Management Konstruksi.docx

A. TAHAPAN TAHAPAN KEGIATAN SUATU PROYEK

1. Tahap Perencanaan (Planning) Merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek, meliputi 

Rekruitment konsultan (MK, perencana) untuk menterjemahkan kebutuhan pemilik, membuat TOR, survey, feasibility study kelayakan proyek, pemilihan desain, schematic design, program dan budget, financing. Disini merupakan tahap pengelolaan (briefing), studi, evaluasi dan program yang mencakup hal-hal teknis ekonomis, lingkungan, dll Hasil dari tahap ini adalah

    

Laporan survey Studi kelayakan Program dan bugdet TOR (Term Of Reference) Master plan Study Kelayakan (Feasibility Study) Tujuan dari tahap ini untuk meyakinkan Pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun aspek lingkungannya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap studi kelayakan ini adalah :

   

Menyusun rancangan proyek secara kasar dan mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat langsung (manfaat ekonomis) maupun manfaat tidak langsung (fungsi sosial) Menyusun analisis kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun finansial. Menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut dilaksanakan. Tahap Penjelasan (Briefing) Tujuan dari tahap penjelasan adalah untuk memungkinkan pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diijinkan, sehingga konsultan perencana dapat secara tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang diperlukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :    

Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, dan persyaratan mutu. Mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadwal waktu, taksiran biaya dan implikasinya, serta rencana pelaksanaan Mempersiapkan sketsa dengan skala tertentu yang menggambarkan denah dan batas-batas proyek. 2. Tahap Desain /Perancangan (Design) Tahap perancangan meliputi dua sub tahap yaitu :

 

tahap Pra-Desain (Preliminary Design) dan tahap pengembangan Desain (Development Design) / Detail Desain (Detail Design).

PRELIMINARY DESIGN (PRA RANCANGAN) Yang mencakup kriteria desain, skematik desain, proses diagram blok plan, rencana tapak, potongan, denah, gambar situasi/site plan tata ruang, estimasi cost.

DESIGN DEVELOPMENT (PENGEMBANGAN RANCANGAN) Merupakan tahap pengembangan dari pra rancangan yang sudah dibuat dan perhitunganperhitungan yang lebih detail, mencakup :    

Perhitungan-perhitungan detail (struktural maupun non struktural) secara terperinci Gambar-gambar detail (gambar arsitektur, elektrikal, struktur, mekanal, dsb) Outline specification (garis besar) Estimasi cost untuk konstruksi secara terperinci

DESAIN AKHIR DAN PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN (FINAL DESIGN & CONSTRUCTION DOCUMEN) Merupakan tahap akhir dari perencanaan dan persiapan untuk tahap pelelangan, mencakup :

    

Gambar-gambar detail, untuk seluruh bagian pekerjaan Detail spesifikasi Bill of quantity (daftar volume) Estimasi biaya konstruksi (secara terperinci) Syarat-syarat umum administrasi dan peraturan umum (dokumen lelang) Tujuan dari tahap ini adalah :





Untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metoda konstruksi dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat. Untuk mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi serta untuk melengkapi semua dokumen tender. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perancangan (design) ini adalah :

   

Mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penjelasan akhir. Memeriksa masalah teknis Meminta persetujuan akhir ikhtisar dari Pemilik proyek Mempersiapkan rancangan skema (pra-desain) termasuk taksiran biayanya, rancangan terinci (detail desain), gambar kerja, spesifikasi, jadwal, daftar volume, taksiran baiaya akhir, dan program pelaksanaan pendahuluan termasuk jadwal waktu. 3. Tahap Pengadaan/Pelelangan (Procurement/Tender) Tujuan dari tahap ini adalah untuk menunjuk Kontraktor sebagai pelaksanan atau sejumlah kontraktor sebagai sub-kontraktor yang melaksanakan konstruksi di lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah :

