Makalah_perekonomian_indonesia.docx

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA ”KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN”

Dosen : Drs.Encep Chaerudin, MM

Disusun Oleh : Ulan Apriyanti Semester IV

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WASILATULFALAH RANGKASBITUNG

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Perekonomian Indonesia. Makalah ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata saya berharap semoga makalah tentang Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. kk

Rangkasbitung, 30 Maret 2019 Penyusun

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................... ii Daftar Isi ............................................................................................................................. iii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................................... 2 1.3 Tujuan Pembuatan Makalah ......................................................................................... 2

BAB II. PEMBAHASAN 2.1 Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan ....................................................... 3 2.2 Penemuan Empiris Indonesia ........................................................................................ 6 2.3 Kebijakan Anti - Kemiskinan ....................................................................................... 9

BAB III. PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................................................... 11 5.2 Saran ............................................................................................................................. 11

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 12

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia dikenal sebagai Negara agraris, atau yang biasa dikenal sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang pertanian. Dalam Pembukaan

UUD

1945

mengamanatkan

pemerintah

Indonesia

agar

memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak mempunyai kepekaan yang serius terhadap kaum miskin. Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan juga negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Jika kita lihat dari dampak yang ditimbulkan oleh korupsi ini, hampir semua lapisan masyarakat merasakannya. Bagi kalangan pengusaha korupsi menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar pengusaha karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang lama. Bagi masyarakat bawah korupsi justru menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi, harga-harga menjadi mahal akhirnya muncul banyak pengemis. Pengangguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang, hanya dengan satu alasan untuk hidup dan munculnya Undang-Undang Korupsi dan UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dijalankan dengan baik. Namun pada kenyataannya kinerja KPK ini belum memuaskan hati publik, karena banyak kasus korupsi yang penanganannya belum tuntas. Diantaranya kasus korupsi pajak dan kasus yang dialami dari beberapa anggota Partai Demokrat belakangan ini. Pada hal ini penyusun mencoba memaparkan kemiskinan di Negara Indonesia. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks kerana menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Bila kita melihat sebenarnya kesejahteraan itu milik pemerintah, atau para pegawai negeri. Dan orang – orang yang bergerak dalam organisasi pemerintah tingkat atas. Dan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

1

sebagian besar juga bagi para pengusaha – pengusaha yang ruang lingkupnya besar. Golongan orang-orang kelas atas inilah yang akan selalu menjadi penguasa, dan monopoli terhadap golongan kelas menengah ke bawah. 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas dapat di buat beberapa rumusan masalah yaitu antara lain : a. Apa yang menjadi masalah dasar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia ? b. Apa yang menjadi penyebab dari kemiskinan dan kesenjangan pendapatan? 1.3 Tujuan Pembuatan Makalah Tujuan dari pembuatan makalah ini antara lain : a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut berperan serta untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. b. Memberikan informasi kepada masyarkat Indonesia untuk menghadapi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang merupakan tantangan global dunia ketiga. c. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN a. Indikator Kesenjangan Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the Generalized Entropy (GE), ukuran Atkinson dan koefisien gini. Rumus dari GE dapat diuraikan sebagai berikut. 𝒏 𝟏 ̂)𝜶 − 𝟏| GE( 𝜶 ) = (1/(α2-α) |(𝒏) ∑𝒊=𝟏 𝒚𝒊 / 𝒚 Dimana n adalah jumlah individu (orang) dalam sampel, yi adalah pendapatan individu (i=1,2,…n), dan 𝑌̂ = (1/n)∑ 𝑦𝑖 adalah ukuran rata-rata pendapatan. Nilai GE terletak 0 sampai ∞. Nilai GE 0 berarti distribusi pendapatan merata (pendapatan dari semua individu di dalam sample sama), dan 4 berarti kesenjangan yang sangat besar. Parameter α

mengukur besarnya perbedaan – perbedaan antara pendapatan –

pendapatan dari kelompok – kelompok yang berbeda didalam distribusi tersebut, dan mempunyai nilai riil. Dari rumus diatas, didapat cara mengukur ketimpangan dari Atkinson sebagai berikut. 𝟏

𝒚

̂)𝟏−𝝐 | A = 1 - |(𝒏) ∑𝒏𝒊=𝟏( 𝒊 / 𝒚

𝟏 𝟏−𝝐

Dimana ϵ adalah parameter ketimpangan, 0<ϵ<1: semakin tinggi nilai ϵ, semakin tidak seimbang pembagian pendapatan. Nilai A mencakup dari 0 sampai 1, dengan nilai 0 berarti tidak ada kepincangan dalam distribusi pendapatan. Alat ukur ketiga dari pendekatan aksioma ini yang selalu digunakan di dalam setiap studi-studi empiris mengenai kesenjangan dalam pembagian pendapatan adalah koefisien atau rasio Gini, yang formulanya sebagai berikut. ̂ ) ∑𝒏𝒊=𝟏 ∑𝒏𝒋=𝟏 |𝒚𝒊 − 𝒚𝒋 | Gini = (1/2n2-𝒚 Nilai koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan, artinya satu pendapatan negara tersebut. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

