kantor Pos Persepsi PBB, berupa : 1) Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dan TP-PBB; 2) RLMP PBB; 3) Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB; 4) Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan. b Bank/Kantor Pos Operasional V PBB berupa : 1) Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan

10.2 10.3 10.4

10.5

10.6

PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB; 2) Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak; 3) Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan. Membuat daftar pengawasan penerimaan dokumen, sehubungan dengan butir 10.1 sebagaimana mestinya. Menerima laporan pembukaan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan Operasional V PBB. Melakukan penelitian dokumen penerimaan PBB dengan cara sebagai berikut: a Mencocokkan jumlah penerimaan dan jumlah transaksi penerimaan PBB minggu ini pada RLMP PBB dengan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB; b Mencocokkan jumlah penerimaan PBB yang dilimpahkan ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB minggu ini pada RLMP PBB dan Rekening Koran mingguan dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dengan jumlah uang pada Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. Membukukan dokumen penerimaan PBB yang dilakukan oleh Seksi BankTunggal berupa Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB ke dalam : a Buku Bank/Kantor Pos Operasional V PBB (DA.05.03) di kolom penerimaan; b Buku Kas Pembantu Penerimaan (DA.05.01) dengan kode Sub Kelompok MAP (BKPP) 0140 MAP 0141 s.d. 0146; c Buku Bank Tunggal/Buku Pos Umum (DA.05.05). Membuat LMP PBB beserta Pembagian Hasil Penerimaan dan Pengembalian PBB (DA.08.03) dan mengirimkannya ke KPPBB yang bersangkutan setiap hari Selasa atau hari kerja berikutnya apabila hari Selasa libur.

LAMPIRAN II

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI TP-PBB ON-LINE 1. WAJIB PAJAK 1.1. Pembayaran melalui TP-PBB On-line Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Online. 1.2. Pembayaran melalui Petugas Pemungut Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Online. 2. PETUGAS PEMUNGUT Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line. 3 KEPALA DESA / LURAH Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line. 4 CAMAT Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line. 5 DIPENDA Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line 6 TP-PBB On-Line Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut : 6.1 Tidak menerima STTS clan DHKP PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 6.2 Mencetak 'STTS lembar untuk Bank, 'STTS lembar untuk Wajib Pajak', 'STTS lembar untuk KPPBB, dan 'STTS lembar untuk Dipenda', pada saat Wajib Pajak membayar PBB terutang. 6.3 Membatalkan STTS yang telah dicetak jika Wajib Pajak membatalkan pembayaran PBB terutang pada saat pembayaran tersebut; 6.4 Membuat dan mengirimkan LPPM dilampiri dengan STTS yang telah dibatalkan ke KPPBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur. 7. BANK/KANTOR POS PERSEPSI PBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian sebagai berikut : 7.1 TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line. 7.2 Tidak menerima STTS dan DHKP PBB dari KPPBB dan tidak mendistribusikannya ke masing-masing TP-PBB On-line. 7.3 Melimpahkan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada BanK/Kantor Pos Operasional V PBB untuk setiap wilayah Kota/Kabupaten setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya. 8 BANK/KANTOR POS OPERASIONAL V PBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini. 9 KPPBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut : 9.1. TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line. 9.2. Menerima LPPM dilampiri dengan STTS yang telah dibatalkan dari TP-PBB On-line setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnva apabila hari Jumat libur. 10 KPKN Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB On-line.

