Mekanisme Penggunaan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum Tahun 2016

MEKANISME PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM TAHUN 2016 KEPALA SEKSI FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN IRAWATI MASIA, SE, M.SI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN D IR E K TO R AT J E N D E R A L PE N D ID IK A N DA S A R

LEMBAG A PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN GORONTALO 2016

PENGERTIAN BANTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM

dana bantuan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada sekolah Sasaran Pelaksana Kurikulum 2013 melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk penyelenggaraan pendampingan pelaksanaan Kurikulum.

MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 1. Bantuan Pemerintah bersumber dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016. 2. Jangka waktu penggunaan bantuan pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 adalah sampai dengan November 2016. Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah sampai tanggal 31 Desember 2016 . 3. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah akan dilakukan melalui KPPN Provinsi setempat dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) rekening Bank atas nama sekolah yang masih aktif (bukan perorangan) dan bukan rekening BOS. 4. Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk setiap sekolah diberikan dalam satu tahap sebesar 100% dari jumlah dana Bantuan Pemerintah setelah sekolah penerima dan pemberi Bantuan Pemerintah menandatangani Surat Perjanjian serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi. 5. Kelengkapan administrasi penyaluran dana Bantuan Pemerintah yang disiapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan sekolah penerima Bantuan Pemerintah

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM NO

KOMPONEN

1

Surat Keputusan Penetapan SDvpenerimaBantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum tahun 2016

2

Rencana Anggaran Biaya (RAB)penggunaan Bantuan Pemerintahpendampingan Kurikulum per sekolah, yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil asistensi sekolah dengan LPMP

3

Surat perjanjian pemberian dan penggunaan Bantuan Pemerintahpendampingan Kurikulum, dibuat 4 (empat) rangkap, semua bermaterai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh pemberi dan penerima Bantah

LPMP

PENERIMA BANTAH

v

v

v

v

NO

KOMPONEN

LPMP

PENERIMA BANTAH

4

Kuitansi pembayaran dana Bantuan Pemerintah meliputi : Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima Bantuan Pemerintah dan Pejabat Pembuat Komitmen LPMP, dan dibubuhi stempel masingmasing instansi yang terkait. Kuitansi dibuat dalam 6 (enam) rangkap (lembar 1, bermaterai Rp. 6.000,-).

v

v

5

Foto copy rekening Bank: Foto copy rekening yang dilegalisir oleh pejabat bank yang bersangkutan dan di stempel asli. Rekening harus atas nama sekolah penerima bantuan, bukan atas nama pribadi atau yayasan. Nama Pemilik Rekening hrs sama dengan nama penerima Bantah. Pengambilan dana atas nama 2 (dua) orang yaitu Kepala sekolah dan Bendahara sekolah yang bersangkutan.

v

NO

KOMPONEN

LPMP

PENERIMA BANTAH

6

Foto-copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah

v

7

Foto-copy pengangkatan Kepala Sekolah yang bersangkutan

v

8

Foto copy ijin pendirian sekolah (bagi sekolah Negeri) dan akte pendirian yayasan dan ijin operasional sekolah (bagi Sekolah Swasta)

v

9

Foto copy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

v

SPJM

v

10.

PRINSIP PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAHPENDAMPINGAN KURIKULUM 1. Swakelola dan partisipatif

2. Transparan 3. Akuntabel 4. Demokratis 5. Efektif dan efisien

6. Tertib administrasi dan pelaporan 7. Saling percaya

LANJUTAN

1. Swakelola dan partisipatif

Pelaksanaan pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Transparan Pengelolaan dana dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

LANJUTAN 3. Akuntabel Pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai proposal yang telah disetujui. Bila terjadi perubahan harus ada revisi dan disetujui oleh pemberi bantuan. 4. Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui musyawarah mufakat

LANJUTAN 5. Efektif dan efisien Pengelolaan dana harus efektif dan efisien, menghindari pemborosan dan penggunaan uang yang kurang bermanfaat. 6. Tertib administrasi dan pelaporan Penerima bantuan harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan 7. Saling percaya

Pemberian bantuan berlandaskan pada saling percaya antara pemberi dan penerima bantuan. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

PERUNTUKAN BANTAH PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 TAHUN 2016 JENJANG SD Dana Bantuan Pemerintah: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) No

Penggunaan

Kisaran Prosentase Besaran Biaya

Keterangan*)

1

Biaya Pendamping (honor dan transport)

30%

9 x pertemuan (3 x IN dan 6 x ON)

