Mauuuuuuuuuu.docx

BAB I LATAR BELAKANG

Dunia kesehatan secara sadar atau tidak sadar kini tengah bergerak menjadi salah satu faktor terpenting dalam sebuah kehidupan. Seiring berjalanya waktu dunia modern untuk saat ini sudah sepatutnya dunia kesehatan memberikan sebuah pelayanan yang cepat dan tepat. Dalam situasi yang penuh keprihatinan untuk saat ini, dunia kesehatan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kondusif dan penuh motivasi. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan dalam soal yang bersamaan dapat pula bersaing secara efektif dan efisien dalam konteks lokal, regional bahkan dalam konteks global. Menurut Murdik (2002) bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang. Sedangkan sistem kesehatan menurut WHO (1996) adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang orang yang menggunakan pelayanan tersebut( demand side) di setiap wilayah serta negara dan organisasinya yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk, menjadikan sebuah rumah sakit mempunyai peranan yang penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan haruslah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Peran Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif, menempati peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Karena pentingnya peran rumah sakit dalam sistem pelayanan kesehatan, maka berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Hal ini layak untuk diupayakan agar seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara terjangkau dan terlayani secara merata. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam pembangunan kesehatan. . Hal tersebut harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dimana pelayanan kesehatan di setiap negara berbeda beda tergantung dari bagaimana negara tersebut menerapkan sistem pelayanan kesehatan. Bagi sebagian besar Negara, peningkatan kualitas terpusat pada reformasi kesehatan dan pemberian layanan. Dengan sumber daya yang tersedia semua negara menghadapi tantangan dalam menjamin akses, pemerataan, keselamatan dan partisipasi pasien, dan bagaimana meningkatkan keahlian, teknologi dan pengobatan berdasar bukti. Setiap negara berlomba-lomba memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan tujuan dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Indikatornya banyak, antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka kejadian penyakit dan berbagai indikator lainnya. Selain itu juga untuk meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat serta menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sistem kesehatan diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Setiap sistem pelayanan kesehatan di setiap negara berbeda berbeda dapat dilihat dari perbedaan Regulator dan/atau stewardship, Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya. Dimana penggabungan dari setiap fungsi diatas apalabila dikelola dengan baik dapat meningkat kualitas pelayanan kesehatan suatu negara. Terjadinya perubahan lingkungan strategis seperti adanya regulasipenyelenggaraan kepemerintahan dan di tingkat global

telah terjadiperubahan iklim serta dan upaya percepatan pencapaian MilleniumDevelopment Goals (MDGs), sehingga diperlukan penyempurnaan dalampengelolaan kesehatan. Masih terbatas penelitian empiris berbasis negara tertentu yang dilakukan untuk menelusuri cara bagaimana elemen-elemen sistem kesehatan dapat membentuk capaian kesehatan yang optimal menyebabkan masih tumpang tindihnya sitem pelayanan kesehatan di dunia. Dimana dengan masih ditemukannya di beberapa negara masih ada pelayanan sistem belum memadai. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis sesuai pentahapannya pencapaian layanan kesehatan dapat diwujudkan melalui pembenahan sarana serta prasarana pendukung, seperti membenahi ruangan, penyediaan alat kesehatan dan perlengkapan muebiler. Dengan membaiknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, secara otomatis kesehatan masyarakat semakin baik. Tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya profesionalitas kinerja tenaga medis tersebut.

BAB II SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA

Di Indonesia sendiri pembangunan kesehatan secara berkesinambungan telah dimulai sejak dicanangkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun I pada tahun 1969 yang secara nyata telah berhasil mengembangkan berbagai sumber daya kesehatan, serta melaksanakan upaya kesehatan yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan di Indonesia telah mulai dikembangkan sejaktahun 1982 yaitu ketika Departemen Kesehatan RI menyusun dokumen system kesehatan di Indonesia yang disebut Sistem Kesehatan Nasional(SKN). Penyusunan dokumen tersebut didasarkan pada tujuan nasionalbangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia danuntuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapaitujuan tersebut, maka dibentuklah program pembangunan nasional secaramenyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan adalahbagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkankesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agarterwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensibangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Sistem Kesehatan Nasional adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan disusun sesuai amanat UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. 1 Prinsip dasar penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. 2 Prinsip perikemanusiaan mengandung makna bahwa tenaga kesehatan perlu berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan. Pembangunan kesehatan berdasarkan prinsip pemberdayaan dan kemandirian harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan bersama Pemerintah, yang dilaksanakan berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta semangat solidaritas kegotong-royongan. Prinsip adil dan merata menjelaskan makna hak yang 1 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. 2 Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 2 sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tanpa memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Prinsip pengutamaan dan manfaat mengedepankan pelaksanaan pembangunan kesehatan atas kepentingan umum, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. 1. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah mengenai pelayanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang penting bagi masyarakat. Pemerintah wajib memberian pelayanan tersebut untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sehat. Disisi lain pemerintah juga harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat secara adil. Gambaran situasi dan kondisi pelayanan di bidang kesehatan oleh pemerintah saat ini cukup memprihatinkan sehingga masyarakat banyak yang tidak puas. Pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit, banyaknya biaya dan waktu yang sangat lama, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak berkualitas. Hal di atas menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan menurun. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat lainnya. Perkembangan sektor kesehatan di Indonesia saat ini terlihat tumbuh secara tidak maksimal. Pemerintah belum memberikan kualitas pelayanan kesehatan secara merata. Padahal kunci utama masyarakat dalam melakukan kegiatan yaitu kondisi tubuh yang sehat. Keadaan sehat membutuhkan banyak hal, diantaranya menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan (consumer satisfaction), melalui pelayanan yang prima oleh pemberi pelayanan yang memuaskan harapan (provider satisfaction)dan institusi pelayanan yang diselenggarakan (institutional satisfaction). Interaksi ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras dan seimbang merupakan paduan dari kepuasan tiga pihak dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan. Pelayanan kesehatan dapat diperoleh mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit, dokter praktek swasta dan lain-lain. Masyarakat dewasa ini sudah makin kritis menyoroti pelayanan kesehatan dan profesional tenaga kesehatan. Masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang baik dari pihak rumah sakit, disisi lain pemerintah belum dapat memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan, kecuali rumah sakit swasta yang berorientasi bisnis, dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang trampil dan fasilitas rumah sakit yang baik, tetapi tidak semua rumah sakit dapat memenuhi kriteria tersebut sehingga meningkatnya kerumitan system pelayanan kesehatan dewasa ini. Menurut Suryo Suwignjo, Presiden Direktur Philips Indonesia, ada empat hal terkait layanan kesehatan, yakni; Accessibility, Capability, Capacity, dan Affordability. "Untuk Accessibility,memang sekarang sudah banyak rumah sakit. Tapi hanya mengelompok di kota-kota tertentu, kota-kota besar, terutama pelayanan rumah sakit yang bentuknya spesialis," ujar Suryo dalam forum Diskusi Philips HealthTech dengan tema 'Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akses Kesehatan' di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu."Bayangkan orang di pedalaman di mana orang harus tiga hingga empat jam naik perahu untuk menuju ke Rumah Sakit, ditambah harus menyambung lagi satu jam dengan naik kendaraan darat. Mereka terkadang punya biaya untuk berobat tapi ngga punya biaya untuk transportasinya," tambah Suryo. Untuk Capability adalah kendala di mana tenaga-tenaga dokter umum mungkin memang banyak, tetapi tidak dengan dokter-dokter spesialis. Sedangkan menyoal Capacity, alat-alat medis dengan terobosan-terobosan inovatif yang belum dimiliki oleh banyak rumah sakit. Kalau pun ada, ketersediaannya terbatas sehingga tidak mampu mengakomodir jumlah pasien yang banyak. "Affordability adalah apakah mereka (pasien) mampu berobat? Problem kita ada di empat area (Accessibility, Capability, Capacity, dan Affordability) itu," lanjut Suryo. Menurut Fajaruddin Sihombing, selaku perwakilan dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, apa yang dikatakan Suryo adalah realita yang terjadi di Indonesia. Keempat masalah inilah yang memang butuh atensi khusus agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat terlaksana."Banyak faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan nantinya. Faskes dan subsistem lainnya harus bisa saling dukung," ujar Fajaruddin saat berbincang di kesempatan yang sama. Bentuk pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dengan kehadiran teknologi. Sebab dengan teknologi nantinya akan membantu untuk peningkatan efisiensi biaya pelayanan rumah sakit. Sebagai contoh adalah kerja sama antara dokter di Amerika Serikat dengan di India. "Dokter-dokter di