3

Ide dasar dari perhitungan koefisien Gini berasal dari kurva Lorenz. Koefisien Gini adalah rasio : (a) daerah di dalam grafik tersebut yang terletak di antara kurva Lorenz dan garis kemerataan sempurna (yang membentuk sudut 45º dari titik 0 dari sumbu y dan x) terhadap (b) daerah segitiga antara garis kemerataan tersebut dan sumbu y dan x. Semakin tinggi nlai rasio Gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva Lorenz dari garis 45º tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Kurva Lorenz

Komulatif % Jumlah Penduduk

Selain tiga alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum d

igunakan,

terutama oleh Bank Dunia, adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga grup: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Menurut kriteria Bank Dunia,tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan; sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan. b. Indikator Kemiskinan Batas garis kemisinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda – beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimun makanan dan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

4

bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minuman makanan digunakan patokan 2.100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minuman bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan head count index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan head count index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food line). Untuk mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of proverty : persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the dept of proverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan proverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak / perbedaaan rata – rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan dengan formula berikut. Pa = (1/n) ∑𝒊 [(𝒛 − 𝒚𝒋 )/𝒛]a untuk semua yi 1. Bagian

[(𝒛 − 𝒚𝒋 )/𝒛] adalah

perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke i keluarga miskin (yi) dalam bentuk persentase eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa. Ketiga, the severity of proverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

5

mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Indeks dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Adanya dua indikator tersebut (selain rasio H) adalah untuk mengkompensasi kelemahan dari rasio H yang tidak bisa menjelaskan tingkat keparahan kemiskinan disuatu negara. Selain itu, para peneliti kemiskinan sudah lama tertarik pada dua faktor lain, yaitu rata – rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarorang miskin. Dengan asumsi bahwa faktor – faktor lain tetap tidak berubah, tambah tinggi rata – rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, tambah besar gap pendapatan antarorang miskin, dan kemiskinan akan tambah besar. Dari dasar pemikiran diatas, muncul indeks kemiskinan Sen, yang memasukkan dua faktor tersebut, yakni koefisien Gini dan rasio H. S = H [I + (1-I)Gini] Dimana I adalah jumlah rata-rata defisit pendapatan dari orang miskin sebagai suatu presentase dari garis kemiskinan, dan koefisien Gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin. Apabila salah satu dari faktor-faktor tersebut naik, tingkat kemiskinan bertambah besar (yang diukur dengan S). 2.2 PENEMUAN EMPIRIS 1. Distribusi Pendapatan Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengatur distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius: data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya. Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus selalu sama dengan jumlah pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, pendapatannya lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsinya juga besar, karena ada tabungan. Sedangkan, jika jumlah pendapatannya rendah tidak selalu berarti jumlah konsumsinya juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit bank Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

6

untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya untuk beli rumah dan mobil, dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan untuk liburan. Demikian pula pengertian pendapatan, yang artinya pembayaran yang didapat karena bekerja atau menjual jasa, tidak sama dengan pengertian kekayaan. Kekayaan seseorang bisa jauh lebih besar daripada pendapatannya. Atau, seseorang bisa saja tidak punya pekerjaan (pendapatan) tetapi ia sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha-pengusaha muda di Indonesia kalau diukur dari tingkat pendapatan mereka tidak terlalu berlebihan, tapi mereka sangat kaya karena perusahaan dimana mereka bekerja adalah milik mereka (atau orang tua mereka). Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banya LDCS lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang mempunyai pekerjaan disektor infomal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif. Kalau dilihat pada tingkat agregat dengan memperhatikan perkembangan sejumlah variabel-variabel ekonomi makro selama orde Baru hingga krisis ekonomi terjadi, misalnya laju pertumbuhan PDB rata-rata pertahun, peningkatan PN perkapita, diversifikasi ekonomi, dan pangsa X nonmigas, diakui ada keberhasilan dari pembangunan ekonomi selama periode tersebut. Akan tetapi, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diukur dari laju pertumbuhan output atau peningkatan pendapatan secara agregat atau per kapita. Namun, bahkan lebih penting, harus dilihat juga dari pola distribusi peningkatan pendapatan tersebut. 2. Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Laporan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa tahun 1998 terdapat 1,2 miliar orang miskin dari sekitar 5 miliar lebih jumlah penduduk di dunia. Sebagian besar dari jumlah tersebut terdapat di Asia Selatan (43,5%) yang terkonsentrasi di India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Pakistan. Afrika Sub-Sahara merupakan wilayah kedua di dunia yang padat orang miskin (24,3%). Kemiskinan di wilayah ini terutama disebabkan oleh iklim dan kondsi tanah yang tidak mendukung kegiatan pertanian (kekeringan dan gersang), pertikaian yang tidak henti-hentinya antarsuku, manajemen ekonomi makro yang buruk dan pemerintah yang bobrok. Wilayah ketiga yang terdapat banyak orang miskin adalah Asia Tenggara dan Pasifik (23,2%). Kemiskinan di Asia Tenggara terutama terdapat di Cina, Laos, Indonesia, Vietnam, Thailand, da Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

