Masyarakat Madani.docx

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Sang Kholiq, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya islam, nikmatnya pendidikan yang akan membawa kita menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dengan membuat tugas ini, kami berharap mampu lebih mengenal tentang masyarakat madani yang kami sajikan berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Dalam penyelesaian makalah ini, kami banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Karena itu, sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elan Karlana, M.Si serta teman-teman dari berbagai pihak yang telah memberi dorongan dan motivasi serta bantuan baik secara materi maupun moral. Kami sadar, sebagai seorang pelajar yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif guna penulisan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin. Bandung, 17 Desember 2017

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i DAFTAR ISI....................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang ........................................................................................................ 1

B.

Rumusan Masalah ................................................................................................... 1

C.

Tujuan Penulisan Makalah ...................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................... 3 A.

Pengertian Masyarakat Madani ............................................................................... 3

B.

Institusi Penegak Masyarakat Madani .................................................................... 3

C.

Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi ........................................................ 6

D.

Masyarakat Madani Indonesia ................................................................................ 9

BAB III PENUTUP .......................................................................................................... 16 A.

Kesimpulan ........................................................................................................... 16

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 17

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wacana dan praksis tentang pendidikan kewarganegaan belakangan ini semakin surut. Kecenderungan ini sedikit mengherankan karena dalam transisi menuju

demokrasi,

seharusnya

wacana

dan

praksis

pendidikan

kewarganegaraan semakin kuat, bukan melemah. Alasannya, eksistensi pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu di antara tiga prasyarat pokok yang sangat esensial bagi terwujudnya demokrasi. Mewujudkan masyarakat madani adalah membangun kota budaya bukan sekedar merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat local, tetapi lebih dari itu adalah membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu, masyarakat berbudaya yang saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ungkapan lisan dan tulisan tentang masyarakat madani semakin marak akhir-akhir ini seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformasi untuk mengganti orde baru yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang status quo menjadi tatanan masyarakat yang madani. Untuk mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun, memerlukan proses panjang dan waktu serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih. Selanjutnya, wacana tentang masyarakat madani oleh banyak bangsa dan masyarakat di negara berkembang, secara antusias ikut dikaji, dikembangkan, dan dieliminasi, sebagaimana realitas empiris yang dihadapi. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah: 1. Apakah pengertian masyarakat madani? 2. Apa sajakah yang merupakan institusi penegak masyarakat madani?

1

3. Apakah hubungan antara masyarakat madani dengan investasi demokrasi? 4. Bagaimanakah masyarakat madani di Indonesia? C. Tujuan Penulisan Makalah Tujuan yang diambil dari pembuatan makalah ini adalah: 1. Dapat mengetahui pengertian masyarakat madani. 2. Dapat mengetahui institusi penegak masyarakat madani. 3. Dapat mengetahui hubungan antara masyarakat madani dengan investasi demokrasi. 4. Dapat mengetahui masyarakat madani di Indonesia.

2

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Masyarakat Madani Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, yaitu civil society. Kata civil sociaty sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota illahi dan sociaty yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban Oleh sebab itu, kata civil sociaty dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, dan sejenisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. B. Institusi Penegak Masyarakat Madani Banyak pilar-pilar atau institusi-institusi (lembaga-lembaga) yang menegakkan masyarakat madani. Institusi ini didirikan agar masyarakat madani lebih bersatu dan tidak terpecah belah. Institusi (lembaga) masyarakat madani adalah institusi (lembaga) yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok dan masyarakat tanpa ada intruksi (perintah), baik yang bersifat resmi (formal) dari pemerintah (negara) maupun dari individu, kelompok dan masyarakat tertentu. Institusi penegak masyarakat madani juga adalah pilar-pilar yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakankebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Landasan pembentukan lembaga ini adalah idialisme perubahan ke arah kehidupan yang independen dan mandiri. Artinya, bahwa lembaga ini merupakan manifestasi (perwujudan) dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, disiplin dan kedewasaan berpikir, yang bertujuan memberi perlindungan bagi diri, kelompok, masyarakat dan bangsa yang tidak berdaya dari penguasaan (dominasi) pemerintah atau negara.

3

Sifat atau karakteristik lembaga (institusi) masyarakat madani adalah sebagai berikut. 1. Independen, adalah bahwa lembaga ini memiliki sifat yang bebas (netral) dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah ataupun nonpemerintah. 2. Mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi. 3. Swaorganisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga) dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga. 4. Transparan, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga) dilakukan secara terbuka. 5. Idealis, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian, serta pelaksanaan institusi (lembaga) diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas dan ditunjukan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. 6. Demokratis, yaitu bahwa institusi (lembaga) yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri. 7. Disiplin, yaitu bahwa institusi (lembaga) dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku. Institusi penegak dan lembaga yang dapat memperkuat masyarakat madani adalah sebagai berikut. 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga swadaya masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Lembaga swadaya masyarakat dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat.