pedalaman dapat melakukan tes-tes radiologi kemudian mengirimkan hasilnya ke dokter ahli di kota. Dan nantinya, hasil diagnosa bisa diberikan untuk tindakan medis selanjutnya," Suryo memberikan pengandaian. Atas beberapa solusi teknologi yang diberikan Suryo bersama layanan kesehatan Phillips, Fajaruddin mengaku mendukung karena memang diperlukan sinergi antara para stake-holder untuk mengatasi masalah ini. "Asosiasi Rumah Sakit Swasta saat ini sudah melakukan penghitungan biaya pelayanan rumah sakit yang mencakup tiga komponen, yaitu lama perawatan, ketenagaan medis yang terlibat dan komponen-komponen pendukung. Bila penggunaan teknologi mampu menjawab ketiga komponen tersebut maka memang teknologi kita butuhkan dan tidak akan bisa dielakkan," tutup Fajaruddin. Permasalahan utama pelayanan kesehatan saat ini antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antara perkotaan dengan perdesaan. Secara umum status kesehatan penduduk dengan tingkat sosial ekonomi tinggi, di kawasan barat Indonesia, dan di kawasan perkotaan, cenderung lebih baik. Sebaliknya, status kesehatan penduduk dengan sosial ekonomi rendah, di kawasan timur Indonesia dan di daerah perdesaan masih tertinggal. Di sisi lain, kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan juga masih rendah. Kualitas pelayanan menjadi kendala karena tenaga medis sangat terbatas dan peralatan kurang memadai. Dari sisi jumlah, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani masih rendah. Keterjangkauan pelayanan terkait erat dengan jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2002, untuk setiap 100.000 penduduk hanya tersedia 3,5 Puskesmas. Itu pun sebagian penduduk, terutama yang tinggal daerah terpencil, tidak memanfaatkan Puskesmas karena keterbatasan sarana transportasi dan kendala geografis. Pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat makin rentan akibat meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Ketersediaan, mutu, keamanan obat, dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, obat asli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang dimiliki sangat besar. Perilaku masyarakat juga sering tidak mendukung hidup bersih dan sehat. Hal ini dapat terlihat dari meluasnya kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (Napza), dan kematian akibat kecelakaan. Selain permasalahan mendasar seperti itu, dalam sepuluh bulan terakhir, paling tidak terdapat lima isu penting di bidang kesehatan yang perlu penanganan segera, yaitu penjaminan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan.

2. SISTEM PEMBAYARAN Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kenyataan yang terjadi sampai saat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya pada masyarakat miskin. Hal ini dapat digambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu penyebabnya adalah karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses ke pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah. Asuransi kesehatan adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Dampak krisis ekonomi di Indonesia sampai saat ini meluas ke seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang pelayanan kesehatan. Dilema yang dihadapi pelayanan kesehatan, disatu pihak

