Demokrasi Indonesia.docx

DEMOKRASI INDONESIA

Kelompok 4 : Widya Handayani Bakri Manisa St. Utami Ayyub Chandra Astri Azis Riyanda Justina Asef Fitriani Syarif Hidayatullah Muh. Agung Dholan Edy Pradana Welly Arina Tahjir

A. Pengertian Demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Istilah

“demokrasi”

berasal

dari Yunani

Kuno yang

diutarakan

di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dankratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan

eksekutif,

lembaga-lembaga

pengadilan

yang

berwenang

menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umumlegislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggotaanggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah

melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

B. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatutatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baiklangsung maupun tidak langsung (perwakilan).

2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

C. Asas pokok demokrasi Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuanhakikat manusia,

yaitu

pada

dasarnya

manusia

mempunyai

kemampuan yang sama dalamhubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu. 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil

rakyat

untuk

lembaga

perwakilan

rakyat

secara

langsung, umum, bebas, dan rahasiaserta jurdil; dan 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

D. Bentuk-bentuk demokrasi  dilihat dari cara penyaluran aspirasi rakyat; 1. Demokrasi Langsung (Direct Democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan suatu negara. Pada demokrasi langsung, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya secara langsung. 2. Demokrasi

Tidak

Langsung

(Indirect

Democracy) adalah

demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan suatu keputusan negara secara tidak langsung, artinya rakyat mengirimkan wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan kehendak mereka. Jadi disini wakil rakyat yang terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat.  dilihat dari dasar yang dijadikan prioritas atau titik perhatian; 1. Demokrasi Material 2. Demokrasi Formal 3. Demokrasi Campuran  dilihat dari prinsip ideologi; 1. Demokrasi Rakyat Demokrasi rakyat(proletar) adalah sistem demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial dalam kehidupan. Tidak ada pengakuan hak milik pribadi tanpa ada paksaan atau penindasan tetapi untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau paksa atau dengan kata lain negara adalah alat untuk mencapai cita-cita kepentingan kolektif. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang berdasarkan paham marxisme atau komunisme. 2. Demokrasi Konstitusional Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dilandaskan kebebasan setiap orang atau manusia sebagai makhluk sosial. Hobbe, Lockdan Rousseaue mengemukakan pemikirannya

tentang negara demokrasi bahwa negara terbentuk disebabkan oleh

benturan

kepentingan

hidup

orang

yang

hidup

bermasyarakat. Ini mengakibatkan terjadinya penindasan diantara mereka. Oleh sebab itu kumpulan orang tersebut membentuk komunitas yang dinamakan negara atas dasar kepentingan bersama. Akan tetapi fakta yang terjadi kemudian adalah munculnya kekuasaan berlebih atau otoriterianisme. Hal inilah yang menjadi pemicu pemikiran baru yakni demokrasi liberal. Setiap individu dapat berpartisipasi melalui wakil yang dipilih melalui pemilihan sesuai ketentuan. Masyarakat harus dijaminan dalam hal kebebasan individual(politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan).  dilihat dari kewenangan dan hubungan antara alat kelengkapan negara; 1. Demokrasi Sistem Presidensial 2. Demokrasi Sistem Parlementer Indonesia pernah menerapkan demokrasi parlementer yaitu pada tahun

1945-1959.

Dalam

sistem

demokrasi

parlementer,

Indonesia memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan sendiri. Selama periode ini konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS dan UUDS 1950. BAnyak kelebihan yang dirasakan ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer antara lain: 1. Parlemen menjalankan peran yang sangat baik 2. Akuntabilitas pemengang jabatan tinggi 3. Partai plitik diberi kebebasan dan peluang untuk berkembang 4. Hak dasar setiap individu tidak dikurangi 5. Pemilihan umum dilaksanakan benar2 dengan prinsip demokrasi (Pemilu 1955) 6. Daerah diberikan otonomi dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan asas desentralisasi

Meskipun banyak sekali kelebihan yang dirasakan, demokrasi parlementer dianggap gagal karena beberapa alasan yang dikemukakan para ahli sebagai berikut: 1. Usulan Presiden(Konsepsi Presiden) tentang Pemerintahan yang berasaskan gotong-royong( berbau komunisme) 2. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undangundang(konstitusi) mengalami kegagalan dalam merumuskan ideologi nasional. 3. Dominan sekali politik aliran yang memicu konflik.

E. Perkembangan demokrasi di Indonesia Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierarki rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu(demokrasi pancasila) pada era Presiden Soeherto hingga tahun 1998 ketika Era Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak sekali harta dan nyawa dibayar dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998. Setelah era Seoharto berakhir Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar

demokratis

mulai

saat

itu.

