Makalah_pdam.docx

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya-nya kami dapat menyusun makalah ini dengan baik dan benar,serta sesuai dengan harapan. Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai PDAM. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah yang kami kerjakan ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Dan semoga makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Bandung, 20 Februari 2016

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii BAB 1. PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG.........................................................................................1

B.

TUJUAN PEMBUATAN MAKALAH..............................................................2

C.

RUMUSAN MASALAH....................................................................................2

D.

LANDASAN TEORI..........................................................................................2

BAB 2.PEMBAHASAN A.PENGERTIAN PDAM................................................................................ .3 B.SEJARAH AIR MINUM DI INDONESIA................................................... .3 C.KENDALA PDAM...................................................................................... 7 D.SIFAT DAN TUJUAN PDAM..................................................................... 8 E. VISI PDAM............................................................................................................9 F. MISI PDAM............................................................................................................9 BAB 3. PENUTUP A . KESIMPULAN....................................................................................... 12 B . SARAN.................................................................................................................12 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... .13

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan bisnis di era mendatang menuntut kemampuan yang adaptif dari pelaku bisnis. Hal ini disebabkan begitu banyak perubahan yang cepat terjadi di dunia usaha. Perubahan-perubahan yang terjadi dipicu oleh berbagai faktor seperti: global competition, dan government deregulation. Implikasinya adalah pengelola bisnis di era mendatang jelas berbeda dengan era sebelumnya.

Perusahaan harus sanggup menawarkan produk atau jasa yang berkualitas , karena mutu produk atau kualitas pelayanan yang diterima konsumen saat ini belum tentu diterima pula pada esok harinya. Begitu pula iklim layanan yang ada tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Merenda harapan dengan kualitas layanan: customers first, “kami mengutamakan pelanggan”, itulah yang selalu dikatakan oleh para pimpinan pada hampir semua perusahaan, terutama yang membidangi jasa. Namun Zeithaml et al., (1990) menyampaikan adanya suatu gap atau kesenjangan karena perbedaan persepsi jika kualitas layanan tersebut tidak diramu dengan baik, yaitu antara si pemberi jasa dengan pengguna jasa. Layanan yang bagus akan membuat pelanggan loyal, walau belum tentu berkorelasi lurus dengan produktivitas (SWA 16/XVII/9 – 22 Agustus 2001).

Di samping perbedaan dalam pengelolaan bisnis, perkembangan yang terjadi karena desakan lingkungan pun membawa implikasi yang sangat besar terhadap visi maupun manajemen perusahaan. Dalam peraturan tentang Otonomi Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999) terkandung beberapa prinsip, peran Daerah Tingkat II sebagai daerah yang memiliki otonomi yang nyata dan bertanggung jawab diharapkan semakin berarti. Prinsip ini memandang bahwa daerah mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan masyarakatnya. Daerah/Kota kemudian

memperoleh penambahan kewenangan dalam pengelolaan sumber kekayaan alam, di antaranya adalah “sumber air”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh kebijakan teknis operasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bahwa landasan daya saing usaha pengelolaan air adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar yang berbasis sumber daya alam, dan komoditas yang berakar di bumi Indonesia. Masih berdasarkan dokumen Deperindag, salah satu kebijakan pemerintah juga diprioritaskan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam.

Mengingat pentingnya sumber daya alam, khususnya sumber air bersih yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia, maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan ayat 3. Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tersedianya air bersih dan sehat merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat.

Bagi masyarakat Kota Surabaya kebutuhan akan air bersih menjadi masalah yang sangat pelik dan rumit, karena rendahnya mutu persediaan air tanah atau air sumur penduduk sebagai akibat adanya pencemaran air. Tujuan dibentuknya PDAM adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang berkualitas, dan memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.

B. TUJUAN PEMBUATAN MAKALAH

Adapun tujuan dari makalah ini adalah memenuhi tugas pengantar bisnis setelah melakukan kunjungan ke kulonprogo khususnya di PDAM (perusahaan daerah air minum). Dan kelompok kami akan membahas lebih lengkap lagi tentang PDAM.