LAMPIRAN III

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI TP/PBB ELEKTRONIK 1. WAJIB PAJAK 1.1 Pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai TP-PBB Elektronik : a. Wajib Pajak yang telah memiliki kartu ATM bank penyedia fasilitas pembayaran elektronik membayar PBB terutang melalui ATM bank ditunjuk; b. Wajib Pajak menerima resi/struk dari ATM yang dimaksud sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB sebagai pengganti STTS; c. Apabila resi/struk sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.b. di atas hilang, Wajib Pajak dapat meminta salinan STTS ke KPPBB yang bersangkutan. 1.2 Pembayaran melalui Internet Banking sebagai TP-PBB Elektronik : a. Wajib Pajak yang telah memiliki nomor identitas untuk mengakses Intemet Banking bank penyedia fasilitas pembayaran elektronik membayar PBB terutang melalui Intemet Banking bank yang ditunjuk; b. Wajib Pajak mencetak print out Internet banking dari fasilitas Internet Banking sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB sebagai pengganti STTS; c. Apabila print out Internet Banking sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.b. di atas hilang, Wajib Pajak dapat meminta salinan STTS sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB di KPPBB yang bersangkutan. 1.3 Pembayaran melalui teller sebagai TP-PBB Elektronik : a. Wajib Pajak membayar PBB terutang melalui teller bank penyedia fasilitas pembayaran elektronik yang ditunjuk; b. Wajib Pajak menerima 'bukti pembayaran' dari bank penyedia fasilitas pembayaran elektronik sebagai pengganti STTS; c. Apabila bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.b. di atas hilang, Wajib Pajak dapat meminta salinan STTS sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB di KPPBB yang bersangkutan. 2. TP-PBB ELEKTRONIK 2.1 Menerima daftar nama Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik berikut nomor Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB melalui TP?PBB Elektronik dimaksud. 2.2 Menerima pernbayaran PBB clan Wajib Pajak. 2.3 Mengeluarkan resi/struk ATM, print out internet bank, atau 'bukti pembayaran' kepada Wajib Pajak. 2.3 Melakukan komunikasi data dengan Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB untuk setiap transaksi pembayaran PBB, dengan : a. Meminta data PBB terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan informasi terkait lainnya melalui NOP; b. Menerima data PBB terutang dan informasi terkait lainnya; c. Mengirimkan data konfirmasi pembayaran. 2.4 Membukukan semua pembayaran PBB. 2.5 Memindahbukukan saldo penerimaan PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur. 2.6 Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB secara harian dengan Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB; 3. DIPENDA Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut : 3.1. TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Elektronik. 3.2 Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diartikan sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik. 3.3 Tidak menerima DPH lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB dari Petugas Pemungut. 3.4. Tidak menerima tembusan LMP PBB dari Kepala Desa/Lurah. 3.5. Tidak menerima LBP PBB dari Camat. 3.6. Tidak menerima 'STTS lembar untuk Dipenda' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak dari TP-PBB Elektronik. 3.7 Menerima DRPM PBB dari KPPBB sebagai pengganti STTS lembar untuk Dipenda yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak

3.8 Menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/ Perkotaan dari KPPBB. 4. BANK/KANTOR POS PERSEPSI PBB ELEKTRONIK Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian sebagai berikut : 4.1 TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Elektronik. 4.2 Tidak menerima STTS dan DHKP PBB dari KPPBB. 4.3 Tidak menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan dari TP-PBB Elektronik. 5 BANK/KANTOR POS OPERASIONAL V PBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diartikan sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik. 6 KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK U.P. DIREKTORAT PBB DAN BPHTB 6.1 Melakukan komunikasi data dengan TP-PBB Elektronik untuk setiap transaksi pembayaran PBB, dengan : a. Mengirimkan data PBB terutang dan informasi terkait lainnya atas permintaan TPPBB Elektronik; b. Menerima data konfirmasi pembayaran. 6.2 Berdasarkan usulan dari KPPBB, menyampaikan daftar nama Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik berikut nomor Rekening Kas Negara q.q. PBB ke TP-PBB Elektronik dalam rangka pemindahbukuan hasil penerimaan PBB melalui TP-PBB Elektronik. 6.3 Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB secara harian dengan TP-PBB Elektronik. 6.4 Mengirimkan data pembayaran PBB secara elektronik ke KPPBB. 6.5 Mengirimkan LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan secara elektronik ke KPPBB 6.6 Mengirimkan DRPM PBB secara elektronik ke KPPBB. 7 KPPBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut : 7.1 TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Elektronik. 7.2 Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diartikan sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik. 7.3 Tidak menyerahkan STTS dan DHKP PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik. 7.4 Tidak menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan dan STTS lembar untuk KPPBB yang PBBnya telah dibayar oleh Wajib Pajak dari TPPBB Elektronik. 7.5 Menerima LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/ Perkotaan dan DRPM PBB secara elektronik sebagai pengganti STTS dari Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB. 7.6 Mencetak LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/ Perkotaan dan DRPM berdasarkan data elektronik yang dikirim oleh Kantor Pusat Dijen Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB. 7.7 Sehubungan dengan butir 7.6. di atas, mengirimkan LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan dan DRPM PBB sebagai pengganti 'STTS lembar untuk Dipenda' yang PBBnya telah dibayar oleh Wajib Pajak ke Dipenda. 7.8 Mencetak salinan STTS berdasarkan permintaan Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB melalui TP-PBB Elektronik. 7.9. Menyampaikan usulan daftar nama Bank/Kantor Pos Persepsi PBB berikut nomor Rekening Kas Negara q.q. PBB yang akan ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak u.p. Direktorat PBB dan BPHTB sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB melalui TPPBB Elektronik, dengan ketentuan satu Bank/ Kantor Pos Persepsi PBB untulk setiap kabupaten/kota. Dalam hal satu kabupaten/kota terdapat 2 KPPBB atau lebih, maka setiap KPPBB mengusulkan satu nama Bank/ Kantor Pos Persepsi PBB berikut nomor Rekening Kas Negara q.q. PBS di wilayah kerjanya untuk ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik. 8 KPKN Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian TP-PBB diartikan sebagai TP-PBB Elektronik dan Bank/Kantor Pos Persepsi PBB diartikan sebagai Bank/Kantor Persepsi PBB Elektronik.

