Makalah_blks_jamkrindo.docx.docx

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Puji dan syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmatNya dan hidayah-Nya Kami dapat menyelesaikan makalah ini sebagai salah satu tugas dari dosen pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan judul “LEMBAGA PENJAMIN PEMBIAYAAN (JAMKRINDO)”. Tercurah dari segala kemampuan yang ada , kami berusaha membuat makalah ini dengan sebaik mungkin, namun demikian kami menyadari sepenuhnya bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan kami, maka dengan sepenuh hati kami mohon maaf dan mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan selanjutnya. Tujuan kami menyusun makalah ini untuk menjelaskan tentang Lembaga Penjamin Pembiayaan yaitu Jamkrindo. Terakhir kami ucapkan terimakasih untuk semua pihak yang sudah membantu dan memudahkan penyelesaian makalah ini, kami berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat. Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pekalongan,

ii

April 2016

DAFTAR ISI Halaman Judul................................................................................................

i

Kata Pengantar ...............................................................................................

ii

Daftar Isi.........................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..............................................................................

2

C. Tujuan Penulisan ................................................................................

2

BAB II PEMBAHASAN A. Teori tentang Penjaminan ..................................................................

3

B. Fungsi Penjamin Kredit ....................................................................

4

C. Sejarah Jamkrindo .............................................................................

4

D. Visi & Misi Jamkrindo .......................................................................

5

E. Jenis Skema Penjaminan Kredit .........................................................

5

F. Keuntungan terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit .......................

7

G. Jenis-jenis Produk pada Jamkrindo ....................................................

8

H. Prinsip Penjaminan Perum Jamkrindo ............................................... 10 I. Dasar Hukum Penjaminan Kredit ..................................................... 11 J. Tujuan di adakannya Jamkrindo ........................................................ 11 K. Peranan Jamkrindo Terhadap Perekonomian Indonesia ................... 11 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................. 13 DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di Indonesia saat ini ada dua perusahaan milik negara yang bergerak dibidang penjaminan kredit. Dua perusahaan itu adalah Askrindo dan Jamkrindo (dulu Perum Umum Sarana PengembanganUsaha). Tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk memberikan kemudahaan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam mendapatkan pinjaman di Bank mitra perusahaan tersebut, yang terkendala dengan masalah jaminan atau agunan kredit. Seperti kita ketahui bahwa setelah suatu kredit layak dan disetujui untuk diberikan oleh bank, maka tahap selanjutnya adalah menentukan syarat dan ketentuan pencairan kredit dimana salah satu syaratnya adalah aspek kolateral/agunan yang harus terpenuhi (biasanya minimal sama dengan jumlah kredit). Mengingat banyak sekali usaha kecil, menengah, dan koperasi yang potensial dalam menggerakan roda perekonomian dan menyerap tenaga kerja, sedangkan salah satu problem usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan dalam hal agunan pada saat meminjam kredit bank, maka perusahaan penjamin kreditlah sebagai jalan keluarnya. Hakiki pola kerjanya adalah perusahaan tersebut menjamin kredit nasabah yang kekurangan agunan tersebut (nasabah dikenakan fee penjaminan) agar tetap mendapatkan kredit dari pihak bank, sehingga apabila terjadi tunggakan kredit dari nasabah, maka Bank mendapatkan backup baik berupa agunan yang diserahkan nasabah dan pembayaran klaim dari perusahaan penjamin kredit. Berdirinya jaminan kredit

Indonesia bertujuan untuk

menujang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan

ekonomi

Indonesia

dengan

cara

mengoptimalkan

serta

meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan Koperasi kepada lembaga keuangan.

1

B. Rumusan Masalah 1. Apa itu Jamkrindo? Bagaimana tentang Jamkrindo itu? 2. Apa tujuan adanya Jamkrindo? 3. Apa saja prinsip-prinsip Lembaga Penjamin Jamkrindo?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk memaparkan tentang Lembaga Penjamin Pembiayaan yaitu Jamkrindo. Mulai dari Sejarah, Visi & Misi, Produk, Dasar Hukum dan lain-lain yang menyangkut Jamkrindo. 2. Untuk menjelaskan tujuan didirikannya Jamkrindo. 3. Untuk menjelaskan beberapa prinsip Jamkrindo.