C. RUMUSAN MASALAH 1.Apa tujuan didirikannya PDAM? 2.Apa saja kendala yang dialami PDAM? 3. Bagaimana perkembangan PDAM dari awal di bangun hingga sekarang? 4. Apa Visi-Misi PDAM?

D. LANDASAN TEORI

Landasan terbentuknya PDAM adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penyediaan dan pelayanan air bersih.PDAM merupakan perusahaan daerah yang didirikan dam dimiliki pemerintah daerah, dan tujuan dari Perusahaan Daerah yaitu:

1.

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara

2.

Mengejar dan mencari keuntungan

3.

Pemenuhan hajat hidup orang banyak

4.

Perintis kegiatan-kegiatan usaha

5.

Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

Ciri – ciri Perusahaan Daerah 

Didirikan berdasarkan peraturan daerah (perda).



Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD.



Masa jabatan direksi selama empat tahun.



Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Dalam PDAM biasanya terdapat juga suatu usaha yang dikelola oleh PDAM tersebut yang berupa air mineral kemasan yang diproduksi dan dikelola untuk dapat menambah laba agar optimal. Di setiap provinsi, kabupaten memiliki PDAM, karena suatu daerah mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhi air bersih terhadap masyarakatnya. Dan dalam perusahaan PDAM itu harus dapat memenuhi kebutuhan dan tanggap terhadap pelanggan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PDAM

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparataparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda pada tahun 1920an dengan nama Waterleiding sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai Suido Syo.

B. SEJARAH AIR MINUM DI INDONESIA

Kurun 1400an

Ditahun 1443 terekam adanya bukti tertulis sebagaimana dilaporkan bahwa pada masa itu air yang merupakan minuman sehari-hari orang Asia Tenggara dialirkan dari gunung mengalir kerumah-rumah penduduk dengan pipa bambu.

Kurun 1600an

Air minum disalurkan langsung ke Istana Aceh sedangkan sumur diperuntukan bagi daerah yang jauh dari sungai seperti dilaporkan terjadi pada tahun 1613.

Dimulailah penjajahan Belanda melalui misi dagangnya yang terkenal VOC (mulanya pada tahun 1613 VOC menyewa mendirikan loji tidak permanen dengan sewa 1.200rijkdaader atau 3.000 gulden tapi kemudian mereka dengan liciknya membuat bangunan tembok permanen dengan bahan batu dan beton dan dijadikan benteng pertahanan mereka), kemudian mereka membumi hanguskan Bandar Sunda Kelapa dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, resmilah Belanda menjajah Indonesia dengan diselingi oleh penjajah Perancis ( 1808-1811) dan penjajahan Inggris (1811-1816) penduduk Jakarta waktu itu sekitar 15.000 jiwa dan air minum masih sangat sederhana dengan memanfaatkan sumber air permukaan (sungai) yang pada masa itu kualitasnya masih baik.

Di Asia Tenggara kebiasaan penduduk untuk mengendapkan air sungai dalam gentong atau kendi selama 3 minggu atau satu bulan telah dilakukan untuk mendapatkan air minum yang sehat.

Kurun 1800an

Di Pulau Jawa sebagaimana dilaporkan oleh Raffles pada tahun 1817 penduduk selalu memasak air terlebih dulu dan diminum hangat-hangat untuk menjamin kebersihan dan kesehatan dan dilaporkan bahwa orang Belanda mulai mengikuti kebiasaan ini terutama di Kota Banjarmasin yang airnya keruh.

Pada tahun 1818 salah satu syarat penting untuk pemilihan pusat kota serta Istana Raja ditentukan oleh faktor tersedianya air minum.

Di Jakarta tahun 1882 tercatat keberadaan air minum di Tanah Abang yang mempunyai kualitas jernih dan baik yang dijual oleh pemilik tanah den gan harga F 1,5 per drum, sedangkan untuk air sungai dijual 2-3 sen per pikul (isi dua kaleng minyak tanah).