pelayanan kesehatan harus menjalankan misi sosial, yakni merawat dan menolong yang sedang menderita tanpa memandang sosial, ekonomi, agama dan sebagainya. Namun dipihak lain pelayanan kesehatan harus bertahan secara ekonomi dalam menghadapi badai krisis tersebut. Oleh sebab itu pelayanan kesehatan harus melakukan reformasi, reorientasi dan revitalisasi. (Juanita, 2002). Reformasi kebijakan pembangunan kesehatan telah selesai dilakukan sebagaimana telah tertuang dalam Visi, Misi, Strategi dan Paradigma baru pembangunan kesehatan yang populer dengan sebutan Indonesia Sehat. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) telah memberi arah baru pembangunan kesehatan di Indonesia. Jika diperhatikan kebijakan dan sistem baru hasil reformasi tersebut tampak banyak perubahan yang akan dilakukan, dua diantaranya yang terpenting adalah perubahan pada subsistem upaya kesehatan dan perubahan pada subsistem pembiayaan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional pada prinsipnya terdiri dari dua bagian besar yaitu sistem pendanaan dan sistem layanan kesehatan. Subsistem pendanaan kesehatan menggambarkan dan mengatur sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk terpenuhinya kebutuhan kesehatan penduduk. Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari : 1. Pendanaan langsung dari masyarakat (out of pocket) 2. Pendanaan dari Pemerintah baik pusat maupun daerah 3. Pembayaran iuran asuransi social yang wajib sebagaimana diatur dalam Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No.40 tahun 2004 4. Pendanaan oleh pihak ketiga, baik oleh pemberi kerja maupun peserta asuransi dan 5. Bantuan pendanaan dari berbagai sumber baik dalam maupun luar negeri. (Situmorang,2012). Permasalahan kesehatan di Indonesia masih menjadi pelik untuk dikaji dan dilaksanakan. Isu terkait jaminan kesehatan untuk masyarakat penting bagi pemerintah, pihak swasta dan seluruh entitas yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Karena telah menjadi realita umum bahwa permasalahan kesehatan terkait dengan mahalnya biaya pengobatan dan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan kesehatan. Salah satu dari beberapa permasalahan terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, yakni mahalnya biaya berobat di Indonesia yang juga dijelaskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Kesehatan serta Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kedua badan tersebut mengakui harga obat di Indonesia mahal bukan kepalang dan disinyalir harganya ada yang mencapai 200 kali lipat dari harga di pasaran internasional. Salah satu penyebabnya tak lain karena tingginya biaya promosi dari produsen obat untuk dokter, rumah sakit serta apotek. Hal ini terkait dengan banyaknya jumlah perusahaan farmasi di Indonesia sehingga menyebabkan persaingan tidak sehat sehingga menimbulkan banyak upaya dalam hal promosi produk perusahaan. Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan sebuah perumpamaan masyarakat luas bahwa “orang miskin dilarang sakit”. BerdasarkanSistem Jaminan Sosial Nasional adalah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia guna menjamin bahwa setiap warga negaranya bisa terpenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Menurut UU No. 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah penggganti program-program jaminan sosial yang sudah ada sebelumnya yang menurut penilaian tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi penggunanya. Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. berupa Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES). Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Program-program tersebut baru mencakup sebagian kecil dari rakyat Indonesia dan Sebagian besar belum memperoleh perlindungan yang memadai, disamping itu, ternyata pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut sudah mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak dari seluruh peserta. Berdasarkan beberapa pertimbangan maka dipandang perlu untuk menyusun suatu Sistem Jaminan

Nasional yang mampu mensinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk dari jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pesertanya. Maka dibentulah BPJS-Kesehatan. Fakta tahun 2014 yang ditemukan, untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maka harus diupayakan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari masyarakat maupun subsidi negara seimbang dengan biaya pelayanan kesehatan yang dibelanjakan untuk penjaminan peserta. Secara prinsip, Normand dan Weber (2005) menyebutkan ada beberapa faktor utama yang menentukan keberlangsungan atau sustainibilitas sebuah jaminan sosial termasuk didalamnya BPJS kesehatan yaitu : 5 1. Dari sisi penerimaan (revenue), seberapa besar uang yang diterima dari berbagai sumber : pemerintah, premi peserta, dan investasi dan digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. 2. Dari sisi pengeluaran (Expenditure), seberapa besar sekaligus seberapa efisien uang dibelanjakan untuk membiayai pelayanan kesehatan, Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan) sudah baik, namun demikian masih terdapat beberapa keluhan dari masyarakat khususnya peserta BPJSKesehatan khususnya cara pelayanan pengambilan kartu BPJS yang hanya dipusatkan pada kantor utama di Teling, sehingga antrian sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama untuk dilayani, selain itu penjelasan dari pelaksana kurang jelas sehingga para calon peserta BPJSKesehatan harus bola-balik untuk melengkapi berkas. Seperti diungkapkan oleh hampir semua informan yang diwawancarai. Demikian juga halnya ketika menjalani rawat inap di rumah sakit kadang-kadang mendapatkan fasilitas yang tidak sesuai dengan fasilitas yang tertera pada kartu, atau terpaksa harus dirawat pada Kelas yang lebih tinggi karena ruangan yang sesuai dengan standar sudah penuh, sebagai akibatnya pasien terpaksa harus menambah biaya perawatan atau pasien harus menunggu untuk menjalani rawat inap. Jikalau menjalani rawat-inap pada kelas yang lebih tinggi pasien tidak mendapatkan konpensasi biaya pengganti, sedangkan kalau menjalani rawat-inap pada kelas yang lebih rendah maka pasien tidak mendapatkan penggantian selisih biaya perawatan. Tujuan program BPJS-Kesehatan adalah meringankan biaya pengobatan dan rawatinap bagi seluruh masyarakat, dengan cara bergotong-royong sesama anggota masyarakat dalam bentuk asuransi kesehatan massal, tetapi karena program BPJS-Kesehatan menjadi monopoli badan usaha milik negara maka tampak pelayanannya kurang profesional dan apa adanya. Seperti yang nampak pada pengurusan di loket BPJS-Kesehatan pada rumah-rumah sakit ketika akan mengambil berkas yang diperlukan dalam urusan rawat-inap. Perihal obat-obatan yang disediakan oleh Pihak BPJSKesehatan semuanya adalah obat generik yang sesuai dengan DPHO yang dikeluarkan oleh BPJSKesehatan dan tidak ada obatobat paten, sehingga ketika pasien memerlukan obat yang tidak masuk dalam DPHO terpaksa harus membeli sendiri di apotik-apotik dengan harga yang cukup memberatkan keluarga pasien, yang seharusnya BPJS-Kesehatan harus bisa menyediakan obat-obat paten yang harganya terjangkau oleh seluruh peserta BPJS-Kesehatan. Peningkatan biaya pelayanan kesehatan yang makin tidak terkendali serta mengantisipasi ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga perkembangan penyakit semakin tidak terkendali, maka pilihan yang tepat untuk pembiayaan kesehatan adalah asuransi kesehatan. Mengingat kondisi ekonomi negara dan masyarakat serta keterbatasan sumber daya yang ada, maka perlu dikembangkan pilihan asuransi kesehatan dengan suatu pendekatan yang efisien, efektif dan berkualitas agar dapat menjangkau masyarakat luas. Untuk itu, sudah saatnya dikembangkan asuransi kesehatan nasional dengan managed care sebagai bentuk operasionalnya.

