Makalah Pendelegasian Wewenang.docx

MAKALAH PENDELEGASIAN WEWENANG Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pengantar Manajemen Dosen : Drs.H.Mumuh Muksin.,M.M.Pd.

Disusun Oleh : Hesti Arianti

1188020081

Khofifah Alawiah

1188020103

M. Afifudin

1188020109

M. Surya Nawa P

1188020111

JURUSAN MANAJEMEN KELAS C FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2018/2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kami dapat menyelesaikan Makalah ini. Penyusunan Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Manajemen tentang Pendelegasian Wewenang. Selain itu tujuan dari penyusunan Makalah ini juga untuk menambah wawasan tentang pengetahuan Manajemen secara meluas. Kami menyadari bahwa Makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami menerima kritik dan saran agar penyusunan Makalah selanjutnya menjadi lebih baik. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 16 Oktober 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dunia yang sudah sangat maju kini, kita sangat harus sangat bisa bersaing dalam berbagai hal, contohnya tentang manajemen yakni salah satu nya wewenang, wewenang ialah sesuatu sikap untuk mengatur dan memberi pengarahan kepada bawahan, wewenang yang harus dimiliki pemimpin ialah wewenang yang sangat-sangat baik dalam hal apapun, melatar belakangi pembuatan makalah yang berjudul “Pendelegasian Wewenang” yakni ingin mempelajari dan memperdalam tentang ilmu manajemen khususnya tentang pendelegasian wewenang. Berikut penjelasannya

B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian pendelegasian ? 2. Bagaimana pendapat para ahli tentang delegasi ? 3. Apa asas-asas pendelegasian wewenang ? 4. Apa saja jenis kewenangan dalam organisasi ? 5. Apa manfaat pendelegasian wewenang ? 6. Apa saja hambatan pendelegasian wewenang ? 7. Apa pengertian sentralisasi dan desentralisasi ? 8. Apa saja syarat pendelegasian yang efektif ?

C. Tujuan Tujuan pembuatan makalah yang berjudul “Pendelegasian Wewenang” ini adalah untuk memperdalam ilmu Manajemen, untuk mengetahui bagaimana seluk beluk tentang ilmu manajemen.

D. Manfaat Kita dapat belajar bersama dan dapat memahami akan penting nya Manajemen dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi penyusun sendiri dapat lebih memahami apa itu wewenang dan tanggung jawab.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pendelegasian Wewenang Seorang Manajer tidak dapat mengerjakan semua tugasnya sendiri. Untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas dibebankan, manajer harus mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain terutama kepada bawahannya. Pada dasarnya, Pendelegasian Wewenang ini terdiri dari dua kata yaitu Pendelegasian dan Wewenang. Kata Pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain sedangkan definisi dari wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dari definisi dua kata tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pendelegasian Wewenang atau Delegation of Authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu Manajemen, Pendelegasian Wewenang ini biasanya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seorang manajer kepada bawahannya atau kepada orang-orang yang melapor kepadanya untuk mencapai hasil yang efektif. Namun hal yang perlu diingat bahwa meskipun wewenangnya telah didelegasikan kepada bawahannya, manajer yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang didelegasikannya tersebut. Pedelegasian wewenang ini merupakan salah satu konsep penting dalam kepemimpinan manajemen. B. Pendapat Para Ahli Tentang Pendelegasian Wewenang 1. Ralph C Davis Delegation of Authority is merely the phase of the process in wich Authorityof assigned function is released to position to be exercise by their incumbent. Artinya : Pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. 2. Malayu S.P. Hasibuan Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. 3. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. 4. Harold Koontz and Cyril O’Donnel Pendelegasian wewenang merupakan pokok yang didapat kembali oleh pemberi wewenang.Hal itu adalah suatu sifat wewenang, si pemilik wewenang (pemimpin) tidak selamanya menyelesaikannya sendiri kekuasaan ini dengan menyerahkan wewenang itu.