PRAKUALIFIKASI Seringkali dalam tahap pelelangan diadakan beberapa prosedur agar kontraktor yang berpengalaman dan berkompeten saja yang diperbolehkan ikut serta dalam pelelangan. Prosedur ini dikenal sebagai babak prakualifikasi yang meliputi pemeriksaan sumber daya keuangan, manajerial dan fisik kontraktor yang potensial, dan pengalamannya pada proyek serupa, serta integritras perusahaan. Untuk proyek-proyek milik emerintah, Kontraktor yang memenuhi persyaratan biasanya dimasukkan ke dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM)

DOKUMEN KONTRAK Dokumen kontrak sendiri didefinisikan sebagai dokumen legal yang menguraikan tugas dan tangjung jawab pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dokumen kontrak akan ada setelah terjadi ikatan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Sebelum hal itu terjadi terdapat proses pengadaan atau proses pelelangan dimana diperlukan Dokumen lelang atau dokumen tender.

4. Tahap Pelaksanaan (Construction) Tujuan dari tahap pelaksanaan adalah untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang oleh Konsuktan Perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan kualitas yang telah disyaratkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua operasional di lapangan. Perencanaan dan pengendalian proyek secara umum meliputi :    

Perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan Perencanaan dan pengendalian organisasai lapangan Perencanaan dan pengendalian tenaga kerja Perencanaan dan pengendalian peralatan dan material Sedangkan koordinasi seluruh operasi di lapangan meliputi :

  

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan sementara maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasanag. Mengkoordinasikan para Sub-Kontraktor Penyeliaan umum. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk gedung berbeda dengan pekerjaan konstruksi jalan atau konstruksi bendungan, pelabuhan dsb. Pada pekerjaan konstruksi, 4 target yang harus dicapai kontraktor :

     

Selesai dengan mutu/kualitas paling tidak sama dengan yang ditentukan dalam spec/perencanaan Selesai dengan waktu lebih kecil atau sama dengan waktu perencanaan Selesai dengan biaya paling tidak sama dengan biaya yang direncanakan Selesai dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan (sosial, fisik, dan administratif) Pemeriksaan lab/testing Penyerahan pertama

 

Masa pemeliharaan Penyerahan kedua.

B. SASARAN SASARAN SUATU PROYEK 1. Mengembangkan dan menyelesaikan proyek yang sesuai dengan rencana anggaran dan sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan serta dengan kualitas hasil proyek yang disyaratkan sesuai spesifikasi yang telah dianalisis. 2. Meningkatkan reputasi/nama baik bagi pelaksana proyek/kontraktor berdasarkan dengan kualitas hasil proyek yang dikerjakannya. 3. Mengarahkan dan membentuk organisasi baik di kantor pusat atau di lapang untuk menjamin terlaksananya manajemen operasionalproyek dengan team work yang baik. 4. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung aktivitas proyek yang meliputi ketersediaan sarana prasarana, keadaan dan keselamatan kerja, serta hubungan komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat di dlaam proyek. 5. Memelihara keharmonisan hubungan antar sesama anggota proyek yang bekerja sehingga setiap pelaksana proyek akan berusaha memberikan kemampuan dan ketrampilan terbaik mereka dalam penyelesaian proyek.

C. UNSUR UNSUR SUATU PROYEK 1.

Pemberi Tugas / Pemilik / Owner Pemberi tugas atau lebih dikenal dengan istilah bouwheer adalah badan hukum/instansi atau perseorangan yang berkeinginan mewujudkan suatu proyek dan memberikan pekerjaan bangunan serta membayar biaya pekerjaan bangunan. Adapun tugas dan wewenang dari owner/pemilik proyek adalah sebagai berikut:      



Mempunyai ide/gagasan sesuai denagn rencana-rencananya. Menyediakan dana dan lahannya. Mengambil keputusan terakhir yang mengikat mengenai pembangunan proyek. Mempunyai wewenang mutlak dalam menentukan dan mengangkat manajemen konstruksi, perencana serta pelaksana proyek. Menangani dan menandatangani surat perintah kerja dan surat perjanjian dengan pelaksana proyek. Bersama-sama manajemen konstruksi ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan, berhak memberi instruksi-instruksi kepada pelaksana proyek secara langsung maupun tidak langsung (melalui manajemen konstruksi). Mengesahkan semua dokumen pembayaran atas pembayaran yang harus diberikan kepada pelaksana proyek.