7

Kamboja. Sisanya terdapat di Amerika Latin dan negara-negara Karibia (6,5%), Eropa dan Asia Tengah (2,0%), serta Timur Tengah dan Afrika Utara (0,5%) Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas provinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu: a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga. b. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja. c. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian. d. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah. e. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan. f. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada. Menurut Ginanjar (1996) ada 4 faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor tersebut antara lain:  Rendahnya taraf pendidikan  Rendahnya taraf kesehatan.  Terbatasnya lapangan kerja.  Kondisi keterisolasian. Kemiskinan melekat pada diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjerat dalam lingkungan kemiskinan tanpa ujung dan pangkal. Pendapat Ginanjar (1996) bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a. Sumber daya alam yang rendah. b. Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah. c. Sumber daya manusia yang rendah. d. Saran dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

8

2.3 KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN Untuk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan antikemiskinan dan distribusi pendapatan, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hubungan alamiah antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.

Kebijakan

Pertumbuhan Prokemiskinan Pertumbuhan Ekonomi

Kelembagaan

Pertumbuhan kemiskinan Pertumbuhan Propemerataan

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb. World bank (1990) lewat laporannya World Development Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan melawan kemiskinan perlu dilakuan secara serentak pada tiga front, yatitu melalui: a. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin. b. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi. c. Membuat suatu jaringan pengaman sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana alam, konflik social atau wilayah yang terisolasi. World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar: a. Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka, dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat lokal. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

9

b. Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan, melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makro dan jaringan pengaman yang lebih komprehensif. c. Kesempatan yaitu proses peningkatan akses dari kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia (SDM) dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut. ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan: a. Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan b. Pengembangan sosial yang mencakup: pengembangan SDM, modal sosial, perbaikan status perempuan, dan perlindungan sosial c. Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik, yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dari dua pilar pertama. d. Factor tambahan: 

Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar



Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan: a. Jangka pendek yaitu membangun sektor pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan. b. Jangka menengah dan panjang mencakup: 

Pembangunan dan penguatan sektor swasta



Kerjasama regional



Manajemen APBN dan administrasi



Desentralisasi



Pendidikan dan kesehatan



Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan



Pembagian tanah pertanian yang merata

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

10

BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Masalah kemiskinan di Indonesia memang sangat rumit untuk dipecahkan. Dan tidak hanya di Indonesia saja sebenarnya yang mengalami jerat kemiskinan, tetapi banyak negara di dunia yang mengalami permasalahan ini. Upaya penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi dan koordinasi program – program pembangunan di berbagai sektor, terutama program yang menyumbang langsung penurunan kemiskinan. Negara yang ingin membangun perekonomiannya harus mampu meningkatkan standar hidup penduduk negaranya, yang diukur dengan kenaikan penghasilan riil per kapita. Indonesia sebagai negara berkembang memenuhi aspek standar kemiskinan diantaranya merupakan produsen barang primer, memiliki masalah tekanan penduduk, kurang optimalnya sumber daya alam yang diolah, produktivitas penduduk yang rendah karena keterbelakangan pendidikan, kurangnya modal pembangunan, dan orientasi ekspor barang primer karena ketidakmampuan dalam mengolah barang – barang tersebut menjadi lebih berguna. 3.2 SARAN Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha – usaha yang lebih kreatif, inovatif dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka mata bagi pegawai pemerintah maupun calon pegawai pemerintah agar berani mengambil sikap yang lebih tegas sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia (tidak memperkaya diri sendiri dan kelompoknya). Dan mengedepankan partisipasi masyarakat Indonesia untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

11

DAFTAR PUSTAKA Tulus T.H Tambunan 2003, Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting http://catatankuliahfethamrin.blogspot.co.id/2013/01/makalah-tentang-kemiskinandan.html?m=1 http://kuswanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19598/4KEMISKINAN+DAN+KESENJANGAN.doc.

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

12