Makalah Kkn Fixed.docx

MAKALAH PKN

KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Disusun oleh : Fatimah Nurjanah

NIM. 16302241036

Nurul Latifah

NIM. 16302241043

Miftahul Huda

NIM. 16302244012

Faqih Achmad Chalwani

NIM. 16302244014

JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2016

1

KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji kita haturkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah kami dapat menyusun makalah ini dengan sebaik mungkin. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada:  Ibu Dra. Sri Agustin Sutrisnowati, M.Si. , selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan, yang telah bersedia membimbing kami dalam penyusunan makalah ini.  Orang tua, yang telah bersedia memberikan dukungan kepada kami sehingga kami dapat nmenyelesaikan makalah ini. Adapun dibuatnya makalah ini bertujuan agar para pembaca dapat mengetahui perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan dalam makalah ini.

Penyusun

2

DAFTAR ISI Halaman Judul…………………………………………………………………..1 Kata Pengantar……………………….………………………………………….2 Daftar Isi……………………………….………………………………………..3 BAB I PENDAHULUAN………………..……………………………………..4 A. Latar Belakang………………….………………………….………...4 B. Rumusan Masalah………………….……………………….………..4 C. Tujuan…………………………….……………………….………….5 BAB II PEMBAHASAN………………………..………………….….………...6 A. Pengertian Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)………...………6 B. Landasan Hukum KKN di Indonesia…………………………………8 C. Contoh Perilaku KKN ………………………………………………9 D. Peran Pemuda dalam Pemberantasan KKN…….……………………10 KESIMPULAN…………………………………………………………………12 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..12

3

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) merupakan sebuah tindakan yang

sudah membudaya di Indonesia bahkan sejak jaman Penjajahan Belanda hingga saat ini. Banyak sekali terjadi KKN di lingkungan pejabat pusat maupun daerah dan setingkatnya. Rakyat akan semakin menderita karena uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Secara tidak langsung KKN adalah suatu penyakit sosial dimana pelakunya menyalahgunakan wewenagnya untuk terus mengambil keuntungan dari uang dan tenaga rakyatnya dan dengan mudahnya di limpahkan kepada pihak lain yang segolongan. Berbagai upaya terus dilakukan dalam proses pemberantasan KK.N Seharusnya perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat tentang apa itu KKN, apa saja landasan hukum Indonesia yang mengatur KKN agar dapat secara bersama mengontrol jalannya pemerintahan. Tentunya peran serta pemuda, masyarakat dan pemerintah dalam menaggulangi sekaligus mencegah penyakit sosial ini. sOleh karena itu, Masyarakat Indonesia baru harus dapat keluar dari sikap ini dengan membuang KKN dalam membangun masyarakat Indonesia secara lebih menyeluruh, lebih terbuka, lebih demokratis, dan lebih mandiri.

B.

Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang : 1. Apa pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? 2. Apa landasan hukum KKN di Indonesia? 3. Apa saja contoh KKN jaman orde baru dan KKN dalam kehidupan kita sekarang? 4. Bagaimana peran pemuda dalam pemberantasan KKN di Indonesia?

4

C.

Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Untuk mengetahui landasan hukum KKN di Indonesia 3. Untuk mengetahui contoh KKN jaman orde baru dan KKN dalam kehidupan kita sekarang. 4. Untuk mengetahui peran pemuda dalam pemberantasan KKN di Indonesia.