BAB III SISTEM KESEHATAN DI NEGARA LAIN (MALAYSIA)

Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke66 di dunia, dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan luas wilayah melebihi 320.000 km2. Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi dan Venezuela, dan luas wilayah sedemikian sebanding dengan luas wilayah Norwegia dan Vietnam, atau New Mexico. Sistem Pelayanan Kesehatan di Malaysia sudah mengalami transformasi secara radikal. Pada awal perawatan pre-colonial yang paling digunakan adalah pengobatan tradisional terutama bagi para penduduk Melayu, China dan kelompok etnis lainnya. Pada saat akan berakhirrnya penjajahan (masuknya Inggris) masuklah praktek pengobatan barat. Sejak kemerdekaan negara Malaysia pada tahun 1957, sistem pelayanan kesehatan dirubah dari aturan koloni Inggris supaya fokus pada kegawatdaruratan terhadap penyakit, yang juga merupakan kebutuhan nasional secara politik. Malaysia, sebagai salah satu negara berkembang paling dikenal di Asia, memil Ketika Konferensi sejarah diadakan di Alma Ata pada 1978 untuk mengatasi ketidakadilan pada kesehatan untuk populasi dunia, tujuan utamanya adalah “Kesehatan untuk semua pada tahun 2000” dianggap dapat dicapai oleh pendekatan Primary Health Care (PHC). Deklarasi ini diadopsi secara resmi PHC Perawatan Kesehatan Utama sebagai sarana untuk memberikan pelayan kesehatan yang komprehensif, universal, perawatan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk semua. Unfortunately for many parts of the world, till today, Health for All has not been achieved. Sayangnya banyak negara sampai hari ini Kesehatan untuk Semua ini belum tercapai. As noted by the Director General of the World Health Organization during her opening remarks at the primary health care conference in Buenos Aires in August last year, health care is not reaching the poorest sectors at the necessary scale. Sebagaimana dicatat oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia selama pidato pembukaannya pada konferensi PHC di Buenos Aires pada Agustus tahun 2007, pelayanan kesehatan tidak mencapai sektor termiskin pada skala yang diperlukan. 3.Malaysia, as a nation, had achieved “Health for All by the year 2000” – theMalaysia, sebagai bangsa yang telah berhasil mencapai "Kesehatan untuk Semua pada tahun 2000" – sebagaimanaoriginal target set by the Alma Ata Declaration. target awal yang ditetapkan oleh Deklarasi Alma Ata. However, there are still pockets of population caught in the vicious cycle of poverty and ill-health, with difficulties in accessing not only health but also educational and economic services. iki potensi luar biasa pada sektor yang kini semakin penting - pariwisata medis. Pelayanan kesehatan di Malaysia, di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan, memiliki sistem layanan kesehatan yang efisien dan luas, dengan mengoperasikan dua sistem pelayanan kesehatan; terdiri dari sistem pelayanan kesehatan umum yang dikelola pemerintah serta sistem pelayanan kesehatan swasta yang berjalan berdampingan. Pada tahun 1985, pemerintah memperbarui sistem kesehatan dengan cara meng-up grade jumlah dokter dan pusat-pusat pelayanan kesehatan di semua daerah Malaysia. Sistem yang dinamakan Rural Health Service Scheme (RHSS) ini mampu menyerap 95% pasien dalam melayani kesehatan. Semakin banyak rumah sakit swasta Malaysia yang menawarkan keahlian dalam bidang medis, antara lain kardiologi, onkologi, bedah estetika, bedah robotik, penanganan kesuburan, bedah

bariatrik, ortopedi, implantasi gigi, optalmologi, neurologi, dan prosedur estetika seperti bedah akses minimal. Selain diatur oleh Kementerian Kesehatan, sebagian besar rumah sakit ini juga memiliki akreditasi yang diakui internasional, misalnya, dari Joint Commission International, yang mengakreditasi organisasi dan program pelayanan kesehatan di Amerika Serikat. Maka, dengan layanan medis papan atas yang menyediakan perawatan andal, aman, dan efektif dalam lingkungan nyaman dengan kemudahan akses dan harga terjangkau, Malaysia jelas telah menjadi pilihan unggul untuk pasien asing yang mencari perawatan kesehatan di luar negeri. Industri pelayanan kesehatan kami jelas sudah melangkah jauh ke depan. 1. PELAYANAN KESEHATAN Malaysia sudah berkembang luas dalam hal pelayanan kesehatan. Hal ini dicerminkan dari sistem pelayanan kesehatan universal, artinya sistem ini banyak merujuk pada pelayanan kesehatan swasta. Angka kematian bayi (yang digunakan sebagai standar mengukur efisiensi pelayanan kesehatan secara keseluruhan) pada tahun 2005 adalah 10, menunjukkan perbandingan yang baik bila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Eropa Barat. Angka harapan hidup pada kelahiran di tahun 2005 adalah 74 tahun. Sistem kesehatan di Malaysia terbagi menjadi sektor publik dan sektor swasta. Badan pemerintahan yang bertanggung jawab pada pencegahan kesehatan populasi di Malaysia adalah Menteri Kesehatan (Ministry of Health/MOH), tetapi ada juga beberapa pelaku di samping pemerintah. Menteri adalah anggota kabinet nasional dan partisipasi dalam semua aspek politik pemutus kebijakan. Pelayanan pencegahan termasuk kesehatan keluarga (promosi kesehatan ibu dan anak), sanitasi lingkungan, perlindungan kesehatan kerja, preventif dan pengendalian penyakit akut dan penyakit kronik, pendidikan kesehatan, dan pemeliharaan gigi. Beberapa kantor pemerintah lain dilaksanakan relevan dengan sistem kesehatan Malaysia, misalnya Kementerian Pendidikan bertanggung jawab pada pelaksanaan universitas nasional, di antaranya ada tiga sekolah medis, dokter gigi dilatih dalam universitas, begitu juga dengan ahli farmasi. Di Malaysia, Departemen Kesehatan adalah penjaga kesehatan publik, dan prinsip etika pemandu dalam kesehatan masyarakat adalah ekuitas. Oleh karena itu, kementerian telah selalu berusaha untuk memastikan bahwa akses untuk hidup hemat dan kesehatan mempromosikan intervensitidak ditolak kepada siapapun untuk alasan yang tidak adil, termasuk yang sosial atau ekonomi. Sejak Kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Departemen Kesehatan tidak hanya berusaha untuk menjamin penyediaan air bersih, makanan yang aman dan obat-obatan berkualitas, tetapi juga diupayakan untuk menjaga masyarakat Malaysia mengenai cara untuk melindungi kesehatan mereka sendiri. Kenapa banyak orang Indonesia berobat ke rumah sakit ini? Mungkin ada banyak alasan. Beberapa kelebihan rumah sakit ini dibandingkan rumah sakit di Indonesia, terutama menyangkut kualitas pelayanan,bahasa yang bisa dimengerti orang Indonesia, dan biaya pengobatan yang tak terlalu mahal, bahkan untuk operasi terkadang lebih murah dibandingkan beberapa rumah sakit di Indonesia. Pertama-tama, rumah sakit yang memiliki 10 lantai ini didesain sedemikian rupa sehingga suasana di dalam rumah sakit lebih menyerupai sebuah klinik berobat modern. Bahkan setelah memasuki pintu masuk rumah sakit ini dan melakukan pendaftaran berobat, beberapa orang mengatakan suasana nya lebih menyerupai sebuah lobi hotel. Kesan yang diperoleh jauh berbeda