 



Mempunyai wewenang penuh terhadap proyek sehingga berhak menerima/menolak perubahan-perubahan pekerjaan serta pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang. Berhak menolak pekerjaan-pekerjaan bila tidak sesuai dengan gambar rencana, bilamana perlu mencabut tugas pelaksana proyek tersebut bila dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Meminta pertanggung jawaban pada semua unsur terkait sebelum masa pemeliharaan habis bila terjadi kerusakan, sebagaimana ditetapkan bersama.

Sedangkan tanggung jawab owner/pemilik proyek adalah sebagai berikut:   

Memelihara hubungan kerja secara professional. Membuat keputusan yang tepat sesuai dengan waktunya. Memberikan dana yang dibutuhkan proyek.

2. Konsultan Perencana Konsultan perencana adalah perseroan atau badan hukum yang bergerak pada jasa konstruksi bidang perencanaan pekerjaan pembangunan. Konsultan perencana menerima pendelegasian/penyerahan pekerjaan dari pemilik proyek/owner dengaan dua tahapan, yaitu: a) Rekayasa dan design awal Rekayasa dan design meletakkan penekanan pada :        

Konsep arsitektur Pengevaluasian alternatif-alternatif proses teknologi Keputusan-keputusan mengenai ukuran serta kapasitas Tahapan konsep dan kelayakan Aspek fungsional Aspek teknis Aspek kinerja bangunan (building performance) Aspek ekonomis

b) Rekayasa dan design detail/perincian Melibatkan suatu proses analisa dan perencanaan struktur serta komponennya secara berurutan sehingga sesuai dengan standar konstruksi, keamanan maupun peraturan-peraturannya. Kegiatan-kegiatan konsultan perencana dalam melaksanakan rancang bangun meliputi : 

Perencanaan anggaran dan biaya pekerjaan

 

Gambar-gambar detail, maket design Rencana kerja dan spesifikasi pelaksanaan pekerjaan

Selain itu, divisi perencana mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut : a. b.

c. d.

e. f. g. h. i. j.

k. l.

Perencana berkewajiban untuk berkonsultasi dengan pihak proyek, pada tahap perencanaan dan menyusun dokumen proyek. Membuat gambar perencanaan proyek secara keseluruhan yang meliputi gambar struktur, arsitektur serta mekanikal dan elektrikal sesuai dengan permintaan pemberi tugas denagn mempertimbangkan segi kekuatan, keindahan dan ekonomis serta peraturan daerah setempat. Perencana berkewajiban pula untuk mengadakan pengawasan berkala dalam bidang arsitektur dan struktur. Membuat estimasi/perhitungan biaya pembangunan secara garis besar yang akan menjadi acuan dalam penentuan biaya selama pelaksanaan pekerjaan (bila terjadi perubahan rencana). Bertanggung jawab penuh terhadap hasil perencanaan sehingga perencanaan tersebut terlaksana. Bertugas menghadapi kontraktor/pelaksana, dalam hal memberikan penjelasan/konsultasi dalam bidang arsitektur, struktur konstruksi serta mekanikal dan elektrikal. Merencanakan setiap perubahan dari rencana semula. Mempertanggung jawabkan hasil perencanaan kepada pemilik proyek. Mengadakan pengawasan secara berkala untuk melihat kemajuan pekerjaan maupun membantu mengatasi permasalahan di lapangan yang terkait dengan perencanaan. Berperan pula sebagai konsultan pengawas dan berhak menegur kontraktor/pelaksana proyek secara langsung maupun tertulis apabila ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan bestek. Meminta pemeriksaan pekerjaan secara khusus apabila diperlukan untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan isi dokumen kontrak. Menghadiri maupun menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi pengelolaan proyek.