2

BAB II PEMBAHASAN A. Teori tentang Penjaminan Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi, yaitu : Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akn diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.1 Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisis circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur unttuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Soebakti : 29), jaminan yang baik dapat dilihat dari : 1. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga. 2. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya. 3. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanpretasi. Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencari solusi bagi mereka yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak bankable atau tidak layak dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable (layak memperoleh pinjaman).

1

Rinda Asytuti, Tetap Eksis di Tengah Krisis, Jakarta, Pustaka Iiman, 2015. Hal 139-141

3

B. Fungsi Penjamin Kredit Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban terjamin/debitur kepada penerima jaminan/kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur, ternyata debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet. C. Sejarah Jamkrindo2 Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985. Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga 2

http://www.jamkrindo.com/

4

Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan

Kredit.

Menindaklanjuti

PMK

tersebut,

Menteri

Keuangan

menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

D. Visi & Misi Jamkrindo VISI PERUSAHAAN : Menjadi

Perusahaan

Penjaminan

Terdepan

yang

Mendukung

Perkembangan Perekonomian Nasional MISI PERUSAHAAN : Dan untuk mencapai cita-cita ideal perusahaan sebagaimana tersebut di atas,

maka

visi

perusahaan

dijabarkan

dalam

misi-misi

yang

merupakan TRIDHARMA JAMKRINDO sebagai berikut: 

Dharma Pertama Melakukan kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan Koperasi



Dharma Kedua Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas



Dharma Ketiga Memberikan manfaat bagi stakeholders sesuai prinsip bisnis yang sehat

E. Jenis Skema Penjaminan Kredit3 Ada beberapa jenis skema penjaminan kredit, sebagaimana yang disampaikan oleh Alvar Ruiz Navajas, yaitu :

3

Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Perkreditan, Bandung,2010, Penerbit Alfabeta. Hal 146-148

5

a. Direct model danindirect model Skema penjaminan ini lebih memperhatikan sistem hubungan antara debitur dengan penjamin. Dalam direct model jaminan akan diberikan langsung oleh penjamin. Sedangkan untuk indirect model Alvaro Ruiz Navajas mengatakan bahwa ”penjamin menempatkan dana penjaminan di bank, dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari penjaminan. Penjamin kredit hanya menerima progress report saja. b. Individual model dan portfolio model Dalam individual model, debitur secara individu akan dijamin kreditnya oleh lembaga penjaminan setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank. Debitur harus membayar fee penjaminan yang besarnya disesuaikan dengan total kredit atau jumlah kredit yang dijaminkan. Sedangkan di dalam portfolio model, jaminan tidak diberikan secara individual melainkan penjamin akan secara otomatis memberikan jaminan kepada kredit yang dicairkan oleh bank sepanjang pemenuhan kriteria yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan dari portfolio model adalah maksimum kerugian akibat default dapat diperkirakan sebelumnya. c. Funded model dan unfunded model Model ini dikaitkan dengan sumber dana penjaminan. Funded model adalah model penjaminan dimana dana penjaminan tidak berasal dari pemerintah namun dapat berasal dari bank sentral, atau perbankan atau sumber dana bersama para perbankan dan non perbankan. Dalam hal unfunded model,pemerintah menempatkan sejumlah dana di bank guna menjamin kredit yang diberikan oleh bank. Apabila terjadi default, maka bank ikut menanggung risiko yang pada umumnya maksimum sebesar 25%. d. Open model dantarget (close) model Dalam model ini dikaitkan dengan kelompok pengusaha yang akan dijamin. Dikatakan sebagai open model apabila penjaminan diberikan kepada kelompok debitur tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedangkan dalam close model, terhadap kelompok debitur tersebut dikenakan persyaratan tertentu sebagai persyaratan tambahan.