LAMPIRAN IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN NON MIGAS 1. WAJIB PAJAK 1.1. Membayar PBB terutang dengan mengisi SSP PBB rangkap 5 (lima) sebagaimana terlampir ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB yang ditunjuk. 1.2. Menerima SSP PBB lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 1.3. Menyampaikan SSP PBB lembar ke-3 ke KPPBB setempat. 2. BANK/KANTOR POS PERSEPSI PBB 2.1 Menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak dengan menggunakan SSP PBB dalam rangkap 5 (lima). 2.2 Menerima SSP PBB lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah diregistrasi kepada Wajib Pajak. 2.3 Menyampaikan SSP PBB lembar ke-2 ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB bersamaan dengan pengiriman Nota Debet/Berita Kurang sebagaimana butir 2.9. di bawah ini. 2.4 Menyimpan SSP PBB lembar ke?4 sebagai pertinggal. 2.5 Mengirimkan SSP PBB lembar ke-5 ke Dipenda setempat bersamaan dengan pengiriman Nota Kredit/Berita Tambah sebagaimana butir 2.7. di bawah ini. 2.6 Membukukan setiap pembayaran PBB pada hari kerja bersangkutan. 2.7 Membuat Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pembayaran sebagaimana butir 2.1. di atas dan mengirimkannya selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke : a. KPKN; b. KPPBB; c. Dipenda. 2.8 Melimpahkan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya. 2.9 Membuat Nota Debet/berita kurang sehubungan pelimpahan saldo penerimaan PBB ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sebagaimana dimaksud pada butir 2.7. di atas. Pada Nota Debet/Berita Kurang pelimpahan saldo penerimaan PBB tersebut diberi uraian keterangan: "Pelimpahan Penerimaan PBB sebanyak . SSP PBB".' 2.10 Menyusun RLMP dan Rekening Koran Mingguan dan mengirimkannya disertai Nota Debet/Berita Kurang selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke : a. KPKN; b. KPPBB; c. Dipenda. 2.11 Menyusun Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dan mengirimkannya selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke : a. KPKN; b KPPBB; c. Dipenda. 3 BANK/KANTOR POS OPERASIONAL V PBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan penyesuaian sebagai berikut : 3.1 Menerima SSP PBB lembar ke-2 dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 3.2 Mengirimkan SSP PBB lembar ke-2 ke KPPBB bersamaan dengan pengiriman Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pelimpahan saldo penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 3.3 Pada Nota Kredit/Berita Tambah pelimpahan saldo penerimaan PBB diberi uraian keterangan "Pelimpahan Penerimaan PBB. dari Bank/Kantor Persepsi PBB ... sebanyak... SSP PBB" 4 KPPBB Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan

penyesuaian sebagai berikut : 4.1 Memberikan nomor rekening Bank/Kantor Pos Persepsi PBB yang ditunjuk kepada Wajib Pajak sehubungan dengan pembayaran PBB. 4.2 Tidak menyerahkan STTS dan DHKP PBB ke Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 4.3 Tidak menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari TP-PBB dan atau TP-PB On-line, berupa tembusan LMP PBB yang dirinci per Desa/Kelurahan, Pedesaan/Perkotaan dan 'STTS lembar untuk KPPBB' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak. 4.4 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB sehubungan dengan pembayaran PBB. 4.5 Menerima SSP PBB lembar ke-3 dari Wajib Pajak. 4.6 Menerima SSP PBB lembar ke-2 dari Bank/Pos Operasional V PBB. 5 DIPENDA Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut: 5.1 Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB, berupa : a. Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pembayaran PBB dari Wajib Pajak; b. SSP PBB lembar ke-5. 5.2 Tidak menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari TP-PBB, berupa STTS lembar untuk Dipenda' yang PBB-nya telah dibayar oleh Wajib Pajak. 5.3 Tidak menerima LBP PBB dari Camat. 5.4 Tidak menerima tembusan LMP PBB dari Kepala Desa/Lurah. 6 KPKN Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut : 6.1 Menerima dokumen pembayaran /laporan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB berupa Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pembayaran PBB dan Wajib Pajak

SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB) DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN DANGUNAN

PAJAK SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)

Lembar ke-1 Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran

A. 1. Nama Wajib Pajak :________________________________________ 2. Alamat Wajib Pajak :________________________________________ Kecamatan : Kelurahan/Desa :_________________ _____________ Kode Pos : Kabupaten/Kota:_________________ _____________ B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2.

