Makalah.docx

MAKALAH Komunikator Politik Mata Kuliah : Komunikasi Politik Dosen pembimbing : Ardan Achmad, Dr. SH. MPA.

Disusun Oleh: (B) Glerry Geovani

2017-41-313

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PROF. DR.MOESTOPO JAKARTA 2018

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini dengan tepat waktu yang berjudul “ ”

Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari Komunikasi Politik. Diharapkan Makalah ini mampu membuat teman-teman mahasiswa dan pembaca dapat memperluas pengetahuannya.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Ardan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada kami dalam menyusun tugas ini.

DAFTAR ISI BAB I Latar Belakang Pemilihan Komunikator Kelompok&Konteks Peristiwa Politik 

Siapa Komunikator Politik nya



Mengapa Dia dipilih sebagai komunikator politik



Dalam Konteks Peristiwa Politik apa?



Tujuan Penulisan: untuk mengetahui makna dari pesan-pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik yang bersangkutan

BAB II Komunikator Politik dan Peristiwa Politik 

Tentang Komunikator Politik -latar belakang pendidikan -pengalaman politik -afiliasi politik -ideologi politik -ormas/parpolnya -bagian koalasi politik apa -Suku



Tentang Peristiwa Politik -bagaimana peristiwa itu muncul? -apa yang menjadi trigger/pemicunya?

BAB III Komunikasi Politik, Pesan dan Makna -

Bagaimana komunikator politik mengolah pesan politiknya

-

Bagaimana cara menyampaikannya (KAP, Media Massa, Dialog, dll)

-

Dalam bentuk/cara bagaimana dia “membungkus” pesannya (sounds bites, bahasa hiperbola politik, pesan verbal dan non verbal) SEPERTI PAKAIAN DLL

-

Siapa yang dituju ?(parpol apa) Partai Politik apa? Komunikator siapa? Khayalak siapa?

-

Bagaimana respon si penerima pesan (khalayak)

BAB IV Kesimpulan Makna politik apa yang ingin disampaikan si komunikator dalam konteks peritiwa itu? Berhasilkah?

BAB I Latar Belakang Pemilihan Komunikator politik & Konteks Peristiwa Politik kontroversi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, dalam segala dimensinya begitu dominan dihantarkan media, terutama sepanjang MaretApril lalu. Meskipun sudah mulai tergusur oleh isu-isu lainnya, namun apa pun yang berkenaan dengan Ahok pasti akan menjadi konsumsi head-line dan tetap aktual dibahas. Tensi pemberitaan meningkat manakala beberapa kasus dugaan korupsi mulai menyeruak ke publik. Disusul kemudian dengan pengunduran diri beberapa pejabat (terutama Walikota Jakarta Utara) beberapa waktu lalu. Tak bisa dibantah, magnet Ahok mulai terbangun sejak ia mendampingi Joko Widodo sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Masa-masa sebelum Pilpres 2014 adalah saat di mana kepopuleran Ahok di Jakarta masih ‘tertutupi’ oleh ‘efek Jokowi’. Publik yang jeli dapat melihat betapa peranan Ahok di belakang Jokowi lama-kelamaan membesar, semakin dominan, menyita perhatian. Apalagi untuk urusan tertentu, Ahok diberi porsi yang cukup besar oleh Jokowi untuk langsung turun ke lapangan, satu hal yang membuat Ahok berkesempatan berhadapan langsung dengan media. Sebagai efek magnet yang begitu besar serta kompleksitas dan dinamika sosial-politik yang melingkupi wilayah kerjanya (baca: DKI Jakarta), ditambah gaungnya di media massa dan media sosial, publik yang terbiasa mengikuti sepak terjang Ahok sejak menjadi pemimpin di ibukota

pun terbelah. Kelompok pertama adalah mereka yang menilai cara kepemimpinan dan gaya komunikasi politik Ahok memang cocok untuk provinsi seperti DKI Jakarta, artikulatif. Sebaliknya, resistensi terhadap Ahok terformulasikan ke dalam persepsi di benak kelompok lainnya bahwa cara komunikasi Ahok sudah melewati batas-batas ideal seorang pemimpin, cenderung otoriter. Tujuan Penulisan untuk mengetahui makna dari pesan-pesan politik yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama ( komunikator politik) verbal dan non verbal

BAB II Komunikator Politik dan Peristiwa Politik 

Tentang Komunikator Politik

Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.

Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur geologi) pada tahun 1989, Basuki pulang kampung–menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Basuki menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki, karena untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional. Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Mendapat gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA)atau Magister Manajemen (MM) membawa Basuki diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Basuki memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.

Perlu diketahui, tahun 1992 Basuki mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Bagi Basuki, pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan stakeholder (pemegang saham, karyawan, dan rakyat) dan juga diharapkan dapat

memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain diyakini PT Nurindra Ekapersada memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh. Berangkat dari visi seperti itulah pada tahun 1994, Basuki didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan Bapak alm Wasidewo untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memamfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Pembangunan pabrik ini diharapkan juga memberikan harapan besar menjadi cikal bakal tumbuhnya suatu kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air Kelik). Pertama-tama ia bergabung dibawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Selama di DPRD ia berhasil menunjukan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan menjadi dikenal masyarakat karena ia satu-satunya anggota DPRD yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka sementara anggota DPRD lain lebih sering “mangkir”. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. Maju sebagai calon Bupati Belitung Timur di tahun 2005, Ahok mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani langsung rakyat dengan memberikan nomor telfon genggamnya yang juga adalah nomor yang dipakai untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dengan cara ini ia mampu mengerti dan merasakan langsung situasi dan kebutuhan rakyat. Dengan cara kampanye yang tidak “tradisional” ini, yaitu tanpa politik uang, ia secara mengejutkan berhasil mengantongi suara 37,13 persen dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Padahal Belitung Timur dikenal sebagai daerah basis Masyumi, yang juga adalah kampung dari Yusril Ihza Mahendra.

Bermodalkan pengalamannya sebagai pengusaha dan juga anggota DPRD yang mengerti betul sistem keuangan dan budaya birokrasi yang ada, dalam waktu singkat sebagai Bupati ia mampu melaksanakan pelayanan kesehatan gratis, sekolah gratis sampai tingkat SMA, pengaspalan jalan sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan perbaikan pelayanan publik lainya. Prinsipnya sederhana: jika kepala lurus, bawahan tidak berani tidak lurus. Selama menjadi bupati ia dikenal sebagai sosok yang anti sogokan baik di kalangan lawan politik, pengusaha, maupun rakyat kecil. Ia memotong semua biaya pembangunan yang melibatkan kontraktor sampai 20 persen. Dengan demikian ia memiliki banyak kelebihan anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini terdengar ke seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-suara untuk mendorong Ahok maju sebagai Gubernur di tahun 2007. Kesuksesannya di Belitung Timur tercermin dalam pemilihan Gubernur Babel ketika 63 persen pemilih di Belitung Timur memilih Ahok. Namun sayang, karena banyaknya manipulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, ia gagal menjadi Gubernur Babel.

Dalam pemilu legislative 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar. Meski awalnya ditempatkan pada nomor urut keempat dalam daftar caleg (padahal di Babel hanya tersedia 3 kursi), ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR berkat perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak. Selama di DPR, ia duduk di komisi II. Ia dikenal oleh kawan dan lawan sebagai figur yang apa adanya, vokal, dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Lewat kiprahnya di DPR ia menciptakan standard baru bagi anggota-anggota DPR lain dalam anti-korupsi, transparansi dan profesionalisme. Ia bisa dikatakan sebagai pioner dalam pelaporan aktivitas kerja DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun dalam berbagai kunjungan kerja. Semua laporan bisa diakses melalui websitenya. Sementara itu, staf ahlinya bukan hanya sekedar bekerja menyediakan materi undang-undang tetapi juga secara aktif mengumpulkan informasi dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat. Saat ini, salah satu hal fundamental yang ia sedang perjuangkan adalah bagaimana memperbaiki sistem rekrutmen kandidat kepala daerah untuk

mencegah koruptor masuk dalam persaingan pemilukada dan membuka peluang bagi individuindividu idealis untuk masuk merebut kepemimpinan di daerah.

Ahok berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bergantung pada apakah individu-individu idealis berani masuk ke politik dan ketika di dalam berani mempertahankan integritasnya. Baginya, di alam demokrasi, yang baik dan yang jahat memiliki peluang yang sama untuk merebut kepemimpinan politik. Jika individu-individu idealis tidak berani masuk, tidak aneh kalau sampai hari ini politik dan birokrasi Indonesia masih sangat korup. Oleh karena itu ia berharap model berpolitik yang ia sudah jalankan bisa dijadikan contoh oleh rekan-rekan idealis lain untuk masuk dan berjuang dalam politik. Sampai hari ini ia masih terus berkeliling bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan ini dan pentingnya memiliki pemimpin yang bersih, transparan, dan profesional. Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Melihat kiprahnya, kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan; bukan politik instan yang sarat pencitraan.