6

e. Ex-ante model dan Ex-post model Model ini berdasarkan pada waktu penerbitan penjaminan. Dalam model Ex-ante debitur akan mengajukan permohonan penjaminan terlebih dahulu kepada lembaga penjaminan. Apabila disetujui maka akan diterbitkan surat penjaminan untuk selanjutnya oleh calon debitur dipakai guna mengajukan permohonan kredit bank. Bank dapat menolak permohonan kredit calon debitur tersebut bila menurut penilaian bank, usaha debitur tidak layak dibiayai. Sedang dalam model Ex-post, maka pengajuan penjaminan dilakukan oleh bank. f. Intermediary model Penjaminan diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro, dimana kredit bank tersebut dipergunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro.

F. Keuntungan terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Ada beberapa keuntungan terbentuknya lembaga keuangan penjamin kredit yaitu : a. Penjaminan kredit dapat menurunkan modal hazard. b. Debitur

memiliki

beberapa

keyakinan

yaitu

proposal

kreditnya

memungkinkan untuk diterima. c. Berbagai permasalahan dalam kredit pasti akan selesai karena ada penjamin, kondisi ini menyebabkan permasalahan piutang tak tertagih tidak akan terjadi, sehingga memungkinkan berbagai kasus kredit macet tidak akan sampai ke pengadilan dengan kata lain nama baik lembaga perbankan akan tetap terjaga. d. Fungsi perbankan sebagai agent of development akan terus terlaksana. Bila suatu perbankan memiliki likuiditas yang maksimal namun tidak menyalurkan kredit kepada publik karena takut akan terjadi kredit macet maka artinya lembaga perbankan tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai agent of development (agen pembangunan).

7

G. Jenis-jenis Produk pada Jamkrindo4 1. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak,namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan sampai denganRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh PerusahaanPenjamin.

Penyaluran

KUR

diharapkan

dapat

membantu

pengembangan usaha produktif. 2. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum Adalah penjaminan atas kredit/pembiayan yang diberikan oleh PenerimaJaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja dan/atauInvestasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin,yang proses penjaminannya dilakukan secara kasus per kasus. 3. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, yang jumlah plafond kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan kredit/pembiayaan mikro di Penerima Jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. 4. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerjanya,

yang

sumber

pengembaliannya

berasal

dari

dana

APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. 5. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Multiguna Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh PenerimaJaminan kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu 4

http://www.jamkrindo.com

8

Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. 6. Penjaminan Distribusi Barang Adalah penjaminan atas kredit/penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu. 7. Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin. 8. Surety Bond Surety Bond Adalah suatu perjanjian 3 pihak anatara Surety (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada Principal (Pihak Kedua) secara bersama-sama berjanji kepada oblige (Pihak Ketiga) bahwa apabila principal oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksankan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan oblige, maka surety akan bertanggung jawab terhadap oblige untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut 9. Penjaminan Kredit BPR/BPRS Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR 10. Penjaminan KPR Sejahtera FLPP Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 11. Custom Bond Perikatan

penjaminan

antara

tiga

pihak,

pihak

pertama

(Penjamin/Customs Company) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

9

yang timbul dari pihak kedua (Terjamin/Principal) terhadap pihak ketiga (Penerima Jaminan/Oblige) 12. Penjaminan Keagenan Kargo Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/Obligee (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/Principal (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/Obligee. 13. Penjaminan Invoice Financing Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan kepada Obligee terkait dengan tagihan Supplier dari Obligee. Penjaminan Keagenan Kargo merupakan salah satu bentuk Payment Bond atau Jaminan Pembayaran lainnya. H. Prinsip Penjaminan Perum Jamkrindo5 1) Kelayakan Usaha, di mana penjaminan kredit diberikan hanya apabila dua pihak (Penjamin dan Penerima Jaminan) berpendapat bahwa usaha atau proyek yang diajukan penjaminannya adalah layak untuk dibiayai dan dijamin (feasible but not bankable); 2) Pelengkap Perkreditan (accessoir), di mana penjaminan kredit Perum Jamkrindo senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit/akad pembiayaan; 3) Pengganti Agunan (collateral substitution), di mana penjaminan kredit Perum Jamkrindo dapat berfungsi menggantikan agunan, terutama apabila agunan yang disediakan calon terjamin belum mencukupi syarat perkreditan menurut penilaian penerima jaminan; 4) Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet, di mana apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pihak penjamin akan menyelesaikan kewajiban Terjamin. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah sisa kredit/baki debet atau kerugian Penerima Jaminan;

