Menggulung Illegal Fishing

Menggulung Praktek Illegal Fishing Oleh : Septiandi*

S

ungguh memprihatinkan, mungkin

akses terhadapnya bersifat terbuka. Praktek

itu ungkapan yang tepat untuk

illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-

menggambarkan bagaimana

kapal asing di wilayah perairan negara kita

kondisi maritim negara kita. Indonesia yang

memang bukanlah hal yang baru, hanya saja

terdiri dari gugusan kepulauan membentang

akhir-akhir ini tindak kejahatan seperti itu

dari Sabang sampai Merauke dengan luas

semakin marak terjadi serta akan mengancam

wilayah laut sebesar dua pertiga total

kedaulatan bangsa jika tidak segera ditangani.

keseluruhan luas wilayah, menjadi sasaran

Indonesia yang memang terkenal dengan

empuk para pencuri ikan dari berbagai negara

kekayaan lautnya yang sangat melimpah

tetangga.

menjadi daya tarik tersendiri bagi para cukong

Menurut data Departemen Kelautan dan

ikan negara-negara tetangga. Akibat kurang

Perikanan (DKP) Indonesia setiap tahunnya

monitoring dari aparat penegak hukum,

mengalami kerugian sebesar Rp 30 Triliun

dengan leluasa kapal-kapal pencuri ikan

akibat illegal fishing (penangkapan ikan

berbendera asing berkeliaran di wilayah

ilegal) yang dilakukan kapal-kapal asing dari

hukum negara kita tanpa rasa takut. Bahkan

berbagai negara di seluruh wilayah laut

yang lebih memprihatinkan lagi, para cukong

Indonesia. Selain itu, potensi sumber daya

ikan tersebut dalam aksinya menggunakan

ikan Indonesia diperkirakan mencapai angka

bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi

6,2 juta ton per tahun dengan tingkat

yang seharusnya diperuntukan bagi nelayan

pemanfaatan 3,7 juta ton per tahun. Sumber

tradisionil negara kita. Bisa anda bayangkan

daya perikanan ini umumnya bersifat common

berapa kerugian yang diderita bangsa ini

property, artinya kepemilikannya bersifat

akibat kasus illegal fishing seperti ini.

umum serta open access, yang berarti pula

Kasus illegal fishing nampaknya kurang

mendapat perhatian yang serius dari

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam

pemerintah, ini terbukti bagaimana kasus-

menanggulangi kasus illegal fishing. Yang

kasus seperti ini setiap tahunnya terus

pertama, memperketat pengawasan yang

mengalami peningkatan. Walaupun bangsa

meliputi peraturan perundang-undangan

ini belum memiliki peralatan dibidang

dibidang perikanan dan koordinasi antara

pertahanan khususnya armada kapal perang

aparat penegak hukum baik pusat maupun

yang memadai, tetapi setidaknya harus ada

daerah. Kedua, menertibkan izin penggunaan

upaya-upaya yang serius dari pemerintah

Surat Penangkapan Ikan (SPI) untuk

untuk memberantas kejahatan seperti ini.

menghindari pemalsuan dan penggandaan

Sebab, dari sekian jumlah kasus illegal fishing

izin. Ketiga, mengoptimalkan implementasi

yang terjadi di wilayah perairan Indonesia,

MCS (Monitoring, Controlling,

ada beberapa kasus yang tidak jelas

Surveillancea) dengan cara peningkatan

penyelesaiannya. Artinya para pencuri ikan

sarana dan prasarana pengawasan melalui

yang berkeliaran dibekingi oleh bos besar

sinergisitas komponen MCS yang meliputi

yang sudah bekerja sama dengan para oknum

kapal partroli, pesawat patroli udara, alat

aparat penegak hukum dan departemen yang

komunikasi, radar satelit/pantai, sistem

berwenang dalam mengeluarkan surat izin

pengawasan masyarakat (siswasmas),

penangkapan ikan sehingga membentuk

pengawas perikanan dan sistem informasi

matarantai kejahatan yang cukup rapih. Tidak

pengawasan. Yang keempat, menindak keras

salah, pejabat dari DKP mensinyalir ada

para pelaku illegal fishing dan menyeret ke

permainan dibalik itu, logika yang dipakai

pengadilan sehingga law

adalah ada kapal asing yang beroperasi sekian

Pemerintah dituntut untuk bertindak cepat

lama di perairan Indonesia tanpa diketahui

terhadap kasus illegal fishing seperti ini,

aparat penegak hukum.

sebab jika hal ini dianggap sebagai sebuah

Penanggulangan

kejahatan yang biasa maka kerugian yang

Lalu bagaimana cara penanggulangannya?

akan diderita bangsa ini akan semakin besar

dan mempunyai dampak sosial yang luas karena menyangkut kesejahteraan nelayan tradisionil negeri kita. Apapun bentuknya, praktek illegal fishing harus diberantas layaknya pemberantasan kejahatan korupsi.

Nama : Septiandi NIM

: D 600 040 030

* Penulis adalah mahasiswa Teknik Industri angkatan 2004 Universitas Muhammadiyah Surakarta.