Makalahtph Kurnia Arifin.docx

MAKALAH TEORI PERANCANGAN HUKUM KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Disusun Oleh : Kurnia Arifin 11010116130315

KELAS A UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Kedudukan dan kepastian hokum peraturan KPU tepat pada waktunya. Makalah ini merupakan tugas yang diberikan dalam mata kuliah Teori Perancangan Hukum di Universitas Diponegoro. Kami rasa masih banyak sekali kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi dalam makalah ini, mengingat akan kemampun yang saya miliki. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan makalah ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada Dosen Hukum Acara Perdata yang telah memberikan tugas dan petunjuk bagi kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik.

Akhir kata, kami berharap bahwa makalah ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun para rekan pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan kita bersama.

Semarang, 1 Oktober 2018

Penulis

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ..................................................................................................................... i Daftar Isi .............................................................................................................................. ii

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................................................... 2

BAB II : PEMBAHASAN 1. Kedudukan peraturan KPU dalam hirarki peraturan perundang undangan….................. 3 2. Kepastian hokum peraturan KPU…….............................................................................. 5

BAB III : PENUTUP 1. Kesimpulan ..................................................................................................................... 6 2. Saran ................................................................................................................................ 6 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 7

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat Indonesia serta untuk merwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang anggotanya harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggungnya Pelaksanaan pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh suatu badan yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dalam Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden termasuk guberur, bupati/ walikota yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Dari beberapa tugas yang ada tersebut KPU dalam pelaksanaannya membuat suatu peraturan yang ditujukan agar penyelanggaran Pemilu bisa tertib, lancar dan tanpa hambatan yang dinamakan denngan Peraturan KPU atau PKPU. Belakangan ini sempat terdengar adanya perselisihan-perselisihan antar lembaga berkaitan dengan sengketa proses pemilihan umum yang pada pokoknya membahas tentang kedudukan dan kepastian hukum peraturan Komisi Pemilihan Umum, termasuk yang didalammya terdapat masyarakat awam yang masih belum terlalu paham mengenai kedudukan maupun kepastian hukum dari Peraturan KPU, maka dari itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai kedudukan dan kepastian hukum dalam Indonesia.

1

hirarkis yang ada di

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan kami angkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kedudukan peraturan KPU dalam hirarki praturan perundang undangan di Indonesia? 2. Apakah peraturan KPU sudah dapat memberikan kepastian hukum?

2

BAB II PEMBAHASAN

1. Kedudukan peraturan KPU dalam hirarki praturan perundang undangan di Indonesia Hirarki peraturan perundang-undangan ialah suatu tata urutan dari berbagai macam peraturan yang ada dan membentuk suatu susunan yang saling berkaitan dan tidak boleh saling berkaitan. Di Indonesia sendiri berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam UU no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tepatnya di pasal 7 ayat 1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari tata urutan tersebut peraturan KPU tidaklah tercantum dalam ketentuan pasal berdasarkan pasal 7 a ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 tersebut berkaitan dengan kedudukannya. Akan tetapi berkaitan dengan peraturan KPU bukan berarti tidak memiliki hubungan dengan peraturan perundang undangan lain, melainkan justru Peraturan KPU sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan akan nyata dalam substansi Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011. Ketentuan

ayat

1

menyebutkan

bahwa:

jenis

Peraturan

Perundang-

undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 3

setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjunya ketentuan ayat 2 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa PKPU dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut, PKPU jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada KPU. PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.” Secara khusus Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang menjadi bahan perdebatan dalam SPPU DIAKUI KEBERADAANYA dan mempunyai KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Jo. Pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011; Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017). Selain itu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Sifat “mengikat” tersebut berarti harus dipatuhi oleh setiap warga negara maupun institusi yang terkait dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 termasuk bakal calon anggota DPD, DPR dan DPRD dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta stakeholder dan masyarakat umum.

4

2. Kepastian hukum Peraturan KPU Kepastian hukum ialah suatu gabungan kata yang memiliki makna bahwa dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia baru dapat dikenakan penindakan apabila ada ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut guna menghindari tindakan sewenang wenang. Artinya suatu kepastian hokum akan diperoleh jika telah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Jika dikaitkan dengan pemilihan umum, maka dapat diperoleh pemahaman bahwasannya dalam pelaksanaan pemilihan umum, diperlukan suatu peraturan baik berupa undang-undang atau yang lainnya guna mewujudkan kepastian hukum guna memberikan landasan yang jelas bagi KPU untuk melangsungkan pemilihan umum berkaitan dengan regulasi maupun hal hal lainnya demi terlaksanannya pemilu. Dalam hal ini maka Peraturan KPU juga merupakan sebuah tindakan inisiatif dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pemilu. Kemudian Peraturan KPU sendiri juga memuat materi tentang pengaturan lebih lanjut dari undangundang pemilu utamanya digunakan untuk menjelaskan pasal pasal yang masih belum jelas didalam undang undang pemilihan umum.

5

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Dari segi kedudukan PKPU dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut, PKPU jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada KPU, hal ini didasarkan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No. 12 tahun 2011. 2. KPU juga merupakan sebuah tindakan inisiatif dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pemilu. Kemudian Peraturan KPU sendiri juga memuat materi tentang pengaturan lebih lanjut dari undang-undang pemilu utamanya digunakan untuk menjelaskan pasal pasal yang masih belum jelas didalam undang undang pemilihan umum.

B. SARAN Peraturan KPU adalah suatu peraturan yang memiliki kedudukan dan memberikan kepastian hukum menurut undang undang. Sehingga janganlah saling berselisih paham bahkan bertikai antara Bawaslu maupun KPU. Kemudian berkaitan ketentuan-ketentuan yang ditambahkan didalam peraturan KPU ini jika memang tidak ada pengaturan di Undang Undang Pemilu sebisa mungkin dipertimbangkan dampak untuk kedepannya jika memang diadakan penambahan tersebut agar sekiranya pelaksanaan peraturan KPU tidak hanya bertujuan untuk membatasi hak-hak pihak tertentu melainkan memang benar-benar untuk kebaikan bersama warga Negara.

6

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, H Suardi, drs, dkk. 2004. Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani. Jakarta : Yudhistira Turmudi, Spd. 2004. TELADAN PPKN. Mojokerto : CV. SINAR MULIA PUSTAKA.

Purwanto, Drs. 2006. GLADI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Klaten : Gading Kencana. Komisi Pemilihan Umum. 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012 Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 12

tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan Ricad Saka, Ridwan Maulana. 2017. KPU Butuh Kepastian Hukum. Harian Nasional. 5 Agustus 2017. http://www.harnas.co/2017/08/05/kpu-butuh-kepastian-hukum (diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 21.39) Komisi Pemilihan Umum.PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum. 12 September 2018 https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-PeraturanPerundang-undangan (diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 21.59)

7