Memahami_studi_ilmu_politik.docx

MEMAHAMI STUDI ILMU POLITIK 1. Pengertian, Karakteristik, dan Ruang Lingkup Ilmu Politik Istilah politik sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan tersebut. Disamping itu juga menyangkut pengambilan keputusan tentang apakah yang mnejadi tujuan sistem politik yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif serta penyusunan untuk membuat skala prioritas dalam menentukan tujuan-tujuan itu. Ruang lingkup disiplin ilmu politik kontemporer sangat luas. Menurut O’Leary (2000:794) subbidang utama dari penyelidikan ilmu politik meliputi pemikiran politik, teori politik, lembaga-lembaga politik, sejarah politik, politik prebandingan, ekonomi politik, administrasi publik, teori-teori kenegaraan, dan hubungan internasional. Beberapa bidang kajian ilmu politik secara tematis yang berkembang dewasa ini demikian luas dan banyak ragam, seperti psikologi politik, pluralisme politik, budaya politik, ekonomi politik, antropologi politik, politik etnik, rekrutmen politik, partai politik,perwakilan politik, dan birokrasi politik. 2. Pendekatan, Metode, Teknik dan Ilmu Bantu Politik Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Seperti yang sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, bersifat deskriptif analitik, menekankan proses, bersifat induktif, dan menurut W.R. Torbert sering disebut sebagai collaborative inquiri (Torbert, 1981: 141-151). Sedangkan pendekatan kualitatif mencoba memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data. Instrumennya yang variasi, seperti psychometic yang dibentuk mapan melalui tes; menguji dan menstandarisasi daftar observasi, baik wawancara terbuka maupun tertutup; menggunakan metode statistik untuk meneliti data dan menyimpulkan sebagai hasil penelitian. Metode Metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik menyangkut metode induksi dan deduksi. Teknik Teknik yang digunakan dalam ilmu politik banyak ragamnya, diantaranya field work, investigation, questionare, sampling, interview, opinionnarae, participant observer, schedule, direct observation, case study, dan action research. Ilmu Bantu Beberapa ilmu bantu yang digunakan dalam kajian politik meliputi sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi sosial, geografi, serta hukum.. (Budiardjo, 2000: 17-28). 3. Tujuan dan Fungsi Ilmu Politik Secara umum terdapat tiga makna tujuan mempelajari ilmu politik. Perspektif Intelektual

Tujuan politik adalah tindakan politik, untuk mencapainya diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak. Agar dapat bertindak dengan baik secara politik, orang perlu mempelajari asas dan seni politik dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Perspektif Politik Pandangan intelektual mengenai politik tidak jauh berbeda dengan politisi. Politisi mempunyai tujuan dalam politik, tujuan yang pertama adalah untuk mendapatkan kekuasaan, sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk mempertahanka kekuasaaan. Perspektif Ilmu Politik Politik dipandang sebagai ilmu, ia menilai politik dari sisi intelektual dengan pertimbangan kritis serta memiliki kriteria yang sistematis. Pendirian ini memandang kedepan untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijakan politisi. 4. Sejarah Perkembangan Politik Model Yunani Klasik Sebelum Plato Politik merupakan suatu fungsi antara penguasa dan dikuasa. Dengan demikian model politik sebelum Plato terdiri atas penguasa dan yang dikuasai. Plato (427-347 SM) Dalam bukunya Republic, ia mengemukakan postulat utopia pertama, di dalamnya mereka memiliki kekuatan nalar terbesar yang diberikan kekuasaan terbesar untuk memerintah. Otoritas semacam itu akan mengarah kepada masyarakat yang bijak dan harmonis. Kebesarann Plato bukan terletak pada visinya atau pada teorinya mengenai mitokrasi tetapi lebih pada kenyataan bahwa teorinya merupakan teori pertama mengenai negara ideal (Apter, 1996:58) Aristoteles (384-322 SM) Aristoteles yakin bahwa negara harus mewujudkan kemampuan individu. Rakyat bahaga bila mereka bersikap etis dan juga praktis. Jika hal itu dimaksimalkan maka tujuan rakyat menjadi potensi negara. Machiavelli (1469-1527) Perhatian utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana pemerintahanpemerintahan republik dapat mendorong stabilitas dan kebebasan sambil menghindari pengaruh-prngaruh korupsi yang membuat lemah negara. Thomas Hobbes (1558-1674) John Locke (1632-1704) Menurut Locke, tanggung jawab politik berasal dari hubungan-hubungan akan harta, yang kahirnya merambah sampai ke pemerintahan. Bagi Locke, orang dilahirkan secara alamiah bebas dari keharusan patuh pada pemerintahan dan tidak membelenggu diri mereka secara politik. Montesquieu (1689-1755) Bagi Montesquieu bahaya terbesar adalah konflik atau perang. Untuk mengatasi kondisi perang inilah hukum diperlukan. Negara yang cocok untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan adalah negara

dimana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah perlu dipisahkan sendiri-sendiri. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Pada haikatnya, Rousseau setuju dengan pendapat Locke bahwa harta harus dilindungi, dipelihara, dan dijamin oleh hukum negara. Orang dapat memiliki harta, tetapi agar semua orang sama dalam politik maka semua orang harus menikmati kegunaannya. Oleh karena itu, harta tidak boleh menjadi penyebab ketimpangan. Karl Marx (1818-1883) Sistem kapitalisme menyebabkan terbentuknya kelas sosial antara golongan pemilik modal dan golongan buruh. Marx menawarkan doktrin sosialisme ilmiah pada dunia. Teori Marx dirancang untuk menunjukan bahwa kapitalisme jelas melahirkan kondisi-kondisi yang mengarah pada kehancurannya dan memberi jalan bagi perkembangan sosialisme. Marx memimpikan sebuah negara yang sejahtera tanpa dikuasai oleh para pemilik modal. 5. Hubungan Politik dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya Hubungan Sosiologi dengan Politik Keterkaitannya dapat dilihat pada hubungan di mana sosiologi banyak membantu memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat (Budiardjo, 2000:20) Hubungan Antropologi Politik Hubungan ini tampak pada pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. A. Penutup Pada awal kemunculannya ilmu politik menimbulkan beberapa kontroversi dikalangan para sarjana. Karena sebagian sarjana berpendapat bahwa politik tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu. terlepas dari kontroversi tersebut terdapat kenyataan bahwa ilmu politik merupakan sebuah ilmu yang patut dipelajari untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan negara. Ilmu politik telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Dimulai dari adanya negara kota (polis) di yunani kuno dengan bentuk pemerintahan yang paling sederhana, setelah itu muncul ilmuwan-ilmuwan yang mencoba mempelajari ilmu politik sehingga ilmu politik terus berkembang sampai dengan saat ini dan memunculkan teori-teori politik yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Politik juga bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Diperlukan ilmu-ilmu sosial lain untuk mengkaji politik lebih dalam.