4

2. Pers Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan. 3. Supremasi Hukum Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum. Sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. 4. Perguruan Tinggi Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus (dosen dan mahasiswa) yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral porce untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka Perguruan Tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. 5. Partai Politik Partai Politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

5

Bentuk institusi (lembaga) masyarakat madani dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu: 1) Institusi (lembaga) sosial, seperti: a. Lembaga social. b. Masyarakat (LSM) dan partai politik. c. Organisasi kepemudaan. d. Organisasi kemahasiswaan. e. Organisasi Profesi. f. Organisasi kemasyarakatan. 2) Institusi (lembaga) Keagamaan Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat, untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi pengembangan keagamaan. a. Institusi (lembaga) keagamaan Islam. b. Institusi (lembaga) keagamaan Kristen. c. Institusi (lembaga) keagamaan Budha. d. Institusi (lembaga) keagamaan Hindu. e. Institusi (lembaga) keagamaan Katholik. f. Institusi (lembaga) Paguyuban. Institusi ini adalah Institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian

program-program

bagi

peningkatan

kekerabatan/kekeluargaan, yang berdasarkan daerah atau suku bangsa yang sama. C. Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi Masyarakat madani merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, status sosial ekonomi yang baik, mandiri, dan sadar hukum. Sifat ini membuat masyarakat madani mampu menempatkan diri dan diterima oleh masyarakat sebagai pemimpin, pendapat (opinion leader) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penerimaaan masyarakat dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap pemikiran, ide, dan gagasan yang 6

selanjutnya dijadikan sebagai rujukan (referensi), dan penuntun sikap serta perilaku dalam interaksinya di masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi (pasar), politik (kekuasaan/kebijakan), Hankam (suasana aman dan damai). Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuaensi luas, di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen, sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar. Bila masyarakat Indonesia tidak demokratis, maka Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dari kaum reformasi di dalam negeri. Masyarakat

madani

merupakan

elemen

yang signifikan dalam

membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya. Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi proses demokratisasi menuju 7

masyarakat madani merupakan faktor pendrong bgi negara untuk selalu mengusahakan perbaikn terus menerus dan menjaga agar tidak terjadi kemeosotan demi kesejahteraan rakyat. Proses menuju masyarakat madani pada dasarnya tidaklah mudah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang tercermin antara lain dari kemampuan tenaga-tenaga profesionalnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri (mampu mengatasi ketergantungan) agar tidak menimbulkan kerawanan, terutama bidang ekonomi. 3. Semakin mantap mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri (berbasis kerakyatan) yang berarti ketergantungan kepada sumber pembangunan dari luar negeri semakin kecil atau tidak ada sama sekali. 4. Secara umum telah memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh serta berwawasan global. Dalam rangka menuju masyarakat madani (civil society), melalui beberapa proses dan tahapan-tahapan yang konkret dan terencana dengan matang, serta adanya upaya untuk mewujudkan dengan sungguh-sungguh. Langkah pertama yang perlu diwujudkan adalah adanya pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju kepada masyarakat madani adalah berorientasi kepada dua hal, sebagai berikut: 1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu mengacu pada de- mokratisasi dengan elemen: legitimasi, akuntabilitas, otonomi, devolusi (pendelegasian wewenang) kekuasaan kepada daerah, dan adanya mekanisme kontrol oleh masyarakat. 2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini tergantung pada

8

sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur dan mekanisme politik serta administrasi yang berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam kehidupan demokrasi, agar masyarakat dapat hidup secara madani harus mempunyai tiga syarat, yaitu sebagai berikut: 1. Ketertiban dalam pengambilan suatu keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. 2. Adanya kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan. 3. Adanya kemerdekaan memilih pemimpinnya. Ketiga hal tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, yaitu kehidupan yang dalam pemerintahannya bersumber dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. D. Masyarakat Madani Indonesia 1. Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia Masyarakat madani muncul sebagai reaksi terhadap pemerintahan militeristik yang dibangun oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun, karena adanya sentralisasi kekuasaan melalui korporatisme dan birokratisasi di hampir seluruh aspek kehidupan. Pada saat itu organisasi masyarakat dan political societies (masyarakat politik) tidak berdaya menghadapi negara. Kebjakan dan pemilihan pimpinan di setiap elemen tersebut, rezim Soeharto memegang kendali yang sangat kuat sehingga kontrol masyarakat kepada penguasa sangat lemah dan yang terjadi kekuasaan negara sangat kuat dan menjadikan rakyat hanya sebagai pelayan pemerintah, hanya beberapa organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki kekuatan kultural sangat besar yang tidak mampu didikte oleh pemerintah. Disini bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani, yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan

9

religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi media massa secara kritis dan objektif, berani tampil secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya. Era Reformasi yang melindas rezim Soeharto (1966-1998) dan menampilkan Wakil Presiden Habibie sebagai presiden dalam masa transisi telah mempopulerkan konsep masyarakat madani, karena presiden beserta kabinetnya selalu melontarkan diskursus tentang konsep itu pada berbagai kesempatan. Bahkan, Habibie mengeluarkan Keppres No 198 Tahun 1998 tanggal 27 Februari 1999 untuk membentuk suatu lembaga dengan tugas untuk merumuskan dan mensosialisasikan konsep masyarakat madani itu. Konsep masyarakat madani dikembangkan untuk menggantikan paradigma lama yang menekankan pada stabilitas dan keamanan yang terbukti sudah tidak cocok lagi. 2. Karakteristik Masyarakat Madani terhadap Indonesia Banyak pihak yang menganggap bahwa negara Indonesia akan mampu untuk menerapkan model masyarakat madani ini. Akan tetapi upaya penerapan model masyarakat demikian tidaklah semudah dalam bayangan, banyak aspek yang harus diperhatikan untuk mewujudkan sebuah kondisi masyarakat yang ideal. Selain itu, terdapat beberapa argumentasi yang mengiringi perjalanan negara Indonesia dalam mengaplikasikan model masyarakat madani ini, diantaranya apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki karakteristik masyarakat madani, dan apakah Indonesia sudah memenuhi prasyarat untuk menjadi sebuah negara yang bermasyarakatkan madaniyah?

10

Bangsa Indonesia memiliki semua kelengkapan untuk membangun masyarakat madani. Hal ini dapat dilihat dari komposisi masyarakat Indonesia yang plural dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan sosial. Dengan demikian, menurut Tilaar ciri-ciri khas masyarakat madani Indonesia adalah: a. Keragaman budaya sebagai dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan identitas nasional. b. Adanya saling pengertian di antara anggota masyarakat. c. Adanya toleransi yang tinggi. d. Perlunya satu wadah bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. 3. Problem di Indonesia Sebagai Masyarakat Madani Masyarakat Indonesia saat ini bisa dikatakan telah memiliki kemampuan dalam berkreatifitas dan berinovasi, mengingat telah diterapkannya nilai-nilai demokrasi pasca runtuhnya rezim orde baru. Selain itu, masyarakat Indonesia dewasa ini juga memiliki berbagai macam perspektif dalam menyikapi permasalahan negara. Hanya saja, masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih mementingkan kepentingan individunya, ketidakmampuan masyarakat kita dalam menyeleksi masuknya budaya asing juga menjadi salah satu penghambat negara kita untuk dapat mengaplikasikan model masyarakat madani. Dewasa ini, sangat sulit menemui suatu daerah yang seratus persen masyarakatnya terpenuhi kebutuhan dasarnya. Masih banyaknya fenomena kaum miskin, tunagrahita, dan kriminalisasi, sedikit-banyak menunjukkan bahwa negara kita masih belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakatnya.

Disamping

itu

kesulitan

negara

dalam

menyelenggarakan pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif, bersih, dan berkeadilan sosial juga menjadi sebuah pernyataan bahwa model masyarakat madani belum relevan untuk diaplikasikan di Indonesia.

11

Wacana mewujudkan masyarakat ideal, seperti halnya masyarakat madinah yang hidup pada masa Rasulullah SAW, hanyalah sebuah realitas imajinatif. Yaitu sebuah realitas yang hanya ada dalam bayangan atau angan-angan. Masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki oleh negara kita dan juga masyarakatnya. Dengan demikian, terwujudnya model masyarakat madani di Indonesia, juga menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara. Tentang masyarakat madani di Indonesia, menurut Rahardjo, masih merupakan lembaga-lembaga yang dihasilkan oleh sistem politik represif. Ciri kritisnya lebih menonjol dari pada ciri konstruktifnya. Mereka, menurutnya, lebih banyak melakukan protes dari pada mengajukan solusi, lebih banyak menuntut daripada memberikan sumbangan terhadap yang lumayan berat karena dari sudut pandang luarpun telah terlihat banyaknya kesetimpangan sosial, politik yang belum stabil dan sumber daya manusia yang belum semuannya dapat diajak berkompromi. Kendala terwujudnya masyarakat madani di Indonesia dalam bidang politik. Misalnya adalah pada luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, belum didukung secara maksimal oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah di daerah yang memadai, serta belum sempurnanya perangkat peraturan bagi pengelolaan sumberdaya alam di daerah. Selain itu juga pada, pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung lemah, antara lain karena tingginya tingkat ketergantungan pada utang luar negeri yang mengakibatkan turunnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan politik dan hubungan internasional. Keseluruhan