2

Penyusunan dan Penggandaan Produk Workshop

15%

Penggandaan RPP, Silabus, Rubrik Penilaian, dll

3

Bahan dan ATK Workshop

10%

Bahan Workshop ATK – bahan habis pakai misal kertas, alat tulis, dsb

4

Konsumsi Pelaksanaan Pendampingan dan Workshop mini (FGD) di Sekolah Inti dengan mengundang peserta pendampingan di kelompoknya

40%

 Konsumsi dan snack 9 x pertemuan, kurang lebih 50 orang per pertemuan

5

Administrasi, Penyusunan dan Penggandaan Laporan

5%

Laporan dikirim ke LPMP

Jumlah

100%

 

PERUNTUKAN BANTAH PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 TAHUN 2016 JENJANG SMA TUGAS SMA PENERIMA Bantah sebagai berikut : Menyiapkan Surat Ijin dan Penugasan tim Pendamping, melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota tentang Pelaksanaan Kegiatan “ON”. Memberikan Biaya Transport dan Honor kepada tim Pendamping dan Biaya Kegiatan IHT untuk semua anggota Klaster, menyusun laporan kegiatan “On” Tugas SMA Sasaran Pendamping sebagai berikut :

Menyusun Kebutuhan dan Permasalahan Pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolahnya untuk di diskusikan dengan TIM Pendamping . Memberikan akses kepada Tim Pendamping untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan Kurikulum 2013

PERUNTUKAN BANTAH PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 TAHUN 2016 JENJANG SMA NO

KEGIATAN

PERUNTUKAN

1

Persiapan pelaksanaan pendampingan

Pengiriman surat kepada narasumber, fasilitator dan peserta serta laporan, ATK kegiatan

2

Rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Transport dan konsumsi peserta

3

Whole school training di setiap SMA sasaran kurikulum 2013

Penggandaan panduan dan bahan; honor narasumber dan fasilitator; transport dan konsumsi pengarah, narasumber/ fasilitator

4.

Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA (On)

Transport dan honor Tim Pendamping, penginapan tim pendamping dari luar kabupaten/kota

5

Workshop Pembahasan Hasil Pendampingan Dalam Satu Kluster (In)

Honor narasumber dan fasilitator; transport narasumber, peserta, fasilitator, panitia; dan honor panitia

6

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pendampingan dan laporan pertanggungjawaban keuangan

Penggandaan laporan

PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Dana Bantuan Pemerintah harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam panduan pelaksanaan ini, surat perjanjian dan RAB Bantuan Pemerintah serta mengacu peraturan keuangan yang berlaku. 2. Seluruh penggunaan dana harus dicatat/dibukukan secara tertib dan rapi dalam buku tersendiri, sesuai dengan ketentuan pembukuan keuangan yang berlaku. 3. Seluruh berkas pendukung baik yang berkaitan dengan berkas pemberian Bantuan Pemerintah (rencana pelaksanaan kegiatan, RAB, Surat Perjanjian), laporan dan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013, laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban keuangan harus dikelola dan disimpan secara tertib dan teratur sampai batas waktu minimal 3 tahun, sesuai dengan ketentuan kearsipan dan penyimpanan dokumen negara yang berlaku.

PENGELOLAAN KEUANGAN (LANJUTAN) 4. Apabila terdapat perubahan kegiatan dan atau penggunaan Bantuan Pemerintah, maka sekolah penerima harus terlebih dahulu mengajukan usulan revisi secara tertulis dilengkapi dengan alasan pengalihan/perubahannya, ditujukan kepada pemberi bantuan.Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana subsidi sebagaimana diatur pada buku petunjuk pelaksanaan ini, dan atau jika ada laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak penerima Bantuan Pemerintah akan diberikan sangsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengembalikan dana yang tidak sesuai penggunaannya pada Kas Negara.

PENGELOLAAN KEUANGAN (LANJUTAN ) 5. Berbagai jenis pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran transaksi yang dilakukan pihak penerima subsidi, harus langsung dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:  Nilai nominal pada faktur pembelian atau kuitansi sebagai bukti pembayaran suatu transaksi yang akan mengakibatkan pembayaran pajak, maka nilai nominal tersebut harus sudah termasuk pajak, dan dinyatakan dalam faktur atau kuitansi. Untuk PPh 22 tarif pajak adalah 1,5% dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Pada setiap pembelian barang melakukan pemungutan PPN dengan tarif 10% dari harga beli tidak termasuk PPN, kecuali atas pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.  Segala penghasilan (honor) yang diberikan kepada personil yang melaksanakan tugas (misalnya: honor instruktur) dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana untuk ASN Golongan IV 15 %, ASN Golongan III tarif pajak adalah 5 %, dan ASN Golongan I dan II tidak dikenakan pajak.