-peristiwa politik Ahok dilaporkan oleh Novel Bamumin dengan didampingi Tim Advokat Cinta Tanah Air ke Bareskrim, Kamis (6/10/2016) lalu. Pelaporan terhadap Ahok lalu muncul di beberapa Polda hingga berjumlah 11 laporan. Bareskrim kemudian menarik semua penganganan kasus itu ke Mabes.

Menjawab laporan itu, Ahok sempat meminta polisi untuk tidak memanggil dia, cukup dengan membandingkan antara video durasi panjang dengan pendek. Bareskrim mengatakan akan

berhati-hati dalam menangani kasus ini.

Kasus ini kemudian menjadi polemik dan pro kontra di masyarakat. Ahok lalu meminta maaf terkait pidatonya yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Permintaan maaf ini disampaikan Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (10/9).

Meski begitu, penanganan pelaporan dugaan penghinaan Agama di Bareskrim tetap berlanjut. Sebab, proses hukum berkaitan dengan langkah-langkah pembuktian

"Artinya secara proporsional dijalankan oleh pihak kepolisian sebagaimana aturan hukum yang ada," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru pada hari yang sama.

Hingga Jumat (14/10) Bareskrim sudah memeriksa 5 saksi dalam kasus itu. Pada hari yang sama, Massa 'Aksi Bela Islam' berdemo di depan Balai Kota DKI dan Kantor Bareskrim. Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sebagai memimpin aksi mengatakan pihaknya telah membentuk delegasi agama untuk mengawal Kabareskrim menangani kasus ini.

Polisi mengatakan, ke depan mereka juga akan memanggil saksi-saksi ahli seperti ahli pidana, agama, bahasa. Penanganan kasus terus berlanjut. Hingga Selasa (18/10), saksi seperi lurah, aparat desa dan masyarakat yang mendengar pidato Ahok telah diperiksa. Video asli Ahok yang durasi panjang juga diperiksa ke laboratorium forensik.

Dua hari setelahnya, polisi sudah meminta keterangan staf Ahok yang mendampingi Ahok saat di Kepulauan Seribu. Pada (21/10), penyidik telah memeriksa 9 saksi termasuk perekam video pidato Ahok itu.

Pada Senin (24/10), Ahok akhirnya menyambangi Bareskrim untuk memberikan klarifikasi. Sebelum ke Bareskrim, Ahok sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Hal ini lalu memunculkan anggapan Imam Besar FPI Habib Rizieq bahwa ada intervensi Jokowi dalam

penanganan kasus Ahok di Bareskrim.

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan tidak ada intervensi Jokowi dalam kasus itu.Juga tidak ada kaitannya antara Ahok yang menemui Jokowi di Istana sebelum menyambangi Bareskrim untuk memberikan klarifikasi.

"Bagaimana caranya mengintervensi, pastinya enggak ada lah (intervensi Presiden), masak presiden sampai ke Bareskrim," kata Ari saat dihubungi detikcom, Jumat (28/10).

Hingga Senin (31/10), Sudah ada 20 saksi yang diperiksa. Rinciannya, 15 saksi biasa dan 5 saksi ahli. Irjen Boy mengatakan, saksi-saksi yang diperiksa itu seperti pelapor, warga Kepulauan Seribu, pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, termasuk ahli pidana, bahasa dan agama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun begitu, Boy tidak menjelaskan soal hasil pemeriksaan tersebut. Sementara itu, Bareskrim butuh memeriksa lima saksi ahli lagi untuk melakukan gelar perkara kasus ini. Penyidik merencanakan memeriksa 10 saksi ahli.

"Untuk nanti kita gelar perkara, karena harus lengkap dulu saksi ahlinya untuk gelar perkara untuk memutuskan status perkara ini," kata Irjen Boy Rafli Amar dalam acara diskusi 'Membedah Kasus Ahok: Apakah Penistaan Agama?' yang digelar di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/11).

Pada Kamis (3/11), Habib Rizieq dan Ahli Hukum Pidana UII Profesor Muzakkir diperiksa sebagai saksi ahli oleh Bareskrim. Keduanya merupakan saksi ahli yang diajukan pihak pelapor.