Letak Objek Pajak :

_______________________________________________________ Kelurahan/Desa :_________________ Kabupaten/Kota:_________________

C 1. 2.

Kecamatan : _____________ Kode Pos : _____________

Jenis ketetapan pajak

:_________________________________________

Tahun

Nomor ketetapan pajak

:_________________________________________

[][][][]

D

Uraian Pembayaran

E.

Jumlah Pembayaran

: _________________________________________________ : _________________________________________________ :

Terbilang : ___________________

Pokok Pajak

: Rp

:___________________________

Denda Administrasi

: Rp

:___________________________

==========================

Jumlah

:___________________________

Untuk disetor/dipindahkan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Kantor Pos Persepsi/Operasional V PBB *) pada Bank.................................................Nomor rekening.................................................... Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal.......................................

Nama jelas............................................................. Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran *) Coret yang tidak perlu

Wajib Pajak/Penyetor ..................,..tgl...............

Nama jelas .................................................

Catatan : Formulir ini terdiri dari 5 rangkap masing-masing : Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5

Untuk Untuk Untuk Untuk Untuk

Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran KPPBB melalui Bank/Kantor Pos Operasional V PBB KPPBB disampaikan oleh Wajib Pajak Kantor Penerima Pembayaran (Bank/Kantor Pos Persepsi PBB) Dipenda

LAMPIRAN V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS 1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . 1.1. Direktur PBB dan BPHTB atas nama Direktur Jenderal Pajak mengajukan permintaan pembayaran PBB Pertambangan Migas ke Direktur Jenderal Lembaga Keuangan per triwulan dan pada akhir tahun untuk pelunasan/ketetapan rampung agar menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan/konversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan ke Bank Indonesia sehubungan dengan pembayaran PBB Pertambangan Migas dimaksud. 1.2 Menerima tembusan permintaan pemindahbukuan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ke Bank Indonesia dan memberitahukannya ke KPPBB yang bersangkutan. 1.3 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah lembar 3 dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB melalui KPPBB yang bersangkutan. 2 DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN . 2.1 Sehubungan dengan adanya permintaan pembayaran PBB Pertambangan Migas dari Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan meminta Bank Indonesia untuk memindahbukukan/mengkonversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan ke Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di setiap kabupaten/ kota. 2.2 Dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos, maka pemindahbukuan/konversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan pada Bank Indonesia ditujukan ke Rekening KPPBB pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh KPPBB. 2.3 Mengirim tembusan permintaan pemindahbukuan pernbayaran PBB Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud butir 2.1. dan 2.2. tersebut di atas ke Direktorat Jenderal Pajak dan KPPBB yang bersangkutan. 2.4 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah Lembar 2 dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB melalui KPPBB yang bersangkutan. 3 BANK INDONESIA 3.1 Atas permintaan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Bank Indonesia memindahbukukan/mengkonversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan ke : a. Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBS di setiap Kabupaten/Kota atau; b. Rekening KPPBB pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh KPPBB, dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos. 4 BANK/ KANTOR POS OPERASIONAL V 4.1 Membuka Rekening Kas Negara q.q. PBB secara otomatis dan melaporkannya ke KPKN, KPPBB, dan Dipenda. 4.2 Menerima pemindahbukuan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas dari : a. Bank Indonesia, dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB adalah Bank Pemerintah. b. Bank Pernerintah yang ditunjuk oleh KPPBB, dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos. 4.3 Membukukan setiap penerimaan pernbayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada butir 4.2. di atas ke dalam rekening Kas Negara q.q. PBB pada hari kerja bersangkutan. 4.4 Membuat Nota Kredit/Berita Tambah sebanyak 5 (lima) lembar sehubungan dengan penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada butir 4.2. di atas dan mengirimkannya selambat-lambatnya pada hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke : a KPKN (Lembar ke-1) b KPPBB (Lembar ke-2 s.d. 4) c. Dipenda (Lembar ke-5) Pada Nota Kredit/Berita Tambah diberi uraian "Pemindahbukuan Penerimaan PBB Pertambangan Migas (diisi : Triwulan I/II/III/IV/Pelunasan) dari . (diisi : Bank Indonesia atau KPPBB). 4.5 Membagi saldo penerimaan PBB sehubungan dengan butir 4.2. ke rekening