Supaya mendapatkan hasil perencanaan yang berkualitas dan sesuai dengan tujuannya maka perencana harus mempunyai tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu dengan kemampuan dan pengalaman yang cukup memadai dalam bidangnya masing-masing. 3. Kontraktor Pelaksana Kontraktor Pelaksana adalah perseroan atau badan hukum yang mewujudkan ide pemberi tugas ke dalam bentuk tiga dimensi yaitu sesuai dengan gambar kerja rencana. Adapun tugas dan wewenang dari pelaksana proyek adalah sebagai berikut:

        

Melaksanakan tugas yang diberikan dengan mematuhi peraturan dalam dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan. Mengadakan konsultasi dengan divisi perencana serta mendapatkan bimbingan maupun pengarahan dari divisi pengawas mengenai pelaksanaan pekerjaan. Menyusun rencana kerja proyek. Menyediakan tenaga kerja, barang peralatan dan prasarana kerja kerja yang memadai. Membuat detail pelaksanaan (shop drawing) dan membuat gambar akhir pekerjaan (asbuilt drawing). Menjamin keamanan dan keselamatan kerja. Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Mengadakan pengujian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Mengadakan perbaikan, perubahan, rekonstruksi dan pembetulan terhadap segala kesalahan selama masa pemeliharaan

D. TUGAS KONSULTAN PERENCANA Adapun tugas dari konsultan perencana yaitu :  Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek (bisa pihak swasta maupun pemerintah).  Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat – sayarat pelaksanaan bangunan ( RKS ) sebagai pedoman pelaksanaan.  Membuat rencana anggaran biaya (RAB).  Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.  Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi. kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah orang/instansi yang menjadi wakil pemilik proyek di lapangan. Wewenang Konsultan Perencana  Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.  Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

E. KEMAMPUAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA Pembangunan Nasional antara lain dapat diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa konstruksi secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing jasa konstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan kemampuan jasa konstruksi nasional diharapkan dapat terwujud peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi nasional, sehingga mampu mendukung upaya peningkatan penerimaan dan penghematan penggunaan devisa Negara, serta mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja. Faktor kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait. Salah satu asas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menjiwai Peraturan Pemerintah ini adalah asas kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan asas tersebut dapat diwujudkan keterkaitan yang makin erat dalam satu kesatuan yang efisien dan efektif antar penyedia jasa. Kemitraan yang demikian sekaligus berarti memberikan peluang usaha yang semakin besar tanpa mengabaikan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas serta kemanfaatan.

Di samping asas kemitraan, asas lain yang cukup penting dan mendasar adalah asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Keamanan dan keselamatan ini perlu dilihat, baik dalam persyaratan usaha maupun persyaratan kemampuan profesional agar berkembang pengusaha yang profesional yang mampu mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan yang berkualitas. Aspek keamanan dan keselamatan ini diuraikan pula dalam Bab Pengikatan, antara lain mempersyaratkan adanya perlindungan dan keselamatan kerja baik bagi penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat, disertai dengan tuntutan untuk menumbuhkan budaya sadar lingkungan, sehingga keseluruhan ketentuan tersebut akan

menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menjamin keselamatan bagi para pihak. Keamanan dan keselamatan masih berlanjut pada tahapan pasca penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dituangkan dalam Bab tentang Kegagalan Bangunan yang menuntut terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dalam hal keamanan dan keselamatan dalam pemanfaatan bangunan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, dan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rinci dalam pasal-pasal pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan dalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansa tersedianya kesempatan atau peluang yang adil bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, persaingan yang sehat antar para penyedia jasa, kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan. Guna mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu perusahaan nasional yang mampu menunjukkan komitmennya pada penyelenggaraan Jasa konstruksi dalam bentuk peningkatan kemampuan personil, teknologi dan permodalan usahanya di Indonesia, maka perusahaan nasional perlu diberikan kesempatan untuk bersaing dalam proses pelelangan dengan tetap memperhatikan asas kejujuran dan keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan kemitraan serta kriteria biaya, mutu, jadual serta tidak boleh menimbulkan efek proteksi (non tarif barier) maupun ketentuan-ketentuan lain yang diatur dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.