Pada masa pra-kemerdekaan, Dinas Pengairan Hindia Belanda (1800 - 1890) membangun saluran air sepanjang 12 kilometer dan bendungan yang mengalirkan air dari Sungai Elo ke pusat kota Magelang untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan mengairi sawah di wilayah Magelang.

Mata air Umbulan di tahun 1915-1916Pemerintah Penjajahan Hindia Belanda diSurabaya, tahun 1890, memberikan hak konsesi kepada pengusaha Belanda warga Kota Surabaya, Mouner dan Bernie, yang dinilai berjasa merintis penyediaan air bersih di Surabaya. Konsesi ini berupa pengelolaan mata air Umbulan, Pasuruan, untuk dialirkan ke Kota Surabaya dengan memasang

pipa sepanjang 20 kilometer selama dua tahun. Tahun 1900, pemerintah mendirikan perusahaan air minum dan instalasinya diresmikan tiga tahun kemudian. Untuk memberikan proteksi pada perusahaan tersebut, pemerintah mewajibkan penghuni rumah mewah untuk menjadi pelanggan. Tiga tahun setelah berdirinya perusahaan air minum itu, sambungan instalasi air minum di Surabaya mencapai 1.588 pelanggan. Status perusahaan air minum pada bulan Juli 1906 dialihkan dari pemerintah pusat menjadi dinas air minum kotapraja (kini PDAM Kota Surabaya).

Kurun 1900-1945

Pada tahun 1905 terbentuklah Pemerintah Kota Batavia dan pada tahun 1918 berdiri PAM Batavia dengan sumber air bakunya berasal dari Mata Air Ciomas, pada masa itu penduduk kurang menyukai air sumur bor yang berada di Lapangan Banteng karena bila dipakai menyeduh teh menjadi berwarna hitam (kandungan Fe/besi nya tinggi).

Kurun 1945-1965

Urusan ke-Cipta Karya-an masih sekitar pembanguan, perbaikan dan perluasan Gedung Gedung Negara. Pemerintah Pusat belum menangani air minum dikarenakan keterbatasan keuangan serta tenaga ahli dibidang air minum. Tahun 1953 dimulailah pembangunan Kota Baru Kebayoran di Jakarta, pada saat itu dilakukan pelimpahan urusan air minum ke pemerintah Propinsi Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1955 diadakan Pemilu yang pertama.

Ditahun 1959 terbentuklah Djawatan Teknik Penjehatan yang mulai mengurusi air minum, dimulai pembangunan air minum di kota Jakarta (3.000 l/dt), Bandung (250 l/dt), Manado (250 l/dt), Banjarmasin (250 l/dt), Padang (250 l/dt) dan Pontianak (250 l/dt) dengan sistim “turn key project” loan dari Pemerintah Perancis. Terbitlah UU no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan mulailah dibentuk PDAM sampai sekarang.

Kurun 1965-1969

Melalui SK Menteri PUTL no 3/PRT/1968 lahir Direktorat Teknik Penyehatan, Ditjen Cipta Karya.

Tiga waduk yang dibangun di wilayah Jawa Barat dengan membendung Sungai Citarum, yaitu Waduk Jatiluhur (1966), Waduk Cirata (1987), dan Waduk Saguling (1986) menandai era dimulainya penanganan sumberdaya air secara terpadu. Waduk Jatiluhur, seluas sekitar 8.300 hektar, dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 240.000 hektar sawah di empat kabupaten di utara Jawa Barat. Air waduk juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 150 MW dan sebagai sumber air baku untuk air minum Jakarta (sekitar 80% kebutuhan air baku untuk Jakarta dipasok dari waduk ini melalui Saluran Tarum Barat).

