Menumbuhkan Kewirausahaan

Menumbuhkan Kewirausahaan : “Belajar Dari APEC – UKM di Santiago”

Pertemuan Tingkat Menteri yang menangani Usaha Kecil dan Menengah (PTM – UKM) baru saja berakhir pada tanggal 7 Oktober 2004 di Santiago, Chile. Semua Menteri atau yang mewakilinya dari 21 anggota ekonomi APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hongkong – China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam hadir pada pertemuan tersebut. Selain anggota ekonomi APEC juga hadir wakil dari Forum Kepulauan Pacific, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Sekretariat ASEAN.

Sebelum PTM-UKM juga ada beberapa pertemuan lain yang berkaitan dengan upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tanggal 28 September – 1 Oktober 2004 ada pertemuan Women Leaders Network di La Serena dimana Bank Rakyat Indonesia diundang secara khusus guna berbagi pengalaman dalam pengembangan kredit mikro. Tanggal 2 Okrober 2004 di Santiago dilaksanakan pertemuan ketiga Sub-Kelompok Kerja Usaha Mikro (Micro Enterprise Sub Working Group – MESG). Juga di Santiago, pada tanggal 3 – 4 Okrober 2004 diadakan pertemuan ke 19 Kelompok Kerja Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium Enterprise Working Group – SMEWG) dan tanggal 5 Oktober 2004 ada Symposium On Entrepreneurship Development yang diadakan di Universidad Central.

Hasil dari serentetan pertemuan yang membahas tentang UMKM di Santiago kali ini telah menghasilkan dua dokumen penting, yaitu (a) Santiago Agenda on Entrepreneurship, dan (b) Joint Ministerial Statement tentang “Opportunities for Entrepreneurial Growth – Peluang Pertumbuhan Wirausaha”. Tema kebijakan in merupakan bagian dari tema besar yang

diusung tuan rumah Chile tahun 2004 ini yaitu “One Community, Our Future”. Melalui tema kebijakan “Peluang Pertumbuhan Wirausaha” ditujukan untuk mengidentifikasikan pengalaman tentang praktek-praktek terbaik pengembangan wirausaha di dalam masyarakat APEC.

2. Kenapa Harus Wirausaha

Sebagaimana dalam pertemuan APEC bidang UKM tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2004 di Santiago, Chile ini juga dilakukan hal yang sama, yaitu berbagi pengalaman dalam pengambangan UMKM yang difokuskan pada kewirausahaan. Disamping itu, juga dilakukan pembahasan tentang proyek-proyek APEC yang sudah selesai, sedang berjalan dan usulan baru. Indonesia pada kesempatan ini mendapat sanjungan tentang pelaksanaan latihan tentang mikro kredit melalui Bank Rakyat Indonesia – International Visitors Program yang diadakan pada tanggal 23 – 26 Mei 2004 lalu di Jakarta. Diharapkan proyek Indonesia yang sedang berjalan tentang “The Need and Availability of Micro Finance Services for Micro Enterprises: Bringing Multi Level Best Practices Into Local Context” dapat memberikan kontribusi besar kedepan dalam pengambangan usaha mikro yang berkaitan dengan akses pendanaan. Pada pertemuan in juga usulan proyek baru Indonesia tentang “APEC Workshop for Sharing Experiences on Regulatory Environtment for Micro Enterprises Development” didukung oleh anggota ekonomi APEC untuk disetujui dilaksanakan tahun 2005 dengan nilai US$ 62,000.

Dalam pertemuan APEC di Santiago, Chile ini semua anggota ekonomi APEC sepakat akan pentingnya pengembangan kewirausahaan yang tertuang dalam “Santiago Agenda on Entrepreneurship”. Ada empat butir yang dijadikan agenda dalam pengembangan kewirausahaan, yaitu : (a) kebijakan promosi kewirausahaan di APEC, (b) tujuan dari aktivitas promosi kewirausahaan APEC, (c) Kriteria untuk intervensi, dan (d) strategi dan lingkup intervensi.

Pengembangan kewirausahaan di kawasan APEC dipandang sangat penting karena basis bisnis dan kemampuan wirausaha suatu ekonomi merupakan faktor-faktor produksi yang pertama. Jumlah dan kualitas orang dengan kemampuan wirausaha merupakan kunci untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan faktor-faktor pengembangan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, untuk peningkatan produktivitas dan daya saing, perusahaan-perusahaan memerlukan pengelolaan bisnis yang agresif serta mampu menghasilkan nilai tambah dan proyek-proyek inovasi yang dapat memberikan sisi kompetisi yang dibutuhkan oleh mereka.

Sejalan dengan upaya ini menurut Chris Hall dari Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dalam kerangka APEC ada potensi untuk UKM menambah sekitar US$ 1 triliun untuk perdagangan dan US$ 8 triliun melalui produksi, kalau : a) Hambatan kewirausahaan internasional dihapuskan; b) Perubahan struktural dibuat untuk memfasilitasi pertumbuhan UKM, khususnya antar batas; c) Adanya upaya-upaya untuk mendorong budaya dan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pengusaha pemula.