5

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya disebut KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparensy International menggunakan definisi korupsi sebagai : “menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi” (Pope, 2003 : 6). Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian kurupsi, yaitu : a. Menyalahgunakan kekuasaan ; b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi; c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang

menyalahgunakan

kekuasaan,

tetapi

juga

anggota

keluarganya dan teman-temannya). Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “coruptio” atau “corruptus” yang berarti

kerusakan atau

kebobrokan (Focus

Andrea dalam

Prodjohamidjojo, 2001 : 7). Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahan kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum (Nurdjana, 1990 : 77). Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standart perbuatan KKN, sebagai tindak pidana korupsi oleh Lubis dan Scott ( 1993 : 19) dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan

6

merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan tentang Korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela. Korupsi dalam kamus Ilmiah Populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan (Partanto dan Al Barry 1994 : 375). Beberapa pengertian korupsi menurut John A. Gardiner dan David J. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo (2001 : 8-12) antara lain : KKN menurut standart yang digunakan untuk memberikan pengertian tindak pidana korupsi secara konstitusional diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3,4,5 dengan penjabaran : a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. b. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum atau penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kronnya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Menurut KPK (2006) bentuk korupsi ada tujuh macam, yaitu : 1. Kerugian uang negara 2. Suap menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang

7

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi

B. Landasan Hukum KKN di Indonesia Keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peraturan yang tujuannya

untuk

memberantas

korupsi

di

Indonesia.

Peraturan

perundangan yang merupakan instrumen-instrumen hukum yang menjadi landasan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain sebagai berikut: 1. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 1,ZI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2002

tentang

Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaaan Kekayaan Penyelenggara Negara; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkartan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa;

8

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggara Negara.

C. Contoh Perilaku KKN pada Era Orde Baru dan Kehidupan Sehari-Hari Perilaku KKN pada masa orde baru: 1. CEPA Internasional berhasil memenangi tender Proyek Listrik Tanjung Jati B senilai US$ 1,77 miliar dan kemudian juga memenangi tender Proyek Listrik Tanjung Jati C dengan cara agak akrobatik. Pada saat memenangi tender anggota konsorsiumnya adalah CEPA Hongkong dan PT International Manufacturing Producer Association (Impa) Energy-milik pelobi ulung Djan Faridz yang dikenal dekat dengan Mbak Tutut (Siti Hadijanti Rukmana) (Rafick,2007:140). Kedekatan Djan Faridz dengan salah satu putri Soeharto dimungkinkan akan mempermudah dia memperoleh proyrek-proyek dari pemerintah. 2. Pada 1996, BUMN PT Kertas Leces mengalihkan garapannya dari memproduksi kertas koran ke produksi kertas HVS. Padahal kertas koran memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang jauh lebuh besar dibanding kertas HVS. Setelah Leces meninggalkan lapangan, Aspex Paper milik Bob Hasan yang notabene orang dekat Soeharto mengambil alih tempatnya, sehingga 80% kebutuhan dalam negeri akan kertas koran kemudian dipenuhi Aspex. Banyak kalangan menduga Leces sengaja mengalihkan bidang garapannya ke HVS, bila tak mau disebut dipaksa, untuk memeberi jalan kepada Aspex menguasai pasar kertas koran (Rafick,2007:153). Peran pemerintah dalam alih jenis produksi Leces dimungkinkan sangat besar. Hal ini karena Bob Hasan memeiliki hubungan baik dengan Soeharto. 3. Ari Sigit, cucu presiden lengser Soeharto misalnya, tercatat mendapatkan dana bujagi (bunga jasa giro) dengan cara halus. Mulanya Dephutbun melalui Keppres diminta menempatkan dana

9

Rp 80 miliar di Bapindo dan BNI untuk jangka waktu 7 tahun. Dana itu kemudian dipinjamkan kedua bank plat merah tersebut kepada Ari Sigit untuk usaha pupuk urea tablet (Rafick,2007:162)

Perilaku KKN dalam kehidupan sehari-hari: 1. Korupsi waktu, saat mahasiswa mendapat materi dari dosen, namun sebelum jam kuliah selesai , dosen sudah mengakhiri kelas sebelum waktu yang seharusnya dengan alasan yang tidak jelas. 2. Korupsi uang kas , saat diberi amanah memegang kas, mahasiswa menggunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan dengan penyelewengan dana yang didapat. 3. Pedagang yang mengurangi takaran timbangan. 4. Bersekongkol untuk mengerjai teman (kolusi). 5. Kebakaran hutan yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan terjadi karena adanya persekongkolan antara pihak perusahaan yang akan membuka lahan dan pemerintah daerah. Akibatnya, masyarakat terkena dampak kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan. Persekongkolan antaraperusahaan dan pemerintah itu di sebut kolisi karena mereka telah merugikan masyarakat banyak. 6. Membantu keluarga atau teman kerja yang ingin memasuki instansi kerja kita, hal ini termasuk contoh nepotisme.

