Matrik Sistem Pendidikan Nasional

Oleh: I Made Eka Sulantara Pendidikan Dasar Konsentrasi IPA Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja MATRIK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, SISTEM PERSEKOLAHAN, DAN PERUBAHAN PERADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL Perkembangan pendidikan Indonesia tidak terlepas dari para tokoh-tokoh pendidikan yang telah merintis pemdidikan nasional. Tokohtokoh pendidikan tersebut dapat dilihat seperti tabel 1. Tabel 1. Tokoh-tokoh sejarah pendidikan nasional Tahun

Sistem pendidikan

Sistem persekolahan

1869-1923

Sekolah umum : TK, Vervolg School 2

(K.H. Ahmad Dahlan)

tahun, Schakel School 4 tahun, HIS 7 tahun,

Paradigma pendidikan

Mulo 3 tahun, AMS 3 tahun, dan HIK 3 tahun. 1879-1904 (Raden Ajeng Kartini) 1884-1947

Upaya memeperjuangkan hak-hak

Sekolah gadis

Emansipasi wanita

Sekolah istri

Mengangkat derajat

wanita agar dapat sejajar dengan kaum pria Mengangkat derajat wanita dengan

1

(Raden Dewi Sartika)

memeajukan pendidikan

wanita dengan pendidikan

1889-1959 (Ki Hajar Dewantara)

Sistem among, yaitu: -

- Taman Indria (setingkat TK)

Kemerdekaan sebagai syarat

-

untuk menghidupkan dan menggerakkan

kekuatan

SD) -

lahir dan batin sehingga

-

Taman Anak (setingkat kelas I-III

Pancadarma Taman Siswa, yaitu: -

Taman Muda (setingkat kelas IV-VI

asas kemerdekaan

SD)

-

asas kodrat alam

dapat merdeka (dapat berdiri

-

Taman Dewasa (setara SMP)

-

asas kebudayaan

sendiri)

-

Taman Madia (setara SMA)

-

asas kebangsaan

Kodrat alam sebagai syarat

-

Taman Guru B-1 (mendidik calon asas kemanusian

untuk menghidupkan dan

guru untuk Taman anak dan Taman

mencapai kemajuan dengan

Muda)

secepat-cepatnya sebaik-baiknya.

dan

-

Taman Guru B-2

-

Taman Guru B-3 (mendidik calon guru untuk taman dewasa). Taman Guru B-3 bagian A untuk jurusan ilmu pasti dan alam, Taman Guru B3 bagian B untuk jurusan budaya

-

Taman Guru Indria (mendidik anak wanita yang ingin menjadi guru

1884-1969

Memperbaiki nasib kaum wanita

(Rohana Kudus) 1899-1969 (Mohammad Syafei)

-

pada taman indria) Sekolah Gadis

Memperbaiki nasib kaum

-

Sekolah Kerajinan Amai Satia

wanita

Dapat mengembangkan pikiran,

Indonesian National School, terdiri dari dua

perasaan, dan keterampilan

jenjang, yaitu: -

Ruang Bawah setara sekolah rendah atau SD. Lama pendidikan 7 tahun.

-

Ruang Atas setara dengan sekolah menengah.

Lama

pendidikan

6

tahun. (Sumber Hasbullah, 2005: hal. 263-273) Sistem pendidikan nasional diatur berdasarkan pasal 31 ayat 1 UUD 1945, berbunyi ” Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sedangkan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Perkembangan tujuan pendidikan pendidikan, sistem pendidikan, dan paradigma pendidikan di Indonesia dapat dilihat dalam tabel 2. Tabel 2. Perkembangan tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan paradigma pendidikan di Indonesia Landasan Hukum

Tujuan pendidikan

Sistem pendidikan

Paradigma pendidikan

SK Menteri Pengajaran dan Kebudayaan No.104/Bhg.O tanggal 1

Menanamkan jiwa patriotisme

Dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda

Pembentukan karakter manusia yang merdeka dan

3

Maret 1946

berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi.

UU No. 4 tahun 1950

Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara

Sistem pendidikan telah

(UU Pendidikan dan

yang demokratis serta bertanggung jawab tentang

mengarah pada sistem

Pengajaran)

kesejahteraan masyarakat dan tanak air.

pendidikan nasional sesuai

Ketetapan Presiden No.

Melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila,

dengan tujuan pendidikan. Warga negara sosialis

19 tahun 1965

yang bertanggung jawab atas terselenggaranya

Pancasila

Isi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari Warga negara sosialis Pancasila

masyarakat sosialis Indonesia, adil, dan makmur baik spiriyual maupun material dan berjiwa Pancasila, yatu: -

Ketuhanan Yang Maha Esa

-

Perikemanusian yang adil dan beradab

-

Kebangsaan

-

Kerakyatan

Ketetapan MPRS No. II

- Keadilan sosial Mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang

tahun 1966

berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas

Pancasila yang sosialis

Manusia Pancasila yang sosialis

Pembentukan manusia

Pembentukan

terselenggaranya masyarakat sosialis indonesia yang adil Tap MPRS No. XXVII

dan makmur material dan spiritual. Membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan

tahun 1966

ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan

Pancasila sejati, kuat, sehat,

UUD 1945 dan isi UUD 1945.

jasmani, mempertinggi

manusia Pancasilais.

kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, Tap MPR No.

Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas

keyakinan beragama. Falsafah pancasila berdasarkan

Pendidikan yang

IV/MPR/1973 tetang

falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk

UUD 1945. Menganut

berdasarkan

GBHN

membentuk manusia-manusia pembangunan yang

prosedur pengembangan

Pancasila dan

berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat

sistem instruksional.