instansi yang berhak setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur pada minggu berikutnya. 4.6 Membuat Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak serta Rekening Koran mingguan dan mengirimkannya selambat-lambatnya pada hari Sabtu atau hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu libur ke : a KPKN; b. KPPBB; c Dipenda 4.7 Menyusun Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dan mengirirnkannya selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke : a. KPKN; b. KPPBB; c. Dipenda. 5 KPPBB 5.1 Menerima laporan pembukaan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 5.2 Membuka Rekening KPPBB pada Bank Pemerintah yang tempat kedudukannya sekota dengan KPPBB untuk menampung pemindahbukuan pembayaran PBB Pertambangan Migas dalam haI yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos. 5.3 Mengirim Nomor Rekening KPPBB pada Bank Pemerintah yang tempat keduclukannya sekota dengan KPPBB sehubungan dengan butir 5.2. di atas ke Direkturlenderal Lembaga Keuangan dengan tembusan ke : d. Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PBB dan BPHTB; e KPKN setempat. 5.4 Menerima tembusan permintaan pemindahbukuan/konversi valuta asing atas beban rekening VA Departemen Keuangan pada Bank Indonesia untuk pembayaran PBB Pertambangan Migas ke Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. 5.5 Membuat "Surat Kuasa" yang memberi wewenang kepada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh KPPBB untuk memindahbukukan secara otomatis penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sehubungan clengan butir 3.1.b. di atas ke Rekening Kas Negara q.q. PBB selambat-lambatnya hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur, dalam hal yang ditunjuk sebagai Bank/Kantor Pos Operasional V PBB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah Kantor Pos. 5.6 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah dan fotocopi bukti pemindahbukuan pembayaran PBB Pertambangan Migas dari Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh KPPBB sehubungan dengan penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud butir 3.1.b. di atas. 5.7 Menerima Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sehubungan dengan penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.b. di atas. 5.8 Menerima Nota Debet/Berita Kurang dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak berikut Rekening Koran mingguan sebagaimana dimaksud pada butir 4.6.b. di atas. 5.9 Menerima Rekening Koran sampai dengan akhir bulan dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB. 5.10 Mengirimkan Nota Kredit/Berita Tambah yang diterima dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB ke Direktorat Jenderal Pajak dan ke Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. 5.11 Mencocokkan jumlah penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas berdasarkan tembusan permintaan pemindahbukuan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud butir 5.4. di atas dengan Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/ Kantor Pos Operasional V PBB maupun dengan fotocopi bukti pemindahbukuan yang diterima dari Bank Pemerintah yang ditunjuk. 6 DIPENDA 6.1 Menerima dokumen pembayaran/laporan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V berupa : a Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan penerimaan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas; b. Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB ke rekening instansi yang berhak; c. Rekening Koran. 6.2 Menerima laporan pembukaan Rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 7 KPKN

Sesuai tata cara sebagaimana Lampiran I Keputusan Bersama ini.

LAMPIRAN VI

TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB 1. KPPBB 1.1 Berdasarkan pelimpahan wewenang yang diterima dari Menteri Keuangan, Kepala KPPBB menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB untuk melakukan pembebanan secara otomatis pada rekening Kas Negara q.q. PBB pada : a. setiap permulaan tahun anggaran; atau b. setiap awal masa kerja Bank/Kantor Pos Operasional V PBB tidak dimulai pada awal tahun anggaran. 1.2 Menerima pemberitahuan dari Gubernur, nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Provinsi. 1.3 Menerima pemberitahuan dari Bupati dan atau Walikota, nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Kabupaten dan atau Kota. 1.4 Melalui SKU sebagaimana dimaksud pada butir 1.1., Kepala KPPBB memberi kuasa kepada Pimpinan Bank/Kantor Pos Operasional V PBB untuk membebani langsung rekening Kas Negara q.q. PBB dalam rangka pelaksanaan pembagian hasil penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah jo. Keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ke instansi yang berhak, yaitu : a 10% (sepuluh persen) dari saldo penerimaan PBB ke rekening Kas Negara sebagai bagian penerimaan Pemerintah Pusat; b. 16,2% (enam belas koma dua persen) dari saldo penerimaan PBB ke rekening Kas Daerah Provinsi sebagai bagian penerimaan Pemerintah Provinsi, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% (delapan puluh satu persen); c. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) dari saldo penerimaan PBB ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sebagai bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. 9% (sembilan persen) dari saldo penerimaan PBB ke rekening Kas Negara sebagai Biaya Pemungutan PBB. 1.5 Menerima tembusan Nota Debet/Berita Kurang atas pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB untuk selanjutnya mencocokkannya dengan jumlah yang termuat dalam DA. 08.03 yang diterima dari KPKN. 1.6 Berdasarkan tembusan Nota Debet/Berita Kurang atas pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB, Kepala KPPBB setiap akhir bulan berkenaan menerbitkan Keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan PBB (KP-PHP-PBB). 1.7 Berdasarkan KP-PHP-PBB sebagaimana dimaksud pada butir 1.6. Kepala KPPBB menerbitkan : a Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan PBB (SPM?PHP?PBB) untuk masing?masing Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang berhak; b. Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan PBB (SPM-BP-PBB) bagian Kabupaten/Kota yang berhak. 1.8 Untuk keperluan penerbitan KP-PHP-PBB, SPM-PHP-PBB, dan SPM-BP-PBB, Kepala KPPBB menyampaikan speciment tanda tangan dan stempel yang digunakan kepada Bank/Kantor Pos Operasional V PBB dan KPKN yang bersangkutan 1.9 Menyampaikan KP-PHP-PBB yang terdiri dari : a Lembar ke-1 ke KPKN; b. Lembar ke-2 sebagai pertinggal; c. Lembar ke-3 ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB; d. Lembar ke-4 kepada Gubernur u.p. Kepala Dipenda Provinsi; e. Lembar ke-5 kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dipenda Kabupaten/Kota; f Lembar ke-6 Kepada Direktur 3enderal Pajak u.p. Kepala Kanwil DJP; g Lembar ke-7 kepada Bank Operasional II. 1.10 Menyampaikan SPM-PHP-PBB yang terdiri dari : a Lembar ke-1 dan lembar ke-5 ke KPKN (lembar ke-5 untuk diteruskan ke Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran (KASIPA)); b. Lembar ke-2 sebagai pertinggal;