C. Asas-Asas Pendelegasian Wewenang 1. Asas Kepercayaan Delegator hanya akan mendelegasikan sebagian wewenanganya kepada delegate, jika delegate dapat dipercaya. Kepercayaan harus didasarkan atas pertimbangan yang Objektif mengenai Kecakapan, kemampuan, kejujuran, keterampilan dan tanggung jawab. 2. Asas Delegasi Atas Hasil yang Diharapkan Pemimpin dalam mendelegasikan wewenang harus berdasarkan hasil yang dilakukan oleh delegate. tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus disesuaikan dengan jaminan kecakapan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. 3. Asas Penentuan fungsi dan Kejelasan Tugas (Principle of function definition) Asas penentuasn tugas yang dilakukan manajer kepada para bawahanya harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Semakin jelas kegiatan yang dilakukan maka akan semakin jelas delegation of authority dalam organisasi dan semaki jelas pula hubungan wewenang dengan bagian – bagian yang lainnya. Menurut asas ini pendelgasian harus didasarkan atas job description seorang bawahan. 4. Asas Rantai Berkala (Principle Scolar of Chain) Asas ini artinya manajer dalam mendelegasikan wewenang harus dilakukan menurut urutan kedudukan yakni dari pejabat ke bawahan.Asas ini menghendaki adanya urutan – urutan wewenang dari manajer puncak kebawahan. 5. Asas Tingkat Wewenang (The Authority Level Participle) Menurut asas ini masing – masing manager pada setiap tingkat harus mengambil keputusan dan kebijakan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya. 6. Asas Kesatuan Komando (Principle Unity of Command) Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seseorang atasan saja. Tapi seorang atasan dapat memerintah lebih dari seorang bawahan. 7. Asas Keseimbangan Wewenang & Tanggung Jawab (Parity Of Authority & Responsibility) Menurut asas ini besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besaranya tugas – tugas dan tanggungjawab yang diminta. Tanpa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab akan berakibat terjadinya kemandekan tugastugas dan tumpang tindih. 8. Asas Pembagian Kerja (Devision of Work) Untuk berfungsinya Organisasi hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan, Karena jika tidak manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan dikerjakan sendiri oleh manajer. 9. Asas Efisiensi Menurut asas ini pendelgasian wewenang maka manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas – tugas penting daripada melaksanakan hal – hal yang dapat dikerjakan bawahanya. 10. Asas Kemutlakan Tanggung Jawab (Principle of Authority of Responsibility)

Setiap delegate yang menerima wewenang, mutlak harus bertanggungjawab kepada delegator mengenai wewenang yang dilaksanakannya. Perlu diperhatikan bahwa asas tidak berlaku mutlak, tetapi hanya sebagai pedoman untuk bertindak dan dalam penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi. D. Jenis Kewenangan Dalam Organisasi a) Kewenangan Lini (Line Authority) Kewenangan lini atau line authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan garis ini direpresentasikan oleh chain of command dari mulai hierarki yang tertinggi (direktur misalnya) hingga hierarki yang terendah seperti buruh atau pekerja langsung yang melakukan kegiatan teknis operasional di lapangan. b) Kewenangan Staf (Staff Authority) Kewenangan staf atau staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya, hanya saja dengan cara tidak langsung. c) Kewenangan Fungsional (Functional Authority) Kewenangan fungsional atau functional authority adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan karena tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Sebagai contoh, bagian keuangan sekalipun hanya bertanggung jawab di bagian pencatatan berbagai transaksi, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bagian lainnya yang terkait dengan tugasnya di bagian keuangan. E. Manfaat Pendelegasian Wewenang 1. Memungkin bawahan yang menerima delegasi dari atasannya mempelajari sesuatu yang baru danmemiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. 2. Dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan perusahaan/organisasi. 3. Pekerjaan akan selesai dengan cepat apabila proses pendelegasian diberikan kepada orang yang tepat dan bertanggung jawab, dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

4. Manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggungjawab dari tingkatan manajer yang tinggi. 5. Keputusan yang lebih baik. 6. Pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. 7. Melatih bawahan memikul tanggungjawab, melakukan penilaian dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif.