dengan suasana rumah sakit di Indonesia. Proses yang harus dilalui pasien juga tak terlalu berbelitbelit, terutama menyangkut obat yang diresepkan dokter bisa langsung diambil dari konter pelayanan yang dihadapi oleh 2 orang suster, persis di depan pintu masuk ruang praktek dokter. Di sekitar tempat pendaftaran berobat, tersedia beberapa orang yang bertindak sebagai customer service yang tanpa ragu-ragu menghampiri pengunjung yang terlihat kebingungan lalu menawari bantuan kepada mereka. Mereka pun juga tak segan-segan mengantar pasien ke tempat yang mereka inginkan jika diperlukan. Dari segi fasilitas dan peralatan kesehatan tak usah diragukan lagi, bahkan mungkin menyamai beberapa rumah sakit swasta di Singapore. Kualitas dokter sendiri juga banyak yang bagus-bagus, walaupun saya yakin dokter di Indonesia sebenarnya secara keilmuwan nya juga banyak yang tak kalah bagus. Saya sendiri mengamati dokter-dokter di rumah sakit Mahkota ini banyak yang merupakan lulusan universitas di luar negeri terutama Inggris, dan banyak di antara mereka yang masih muda-muda. Mereka juga banyak yang dilatih di Singapore, karena memang rumah sakit Mahkota ini saham terbesarnya (49%) dimiliki oleh sebuah perusahaan kesehatan Singapore, yakni Health Management International (HMI), yang sudah terdaftar di Singapore Exchange (SESDAQ). Semua dokter, staf, dan perawat di rumah sakit ini semuanya menguasai minimal dua bahasa yakni bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bagi yang Chinese tentu juga bisa berbicara Chinese dan bagi yang India tentu juga bisa berbahasa India. Akan tetapi, ada berbagai hal menarik tentang pengalaman pasien-pasien Indonesia yang berobat di rumah sakit Mahkota di Malaka ini, dimana sebelumnya ke rumah sakit ini mereka banyak juga yang sudah mencoba berobat di Indonesia. Ada di antara mereka yang mengeluhkan salah diagnosa dokter di Indonesia, lalu setiba di rumah sakit Mahkota ini dokter bisa melakukan tindakan yang lebih tepat. Ada juga kasus dimana mereka oleh dokter di Indonesia disuruh berobat jalan dan sudah berlangsung lama, padahal oleh dokter di rumah sakit di Malaka ini operasi langsung diadakan dan langsung memberikan efek positif pada pasien, dan berbagai pengalaman bertolak belakang lainnya antara pengobatan di Indonesia dengan di rumah sakit ini. Kelebihan Sistem Pelayanan Kesehatan di Negara Malaysia 1. Penerapan sistem Health Tourism ( Wisata Kesehatan ). 2. Berbagai perawatan medis tersedia di rumah sakit Malaysia. Ada bedah kecantikan, bedah umum, bedah kardiologi dan kardiovaskular, cuci darah dan banyak lagi. 3. Peralatan medis yang canggih dan diakui Internasional. 4. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh. 2. PEMBIAYAAN KESEHATAN Sebagai Negara persemakmuran, sistem jaminan sosial di Malaysia berkembang lebih awal dan lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan sistem jaminan sosial di negara lain di Asia Tenggara. Pada tahun 1951 Malaysia sudah memulai program tabungan wajib pegawai untuk menjamin hari tua (employee provident fund, EPF ) melalui Ordonansi EPF. Seluruh pegawai swasta dan pegawai negeri yang tidak berhak atas atas pensiun wajib mengikuti program EPF yang dikelola terpusat, meskipun Malaysia merupakan negara federasi. Ordonansi EPF kemudian diperbaharui menjadi UU EPF pada tahun 1991. Pegawai pemerintah mendapatkan pensiun yang merupakan tunjangan karyawan pemerintah. Selain itu, Malaysia juga memiliki sistem jaminan kecelakaan kerja dan pensiun cacat yang dikelola oleh Social Security Organization (SOCSO) (bukan Bhd atau PT di Indonesia) yang dalam bahasa Malaysia disebut H Thabrany – Analisis BPJS Hal – 39 Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), yang juga dikelola terpusat oleh pemerintah federal. Dalam pelayanan kesehatan, pemerintah federal Malaysia (Departemen Kesehatan) bertanggung jawab dan mengelola langsung pembiayaan dan penyediaan pelayanan kesehatan secara cuma – cuma bagi seluruh penduduk. Karena