c Lembar ke-3 ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB; d Lembar ke-4 kepada Gubernur u.p. Kepala Dipenda Provinsi; e Lembar ke-6 kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dipenda Kabupaten/Kota; f Lembar ke-7 Kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kanwil DJP 1.11 Menyampaikan SPM-BP-PBB yang terdiri dari : a. Lembar ke-1, lembar ke-2, dan lembar ke-3 ke Bank Operasional I/II (lembar ke1 dikembalikan KPKN, dan lembar ke-2 dikembalikan ke KPPBB); b. Lembar ke-4 ke KPKN; c. Lembar ke-5 sebagai pertinggal; d. Lembar ke-6 ke Bank/Kantor Pos Operasional V PBB; e. Lembar ke-7 kepada Gubernur u.p. Kepala Dipenda Provinsi; f. Lembar ke-8 kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dipenda Kabupaten/Kota; g. Lembar ke-9 Kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kanwil DJP. 1.12 Melaporkan ke KPKN adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sehubungan dengan kewajiban Pembagian dan Pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB sebagaimana dimaksud pada butir 2.4. 2. BANK / KANTOR POS OPERASIONAL V PBB Menerima pemberitahuan dari Gubernur, nama bank dan nomor rekening Kas 2.1 Daerah Provinsi. Menerima pemberitahuan dari Bupati/Walikota, nama bank dan nomor rekening Kas 2.2 Daerah Kabupaten/Kota. 2.3 Setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Jumat libur, Bank/Kantor Pos Operasional V PBB menerima pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Persepsi PBB. 2.4 Pada minggu berikutnya, setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Jumat libur, Bank/Kantor Pos Operasional V melakukan pembagian hasil penerimaan PBB dengan membebani rekening Kas Negara q.q. PBB dengan rincian sebagai berikut : a. untuk rekening Kas Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari saldo penerimaan PBB sebagai bagian penerimaan Pemerintah Pusat; b. untuk rekening Kas Daerah Provinsi sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen) dari saldo penerimaan PBB sebagai bagian penerimaan Provinsi yang bersangkutan, kecuali Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% (delapan puluh satu persen); c. untuk rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) dari saldo penerimaan PBB sebagai bagian penerimaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; d. untuk rekening Kas Negara sebesar 9% (sembilan persen) dari saldo penerimaan PBB sebagai Biaya Pemungutan PBB. 2.5 Membuat Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB dan menyampaikannya ke KPKN dan ditembuskan ke KPPBB yang bersangkutan. 2.6 Apabila kewajiban melakukan pembagian hasil penerimaan PBB melalui pembebanan pada rekening Kas Negara q.q. PBB sebagaimana dimaksud pada butir 2.4. tidak dilakukan atau dilakukan pembagian dan pembebanan kurang dari saldo rekening Kas Negara q.q. PBB, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibagi/ dibebankan tersebut. 3. KPKN 3.1 Menerima pemberitahuan dari Gubernur, nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Provinsi. 3.2 Menerima pemberitahuan dari Bupati/Walikota, nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota. 3.3 Menerima tembusan SKU dari KPPBB. 3.4 Menerima asli Nota Debet/Berita Kurang sehubungan pembagian hasil penerimaan PBB melalui pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 3.5 Menerima KP-PHP-PBB lembar ke-1, SPM-PHP-PBB lembar ke-1 dan lembar ke-5, dan SPM-BP-PBB lembar ke-4 dari KPPBB untuk dicocokkan dengan asli Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB dari Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 3.6 Membukukan KP-PHP-PBB lembar ke-1, SPM-PHP-PBB lembar ke-1, dan SPMBP-PBB lembar ke-4 dari KPPBB dan asli Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pembagian hasil penerimaan PBB dari bank/Kantor Pos Operasional V PBB dan mengirimkan SPM-PHP-PBB lembar ke-5 ke KASIPA.