gambaran

tersebut

menunjukkan

kecenderungan

menurunnya kualitas kehidupan dan jati diri bangsa. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dan MPR/DPR saling menjaga keseimbangan untuk

12

menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi. Masyarakat juga harus mengontrol kinerja pemerintah dan para wakilnya, agar tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat madani. Baik menjadi anggota masyarakat madani maupun perangkat negara hendaknya dapat mewujudkan demokrasi. 4. Tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia: a. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan publik, melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan informasi kepada publik. b. Masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama. c. Masih kurangnya kesadaran Individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban d. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. e. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. f. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. g. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. h. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar. i. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Di Indonesia, masyarakat belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi masyarakat madani. Dalam kehidupan demokrasi, agar masyarakat dapat hidup secara madani harus mempunyai tiga syarat, yaitu sebagai berikut: 1) Ketertiban dalam pengambilan suatu keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. 13

2) Adanya kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan. 3) Adanya kemerdekaan memilih pemimpinnya. 5. Penanggulangan Masalah Masyarakat Madani di Indonesia Pengamat politik dari UGM, Dr Mohtar Mas'oed (Republika, 3 Maret 1999) yakin bahwa pengembangan masyarakat madani memang bisa membantu menciptakan atau melestarikan demokrasi, namun bagi masyarakat

yang

belum

berpengalaman

dalam

berdemokrasi,

pengembangan masyarakat madani justru bisa menjadi hambatan terhadap demokrasi karena mereka menganggap demokrasi adalah distribusi kekuasaan politik dengan tujuan pemerataan pembagian kekuasaan, bukan pada aturan main. Untuk menghindari hal itu, diperlukan pengembangan lembaga-lembaga demokrasi, terutama pelembagaan politik, di samping birokrasi yang efektif, yang menjamin keberlanjutan proses pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris. Realitas juga menunjukkan kalau negara yang demokratis tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarkat madani, tetapi harus ada keinginan politik juga dari pemerintah karena banyak karakteristik dari demokrasi yang memang menjadi kewajiban negara modern. Berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya masyarakat madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus pelangaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat, berserikat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian dari social control. Secara

esensial

Indonesia

membutuhkan

pemberdayaan

dan

penguatan masyarakat secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai hakhak asasi manusia. Untuk itu maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal.

14

Menurut Dawan ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani Indonesia. a) Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. b) Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sisitem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. c) Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kearah demokrastisasi. Strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas. d) Dalam penerapkan strategi tersebut diperlukan keterlibatan kaum cendikiawan, LSM, ormas sosial dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak adanya, karena mereklah yang memiliki kemampuan dan sekaligus aktor pemberdayaan tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakkan. Tuntutan untuk mewujudkan masyarakat madani, tidak hanya dilakukan dengan seminar, diskusi, penataran. Tetapi perlu merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan kontinu yang dapat merubah cara pandang, kebiasaan dan pola hidup masyarakat.

15

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. 2. Institusi penegak masyarakat madani adalah: Lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hokum, perguruan tinggi, dan partai politik. 3. Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. 4. Di Indonesia, masyarakat belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi masyarakat madani. Tetapi bangsa Indonesia memiliki semua kelengkapan untuk membangun masyarakat madani. Hal ini dapat dilihat dari komposisi masyarakat Indonesia yang plural dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan social.

16

DAFTAR PUSTAKA Azyumardi, Azra. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Tim ICCE UIN. Gatara, Asep Sahid. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education). Bandung: FOKUSMEDIA. https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_madani#Pilar_Penegak_Masyarakat_Ma dani.Diakses pada 18 Desember 2017 Pukul 18:33 WIB. https://kelasabiologysciencecomunity.wordpress.com/2012/06/12/masyarakatmadani/. Diakses pada 18 Desember 2017 Pukul 21:35 WIB. http://kewarganegaraanstisipm.blogspot.co.id/2014/02/masyarakat-madani.html. Diakses pada 18 Desember 2017 Pukul 19:23 WIB. Usman, Widodo, dkk. 2000. Membongkar Mitos Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

17

18