Upaya melahirkan bisnis baru dan promosi penghela bisnis merupakan salah satu dari tujuan kebijakan yang paling komprehensif berkaitan dengan pengembangan UKM. Beberapa ekonomi APEC sedang melakukan perubahan yang kritis berkaitan dengan kebijakan pengembangan bisnis. Kebijakan ini meliputi pengembangan bisnis baru dan promosi akan pola pikir baru untuk memberikan apresiasi kewirausahaan. Terbukti dengan banyaknya programprogram yang dilaksanakan pada tahun-tahun belakangan ini oleh instansi pemerintah dan swasta untuk pengembangan usaha baru dan promosi tentang jiwa wirausaha baik ditingkat lokal dan nasional.

Promosi kewirausahaan ditujukan untuk meningkatkan daya saing suatu ekonomi melalui : (a) penguatan dan perluasan basis bisnis, (b) promosi

inovasi; dan (c) peningkatan jumlah sisi kompetisi, perusahaan-perusahaan yang mampu memberikan nilai tambah yang memiliki akses pasar.

3.

Pertimbangan Intervensi

Ada dua hal yang dijadikan kriteria pertimbangan intervensi dalam pengembangan kewirausahaan, yaitu : (a) justifikasi intervensi publik, serta (b) kegagalan dan hambatan pasar dalam pengembangan kewirausahaan.

Kebijakan promisi kewirausahaan di kawasan ekonomi APEC merespon akan kebutuhan untuk mengkoreksi kegagalan pasar yang mencegah alokasi sumberdaya produktif secara optimal. Selain kegagalan pasar, pertimbangan justifikasi intervensi publik yang lain dalam ekonomi, adalah : distribusi pendapatan yang tidak merata, ketidakseimbangan ekonomi makro; pencarian harmonisasi sosial dan etnis; ketidakseimbangan antara perkembangan desa dan kota; dan kesamaan gender. Prioritas diantara tujuan-tujuan tersebut diatas tergantung pada opsi-opsi kebijakan yang dipilih oleh konstituen.

Secara keseluruhan, kegagalan pasar meliputi, antara lain : kekurangan kompetisi, keberadaan barang publik, eksternalitas, pasar tidak lengkap, ketidaksimetrisan informasi, dan keterbatasan akses kredit untuk pelatihan modal manusia. Secara khusus, kebijakan aksi promosi kewirausahaan ditujukan untuk mengatasi kegagalan pasar serta memperkuat sektor swasta penghela wirausaha. Kegagalan dan hambatan pasar yang mampu mencegah keterbatasan aktivitas pengembangan wirausaha sering merupakan isu lintas sektor di sebagian besar kawasan ekonomi APEC, yaitu : a)

Asimetrik informasi;

b)

Pelatihan modal manusia yang jelek;

c)

Keterbatasan akses dana;

4.

d)

Keterbatasan kemampuan inovasi;

e)

Birokrasi pemerintahan yang berlebihan; dan

f)

Biaya transaksi masuk dan keluar pasar.

Strategi dan Lingkup Intervensi

Keterlibatan pemerintah ditujukan untuk mengatasi kegagalan pasar yang membatasi pengembangan wirausaha yang terbaik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjadikan kewirausahaan sebagai salah satu penghela pembangunan ekonomi.

Kerangka kelembagaan dan regulasi di masing-masing anggota ekonomi haruslah konsisten dengan upaya pengembangan kewirausahaan. Regulasi haruslah mampu menjadi fasilitator bukan penghambat aktivitas bisnis. Kebijakan pembangunan ekomomi seperti itu harus dikembangkan sejalan dengan fitur dan kondisi ekonomi secara khusus.

Masalah kunci dari strategi pengembangan kewirausahaan adalah pengembangan jejaring pendukung kewirausahaan yang komprehensif. Hal ini perlu agar jejaring mampu mengatasi semua langkah dari pelatihan wirausaha dan pengembangan binsis. Jejaring ini harus melibatkan kerjasama publik – swasta dan menghubungkan berbagai upaya stakeholders yang terlibat dalam proses pengembangan bisnis.

Aspek kritis lain dari strategi pengembangan kewirausahaan adalah posisi sosial dari aktivitas wirausaha. Pengusaha harus mendapat penghargaan di masyarakat karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, perbaikan kualitas hidup ditingkat lokal dan inovasi dimana mereka terlibat dalam pengayaan masyarakat. Warganegara harus diberikan insentif agar mau menjadi wirausaha baru bukan pencari status kerja.