3.7

Melaporkan ke Bank Indonesia adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank/Kantor Pos Operasional V PBB berdasarkan pemeriksaan dan atau laporan KPPBB sehubungan dengan kewajiban pembagian hasil penerimaan PBB melalui pembebanan rekening Kas Negara q.q. PBB sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.

4. PEMERINTAH PROVINSI 4.1 Menyampaikan nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Provinsi ke KPKN, KPPBB, dan Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 4.2 Menerima KP-PHP-PBB lembar ke-4, SPM-PHP-PBB lembar ke-4, dan SPM-BPPBB lembar ke-7 dari Kepala KPPBB untuk bahan penatausahaan penerimaan PBB dalam pelaksanaan APBD Daerah Provinsi. 5 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 5.1 Menyampaikan nama bank dan nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota ke KPKN, KPPBB, dan Bank/Kantor Pos Operasional V PBB. 5.2 Menerima KP-PHP-PBB lembar ke-5, SPM-PHP-PBB lembar ke-6, dan SPM-BPPBB lembar ke-8 dari Kepala KPPBB untuk bahan penatausahaan penerimaan PBB dalam pelaksanaan APBD Daerah Kabupaten/Kota.

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB Penerimaan adalah kegiatan administrasi PBB yang berkaitan dengan pembayaran, pemungutan, penyetoran, penagihan, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB. Pembayaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melunasi PBB terutangnya ke Tempat Pembayaran. Mekanisme lain yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui Petugas Pemungut dan saat ini pembayaran dapat juga dilakukan melalui ATM ( BCA, BII dan BPD Jatim). Jadi dalam melakukan pembayaran PBB sekarang sudah tidak mengalami kesulitan lagi, sebab struk ATM merupakan tanda bukti pelunasan PBB. Apabila melalui petugas pemungut maka hasil pemungutannya tersebut akan disalurkan ke Tempat Pembayaran, dokumen yang digunakan Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Mekanisme pembayaran PBB akan diikuti dengan mekanisme pelimpahan dari Tempat Pembayaran ke Bank Persepsi dan dari Bank Persepsi ke Bank Operasional III, pelimpahan dilakukan setiap hari Jum’at atau hari berikutnya apabila hari Jum’at libur. Bank Persepsi adalah Kantor Cabang Bank yang ditetapkan untuk menerima pelimpahan penerimaan PBB dari tempat pembayaran dan melimpahkannya ke Bank Operasional III-nya. Atas pelimpahan tersebut Bank Operasional III membagi hasil penerimaan PBB dengan rincian : -

10 % untuk Pemerintah Pusat dan disalurkan ke Rekening Kas Negara,

-

16,2 % untuk Daerah Propinsi disalurkan ke Rekening Kas Daerah Propinsi,

-

64,8 % untuk Daerah Kabupaten / Kota disalurkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten / Kota dan,

-

9 % merupakan Biaya Pemungutan yang disalurkan ke Kas Negara (sebagaimana diatur melalui PP No. 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000). Dalam rangka memantapkan penerimaan Daerah sejak tahun 1994-1995

penerimaan PBB sebesar 10 % bagian Pemerintah Pusat didistribusikan kembali kepada seluruh Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia dengan pola 6,5 % dibagikan secara merata dan 3,5 % dibagikan sebagai insentif untuk Kabupaten / Kota yang berhasil mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan.