seluruh rakyat sudah mendapat jaminan pelayanan kesehatan gratis, maka jaminan kesehatan tidak masuk dalam sistem jaminan sosial di Malaysia (Kertonegoro,1998-31;Roy,2001-32).2 Sistem pembiyaan kesehatan di Malaysia terbagi menjadi dua yaitu kesehatan publik dan kesehatan privat. Untuk kesehatan publik sumber dana berasal dari beberapa sumber yaitu pajak masyarakat yang dibayarkan langsung kepada pemerintah federal, anggaran pendapatan negara tahunan, dan dari lembaga SOSCO dan EPF. Dana ini kemudian dialokasikan untuk program preventif dan promotif seperti kesehatan lingkungan, izin fasilitas kesehatan, Inspeksi Bangunan, kontrol terhadap vektor kebersihan, kontrol terhadap kualitas makanan, kontrol terhadap penyakit menular, kontrol terhadap kebersihan air, dan perencanaan pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk program kuratif dan rehabilitatif, Pemerintah Malaysia menetapkan Universal Coverage yaitu semua warga dijamin atas pelayanan kesehatan yang diterima dengan hanya iur bayar 1 RM (Ringit Malaysia) untuk berobat pada dokter umum serta 5 RM untuk berobat pada dokter spesialis. Namun beberapa penyakit berat dengan harga pengobatan yang mahal tidak tercakup dalam sistem pembiayaan kesehatan ini. Selain untuk program preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, Dana kesehatan juga digunakan untuk pembiayaan pendidikan calon tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker dan lain sebagainya. Biaya pengobatan yang di keluarkan warga untuk berobat relatif murah (1 RM – 5 RM) maka antrian pengobatan di rumah sakit pemerintah tergolong panjang (untuk penyakit kritis akan didahulukan) sehingga bagi warga yang tidak sabar untuk mendapatkan layanan pengobatan akan memilih berobat di sektor swasta dengan uang sendiri (out of pocket). Atau mereka mengikuti asuransi kesehatan yang disediakan lembaga swasta dengan penyakit tertentu yang tidak tercover oleh pembiayaan kesehatan dari pemerintah. Biaya operasional kesehatan di negara Malaysia tergolong murah karena pemerintah membebaskan pajak untuk alat kesehatan dan obat-obatan. Dokter dibatasi hanya boleh berpraktik di satu tempat yaitu pelayanan kesehatan milik pemerintah atau memilih bekerja di satu tempat pelayanan kesehatan milik swasta. Gaji dokter juga sangat tinggi sehingga mutu kesehatan di negara Malaysia terjamin kualitasnya. Rumah sakit milik pemerintah melakukan klaim pembiayaan kesehatan dengan melihat besarnya pengeluaran untuk kesehatan di tahun sebelumnya kemudian mengajukan anggaran pembiyaan kepada Kementrian Kesehatan / MoH ( Ministry of Health ). Jumlah penduduk di Malaysia 27 juta jiwa dengan luas nega r 329.000 Km2, pendapatan per kapita US 8,141 (PPP 14,072)- 2008 masuk dalam kategori pendapanat mengah atas. Jumlah penduduk daerah perkotaan sebesar 56% dari jumlah penduduk di negar tersebut. Angka melek huruf 92%, jumlah usia tua lebih dari 65 tahun sebesar 4,5% dan akses terhadap air bersih sebesar 95%. Angka kematian bayi pada tahun 2008 sebesar 6/1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu 30/10.000 kelahiran hidup sedangkan angka harapan hidup bagi laki-laki usia 72 tahun dan wanita di usia 76 tahun dan angka kematian kasar sebesar 4,5. Dengan meningkatnya harapan hidup dan bertambahnya penduduk, pemerintah Malaysia mulai memperbaiki banyak sektor, termasuk perbaikan rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, menambah jumlah klinik umum dan perbaikan pelatihan serta perluasan pelayanan jarak jauh (telehealth). Sebelumnya pemerintah Malaysia telah memperkuat usaha untuk memajukan sistem dan menggaet lebih banyak investor asing.

BAB IV DISKUSI Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Di dalam pembangunan nasional juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan Kesehatan dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Human Development Index (HDI) yang diterbitkan oleh United Nation DevelopmentProgram setiap tahunnya, menempatkan Indonesia pada ranking yang ke 105 di antara 180 negara di dunia (1999). Saat ini Indonesia berada di ranking ke 110 di antara 162 negara (2002). Sedangkan Vietnam yang pada tahun 1995 berada di ranking ke 117, Sekarang berada di ranking ke 95 di antara 162 negara 4. HDI Vietnam saat ini lebih baik dari Indonesia. Ada 3 (tiga) domain utama yang dinilai pada HDI tersebut di atas, yaitu: 1. Kesehatan, diurutan pertama, 2. Pendidikan, diurutan kedua, dan 3. Ekonomi, diurutan ketiga. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinterrelasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi kita kelak hanya merupakan “ekonomi kaki lima”. Namun sebaliknya pula, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik pula. Yang jelas di sini bahwa HDI merupakan "cermin dari kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa”. HDI merupakan tolak ukur dari masyarakat madani. Masyarakat yang kita idam idamkan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat modern (masyarakat yang dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana hidupnya), masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab (sehat fisik, mental dan sosialnya), dan masyarakat yang beragama. Kesehatan merupakan dan harus dapat menjadi salah satu tolak ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu bangsa. Dengan demikian “kesehatan” harus menjadi “mid-stream” pembangunan, merupakan “mid stream” pembangunan berkelanjutan, yang terus menerus. Bukan hanya sebagai tolak ukur marginal /sampingan dari pembangunan suatu bangsa dan negara. Karena kesehatan, hidup sehatadalah hak asasi manusia. Kesehatan bagi Semua Salah satunya adalah melalui program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan mekanisme Asuransi Sosial, yang diselenggarakan berdasarkan prinsif ekuitas. Pemerintah mempunyai tugas berat untuk melaksanakan program ini dengan sekuat upaya untuk mencapai cost-effective way (suatu cara mencapai efisiensi dan kualitas). Hal yang mesti diingat oleh pemerintah, bahwa kesejahteraan sosial tersebut dapat terwujud-- menurut pandangan ekonomi kesehatan. Apabila tercapai kepuasan maksimal yang diinginkan oleh setiap anggota masyarakat. Lebih jelas Hsiao (2000) menjelaskan bahwa kepuasan maksimal terhadap pelayanan kesehatan akan tercapai apabila terpenuhinya level absolut dan distribusi status kesehatan, adanya perlindungan risiko finansial (asuransi), serta kepuasan konsumen (masyarakat).