Sehari setelahnya, ratusan ribu massa 'Aksi Bela Islam Jilid II' menggelar aksi di seputar Monas dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Jusuf Kalla lalu memerintahkan Polri untuk menentukan masa depan kasus ini dalam dua pekan.

Dalam rilis di Mabes Polri, Sabtu (5/11), Irjen Boy mengatakan sudah ada 22 saksi diminta

keterangannya. Terdiri dari 9 saksi ahli dan 13 saksi biasa. Pekan depan rencananya Bareskrim akan mendengar keterangan saksi ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hari ini, Senin (7/11), Ahok akan diperiksa Bareskrim di salah satu ruangan di Gedung Utama Mabes Polri. Pemeriksaan dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB. Selain Ahok, Ketum MUI KH. Ma'ruf Amin juga dijadwalkan akan diperiksa hari ini. BAB III Komunikasi politik pesan, dan makna Penyampaian pesan oleh AHOK dari peristiwa politik ini terdapat unsur-unsur dari salah satu teknik propaganda teknik propaganda tersebut adalah name calling Teknik memberikan label buruk pada sesuatu gagasan/orang/lembaga supaya sasaran tidak menyukai atau menolaknya.misalnya istilah "Diahokkan” kini jadi istilah baru. Artinya yaitu sebuah proses penjatuhan karir, reputasi, dan martabat seseorang melalui gerakan atau mobilisasi massa yang masif-intensif dengan cara-cara kotor dan keji serta tidak mengenal aturan dan norma hukum yang berlaku serta tata-krama berpolitik yang beradab.Istilah "diahokkan” ini tentu saja merujuk pada sosok yang bernama Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang menjadi lakon dan pemeran utama drama sosial bergenre action comedy ini. Tidak bisa dipungkiri, Ahok memang menjadi korban permainan sejumlah elite politik, elite bisnis, dan elite agama yang merasa dirugikan dengan kehadiran Ahok. Bagaimana komunikator politik mengemas pesan politiknya Keberadaan internet mengubah cara pandang seseorang, politisi, organisasi,institusi politik, dan pemerintah dalam berkomunikasi dan berdiskusi mengenai politik dikarenakan jaringan komunikasi internet menawarkan akses tanpa batasdan fasilitas untuk menyuarakan agenda politik kepada masyarakat global.Pembahasan yang hendak dibahas dalam kajian ini adalah kampanye politik diinternet yang dilakukan oleh tim kampanye Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta2017 putaran pertama. Semasa menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ahokmemang

dikenal sosok pemimpin yang penuh kontroversial salah satunyakasus penistaan agama. Hasil kajian ini adalah penggunaan internet sebagai kampanyeoleh tim sukses Ahok-Djarot bertujuan mempengaruhi dan dipilih. Internet berhasil membentuk komunitas untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Tim suksesAhok-Djarot memberikan pesan positif berbentuk foto dan video Ahok denganmasyarakat miskin hingga artis, lalu di sebarluaskan media sosial. Namundemikian, ada beberapa catatan penulis, yakni pengaruh internet memiliki pengaruh luar biasa yang bertujuan dalam memgubah persepsi banyak orang.Akan tetapi itu hanya bersifat untuk mempengaruhi belum bisa menentukan pada pilihan politik. Lalu, tidak semua masyarakat bisa mengakses internet karenafaktor pendidikan dan infrastruktur. Kemudian, kampanye politik di akun mediasosial yang memiliki pengikutnya (followers) berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan belum tentu memiliki hak pilih (DPT).

Respon (tanggapan) dari komunikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum. Pernyataan sikap ini diteken oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar. Abbas pada Selasa (11/10/2016). Ada 5 sikap yang dinyatakan dan 5 poin rekomendasi yang diajukan MUI. "Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum," demikian bunyi pendapat dan sikap keagamaan MUI.

BAB IV Kesimpulan

Kesimpulannya adalah Ahok dianggap menistakan agama karena bukan hak nya sebagai warga non muslim mengatakan bahwa alquran berbohong dalam sudut pandang yang kontra terhadap pak ahok. Namun ada juga kalangan yang mengatakan bahwa ini bukan sebuah penistaan agama dilihat dari bahasa yang digunakan dan tafsiran dari ayat yang bersangkutan yang memang multi tafsir.