Kurun 1969-1973 (Pelita I- Pelita II)

Pembangunan sistem air minum secara lebih terencana mulai dilaksanakan pada periode pembangunan lima tahunan (Pelita). Dalam Pelita I (1969 - 1973), kebijaksanaan pembangunan air minum dititikberatkan pada rehabilitasi maupun perluasan sarana-sarana yang telah ada, serta peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan baru dan seluruhnya didanai oleh APBN. Target pembangunan sebesar 8.000 l/detik. Pembangunan air minum melalui pinjaman OECF (overseas economic cooperation fund) di kota-kota Jambi, Purwekerto, Malang, Banyuwangi dan Samarinda.

Pada Pelita II (1974 - 1978) pemerintah mulai menyusun rencana induk air bersih, perencanaan rinci dan pembangunan fisik di sejumlah kota Pada saat itu Pemerintah mulai menyusun Rencana Induk (master plan) Air Minum bagi 120 kota, DED untuk 110 kota dan RAB untuk 60 kota, dan pengembangan institusi Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan air minum dengan mendorong dilakukannya peralihan status dari Jawatan/Dinas menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dimulai pembangunan Air Minum di 106 Kabupaten/Kota, yang dilanjutkan pembentukan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) sebagai embrio PDAM yang mengelola prasarana dan sarana air minum yang telah selesai dibangun. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pembangunan ‘unit produksi” dan Pemda di jaringan distribusi, dalam perjalanan waktu kebijakan ini agak tersendat oleh karena keterlambatan Pemda dalam menyiapkan dana “sharingnya”.

Kurun 1979-1983 (Pelita III)

Periode berikutnya (Pelita III, 1979 - 1983), pembangunan sarana air minum diperluas sampai kota-kota kecil dan ibu kota kecamatan (IKK), melalui pendekatan kebutuhan dasar. Pada awal

tahun 1981 pula diperkenalkan “dekade air minum” (Water Decade) yang dideklerasikan oleh PBB.

Terjadi penyerahan kewenangan pembangunan air minum perdesaan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pekerjaan Umum. Program pembangunan dengan menitik beratkan pada pemanfaatan kapasitas terpasang, o/p prasarana yang telah terbangun, pengurangan kebocoran.

Kurun 1984-1998 (Pelita IV- Pelita VI)

Pada Pelita IV (1984 - 1988) pembangunan sarana air minum mulai dilaksanakan sampai ke perdesaan Target perdesaan 14 juta jiwa di 3.000 desa. Diawal era 90-an terjadi perubahan organisasi yang tadinya berbasis sektoral, menjadi berbasis “wilayah”. Dimulai didengungkannya program KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di sektor air minum, contohnya mulai digarap Air Minum “Umbulan” Kabupaten Pasuruan sayang belum bisa terealisir karena adanya kendala “tarif air minum-nya” serta masalah kebijakan Pemda lainnya.

Pembangunan pada periode berikutnya (Pelita VI, 1994 - 1998) merupakan pinjakan landasan baru bagi pemerintah untuk memulai periode PJP II, akan tetapi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang disertai dengan pergantian pemerintahan beberapa kali, telah mempengaruhi perkembangan air minum di Indonesia, banyak PDAM yang mengalami kesulitan, baik karena beban utang dari program investasi pada tahun-tahun sebelumnya, maupun akibat dari dampak krisis ekonomi yang terjadi.

Kurun Waktu 1998 - sekarang

Pada tahun terbit Permen OTDA No. 8/2000 tentang Pedoman Sistim Akuntasi PDAM yang berlaku sampai sekarang. Program WSSLIC I dilanjutkan pada tahun ini dengan nama WSLIC II (Water and Sanitation for Low Income Community),

Pada tahun 2002 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang akan menjadikan pedoman dalam monitoring kualitas air minum yang diproduksi oleh PDAM. Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dan pembangunan sistem penyediaan air minum, dilakukan upaya perumusan kebijakan melalui Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), untuk merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penyehatan PDAM melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta/investor.