D. Peran Pemuda dalam Pemberantasan KKN Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi tangungjawab penegak hukum saja tapi juga menjadi tanggungjawab setiap elemen masyarakat khususnya kaum muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan Negara. Peranan pemuda dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah penting peranannya. Pemuda merupakan the high human capital of Indonesia untuk masa depan Indonesia merdeka, oleh karena itu, kaum pemuda (young) harus mulai mengambil peran dalam setiap usaha pembangunan bangsa dan

10

Negara, khususnya usaha pemberantasan korupsi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari KKN dan untuk Indonesia yang lebih baik. Ada tiga aspek penting dalam usaha pemberantasan KKN di Indonesia yaitu: 1. Aspek penindakan yaitu berupa penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan

terhadap

koruptor

yang

merupakan

ranah

dan

tanggungjawab penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang kesemuanya diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan hal itu. 2. Aspek penindakan yaitu aspek yang sangat erat kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan sistem pemerintahan yang lemah maka akan memberikan kesempatan kepada penyelenggara Negara untuk melakukan perbuatan KKN, dan begitu juga sebaliknya dengan sistem pemerintahan yang kuat maka akan menutup kesempatan penyelenggara Negara untuk melakukan perbuatan KKN. 3. Aspek pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pemeberantasan KKN di Indonesia, karena hanya dengan pendidikan penanaman karakter anti KKN kepada masyarakat khususnya pemuda dapat ditanamkan. Di sinilah kaum muda dapat mengambil peranan dalam pemberantasan KKN, mereka harus menuntut ilmu dengan giat kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan terhadap hasil pendidikannya dapat dilakukan sejak dini, misalnya dengan melakukan aksi-aksi sosial, baik dalam bentuk kerja bakti terhadap masyarakat atau dengan aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Dengan begitu maka pemuda dapat membawa perubahan terhadap bangsa dan Negara, karena di situlah kekuatan pemuda berada, oleh karena itu tidak ayal jika mengakatakan bahwa pemuda merupakan the agent of change.

11

KESIMPULAN Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan satu paket masalah yang harus ditangani secara tuntas di Indonesia. Mengapa? Jika seandainya bangsa kita bebas akan KKN maka Indonesia akan menjadi negara makmur santausa karena ditunjang oleh kekayaan SDA dan SDM yang berkualitas dan berintegritas. Rakyatnya hidup terjamin dan sejahtera sementara pembangunannya terus berkembang merambah dari Sabang sampai Merauke. Bukannya menjadi negara yang bercap label “berkembang” terus. Akan tetapi, suatu saat akan menjadi negara yang adidaya bagi bangsanya sendiri dan dapat muncul sebagai negara yang berpengaruh di dunia Internasional kelak. Oleh karena itu, dibutuhkan segenap kekuatan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pemuda Indonesia untuk memberantas penyakit KKN ini untuk mencapai Indonesia jaya yang bersih KKN.

DAFTAR PUSTAKA Unnamed. “Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”. http://ejournal.uajy.ac.id/4153/3/2MIH00900.pdf. diakses pada 10 Oktober pukul 14.00 WIB Erlangga. “Landasan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. http://www.tugassekolah.com/2016/01/landasan-hukum-pemberantasankorupsi-di-indonesia.html diakses pada 15 Oktober pukul 13.00 WIB Burhan. “Peranan Pemuda Dalam Usaha Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”http://www.hukumpedia.com/keluarga/peranan-pemuda-dalamusaha-pemberantasan-korupsi-di-indonesia diakses pada 16 Oktober pukul 21.00 WIB

12