F. Hambatan Pendelegasian Wewenang Penyebab dari gagalnya manajer dalam melaksanakan pendelegasian antara lain ialah : 1. Manajer merasa lebih jikalau mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. 2. Manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. 3. Manajer tidak atau kurang mempunyai iktikad akan kemampuan bawahannya. 4. Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. 5. Manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri akan terancam. 6. Manajer tidak mempunyai kemampuan menajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Hambatan-hambatan proses pendelegasian tidak semuanya berasal dari manajer. Para bawahan mungkin juga menolak adanya pendelegasian wewenang. Hal ini disebabkan karena : 1. Delegasi berarti bawahan mendapatkan suplemen tanggung jawab dan akuntabilitas. Terkadang lebih mudah pergi ke manajer untuk memecahkan suatu dilema daripada membuat keputusan sendiri. 2. Selalu ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan mendapatkan kritik. 3. Banyak bawahan kurang mempunyai iktikad diri dan merasa tertekan jikalau dilimpahai wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. G. Sentralisasi dan Desentralisasi a. Sentralisasi Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada

permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. b. Desentralisasi Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. H. Syarat Pendelegasian yang Efektif James F. Stoner, dkk berpandangan bahwa ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif : 1. Kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. 2. Komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. 3. Kemampuan manajer untuk menganalisi faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Persyaratan diatas sangat penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif sebagai berikut : 1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. 2. Keputusan siapa yang akan ditugaskan 3. Dukungan sumber daya. 4. Tugas didelegasikan. 5. Perlunya campur tangan. 6. Melakukan umpan balik.

Adapun pandangan lain mengenai syarat pendelegasian yang efektif oleh Drs. Sutrisno : a. Adanya kesediaan atau keikhlasan atasan untuk memberikan pelimpahan. Dengan kesediaan dan keikhlasan yang tulus akan menimbulkan hubungan kejiwaan yang dekat antara atasan dan bawahan tersebut hal ini penting dalam usaha menimbulkan perasaan rasa percaya di antara keduanya. b. Tiap-tiap bawahan yang mendapat pelimpahan harus mempertimbangkan kemampuannya. Wewenang yang diserahkan kepada bawahan harus sesuai dengan kemampuan bawahan. Di samping bawahan harus mengukur kemampuan sendiri, atasan harus pula menimbang-nimbang kemampuan dalam hubungannya dengan wewenang yang akan dilimpahkan, baik kemampuan jasmaniah maupun kemampuan rokhaniah. Dengan demikian tidak akan terjadi wewenang yang dilimpahkan tidak sesuai dengan kemampuan bawahan, sebab apabila tidak sesuai akan dapat menimbulkan resiko, yang pada akhirnya juga akan ditanggung atasan bersangkutan. c. Tugas dan wewenang yang diserahkan harus jelas, bawahan mengerti keinginan atasan dengan adanya pelimpahan itu. Tugas, wewenang demikian pula tanggung jawabnya harus dirumuskan dengan jelas. Ketidakjelasan akan menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam realisasinya, karena tidak tahu arah atau batas-batas yang boleh dan tidak dapat dilakukan. Demikian pula harus diketahui oleh bawahan kecenderungan dari pada keinginankeinginan atasan yang melimpahkan wewenang, demikian itu agar pelaksanaan tugas dan wewenang mengarah kepada tujuan yang ditentukan oleh atasan. d. Pelimpahan yang telah diberikan tidak boleh diperlemah oleh atasan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Setelah pelimpahan dilakukan, atasan jangan selalu mencampurinya, lebih-lebih mencampuri secara demonstratif yang demikian akan mengakibatkan keresahan jiwa dan justru akan dapat mengakibatkan patah semangat bagi bawahan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Pendelegasian Wewenang atau Delegation of Authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Jenis kewenangan dalam organisasi ada 3 yaitu Kewenangan Lini (Line Authority), Kewenangan Staf (Staff Authority) dan Kewenangan Fungsional (Functional Authority)