5

http://www.antaranews.com/print/107542/pergantian-nama-menjadi-perum-jaminan-kreditindonesia-jamkrindo

10

5) Piutang Subrogasi, di mana sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan sementara risiko kredit macet (pembayaran klaim), maka penyelesaian sisa kredit/baki debet oleh Perum Jamkrindo tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak terjamin atau debitur untuk melunasi kewajibannya. I. Dasar Hukum Penjaminan Kredit 1. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan 2. PMK 222/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit J. Tujuan di adakannya Jamkrindo6 a) Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) b) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan c) Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

K. Peranan Jamkrindo Terhadap Perekonomian Indonesia a) Mengentaskan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pertumbuhan UKM Peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bagi perekonomian Indonesia begitu besar. Pasalnya, di tengah ketidak pastian perekonomian UKM terbukti tahan terhadap krisis dan tetap berkontribusi secara bagi akselerasi perekonomian, terutama mengakomodasi peningkatan konsumsi masyarakat. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan UKM maka posisi Perum Jamkrindo semakin dibutuhkan. b) Menopang perekonomian nasional UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang

6

http://mybernagi.blogspot.co.id/2015/04/jamkrindo.html

11

mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani menyatakan, kontribusi UKM bagi penguatan ekonomi daerah sangat besar, sehingga semua pihak harus melakukan upaya penguatan UKM agar bisa meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing. c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kualitas dan bersifat inklusif. Keberadaan Jamkrindo akan semakin diperhitungkan manakala pemerintahan saat ini kembali menggalakkan program semacam KUR, atau memperluas seluas-luasnya akses penyaluran kredit bagi UKM. Bahkan, jika UKM terus bertumbuh maka ada stimulus terhadap penambahan penyerapan tenaga kerja. Kendati banyak kendala, namun bukan tidak mungkin Jamkrindo menjadi solusi dari persoalan ini. d) Perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Dalam rangka menciptakan kondisi dan suasana yang bukan saja memberi ruang gerak inisiatif yang sebesar – besarnya kepada para pelaku ekonomi tetapi juga mendorong serta membantu pengembangan usaha kecil, tradisional, dan sektor informal. Kebijaksanaan ini antara lain adalah langkah-langkah bagi terciptanya keseimbangan moneter dan neraca pembayaran, langkah-langkah bagi tersedianya kebutuhan pokok rakyat banyak serta terciptanya anggaran belanja yang berimbang. Adanya stabilitas di bidang ekonomi dalam bentuk rendahnya serta terkendalinya kenaikan harga barang - barang kebutuhan pokok memungkinkan para pelaku ekonomi membuat perhitungan-perhitungan yang lebih rasional dan dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Hal-hal ini meningkatkan kegiatan ekonomi umumnya dan perluasan lapangan kerja khususnya.

12

BAB III PENUTUP

Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit/Pembiayaan (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit/Pembiayaan melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit/pembiayaan yang didalam hal ini disebut Penerima Jaminan, debitur kredit/pembiayaan yang dalam hal ini disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit/pembiayaan yang dalam hal ini disebut

Penjamin.

Sifat

dari

Penjaminan

Kredit/Pembiayaan

adalah

pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit/Pembiayaan Terjamin tersebut lunas. Penjaminan Kredit/Pembiayaan diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit/pembiayaan dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan.

13