Etika Bisnis dan Profesi “Memahami Kode Etik Akuntan dan Penegakannya” Tugas Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Resume Etika Bisnis yang Diampu Oleh Dosen : Prof. Dr. Unti Ludigno, Ak.,
Oleh : Haifa Shabirah HS
165020300111040
Rifkha Annisa Nirmala A F
165020300111047
Brilyan Nurnaningsih
165020307111041
Etika Bisnis dan Profesi CG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2019
KODE ETIK AKUNTAN DAN PENEGAKANNYA
PENGERTIAN KODE ETIK Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.
KODE ETIK ATURAN PROFESI AKUNTANSI IAI Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. . Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi: -
Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
-
Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
-
Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
-
Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: 1. Prinsip Etika Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota 2. Aturan Etika Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.
3. Interpretasi Aturan Etika. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihakpihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. . PRINSIP ETIKA PROFESI IKATAN AKUNTAN INDONESIA Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum clan peraturan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi 1. Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sarna dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. 2. Prinsip Kedua – Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung-jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepacla obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik
didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. 3. Prinsip Ketiga – Integritas Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional. 4. Prinsip Keempat – Obyektivitas Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. 5. Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memilki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika.
6. Prinsip Keenam – Kerahasiaan Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung-jawab anggota berdasarkan standar profesional. 7. Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. 8. Prinsip Kedelapan – Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang hams ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. IFAC (International Federation of Accountans) IFAC (International Federation of Accountans) adalah organisasi global untuk profesi akuntansi.
IFAC
berkomitmen
untuk
melindungi
kepentingan
umum
dengan
mengembangkan standar internasional menjadi berkualitas tinggi, mempromosikan nilai-nilai etika secara intensive, mendorong kualitas prakteknya dan mendukung pembangunan di segala bidang profesi di seluruh dunia.
PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL IFAC : 1). Integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. 2) Objektivitas. Seorag akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan
terjadinya bias, konflik
kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehinggamengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. 3). Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesionalmempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjaminseorang
klien
atau
atasan
menerima
jasa
profesional
yang
kompeten
yangdidasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorangakntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional haus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesionaldan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. 4). Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaaninformasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnisserta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izinyng enar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. 5). Perilaku Profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapatmendiskreditkan profesi.
KODE ETIK DALAM PRAKSIS Praksis Peran Individu dan Organisasi dalam Mempromosikan Etika Faktor-faktor locus of control, gender dan pengalaman kerja mempunyai pengaruh pada keberterimaan perilaku etis dan tidak etis di tempat kerja (Reiss & Mitra). Terdapat juga konsepsual bahwa keberagamaan merupakan motivasi bertindak etis dan menemukan adanya perbedaan signifikan dalam pertimbangan etis di antara responden yang terkategori bermotif keberagamaan dan yang tidak (Clark & Dawson). Pelaporan berbuat salah yang dilakukan oleh rekan secara tak langsung dipengaruhi oleh keberagamaan seseorang, dimana dalam hal ini keterpengaruhan terjadi melalui ideologi etis individu (Barnett dkk). Sedangkan Singhapakdhi & Vitell menyimpulkan pertimbangan etis marketer’s dapat secara parsial dijelaskan oleh nilai-nilai personal dan profesional individu bersangkutan. Organisasi tempat bekerja sangat mempengaruhi etika individu. Maryani & Ludigdo menemukan bahwa aspek organisasional termasuk sebagai faktor penting yang mempengaruhi sikap dan perilaku akuntan. Kode Etik: Mainstream Model Pengembangan Etika dalam Organisasi Kode etik adalah dokumen formal tertulis dan membedakan yang terdiri dari standar moral untuk membantu mengarahkan perilaku karyawan dan organisasi (Scwhartz, 2002). Fungsinya untuk mencapai standar etis yang tinggi dalam bisnis (kavali dkk, 2001). Standar moral universal menurut Scwhartz:
Trustworthiness Respect Responsibility
Fairness Caring Citizenship
Sedangkan menurut Adams dkk, alasan mengapa perusahaan membuat kode etik adalah:
Kode etik merupakan upaya untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu berperilaku etis. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnis. Untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik menjadi penandanya. Sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan. Kode etik merupakan pesan.
Comprehensiveness dalam Pengembangan Praktik Etika di Organisasi Menurut Lam & White, terdapat komponen-komponen untuk menuju suatu sistem organisasi. Faktor-faktor means, motivation, opportunity mendorong perilaku tidak etis dalam organisasi karena: 1. Organisasi tidak memberikan means untuk mencegah perilaku tidak etis.
2. Individu memiliki personal motivation personal motivation yang didapat dari perilaku tidak etis. 3. Posisi kerja memberikan opportunity untuk mendorong praktik tidak etis. Etika sebagai Basis Profesionalisme Akuntan Brooks memberi pedoman atas isi yang seharusnya terdapat dalam suatu kode etik akuntan, yaitu: Spesifikasi alasan aturan-aturan umum yang berhubungan dengan:
Kompetensi teknis Kehati-hatian
Obyektivitas Integritas
Memberikan pedoman:
Untuk berperilaku memenuhi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Untuk memecahkan konflik antar berbagai pihak yang berkepentingan dan antara pihak yang berkepentingan dan akuntan.
1. Memberi dukungan atau perlindungan bagi akuntan yang akan “melakukan sesuatu dengan benar”. 2. Menspesifikasikan sanksi secara jelas sehingga konsekuensi dari kesalahan akan dipahami. Di bagian pendahuluan kode etik harus disebutkan empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi akuntan dalam menjalani profesinya (IAI, 1998: 301):
Kredibilitas Profesionalisme
Kualitas jasa Kepercayaan
Sedangkan pada Prinsip Etika Akuntan meliputi delapan butir pernyataan mengenai (IAI, 1998: 302-306): 1. 2. 3. 4.
Tanggung jawab profesi Kepentingan publik Integritas Obyektivitas
5. Kompetensi dan profesional 6. Kerahasiaan 7. Perilaku profesional 8. Standar teknis
kehati-hatian