Pemilu

demokratis

yang

diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pada tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

F. Prinsip-prinsip demokrasi Kedaulatan rakyat; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

G. Pendidikan demokrasi Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, meghayati, megamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran nya dalam masyarakat. Demokrasi memang tidak diwarisi , tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam nerbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal ( disekolah dan perguruan tinggi), non formal ( pendidikan diluar sekolah dan informal ( pergaulan dirumah dan masyarakat kulturaluntuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks Sistem pemerintahan demokrasi demokrasi sebanyak cita – cita kan oleh berbagai Negara. Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidaklah mudah. Proses mengimplementasikan demokrasi inilah sebagai system politik dalam kehidupan bernegara. H. Kelebihan dan kekurangan demokrasi Kelebihan  Pemegang Kekuasaan dipilih berdasarkan keinginan rakyat  Mencegah terjadinya monopoli kekuasaan

 Kesetaraan

hak

membuat

setiap

masyarakat

dapat

berpartisipasi dalam sistem politik

Kekurangan  Kepercayaan rakyat mudah digoyangkan oleh pengaruh media  Kesetaraan hak dianggap tak wajar karena oleh beberapa ahli, karena pengetahuan politik setiap orang tidak sama

 Fokus pemerintah yang sedang menjabat akan berkurang saat menjelang pemilihan umum berikutnya

Kesimpulan Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah mengatur berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki komposisi majemuk. Pada perjalanannya, negara ini telah mencoba beberapa sistem demokrasi untuk mengatur pemerintahan di Indonesia, seperti demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Namun, sistem demokrasi dinilai paling cocok dengan keadaan negara tersebut sehingga tujuannya mampu untuk mengatasi permasalahan disintegrasi sosial yang sangat rawan terjadi pada masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, demokrasi belum mampu dijalankan secara optimal. Sehingga masih banyak kekurangan yang dpat dilihat dari sistem pemerintahan yang ada. Bukan karena tidak cocok atau Pancasila tidak mampu lagi untuk mengatur negara ini, namun kurang optimalnya pelaksanaan demokrasi Pancasilalah yang sebenarnya menjadi penyebab utama timbulnya kekurangan-kekurangan tersebut.

Masih banyak lagi permasalahan jika hari terus berlanjut. Kehidupan dimana demokrasi sekarang menjadi sebuaha kepentingan telah mencoreng arti demokrasi yang sebenarnya. Ironisnya, masyarakat hanya mampu menjadi saksi bisu apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Entah karena kurangnya wadah untuk menyampaikan aspirasinya atau memang kesadaran akan berdemokrasi telah

mengalami kejenuhan. Sehingga masyarakat hanya menganggap suara mereka adalah suara yang percuma.

Sebagai pejabat, pemerintah kurang berhasil membawa masyarakatnya menuju perubahan dimana mereka dapat selalu berkicau menghiasi iklim demokrasi di negara ini. Namun, di sisi lain masyarakat juga mash kurang ilmu dalam sistem yang ada sekarang ini. Masyarakat juga cenderung masih melakukan banyak penyimpangan guna kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain, juga masih banyak warga negara yang meras takut untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah guna kemajuan bersama.

Ketakutan-ketakutan dan penyimpangan-penyimpangan itulah yang tidak sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Masyarakat tidak menyadari bahwa secara sistem, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dan seharusnya selalu mampu menjadi pengawas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Saran Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita patut bangga memiliki sistem demokrasi yang mampu mengayomi masyarakat majemuk Indonesia. Namun, agar demokrasi berjalan dengan optimal, kita harus mampu mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik dengan sadar akan hak dan kewajiban terhadap negara.

Sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pendidikan demokrasi harus dilakuakan terhadap berbagai lapisan masyarakat. Pemikiran tua, dimana banyak rasa takut akan beraspirasi dan merasa lemah dihadapan pemerintah perlu dihilangkan guna kemajuan bersama. Sehingga keberhasilan akan tercipta saat melihat rakyat dan pemerintah dapat berinteraksi secara langsung dengan hal-hal baru yang sesuai dengan norma dan persatuan serta kesatuan.

Kesadaran dalam diri masyarakat Indonesia sendiripun seharusnya menjadi faktor utama perubahan yang ada di negeri ini. Sistem dimana masyarakat yang memiliki kekuasaan tertinggi seharusnya menjadikan masyarakat lebih memiliki wibawa dan lebih terhormat dibandingkan mereka yang menjabat. Apabila masyarakat mampu memiliki kesadaran tersebut, maka masyarakat akan membawa perubahan positif dan kesadaran inilah yang akan menciptakan demokrasi secara optimal.

Mahasiswa adalah pembawa perubahan yang paling potensial. Sehingga sebagai seorang mahasiswa, kesadaran akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia seharusnya tidak dicoreng dengan aksi yang penuh dengan kepentingan pribadi. Perubahan-perubahan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara tidak langsung menjadi tanggung jawab kita karena secara langsung kita berhubungan sangat dekat dengan masyarakat sebagai warga Negara.