PENGELOLAAN KEUANGAN (LANJUTAN) 6. Apabila masih terdapat sisa Bantuan Pemerintah yang tidak habis dipakai, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Negara melalui bank persepsi setempat dengan menggunakan Blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Pengembalian sisa dana diharapkan dapat menghubungi Bagian Keuangan LPMP Gorontalo untuk dibuatkan e-billing. Krn membutuhkan kode2 akun. 7. Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian negara akibat kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak penerima bantuan;

LARANGAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH 1. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana dan Rencana Anggaran Biaya; 2. Melakukan korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun; 3. Melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola, memborongkan kepada pihak kontraktor/perusahaan;

yaitu

4. Membiayai kegiatan-kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana yang berasal dari RKAS, APBD Kabupaten/Kota dan APBD provinsi; dan 5. Memindahkan dana Bantuan Pemerintah dari rekening rutin sekolah ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun.

JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH  Jenjang SD terdiri dari 23 sekolah induk klaster, dengan dana bantah sebesar Rp20.000.000,- per sekolah induk klaster.  Jenjang SMP terdiri dari 27 sekolah induk klaster, dengan dana bantah sebesar Rp30.000.000,- per induk sekolah, dan 80 sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 pada tahun 2015 dan 2016 mendapat dana bantah sebesar Rp5.000.000,- untuk kegiatan ON di sekolah.  Jenjang SMA terdiri dari 2 sekolah induk klaster, dengan dana bantah sebesar Rp 50.000.000,- per sekolah berdasarkan jml sekolah anggota klaster

 Jenjang SMK terdiri dari 1 sekolah induk klaster, dengan dana bantah sebesar Rp 8.196.000,- Per sekolah

SANKSI 1. Peringatan/teguran secara lisan atau tertulis 2. Meminta bantuan institusi pemeriksa/auditor yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung ke penerima bantuan; 3. Menarik kembali bantuan dana yang telah disalurkan ke penerima bantuan untuk disetorkan ke Kas Negara; 4. Memasukkan penerima bantuan ke dalam daftar sekolah/lembaga/yayasan yang melanggar aturan (apabila terbukti) untuk kemudian tidak diberikan bantuan lagi di masa mendatang.

KETENTUAN LAINNYA PENYALURAN BANTAH Penanggungjawab penerima Bantuan Pemerintah adalah kepala sekolah. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan dan sisa anggaran yang belum dilaksanakan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan.

HASIL DAN BENTUK FISIK SPJ KEUANGAN Kegiatan 1. Belanja pengiriman surat dinas 2. Belanja bahan

3. Belanja perjalanan

Hasil

 

Tanda terima pengiriman  surat Dst. ATK  Tanda terima panduan dan materi pendampingan Daftar menu makanan  Dst.



 

   

Daftar hadir

   4. Belanja Jasa Profesi



Daftar Hadir

 

Bentuk SPJ Keuangan Faktur pengiriman surat Kuitansi pembelian ATK yang ditandatangani dan distempel Kuitansi rumah makan yang ditandatangani dan distempel Dst. Kwitansi/Daftar Pembayaran Daftar Pengeluaran Riil Surat Tugas Surat Perjalanan Dinas Kuitansi/Daftar Pembayaran SK

PELAPORAN Pelaporan Penerimaan Dana Kepala sekolah penerima dana bantuan segera melaporkan penerimaan dana bantuan setelah dana masuk ke rekening sekolah sasaran. Laporan penerimaan dana disampaikan kepada LPMP melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Laporan pertanggungjawaban akhir berisi tentang: Cover Laporan Pertanggungjawaban; Surat LPJ; Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan K13; Penggunaan Dana; Foto-foto pelaksanaan kegiatan pendampingan K13 Dokumen Administrasi: proposal workshop, laporan penerimaan Dana, SK Penetapan Sekolah Penerima Dana, MoU Bantuan Pemerintah, dan laporan pertanggungjawaban. Dokumen Kegiatan workshop: materi workshop, daftar hadir dan foto-foto pelaksanaan workshop Dokumen Keuangan: Buku Kas Umum dan bukti-bukti pembayaran 1

Laporan penyerapan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah dibuat rangkap 2 (dua) yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, dilengkapi dengan bukti penggunaan dana yang ditanda tangani oleh kepala sekolah terdiri atas bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, bukti setor pajak dan bukti setor sisa dana (bila ada).

TERIMAKASIH