Beberapa bidang kerja yang tersedia untuk pengembangan kewirausahan di ekonomi APEC : a) Perluas basis sosial dan gender untuk pengembangan pelaku bisnis yang dinamis. b) Tingkatkan jumlah dan kualitas kesempatan bisnis. c) Sebarluaskan model peran positif untuk membuat penyuluhan wirausaha. d) Sediakan wirausaha potensial untuk akses kepada buruh yang berpengalaman. e) Mendorong pengembangan jejaring kontak dan kewirausahaan f) Mendorong pengembangan wirausaha lokal g) Penyebaran kekuatan transformasi bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahuan. h) Buat kondisi lingkungan bisnis yang kondusif. i) Ambil pendekatan secara holistik atas dasar kombinasi upaya antara berbagai instansi pemerintah, dengan sektor swasta sebagai peran kunci. j) Memahami bahwa pengembangan wirausaha merupakan investasi sosial jangka panjang.

Kebijakan publik untuk pengembangan kewirausahaan mungkin harus difokuskan pada bidang berikut : Pengembangan Modal Manusia, Akses Pendanaan, Penghapusan Hambatan bagi Penciptaan Bisnis Baru, serta Inovasi dan teknologi.

4.1.

Pengembangan Modal Manusia

Pengembangan modal manusia ditujukan pada penciptaan budaya kewirausahaan melalui pelatihan siswa dari berbagai disiplin dan pada tingkatan pendidikan yang berbeda termasuk pekerja dan masyarakat/orang-orang bisnis. a) Promosi budaya wirausaha b) Promosi penyuluhan dan kemampuan wirausaha melalui system pendidikan dan mendorong hubungan yang lebih dekat antara akademisi dan pasar tenaga kerja. c) Pengembangan kerangka kerja untuk memfasilitasi dan penekanan dini tentang pelatihan kewirausahaan. d) Rencana pendidikan dan pelatihan kewirausahaan nasional e) Pengembangan pusat-pusat pendidikan untuk pengembangan kemampuan kewirausahaan antar siswa. f) Pelatihan guru untuk pengembangan proyek pendidikan yang difokuskan pada kewirausahaan. g) Mendorong pengembangan program yang memuat upaya pengembangan kemampuan kewirausahaan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, analisis masalah yang sistematik, kreativitas, pengelolaan diri dan tanggung jawab antara siswa-siswa dari berbagai tingkatan pendidikan – dasar, lanjutan pertama dan lanjutan atas.

4.2.

Akses Pendanaan

Perhatian untuk meningkatkan akses pendanaan bagi upaya-upaya wirausaha meliputi implementasi mekanisme dan jejaring bagi pengusaha guna akses kepada sumber-sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek yang dikembangkan.

a)

Bantuan pubik untuk mendukung akses finansial harus dibatasi dengan waktu, untuk menghindari ketergantungan terhadap pemerintah secara permanen oleh pelaku bisnis.

b)

Regulasi untuk aktivitas finansial dan jaminan pemerintah untuk deposito/tabungan.

c)

Praktek perbankan yang baik berkaitan dengan regulasi dan pengaturan pasar uang.

d)

Dukungan finansial untuk operasi bukan harga atau tingkat suku bunga.

e)

Koordinasi penjaminan antara lembaga keuangan swasta serta bisnis mikro dan kecil.

f)

Pengembangan sektor lembaga keuangan khusus dan penciptaan platform layanan secara khusus bagi perusahaan yang sedang berkembang.

g)

Pengembangan jejaring modal-modal awal dan modal ventura.

4.3.

Penghapusan Hambatan Bagi Penciptaan Bisnis Baru

Penghapusan hambatan bagi pengembangan bisnis ditujukan untuk menghilangkan masalah tersebut yang dapat menyediakan pengembangan aktivitas wirausaha secara memadai. Berbagai tindakan yang diberikan haruslah tidak menjadi distorsi pasar.

a)

Dukungan bagi inkorporasi perusahaan

b)

Fasilitasi terhadap perusahaan gagal yang mau keluar.

c)

Fasilitasi proses kelengkaan bisnis ditingkat pusat dan daerah.

d)

Penghapusan hambatan-hambatan non ekonomi untuk akses pasar.

e)

4.4.

Desentralisasi pengambilan keputusan anggaran dari intervensi pengembangan ekonomi.

Inovasi dan Teknologi

Inovasi teknologi, pengembangan dan adaptasi adalah faktor utama bagi pembentukan sisi kompetisi, nilai tambah inisiatif bisnis. Penekanan khusus harus diupayakan untuk pengembangan jejaring ilmu pengetahuan serta pengembangan proyek dan kemampuan implementasi. a)

Pengembangan jejaring berbasis ilmu pengetahuan dengan penguatan hubungan antara perguruan tinggi dan perusahaan.

b)

Adaptasi dan pengembangan teknologi, khususnya yang memiliki ceruk dengan potensi tinggi atau industri yang sedang berkembang.

c)

Pengembangan dan penguatan incubator untuk membantu pengembangan basis inovasi dan atau sisi kompetisi perusahaan

d)

Promosi terhadap perlindungan hak kekayaan dan industri

e)

Mendorong pengembengen jejaring bisnis teknologi.