BAGAN PEMBAYARAN, PELIMPAHAN DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB 10 % Pemerintah Pusat

Tempat Pembayaran

Petugas Pemungut

Wajib Pajak

9% Biaya Pemungutan Bank Persepsi

Bank Operasional III

ATM BCA, BII, BPD

64,8 % Kabupaten/ Kota

16,2 % Daerah Propinsi

Sedangkan Biaya Pemungutan sebesar 9 % sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/KMK.04/2000 dibagi sebagai berikut : Sektor Perkotaan : 1. 20 % Bagian Direktorat Jenderal Pajak 2. 5 % Pemerintah Propinsi 3. 75 % Pemerintah Kabupaten / Kota Sektor Pedesaan : 1. 10 % Bagian Direktorat Jenderal Pajak 2. 5 % Bagian Pemerintah Propinsi 3. 85 % Bagian Pemerintah Kabupaten / Kota Pembagian BPHTB dengan rincian sebagai berikut : 20 % untuk Pemerintah Pusat dan disalurkan ke rekening Kas Negara, 16 % untuk Daerah Propinsi, dan 64 % untuk Daerah Kab/ Kota yang disalurkan ke rekening kas Daerah Kab / Kota. Dengan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebesar 20 % didistribusikan kembali secara merata kepada seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia.

3,5 % Insentif 6,5 % Dibagi rata

PERKIRAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PBB KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 A. Pokok Ketetapan PBB Kota Mojokerto Tahun 2009 N o 1

KECAMATAN Desa/Kelurahan

OP

KECAMATAN PRAJURIT KULON 2.86 1. SURODINAWAN 5 3.10 2. KRANGGAN 6 1.86 3. MIJI 3 2.00 4. PRAJURITKULON 0 2.53 5. BLOOTO 1 1.22 6. MENTIKAN 9 7. KAUMAN 8. PULOREJO JUMLAH

2

Golongan I dan II

882 2.19 7 16.6 73

PBB

182. 712.450 317. 214.983 169. 131.262 139. 112.810 101. 456.643 114. 676.668 73. 364.279 123. 444.193 1.221.113 .288

Golongan III, IV dan V OP

33 175 92 33 6 41 46 11 437

Golongan I s/d V

PBB

OP

PBB

38.0 10.741 812.0 17.135 233.3 92.934 53.1 74.385 6.1 69.136 53.5 80.081 69.7 43.165 9.4 18.653 1.275.50 6.230

2.89 8 3.28 1 1.95 5 2.03 3 2.53 7 1.27 0 928 2.20 8 17.1 10

220.723. 191 1.129.232. 118 402.524. 196 192.287. 195 107.625. 779 168.256. 749 143.107. 444 132.862. 846 2.496.61 9.518

81.5 90.189

2.90 4

102

135.4 15.446 132.4 52.834 208.3 18.961 117.8 13.471 168.7 11.153 160.5 60.727 85.9 75.466 81.1 03.057 155.9 40.041 1.327.88 1.345 2.603.38 7.575

2.64 7 4.35 2 2.18 4 1.09 6

KECAMATAN MAGERSARI 1. MERI 2. GUNUNG GEDANGAN 3. KEDUNDUNG 4. BALONGSARI 5. JAGALAN 6. SENTANAN 7. PURWOTENGAH 8. GEDONGAN 9. MAGERSARI 10. WATES JUMLAH JUMLAH TOTAL

2.88 4

195. 038.913

2.61 9 4.31 4 2.06 9 1.02 7

178. 006.098 270. 359.186 202. 431.826 87. 114.853 87. 550.478 62. 898.859 66. 333.266 138. 241.851 469. 870.083 1.757.845 .413 2.978.958 .701

600 412 501 1.25 1 5.62 9 21.3 06 37.9 79

20 28 38 115 69 105 100 50 57 32 614 1.051

544 020 787 324

705

631

512

586

551 1.30 8 5.66 1 21.9 20 39.0 30

732 908

276.629. 313.421. 402.812. 410.750. 204.928. 256.261. 223.459. 152.308. 219.344.

625.810. 124 3.085.726.7 58 5.582.346.2 76

B. Perkiraan Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah tahun 2009 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/ PMK.07/2009) No

Daerah

DBH PBB Bagian Daerah

1.

Propinsi Jawa Timur

Rp.

380.199.883.630,-

2.

Kota Mojokerto

Rp.

8.173.941.761,-

C.

Perkiraan Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota tahun 2009 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160.3/ PMK.07/2008)

No 1.

Daerah

DBH PBB Bagian Daerah

Kota Mojokerto

Rp.

3.899.501.037,-

Dana Bagi hasil tersebut merupakan bagian pemerintah pusat (10 %) dibagi secara merata kepada Kabupaten/Kota se-Indonesia sebesar 6,5 %, sedangkan 3,5% dibagikan sebagai insentif untuk Kabupaten / Kota yang berhasil mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan. D. Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan PBB Bagian Kota Mojokerto tahun 2009 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/ PMK.07/2009) No 1.

Daerah

DBH PBB Bagian Daerah

Kota Mojokerto

Penyaluran

Rp.

Perkiraan

alokasi

Biaya

Pemungutan

449.925.191,-

PBB

bagian

Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.