UUD 1945

Tap MPR No.

UUD 1945. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Falsafah pancasila berdasarkan

Pendidikan yang

IV/MPR/1978 tentang

Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi

UUD 1945. Menganut

berdasarkan

GBHN Bab IV D

pekerti, memeperkuat kepribadian, mempertebal

prosedur pengembangan

Pancasila dan

(pendidikan)

semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia- sistem instruksional

jasmani dan rohaninya, memiliki pegetahuan dan ketarampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam

UUD 1945

5

manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas Tap MPR No II/

pembangunan bangsa. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Falsafah Pancasila berdasarkan Pendidikan yang

MPR/1983 tentang

Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi

UUD 1945. Menganut

berdasarkan

GBHN

pekerti, memeperkuat kepribadian, mempertebal

prosedur pengembangan

Pancasila dan

semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia- sistem instruksional

UUD 1945

manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas Tap MPR No.II/

pembangunan bangsa. Peningkatan kualitas manusia Indonesia yaitu beriman

Berorientasi pada tujuan

Pendekatan

MPR/1988 tentang

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi

instruksional

pengajaran

GBHN

pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras,

berpusat pada

tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan

peserta didik

terampil, serta sehat jasmani dan rohani.

melalui cara belajar siswa aktif (CBSA)

UU No. 2 tahun 1989

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan

tentang sistem

manusia Indonesia sutuhnya, yaitu manusia yang beriman sistem caturwulan

pendidikan nasional

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, kesehatan jasmani

Sistem semester berubah ke

Berorientasi pada isi pelajaran

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta Tap MPR No.

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia

II/MPR/1993 tentang

yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha

GBHN

Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri,

Sistem waktu caturwulan

Berorientasi pada isi pelajaran

maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan memepertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawaan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa UU No. 20 tahun 2003

depan. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

Pendidikan diselenggarakan

Pendidikan

tentang sistem

manusis yang beriman dan betakwa kepada Tuhan Yang

sebagai satu kesatuan dengan

demokratis dan

pendidikan nasional

Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

sistem terbuka dan multi

berkeadilan serta

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta makna.

tidak

bertanggung jawab.

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi

7

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (Sumber : Hasbullah, 2005: hal. 140-143 dan Teguh Manurung, http://teguhmanurung.wordpress.com/2008/08/22/kebebasan-pers-adabatasnya) Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 merupakan pelaksanaan ketetapan MPR tentang UUD 1945 maupun GBHN, karena materi dan tujuan yang ditetapakan dalanm undang-undang tersebut sejalan dengan kehendak UUD 1945 dan GBHN. Seiring dengan perkembangan zaman, maka dilakukakan perbaikan sistem pendidikan nasional dengan melahirkan UU No. 20 tahun 2003. sebagai penyempurnaan dari UU No. 1989. Dengan demikian, berikut disajikan dalam tabel 3 hubungan sistem pendidikan nasional dengan sistem persekolahan nasional.

Tabel 3. Sistem pendidikan nasional dan sistem persekolahan nasional Dasar

hukum

sistem Jalur pendidikan

Jenjang pendidikan

Jenis Pendidikan

- Pendidikan Dasar : SD, SLTP

- Pendidikan umum, seperti : SD, SLTP,

pendidikan nasional UU No. 2 tahun 1989

-

Jalur pendidikan

tentang sistem

sekolah, seperti

pendidikan nasional

pendidikan dasar,

-

-

Jalur pendidikan luar sekolah, seperti : kursus, kepramukaan

Menengah

SLTA

menengah, pendidikan tinggi.

Pendidikan

-

:

SLTA, universitas -

STM, SMTK, SMIP, SMEA

Pendidikan Tinggi : akademik, politeknik,

-

sekolah tinggi, institut, universitas

Pendidkikan kejuruan, seperti :

Pendidikan luar biasa, seperti : SD Luar Biasa, SGP Luar Biasa.

-

Pendidikan kedinanasan, seperti : SPK, APDN.

Pendidikan keagamaan, seperti : PGAN, IAIN, IHD UU No. 20 tahun 2003

-

Jalur pendidikan

- Pendidikan Dasar : SD, MI, SMP, - Pendidikan umum, seperti : SD, SMP,

9

tentang sistem

formal, seperti :

pendidikan nasional

pendidikan dasar, menengah,

MTs. -

Jalur pendidikan nonformal, seperti : kursus.

-

Pendidikan Menengah :

-

SMA, SMK, MA, MAK

pendidikan tinggi. -

SMA, universitas

-

Pendidikan Tinggi :

SMK, MAK -

akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas

Pendidikan Akademik, seperti : D3 akuntansi

-

Pendidikan

profesi,

seperti

:

pengacara, notaris, akuntan.

Jalur pendidikan informal, seperti :

Pendidkikan kejuruan, seperti :

-

Pendidikan vokasi

-

Pendidikan keagamaan, seperti :

pendidikan keluarga dan

PGAN, IAIN, IHD

lingkungan

Pendidikan khusus Daftar Pustaka Anonim. Undang-undang Republik Indonesia. No.2 tahun 1989. Tentang System Pendidikan Nasional. Anonim. Undang-undang Republik Indonesia. No.2o tahun 2003. Tentang System Pendidikan Nasional. Hasbullah. 2005. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada. Teguh Manurung, 2008. Menatap Masa Depan Pendidikan Indonesia. http://teguhmanurung.wordpress.com/2008/08/22/kebebasan-pers-ada-

batasnya/ Umar Tirtaraharja dkk. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta : PT Rineka Cipta.

11