Perbedaan Sistem Pembiayaan antara Malaysia dengan Indonesia No 1

Faktor Pembeda Malaysia Sistem pembiayaan Biaya kesehatan ditanggung oleh kesehatan pemerintah dan masyarakat. Biaya berasal dari pajak yang

Indonesia Pemerintah membentuk badan non bank yang bertanggung jawab dalam pengumpulan

2 3

4 5

dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah federal dan masyarakat juga diharuskan iur biaya sebesar 1RM-5RM . Alokasi dana ditentukan oleh Kementrian keuangan dan sistem pembiayaan kesehatan langsung dikendalikan oleh kementrian kesehatan / Ministry of Health (MoH) Sumber biaya Pajak dan iur masyarakat Pengelola sistem Kementrian Kesehatan / MoH pembiyaan kesehatan (Ministry of Health)

pembayaran premi masyarakat dan pembayaran klaim penggunaan layanan kesehatan oleh penyedia jasa layanan kesehatan dalam bentuk kapitasi dan INA CBG’s. Kementrian kesehatan sebagai pembuatan kebijakan (regulator)

6.

Premi bagi pekerja formal juga sebesar 5% dengan porsi pemberi kerja membayar 4,5% dan pekerja 0,5% sampai Juni 2015. Setelah itu, dimulai pada sebulan sesudahnya, premi yang dibayar pemberi kerja 4% dan pekerja 1%.

Premi Kementrian kesehatan sebagai regulator serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem kesehatan, BPJS sebagai badan pengumpul dan penyalur premi melalui kapitasi dan INA CBG’s Cakupan kepesertaan Bisa mencapai 100% (universal Bisa mencapai 100% (universal coverage) coverage) Pembayaran oleh Warga iur bayar 1 RM-5 RM 1. penerima bantuan iuran(PBI) peserta setiap berobat ke klinik/RS sebesar Rp19.225. 2. 3. Non PBI 4. 5. TNI dan Polri sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap. (pemerintah subsidi 3%, dari potongan gaji 2%)

· Kelas 1 = membayar premi Rp 59.500,00 per bulan Kelas 2 = membayar premi Rp 45.500,00 per bulan

6

Tenaga kesehatan

7

Penyedia kesehatan

8

Tenaga kesehatan (dokter) dibayar dengan gaji yang tinggi dan hanya boleh berpraktik pada satu tempat layanan Klinik/RS pemerintah

Paket Manfaat

Paket manfaat bersifat komprehensif mulai dari upaya promotif (kampanye hidup sehat), preventif (kontrol sanitasi lingkungan, inspeksi banguanan, kontrol sanitasi makanan) penyediaan pelayanan tingkat pertama sampai lanjutan.

Kelas 3 = membayar premi Rp 25.500,00 per bulan Dibayar standar sesuai pagu yang telah diatur oleh BPJS. Dokter bisa berpraktik maksimal di 3 tempat Penyedia layanan tingkat I : Dokter keluarga, puskesmas, klinik Penyedia layanan tingkat lanjut Rumah sakit pemerintah dan rumah sakit spesialis Paket manfaat yang ditawarkan bersifat komprehensif. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi, dan ambulans. Beberapa layanan tidak ditanggung dalam BPJS

BAB V SOLUSI BAGI INDONESIA Sejak Indonesia meraih kemerdekaan, perkembangan dunia kesehatan di Indonesia semakin membaik. Hal tersebut terbukti dari banyaknya inovasi dunia kesehatan yang diciptakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun meski perkembangannya cukup pesat, negara ini masih dilanda beberapa masalah kesehatan yang terus meningkat. Masalah-masalah ini masih menjadi beban dan tantangan utama di dunia kesehatan Indonesia. Berikut beberapa masalah dan tantangan di dunia kesehatan Indonesia, serta strategi pemerintah dalam mengatasinya. Pembangunan nasional yang optimal dapat tercapai apabila pembangunan kesehatan masyarakat dapat terwujud. Keterkaitan keduanya sangat jelas dalam implementasi pelaksanaan pembangunan nasional. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana solusi dalam mengatasi pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Penulisan menggunakan metode tinjauan literatur. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan modal yang sangat berharga dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Perbaikan mutu kesehatan masyarakat berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumber dya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik, maka dapat menjadi modal untuk membangun bangsa ke arah yang lebih maju. 1. Solusi bagi Sistem Pelayanan Indonesia Kesehatan merupakan modal yang sangat berharga dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Perbaikan mutu kesehatan masyarakat berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumber dya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik, maka dapat menjadi modal untuk membangun bangsa ke arah yang lebih maju. Persepsi yang ditanamkan yaitu pembangunan yang dilaksnakan tidak hanya untuk masa sekarang tetapi untuk masa yang akan datang. Sebab apabila pembangunan tanpa perencanaan pembangunan yang berwawasan kesehatan maka ada masa yang akan datang akan menimbulkan permasalahan yang kompleks yaitu masalah sumber dya dan masalah kesehatan yang semakin meningkat, yang pada akhirnya kehancuran yang didapat. Maka dari itu kesehatan dan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dalam implementasinya di suatu negara yang ingin maju. Pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan atau meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisiensi, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan atau revitalisasi kader PKK,pembentukan standar pelayanan kesehatan untuk kinerja sistem kesehatan yang komperehensif,serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah. Hal lain yang perlu dilakukan program pengendalian pencemaran berbasis kesehatan untuk menurunkan pencemaran lingkungan hingga mencapai baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan, serta pengembangan metode analisis damapak kesehatan lingkungan yang merupakan bagian integral dari kegiatan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Demikian pula sistem pemantauanatau sistem informasi kesehatan lingkungan akibat kegiatan proyek yang memiliki dampak penting khususnya terhadap masyarakat. Program yangtidak kalah pentingnya dalam mengatasi masalah kesehatan yaitu yang berkaitan dengan lingkungan. Kesehatan lingkungan sangat penting, karena lingkungan yang sehat maka keadaan masyarakatnya pun akan sehat. Karena lingkungan merupakan akar dari masalah kesehatan, maka pelayanan kesehatan primer harus menyangkut kesehatan lingkungan, seperti kualitas makanan, kualitas air dan udara serta bebas dari ancaman penyakit menular. Posyandu sangat tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan di desa maupun di kota. Mengingat dimensi variabilitas antar wilayah sangat tinggi, maka muatan kesehatan lingkungan melalui posyandu dalam rangka pemenuhan kesehatan dasar perlu dilakukan pembedaan substansi muatan kesehatan lingkungan yang berbasis pada problematika lokal(spesial). Ini dilakukan khususnya bagi kelompok rentan (bayi, anak,

