Makalah.docx

DEMOKRASI INDONESIA PADA MASA ORDE REFORMASI

Disusun dalam rangka memenuhi sebagian tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Kelompok 9 / PTE 15 B : AHMAD ROKHIMIN

15050514041

BAGUS DWI ARDIYANSAH 15050514050 IHTARISA WIDYA MALIDA 15050514076

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FEBRUARI 2016

A. LATAR BELAKANG Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia menghadapi masa transisi menuju orde yang lebih baru lagi atau biasa disebut dengan orde Reformasi. Berdasarkan namanya yaitu Reformasi, berarti Indonesia sedang berada di wilayah perubahan baik itu perubahan sistem pemerintahan, ekonomi, maupun politik. Bagi para ahli dan praktisi, puncak simbolik perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia setidaknya berkaitan dengan dua hal, yaitu: konstitusi dan lembaga kepresidenan. Undangundang Dasar 1945 (UUD 1945) yang selama Orde Baru cenderung disakralkan, sekarang sudah mengalami proses desakralisasi melalui perubahan pertama yang dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada bulan November 1999. Alasan untuk mengamandemen UUD 1945 adalah menutup kemungkinan terbuka kembali peluang berkembangnya penyelenggaraan Negara yang kurang demokratis sebagaimana yang telah terjadi pada masa Orde Baru, penyempurnaan konstitusi melalui amandemen diharapkan mampu mengawal proses transisi era yang lebih demokratis. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru yang menurut para ahli dan praktisi juga penting adalah mengenai lembaga kepresidenan, baik itu mengenai pembagian tugas dan kewenangan Presiden dengan Wakil Presiden, ataupun mengenai syarat calon Presiden hingga pemilihan. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembagalembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

1

B. Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi ? 2. Apa yang menyebabkan terjadinya reformasi ?

3. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era Reformasi ? C. PEMBAHASAN 1. Pengertian Demokrasi Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan / demokrasi tidak langsung) dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Demokrasi

budaya yang memungkinkan

mencakup kondisi

sosial, ekonomi, dan

adanya praktek kebebasan politik secara bebas

dan setara. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettyburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan,

dan

suara

yang

sama

di

dalam

mengatur

kebijakan

pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak (Moh. Mahfud MD.2000:9). Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sedangkan dalam demokrasi tidak langsung, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. 2

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Reformasi Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutamater letak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekat Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Setelah

Orde

Baru

memegang

tumpuk

kekuasaan

dalam

mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan aksesakses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut.Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuanketentuan yang terdapat padaUUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

a. Krisi Politik Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa.Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. . Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara defacto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah,DPR, dan MPR.Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. b. Krisis hukum Pelaksanaan hukum pada masa orde baru terdapat banyak ketidakadilan terutama yang menyangkut hukum bagi keluarga pejabat.

3

Bahkan hukum dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. c. Krisis ekonomi Faktor penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia antara lain : -

Utang Luar Negeri Indonesia

-

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

-

Pola pemerintahan sentralistis

d. Krisis kepercayaan Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan

rakyat

kepada

kepemimpinan

Soeharto.

Puncak

dari

ketidakpercayaan rakyat adalah terjadinya berbagai aksi demonstrasi menentang pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang melukai hati rakyat misal kenaikan BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998.

3. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi Menurut Arti kata dalam bahasa Indonesia Pengertian Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Munculnya reformasi disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik di Asia, ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto dan adanya para demonstran yang menginginkan diadakannya reformasi total, peristiwa Trisakti yang menyebabkan presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi telah banya member ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga

4

permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis Reformasi Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi: a. Mengutamakan musyawarah mufakat b. Mengutamakan kepentingan masyarakat , bangsa dan negara c. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain d. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan e. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah f. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur g. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan h. Penegakan kedaulatan rakyar dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat i. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. j. Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai k. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi Kelebihan : a. Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945. b. Mendorong warga negara meningkatkan kapasitas pribadinya; misalnya meningkatkan kesadaran politik, meningkatkan pengetahuan pribadi dll. c. Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. d. Lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks. 5

e. Menjamin stabilitas politik. f. Penegakan hukum dan diplomasi antar bangsa. g. Terbukanya pintu informasi yang begitu lebar, sehingga banyak manfaat yang dapat dipetik. h. Jumlah partai politik tidak dibatasi. i. Politisasi birokrat. j. Membangun klientelisme ekonomi. Kekurangan : a. Masyarakat yang terlalu bebas, dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas-bebasnya. Akibatnya : banyak demo yang berakhir rusuh, pilkada yang berakhir rusuh. b. Kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan publik tidak dapat dikontrol langsung oleh rakyat, tetapi harus melalui DPR. c. Masih banyak pemaksaan yang dilakukan pihak - pihak tertentu. d. Pendidikan politik rakyat masih rendah. e. Masih adanya diskriminasi dalam pengambilan keputusan. f. KKN g. Lemahnya stabilitas keamanan (konflik kebangsaan). h. Banyak orang/masyarakat yang salah tafsir mengenai reformasi. Dampak Reformasi Bagi Rakyat Indonesia : -

Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.

-

Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.

6

-

Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.

-

Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya:

munculnya

parpol-parpol

baru),

ekonomi

(misalnya:

munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah). -

Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).

7

D. KESIMPULAN 1. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 2. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutamater letak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. 3. Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia.

8

DAFTAR PUSTAKA Estu

Pujianto, 2014. Pelaksanaan Demokrasi Langsung. Dari http://estupujianto.blogspot.co.id/2014/11/pelaksanaan-demokrasilangsung-pada-era.html

Mahfud, Moh MD.2000.Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia.Jakarta: Rineka Cipta. Soehino, 2010.Perkembangan Sistem demokrasi 1.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

di

Indonesia

Edisi

Suwanda, Made, dkk. 2013. Pendidikan kewarganegaraan. Surabaya : Unesa University Press.

9