Dimulai tahun 2004 inilah merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan yang memayungi air minum yaitu dimulai dengan terbitnya UU no 7 Tahun 2004 tentang SDA (sumber daya air). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka ditahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi disektor air minum dengan terbitnya PP (peraturan pemerintah) No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (sistim penyediaan air minum). Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula berbasis “wilayah” menjadi berbasis “sektor” lahir kembali Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Air Minum keluarlah kebijakan “Penyehatan PDAM” yang dimulai dengan dilakukannya Bantek Penyehatan PDAM.

Tahun 2009 adanya gagasan 10 juta SR (Sambungan Rumah) dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya,Dep PU telah menghitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp 78,4 trilyun, yang terdiri dari kebutuhan pembangunan unit air baku 85.000 l/detik sebesar Rp 7,4 trilyun, peningkatan unit produksi 65.000 l/detik sebesar Rp. 17 trilyun, dan peningkatan unit distribusi dan sambungan rumag sebesar Rp. 54 trilyun Pembangunan IKK yang telah dimulai kembali tahun 2007 juga dilanjutkan dengan membangun 150an IKK (bp).

C. KENDALA PDAM

Ketersediaan sumber air baku berupa mata air yang biaya operasionalnya paling effisien semakin sulit diperoleh sehingga untuk peningkatan cakupan pelayanan harus memanfaatkan air bawah tanah dengan sumur bor atau mengolah air sungai yang biaya operasionalnya lebih mahal.

Investasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) cukup besar 150 juta sampai dengan 200 juta untuk setiap penambahan 1 l/dt dan untuk mendapatkan pembiayaan dari APBN harus ada dana pendamping dari APBD

Kenaikan harga beberapa komponen biaya seperti BBM, TDL, Bahan Kimia, dan Pendataan Teknik sangat mempengaruhi biaya operasional penyediaan air minum sehingga harus diikuti dengan kenaikan tarif.

D. SIFAT DAN TUJUAN PDAM

Berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 pasal 3, dan pasal 4 disebutkan bahwa sifat dan tujuan didirikan PDAM adalah: (1) Pasal 3 menyebutkan sifat Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberi jasa dan menyelenggarakan manfaat umum, dan (2) Pasal 4 menyebutkan tujuan didirikan PDAM adalah memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus-menerus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Sebagai perusahaan pemberi jasa dan menyelenggarakan manfaat umum yang sifatnya nirlaba, PDAM tidak seharusnya berorientasi pada keuntungan, melainkan harus lebih berorientasi pada mutu pelayanan yang berkualitas, mampu menyediakan air dengan mutu tinggi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan (tidak berwarna, dan tidak berbau), kontinuitas, inovatif, sehingga PDAM dapat mempertahankan diri, dan di masa depan diharapkan dapat menjadi sebuah perusahaan pemberi jasa yang mandiri, memiliki performanceyang dapat dipercaya serta dibanggakan oleh masyarakat khususnya Kota Surabaya.

E. VISI PDAM 1.

Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

2.

Memproduksi dan mendistribusikan air minum berstandart kesehatan.

3.

Mengoptimalkan profesionalisme sumber daya manusia.

4.

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan efisien.

F. MISI PDAM 1.

Memberikan pelayanan prima

2.

Memperoleh keuntungan untuk kelangsungan perusahaan

3.

Memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah

4.

Meningkatkan SDM yang profesional

5.

Meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan

BAB III PENUTUP

A . KESIMPULAN 1.

Membantu masyarakat dalam kesulitan mendapatkan air bersih

2.

Memanfaatkan sumber air agar dapat digunakan secara optimal

3.

Menambah pendapatan pemerintah daerah

4.

Memberikan lapangan pekarjaan bagi masyarakat sekitar

5.

PDAM sangat berperan untuk memberikan air bersih kepada masyarakat

B . SARAN 1.

Pengelolaan dengan teknologi yang lebih maju

2.

Pendistribusian air kepada masyarakat terus dioptimalkan

3.

Memperbesar volume air yang akan diolah

4.

Mempercepat proses pengelolaan

5.

Lebih memperhatikan kebersihan pengelolaan

6.

Merawat peralatan yang digunakan untuk mencegah kerusakan