remaja, ibu hamil) sehingga tepat sasaran. Dasar pendekatan spesial dengan cara membangun informasi kesehatan lingkungan. Selain itu regionalisasi sumber informasi kesehatan masyarakat yang berbasis kewilayahan dengan acuan ekosistem dan topografi serta tata ruang. Sistem informasi sebagai basis pembangunan kesehatan masyarakat harus diintegrasikan dengan sistem kesehatan lingkungan berbasil spasial. Oleh sebab itu dalam penyelesaian masalah perlu adanya usaha-usaha yang terintegrasi dengan perekonomian Selain itu dari semua masalah yang muncul persoalan pertama yang harus diatasi adalah masalah manajemen puskesmas dengan cara penempatan SDM kesehatan yang memiliki kemampuan manajemen yang mumpuni, sehingga tidak terkendala dalam penjabaran fungsi-fungsi instansi kesehatan yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan kesehatan. Semua program dengan manajemen yang sudah di perbaiki terlebih dahulu tersebut, yang selanjutnya harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Artinya, kita harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa kecuali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. dengan mengutamakan upaya pereventif, promotif, tanpa harus mengabaikan upaya rehabilitatif dan kuratif. Kepada masyarakat, tetap kita berharap mereka memelihara dan menjaga perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai upaya prioritas yang harus dibudayakan, sehingga kita berharap fungsifungsi Puskesmas lebih fokus kepada upaya preventif dan rehabilitatif. 2. Solusi bagi Sistem Pembayaran Kesehatan Indonsia Pertama, restrukturisasi keuangan (financing). Keuangan atau anggaran merupakan komponen struktural utama yang akan mempengaruhi hasil karena dapat berdampak pada pendistribusian status kesehatan dan kemampuan pembiayaan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya memobilisasi dana bagi pelayanan kesehatan yang salah satunya melalui dana asuransi kesehatan untuk masyarakat luas. Pengalokasian dana hanya diperlukan terhadap pelayanan kesehatan tertentu. Pelayanan kesehatan apa yang akan didanai ditentukan berdasarkan cost-effectiveness dalam memproduksi hasil kesehatan. Subsidi hanya diberikan untuk kepentingan pendidikan kesehatan, pembangunan sarana kesehatan, dan untuk keperluan riset yang berpengaruh terhadap peningkatan pengadaan pelayanan kesehatan berkualitas. Sebab dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam pengadaan (supply) pelayanan kesehatan akan mempengaruhi status kesehatan, kepuasan masyarakat, efisiensi dan penggunaan pelayanan kesehatan. Hal penting lainnya adalah perlunya upaya penataan institusional terhadap finansial pelayanan kesehatan. Finansial dapat diorginisasikan dan ditata melalui monopoli atau kompetisi. Sebagai contoh, mungkin diperlukan pemikiran oleh pemerintahan suatu bentuk asuransi yang diatur oleh pemerintah (centered-planning) seperti yang dijalankan oleh pemerintahan Taiwan (Republic of China) sejak tahun 1995 dan telah membuktikan cakupan kepesertaan 96 persen populasi pada tahun 1999 saja. Sehingga sekarang ini hampir setiap warga masyarakatnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kesempatan yang sama dan dengan biaya yang jauh lebih murah pada tingkat distrik atau langsung ke tingkat pusat (rumah sakit ter(rumah sakit terbaik dengan teknologi kesehatan yang tinggi). g telah dilakukan oleh Taiwan. Kedua, restrukturisasi organisasi makro melalui penggorganisasian pasar seperti membagi fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada bagian terkecil untuk alasan efisiensi dan kualitas (misalnya home care, pusat rehabilitasi dll) yang terintegrasi secara vertikal. Ketiga, memilih sistem pembayaran (payment system) yang tepat kepada pemberi pelayanan kesehatan (provider). Misalnya pada asuransi munggunakan konsep tarif paket (package tariff) seperti dikembangkan PT Askes atau konsep kapitasi (capitationconcept) untuk mencegah dampak over utilization atau unnecessary-utilization pelayanan kesehatan (Sulastomo, 1997). Keempat, diperlukan regulasi dengan coercive power dari pemerintah melalui instrumen undang-undang dan peraturan seperti UU SJKN baru-baru ini dan ketentuan undang-undang lain yang

mewajibkan setiap orang untuk melindungi dirinya dengan asuransi kesehatan. Regulasi ini akan efektif apabila terbukti desain dan cara pelaksanaannya memang baik (good design and wording) dan pemerintah sanggup melaksanakan dan menegakkan regulasi tersebut. Kelima, diperlukan upaya edukasi, informasi dan persuasi untuk mempengaruhi keyakinan, harapan, gaya hidup dan pilihan masyarakat. Untuk sektor kesehatan upaya ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang profesional di bidangnya.